Connect with us

UKM & Koperasi

Komisi IV Minta Permudah Akses Pembiayaan Dana Bergulir

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani meminta agar para pelaku UMKM tidak dipersulit dalam mengakses pembiayaan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Ini penting untuk pengembangan UMKM dan target serapan.

“Saya minta proses pembiayaanya jangan bertele-tele, karena pada akhirnya diberikan juga. Tapi saya mendukung tetap harus melalui mekanisme yang berlaku. Apalagi dengan anggaran Rp 1,2 triliun, penyerapan dana mesti maksimal,” kata politisi F-Golkar saat memberikan sambutan pada seminar bertema Pelatihan Kewirausahaan Melalui GKN bagi Organisasi Masyarakat di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Minggu (11/2/2018).

Menurut Endang, permodalan ini sangat penting untuk keberlanjutan usaha, terutama agar koperasi dan UMKM tidak berhenti atau jalan di tempat.

“Yang namanya usaha, untuk memulai perlu modal dan bagi para pelaku usaha kalau diberikan tambahan modal akan berkembang, apalagi dengan adanya persaingan usaha global. Tanpa permodalan mereka akan kalah nantinya,” pungkas politsi dapil Jawa Tengah V ini.

Acara yang diinisiasinya ini merupakan bagian dari target penyerapan anggaran Rp 1,2 triliun dana alokasi bagi pengembangan UMKM. Dengan menggelar acara seperti ini, sosialisasi pun tersampaikan kepada masyarakat secara efektif.

“Saya sebagai wakil rakyat yang bertugas di Komisi VI DPR harus memfasilitasi agenda seperti ini untuk rakyat. Buat saya wajib 24 jam melayani rakyat, karena ini amanah yang harus dijalankan dan ini juga bentuk cinta kepada rakyat,” tutupnya saat wawancara dengan Parlementaria.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Bidang Peran Serta Masyrakat Hariyanto mengatakan, para peserta yang mengikuti pelatihan wirausaha akan mendapat sertifikat. Sertifikat tersebut akan dijadikan salah satu syarat pembiayaan dana bergulir.

“Para pelaku usaha jika ingin mengajukan harus membuat proposal. Kemenkop menyediakan bantuan modal usaha untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) maksimal Rp 13 juta, sedangkan pembiaayan dana bergulir (LPDP) minimal Rp 50 juta,” ungkapnya. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

UKM & Koperasi

Krisis Turki, Tidak Pengaruhi Target Pertumbuhan IKM

Published

on

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih menyampaikan bahwa krisis yang melanda Turki tidak akan berpengaruh terhadap IKM di dalam negeri.

“Turki itu berbeda dengan kita. Fundamental kita sudah cukup bagus. Jadi, ya tidak akan terpengaruh IKM kita,” kata Gati dihubungi di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Dengan demikian, Ditjen IKM Kemenperin tetap pada target yang dicanangkan, yakni pertumbuhan kinerja IKM di atas 10 persen hingga akhir 2018, atau meningkat dibanding capaian kinerja tahun lalu yang berada di kisaran sembilan persen.

Ia mengemukakan, Kemenperin akan berupaya mendorong pertumbuhan kinerja IKM itu melalui penggunaan sistem berbasis data yang mengintegrasikan sentra dan produk IKM dengan marketplace lokal.

Adapun IKM unggulan yang dijagokan selain perhiasan adalah alas kaki, serta makanan dan minuman, kata Gati Wibawaningsih. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

Menkeu : Paling Lambat Minggu Depan Aturan PPh UMKM Terbit

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan peraturan menteri keuangan (PMK) tentang tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebesar 0,5 persen akan segera diterbitkan.

“PMK-nya nanti kami keluarkan paling lambat minggu depan,” katanya dalam jumpa pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Aturan penurunan tarif PPh final bagi pelaku UMKM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur mengenai tarif PPh final bagi UMKM sebesar 0,5 persen dan berlaku efektif mulai 1 Juli 2018.

Pelaku usaha UMKM adalah mereka yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan menegaskan PMK mengenai tarif PPh final memang masih dalam tahap penyelesaian dan belum ditandatangani.

Namun, ia menegaskan bahwa penurunan tarif dari satu persen menjadi 0,5 persen juga akan tetap berlaku tanpa harus menunggu PMK terbit.

“Yang mungkin agak terganggu pelayanannya adalah surat keterangan pengusaha UMKM, dalam hal dia berhubungan misalnya pemasok ke pemerintah, perlu surat keterangan. Kami berikan surat keterangan sementara,” ujar dia.

Ditjen Pajak optimistis tren pembayaran pajak pelaku UMKM akan meningkat, setelah tarif PPh final diturunkan dari satu persen menjadi 0,5 persen.

Melalui kebijakan tarif PPh final 0,5 persen, UMKM yang jumlahnya ditaksir mencapai lebih dari 62 juta pelaku usaha diharapkan mampu naik kelas salah satunya melalui pembelajaran pembukuan. (rcb)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

Modalku Salurkan Pinjaman Kepada 7.000 UMKM

Published

on

Perusahaan teknologi finansial, Modalku menyalurkan pinjaman modal usaha sekitar Rp2 triliun kepada lebih dari 7.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Perusahaan teknologi finansial, Modalku menyalurkan pinjaman modal usaha sekitar Rp2 triliun kepada lebih dari 7.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

Kepala Bisnis Mikro Modalku Sigit Aryo Tejo dalam rilis di Jakarta, Selasa (14/8/2018), mengatakan pinjaman Rp2 triliun itu dicapai pada Juli 2018 atau hanya enam bulan setelah perolehan Rp1 triliun dari UMKM di Asia Tenggara.

Dari total pencairan di Asia Tenggara itu, Modalku telah menyalurkan lebih dari Rp1,1 triliun bagi UMKM di Indonesia.

Untuk merangkul lebih banyak UMKM yang berpotensi, Modalku menyediakan berbagai solusi arus kas melalui produk Trade Finance untuk mengatasi tantangan keuangan utama yang dihadapi usaha kecil dan menengah di Indonesia, yaitu siklus kas.

Sigit mengatakan, di Indonesia, UMKM memiliki peran yang penting dalam mendukung perekonomian.

“Kami sangat bangga dapat mendukung perkembangan sektor ini. Rangkaian solusi arus kas kami diharapkan akan semakin memperluas jangkauan modal usaha bagi UMKM yang selama ini kurang terlayani oleh fasilitas pinjaman dari ekosistem keuangan yang sudah ada,” ujarnya.

Studi Deloitte dan Visa terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) di ASEAN menunjukkan bahwa pasar UKM di Indonesia didominasi oleh sektor perdagangan sebesar 27 persen dari total UKM di Tanah Air.

Studi yang sama menemukan bahwa arus kas macet adalah permasalahan finansial nomor satu bagi UKM Indonesia.

Tantangan terberat selanjutnya adalah terkait penagihan ke pelanggan, yakni 22-26 persen dari tagihan akan dilunasi secara terlambat. Permasalahan arus kas inilah yang dapat diatasi dengan produk Trade Finance Modalku.

Rangkaian produk ini merupakan pembiayaan modal tambahan bagi UMKM dalam menjalankan rantai bisnisnya, baik dalam proses invoice di antara UMKM dengan klien atau pelanggannya atau terkait pembiayaan di antara UMKM dan supplier atau penyedia barangnya.

Suatu bisnis, terutama usaha kecil, selalu membutuhkan arus kas yang lancar agar operasional usaha maksimal. Apabila pendapatan UMKM sering terlambat dilunasi oleh pelanggannya, maka perputaran kas usaha akan terkena dampak negatif.

Bagi bisnis di sektor perdagangan (trade sector) konsisten membutuhkan persediaan barang dari pemasok, tagihan pemasok yang harus segera dibayar bisa memacetkan arus kas apabila UMKM memerlukan kas yang ada untuk menjalankan proyek bisnis.

Modalku merupakan perusahaan teknologi finansial, yang menyediakan layanan peer to peer (P2P) lending modal usaha tanpa agunan ke UMKM hingga Rp2 miliar yang didanai oleh pemberi pinjaman platform (individu atau institusi yang mencari alternatif investasi) melalui pasar digital. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending