Connect with us

Energi

Ketua DPR Bamsoet Harap REI Bangun Rumah Murah

Published

on

Zonekonomi.com, Jakarta – Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Real Estate Indonesia (REI) tidak sekadar mementingkan keuntungan dengan membangun perumahan mewah, namun dapat berkontribusi untuk membangun perumahan murah, bagi para konsumen berpenghasilan di bawah Rp7 juta/bula.

“Kita harus memikirkan supaya para anak bangsa bisa memiliki rumah dengan mudah. Ini juga tanggung jawab REI,” kata Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo saat melakukan pertemuan dengan pengurus DPP REI di Jakarta, Rabu (7/2/2108), seperti dikutip dalam siaran persnya.

Menjawab tantangan Bamsoet, Ketua DPP REI Soelaman Soemawinata mengungkapkan bahwa REI selalu berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

REI bahkan telah membangun dua ratus ribu rumah bersubsidi yang menjadi program pemerintah.

“Kami berkomitmen menjadi mitra terbaik bagi pemerintah. REI mempunyai motto menjadi Garda Terdepan Membangun Rumah Rakyat,” ucap Soelaman.

Selain membahas pembangunan rumah rakyat, pertemuan kali ini juga dimanfaatkan Bamsoet dan REI membahas pengelolaan Rumah Susun yang seringkali merugikan penghuni.

Menurut kajian REI, sebetulnya sudah ada UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang mengatur tentang pengelolaan rumah susun.

Namun sayangnya, UU Rumah Susun tersebut belum ada peraturan pemerintah tentang pelaksanaannya. REI menyarankan pengelola rumah susun dibentuk badan hukum koperasi. Sehingga tidak ada lagi ribut-ribut dan salah paham antara penghuni dan pengelola.

Mendengar penjelasan tersebut, Bamsoet memastikan akan berkoordinasi dengan pemerintah agar peraturan pelaksanaan dari UU tersebut segera dibuat.

REI juga memberikan masukan mengenai RUU Pertanahan yang sedang dibahas di Komisi II DPR RI. Ada beberapa yang menjadi catatan REI, diantaranya mengenai peran pemerintah daerah yang sangat krusial dalam mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

REI menganggap sebaiknya peran pemerintah daerah diatur dalam UU supaya tidak ada kerancuan dan duplikasi. REI pun juga berkomitmen selalu melibatkan dalam pembahasan masterplan pengembangan kawasan.

Bamsoet berjanji akan mempelajari masukan dari REI. Ia memastikan dalam pembahasan sebuah RUU, seluruh stakeholder pasti akan dimintai masukan.

“Jika memang sesuai dengan kemaslahatan bersama, masukan akan diakomodasi dalam RUU,” kata Bamsoet.

Secara khusus, Bamsoet juga meminta REI menindak tegas para pengembang nakal yang telah menyengsarakan masyarakat.

“Saya sudah minta aparat hukum untuk memberikan tindakan tegas kepada para pengembang nakal. REI juga harus berperan, beri sanksi dan black list para pengembang nakal. Bahkan harus diumumkan kepada publik, supaya masyarakat luas bisa berhati-hati,” ujar Bamsoet.

Seperti diketahui, program rumah terjangkau sudah menjadi salah satu yang menjadi misi Bamsoet sejak dilantik menjadi Ketua DPR RI. Dua program lainnya yang juga terangkum misinya dalam Salam Tiga Jari yaitu lapangan kerja dan sembako murah. (shm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Energi

Kementerian ESDM Aebut 164.000 Rumah Bakal Kesulitan Bayar Biaya Penyambungan Listrik

Published

on

Menteri ESDM, Ignasius Jonan.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan sebanyak 164 ribu rumah bakal kesulitan membayar biaya penyambungan baru listrik pada 2019.

Data Kementerian ESDM yang diterima Antara di Jakarta, Senin (17/12/2018), menyebutkan kesulitan pembayaran sambungan baru listrik tersebut berdasarkan laporan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Menteri ESDM Ignasius Jonan sempat memberikan solusi dengan berkoordinasi Kementerian BUMN untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang kesusahan membayar biaya sambungan listrik.

“PLN lapor ke saya, tahun depan 164 ribu rumah mungkin berat untuk membayar sambungan listrik. Nanti kita cari cara, Bu Rini (Menteri BUMN Rini Soemarno) misalnya bisa menggerakkan BUMN-BUMN, apakah memakai CSR (dana pemberdayaan masyarakat) atau promosi atau apa namanya yang diizinkan, kita sama-sama,” jelas Jonan.

Menurut dia, di sisi lain, Kementerian ESDM juga tetap membagikan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) sebagai program praelektrifikasi sebelum jaringan listrik PLN masuk ke rumah-rumah tak berlistrik.

Setelah wilayah Indonesia terlistriki seluruhnya, Jonan mengungkapkan bahwa langkah pemerintah selanjutnya adalah intensifikasi atau meningkatkan konsumsi listrik seiring pertumbuhan perekonomian nasional.

Tercatat, hingga kuartal III 2018, konsumsi listrik nasional sebesar 1.048 kilo Watt hour (kWh) per kapita.

Sementara untuk tarif tenaga listrik, pemerintah sudah menetapkan tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik hingga 2019.

“Pertimbangannya karena menjaga daya beli. Bapak Presiden (Presiden Joko Widodo) selalu mengatakan, coba lihat daya beli masyarakat. Itu saja,” katanya.

Jonan juga mengungkapkan bahwa saat ini rasio elektrifikasi mencapai 98,1 persen atau sudah melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 sebesar 97,5 persen.

Namun, masih ada sekitar dua persen atau lebih dari lima juta masyarakat yang belum menikmati penerangan.

Tantangan untuk menuju rasio elektrifikasi 99,9 persen tidaklah mudah, diperlukan kesungguhan untuk mencapai target tersebut, mengingat wilayah yang harus dilistriki berada di daerah terpencil dan sulit dijangkau.

“Cara untuk mencapainya, terutama untuk menjangkau tempat-tempat terpencil adalah dengan kerja sungguh-sungguh. Tantangannya besar. Salah satu tantangan terbesarnya adalah kapasitas tenaga kerja, karena ini banyak sekali, sehingga tantangan tenaga kerjanya juga besar,” terangnya.

Tantangan berikutnya adalah pendanaan. Untuk pendanaan, Menteri Jonan telah mengusulkan kepada DPR agar PLN memperoleh penyertaan modal negara (PMN) untuk melakukan penyambungan gratis ke rumah tangga tidak mampu.

“Tantangan yang kedua adalah mengenai anggaran. Kita mengusulkan ke DPR, kalau boleh ada PMN untuk PLN. Uangnya digunakan khusus untuk penyambungan ke rumah tangga yang kurang mampu, yang bayar sambung listriknya tidak mampu, mungkin bayar listriknya hanya Rp50 ribu, Rp60 ribu sebulan, sementara biaya sambung listriknya setengah juta sampai satu juta rupiah, ini berat. Kita usul dan akhirnya dapat, tapi tidak penuh,” lanjutnya. (asn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Harga Minyak Naik Setelah Data Menunjukkan Pasokan Global Turun

Published

on

Pasokan minyak global turun 360.000 barel per hari (bph) bulan ke bulan pada November menjadi 101,1 juta barel per hari.

Zonaekonomi.com, New York – Harga minyak naik pada akhir perdagangan Kamis (13/12/2018) (Jumat pagi WIB), karena investor mencerna sejumlah data positif yang menunjukkan bahwa pasokan global lebih rendah, sehingga meredakan kekhawatiran berlarut-larut atas kelebihan pasokan.

Pasokan minyak global turun 360.000 barel per hari (bph) bulan ke bulan pada November menjadi 101,1 juta barel per hari, karena produksi yang lebih rendah di Kanada, Rusia dan Laut Utara, dari mana minyak mentah Brent diekstrak, kata Badan Energi Internasional (IEA) pada Kamis (13/12/2018) dalam Laporan Pasar Minyak (Oil Market Report) terbarunya.

Untuk pasokan non-OPEC, IEA telah merevisi perkiraan pertumbuhan untuk 2019 turun 415.000 barel per hari, sebagian karena “pemotongan yang diperkirakan dari Rusia yang disepakati pekan lalu, dan pertumbuhan yang lebih rendah di Kanada.”

Stok minyak mentah AS turun 1,2 juta barel dalam pekan yang berakhir 7 Desember menjadi 442 juta barel, meskipun lebih rendah dari ekspektasi investor sebelumnya tentang penurunan 3,0 juta barel, kata Badan Informasi Energi AS (EIA) pada Rabu (12/12/2018).

Minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI), untuk pengiriman Januari 2019 naik 1,43 dolar AS menjadi menetap di 52,58 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent untuk pengiriman Februari 2019 naik 1,3 dolar AS menjadi ditutup pada 61,45 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange. (ape)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Menkeu Saksikan Penyerahan Bantuan Community Development Geo Dipa

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) menyaksikan acara Penyerahan Bantuan Community Development PT Geo Dipa Energi (Persero) (Geo Dipa) di Patuha, Bandung.

Zonaekonomi.com, Bandung – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) hari ini menyaksikan acara Penyerahan Bantuan Community Development PT Geo Dipa Energi (Persero) (Geo Dipa) di Patuha, Bandung.

Bantuan diberikan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat, khususnya warga Desa Panundaan, salah satu desa yang lokasinya dekat dengan PLTP Unit Patuha di Ciwidey, Bandung, Jawa Barat.

Bantuan tersebut antara lain listrik masuk kampung yang sudah berjalan sejak tahun 2016; betonisasi jalan akses untuk 3 desa di sekitar PLTP yang sudah berlangsung sejak tahun 2015; dan Pembangunan Rumah Tahfidz.

Penyerahan bantuan ini merupakan salah satu program Community Development GeoDipa Maju dari 4 program utama PT Geo Dipa Energi (Geodipa), yaitu GeoDipa Peduli, GeoDipa Pintar, GeoDipa Maju, dan GeoDipa Hijau.

Dalam sambutannya, Menkeu mengapresiasi langkah Geo Dipa yang turut membangun masyarakat melalui kegiatan community development (pengembangan masyarakat).

“Kementerian Keuangan datang ke sini (Patuha) dalam rangka kegiatan community development PT Geo Dipa Energi yang merupakan salah satu BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Saya mengapresiasi PT Geo Dipa Energi, yang tadi menyampaikan bahwa supaya mereka bisa beroperasi dengan baik, masyarakat perlu turut merasa memiliki dan merasakan manfaat aset negara,” ujar Menkeu.

Geo Dipa adalah satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang energi geothermal (panas bumi) di Indonesia. Kepemilikan saham Geo Dipa dimiliki oleh Pemerintah (Kementerian Keuangan/Kemenkeu) sebesar 93 persen, dan sisanya dimiliki oleh PT PLN (Persero).

Geo Dipa merupakan salah satu Special Mission Vehicles (SMV) di bawah Kemenkeu yang memiliki misi antara lain mendukung program pemerintah dalam penyediaan listrik tenaga panas bumi yang aman dan ramah lingkungan.

Geo Dipa berkomitmen melakukan pengembangan secara masif dalam rangka pemenuhan target 23 persen energi bauran di tahun 2025, serta berupaya untuk maju bersama masyarakat sekitar dengan memberikan penghidupan dan bekal untuk meningkatkan taraf hidup menuju yang lebih baik.

Keuntungan dari kegiatan operasional Geo Dipa juga merupakan dana Pemerintah yang nantinya akan disalurkan kembali ke masyarakat melalui berbagai bentuk transfer ke daerah.

Tahun 2017, Geo Dipa berkontribusi kepada negara sebesar Rp50 miliar dari pajak, PNBP, iuran eksplorasi, bonus produksi, penyerapan tenaga kerja lokal non-skill, dan corporate social responsibility; sedangkan untuk community development kumulatif sampai saat ini telah memberikan sebesar Rp17 miliar, baik untuk unit Patuha maupun unit Dieng. Saat ini kapasitas terpasang PLTP Patuha Unit 1 sebesar 55 MW dan PLTP Unit Dieng sebesar 55 MW, maka CO2 turun sekitar 702ribu ton/tahun.

“PLTP Unit Patuha adalah aset kita semua. Jika PT Geo Dipa Energi bisa bekerja makin baik, keuntungannya akan disetorkan kepada pemerintah dan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk DAU, DBH, DAK, Dana Desa, dan Dana Kelurahan,” jelas Menkeu.

Menkeu juga berharap agar Geo Dipa terus menjadi perusahaan yang baik, sehat, dan menguntungkan, sehingga makin banyak dana yang bisa disalurkan kembali kepada masyarakat, serta masyarakat makin merasa dekat dan memiliki perusahaan tersebut.

Acara penyerahan bantuan juga dihadiri Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Jenderal Pengelolaan dan Risiko, jajaran Kemenkeu wilayah Jawa Barat, perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bupati Bandung, jajaran Pemerintah Jawa Barat, Direksi BUMN di bawah Kemenkeu, Komisaris dan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero), serta masyarakat sekitar penerima manfaat. (bud)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending