Connect with us

Energi

Ketua DPR Bamsoet Harap REI Bangun Rumah Murah

Published

on

Zonekonomi.com, Jakarta – Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Real Estate Indonesia (REI) tidak sekadar mementingkan keuntungan dengan membangun perumahan mewah, namun dapat berkontribusi untuk membangun perumahan murah, bagi para konsumen berpenghasilan di bawah Rp7 juta/bula.

“Kita harus memikirkan supaya para anak bangsa bisa memiliki rumah dengan mudah. Ini juga tanggung jawab REI,” kata Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo saat melakukan pertemuan dengan pengurus DPP REI di Jakarta, Rabu (7/2/2108), seperti dikutip dalam siaran persnya.

Menjawab tantangan Bamsoet, Ketua DPP REI Soelaman Soemawinata mengungkapkan bahwa REI selalu berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

REI bahkan telah membangun dua ratus ribu rumah bersubsidi yang menjadi program pemerintah.

“Kami berkomitmen menjadi mitra terbaik bagi pemerintah. REI mempunyai motto menjadi Garda Terdepan Membangun Rumah Rakyat,” ucap Soelaman.

Selain membahas pembangunan rumah rakyat, pertemuan kali ini juga dimanfaatkan Bamsoet dan REI membahas pengelolaan Rumah Susun yang seringkali merugikan penghuni.

Menurut kajian REI, sebetulnya sudah ada UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang mengatur tentang pengelolaan rumah susun.

Namun sayangnya, UU Rumah Susun tersebut belum ada peraturan pemerintah tentang pelaksanaannya. REI menyarankan pengelola rumah susun dibentuk badan hukum koperasi. Sehingga tidak ada lagi ribut-ribut dan salah paham antara penghuni dan pengelola.

Mendengar penjelasan tersebut, Bamsoet memastikan akan berkoordinasi dengan pemerintah agar peraturan pelaksanaan dari UU tersebut segera dibuat.

REI juga memberikan masukan mengenai RUU Pertanahan yang sedang dibahas di Komisi II DPR RI. Ada beberapa yang menjadi catatan REI, diantaranya mengenai peran pemerintah daerah yang sangat krusial dalam mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

REI menganggap sebaiknya peran pemerintah daerah diatur dalam UU supaya tidak ada kerancuan dan duplikasi. REI pun juga berkomitmen selalu melibatkan dalam pembahasan masterplan pengembangan kawasan.

Bamsoet berjanji akan mempelajari masukan dari REI. Ia memastikan dalam pembahasan sebuah RUU, seluruh stakeholder pasti akan dimintai masukan.

“Jika memang sesuai dengan kemaslahatan bersama, masukan akan diakomodasi dalam RUU,” kata Bamsoet.

Secara khusus, Bamsoet juga meminta REI menindak tegas para pengembang nakal yang telah menyengsarakan masyarakat.

“Saya sudah minta aparat hukum untuk memberikan tindakan tegas kepada para pengembang nakal. REI juga harus berperan, beri sanksi dan black list para pengembang nakal. Bahkan harus diumumkan kepada publik, supaya masyarakat luas bisa berhati-hati,” ujar Bamsoet.

Seperti diketahui, program rumah terjangkau sudah menjadi salah satu yang menjadi misi Bamsoet sejak dilantik menjadi Ketua DPR RI. Dua program lainnya yang juga terangkum misinya dalam Salam Tiga Jari yaitu lapangan kerja dan sembako murah. (shm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Jonan Minta Pertamina Bertransformasi Jadi Industri Kimia

Published

on

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta PT Pertamina (Persero) menyiapkan transformasi menjadi industri kimia.

“Kalau industri otomotif sudah beralih ke mobil listrik, bagaimana industri migas ini? Ya harus buat industri kimia, ” kata Jonan di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (25/2/2018).

Lebih lanjut, Jonan menjelaskan industri kimia menjadi hal paling tepat bagi PT Pertamina, mengingat umur sumur minyak sudah semakin tua.

Selain itu, kilang-kilang minyak juga semakin berkurang cadangannya. Hingga sekarang juga belum ditemukan sumber migas baru yang memiliki potensi minyak yang banyak.

Progres industri mobil listrik sendiri, sebelumnya, Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie Sugiarto, memaparkan setidaknya ada dua tantangan utama dalam pengembangan mobil listrik di Indonesia.

Pertama adalah penyediaan stasiun pengisian daya listrik dan yang kedua adalah penyesuaian pajak mobil listrik atau sejenisnya agar harga jual ke masyarakat menjadi lebih terjangkau.

“SPLU (stasion pengisian listik umum) adalah syarat utama untuk mengembangkan mobil listrik dan hibrida, walaupun model charging antar keduanya berbeda,” kata Jongkie Sugiarto.

Jongkie berpendapat, sudah saatnya pemerintah di kota-kota besar Indonesia menyiapkan peraturan daerah (perda) yang mewajibkan pusat perbelanjaan menyediakan stasiun pengisian daya listrik di lokasi parkir.

Pengisian daya listrik itu tidak harus gratis dan boleh dikenakan biaya, lanjut dia, yang penting tempat pengisian daya mobil listrik semakin banyak dan mudah dijangkau masyarakat.

“Charging tidak mesti gratis, bisa membayar pakai uang atau kartu kredit, atau pakai alat,” katanya. “Banyak cara untuk segera menyediakan pengisian daya listrik.”

Ia juga menyambut positif langkah PLN untuk menyiapkan stasiun pengisian daya listrik guna menyambut perkembangan teknologi otomotif di masa mendatang.

“Kami menyambut baik mempercepat penerapan pengisian daya listrik,” katanya.

Sedangkan tantangan kedua adalah agar pemerintah menyesuaikan tarif pajak kendaraan listrik agar harganya lebih terjangkau oleh masyarakat.

“Selama tarif pajaknya belum sesuai, maka sulit karena harganya mahal. Mobil listrik dari sana sudah mahal karena pakai dua mesin. Ditambah pajak 125 persen, semakin mahal. Siapa yang mau beli?” katanya, seperti dikutip Antara. (asn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

PT. Adaro Diminta Perhatikan Pemulihan Lingkungan, CSR dan PLTU

Published

on

Anggota Komisi VII DPR RI, Daryatmo Mardiyanto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Daryatmo Mardiyanto meminta kepada PT. Adaro agar memperhatikan tiga aspek penting dalam menjalankan aktvitas pertambangan, yakni pemulihan lingkungan pasca eksploitasi, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dari batu bara.

Terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan, Daryatmo menanyakan rumus prosentase pemberian CSR, yang sebelumnya dilaporkan sudah menggelontorkan dana sebanyak Rp 40 miliar.

Dari dana sebanyak itu menurutnya ada kontradiksi, karena jika dilihat, jalan-jalan umum di sekitar wilayah pertambangan yang tidak diterangi lampu, padahal tiang listrik sudah terpasang berjejeran. Menurutnya, CSR perusahaan seharusnya punya konsep yang mengembangkan terangnya daerah setempat.

“Kita mengamati dari angka yang disajikan Rp 40 miliar, kontras dengan wilayah-wilayah menuju pertambangan. Sepanjang jalan ada tiang-tiang listrik berderet, tetapi infonya gelap gulita jika malam tiba. Berarti tidak ada penerangan jalan umum. Apakah yang seperti itu bisa didekati dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau bersama dengan Pemda setempat,” papar Daryatmo di Kalimantan Selatan, Senin (19/2/2018) malam.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mendorong agar PT Adaro mempercepat pembangunan PLTU di Kalimantan, menurutnya pembangunan PLTU ini penting, karena merupakan pembuktian bentuk hilirisasi pemanfaatan batu bara.

“Pembangunan PLTU ini juga terkait dengan interkoneksi listrik di Kalimantan. Hubungan ketersambungan listrik di Kalimantan, saya kira sangat penting, justru di tempat penghasil batu bara yang luar biasa banyak,” paparnya.

Daryatmo juga menyoroti persoalan yang harus diantisipasi pasca penambangan adalah reklamasi cekungan tanah bekas galian tambang batu bara.

Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi penambangan, dia mengatakan saat ini kedalaman penggalian batu bara sudah mencapai hampir 200 meter dari permukaan tanah, sementara titik permukaan tanah berada pada 150-an meter di atas permukaan laut. Selain itu, juga terjadi penurunan permukaan tanah atau subsiden.

“Maka persoalan yang harus diantisipasi adalah aspek-aspek reklamasi, selain reklamasi juga terjadi penurunan permukaan atau subsiden. Jadi aspek-aspek lingkungan dengan reklamasi, mengembalikan humus-humus permukaan tanah yang subur, penurunan juga harus dijamin agar tidak menjadi kolong-kolong seperti di pulau-pulau timah,” tandas politisi asal dapil Jateng itu. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Pemerintah Diminta Cermat Hitung Harga Batu Bara untuk Listrik

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar memberikan catatan terkait dengan harga batu bara untuk listrik pada Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dia meminta agar pemerintah cermat dalam menghitung harga batu bara untuk listrik.

“Tidak boleh terkait rencana PLN itu, kemudian merugikan perusahaan. Karenanya, pemerintah perlu lebih cermat menghitung antara harga batu bara untuk listrik dengan harga batu bara itu sendiri,” papar Rofi setelah melakukan kunjungan kerja ke PT Adaro di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Senin (19/2/2018) malam.

Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menghawatirkan kenaikan harga batu bara berdampak pada konsumsi batu bara untuk listrik. “Sekarang ini harga batu bara sedang naik, ketika harga batu bara naik, khawatirnya konsumsi batu bara untuk listrik juga naik. Nah ini saya kira pemerintah penting untuk segera memutuskan harga itu,” tandasnya.

PLN hingga kini menunggu keputusan harga batu bara dari Pemerintah. Keputusan harga batu bara ini menjadi hal yang penting bagi PLN, agar bisa mendapatkan harga bahan baku yang wajar untuk keberlangsungan pembangunan pembangkit listrik.

Saat ini masih ada beberapa opsi yang dikaji oleh pemerintah untuk menentukan formula harga batubara untuk pembangkit listrik di tengah harga batubara yang melambung. Opsi tersebut masih dalam tahap perhitungan dan kajian. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending