Connect with us

UKM & Koperasi

Komisi IV Minta Permudah Akses Pembiayaan Dana Bergulir

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani meminta agar para pelaku UMKM tidak dipersulit dalam mengakses pembiayaan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Ini penting untuk pengembangan UMKM dan target serapan.

“Saya minta proses pembiayaanya jangan bertele-tele, karena pada akhirnya diberikan juga. Tapi saya mendukung tetap harus melalui mekanisme yang berlaku. Apalagi dengan anggaran Rp 1,2 triliun, penyerapan dana mesti maksimal,” kata politisi F-Golkar saat memberikan sambutan pada seminar bertema Pelatihan Kewirausahaan Melalui GKN bagi Organisasi Masyarakat di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Minggu (11/2/2018).

Menurut Endang, permodalan ini sangat penting untuk keberlanjutan usaha, terutama agar koperasi dan UMKM tidak berhenti atau jalan di tempat.

“Yang namanya usaha, untuk memulai perlu modal dan bagi para pelaku usaha kalau diberikan tambahan modal akan berkembang, apalagi dengan adanya persaingan usaha global. Tanpa permodalan mereka akan kalah nantinya,” pungkas politsi dapil Jawa Tengah V ini.

Acara yang diinisiasinya ini merupakan bagian dari target penyerapan anggaran Rp 1,2 triliun dana alokasi bagi pengembangan UMKM. Dengan menggelar acara seperti ini, sosialisasi pun tersampaikan kepada masyarakat secara efektif.

“Saya sebagai wakil rakyat yang bertugas di Komisi VI DPR harus memfasilitasi agenda seperti ini untuk rakyat. Buat saya wajib 24 jam melayani rakyat, karena ini amanah yang harus dijalankan dan ini juga bentuk cinta kepada rakyat,” tutupnya saat wawancara dengan Parlementaria.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Bidang Peran Serta Masyrakat Hariyanto mengatakan, para peserta yang mengikuti pelatihan wirausaha akan mendapat sertifikat. Sertifikat tersebut akan dijadikan salah satu syarat pembiayaan dana bergulir.

“Para pelaku usaha jika ingin mengajukan harus membuat proposal. Kemenkop menyediakan bantuan modal usaha untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) maksimal Rp 13 juta, sedangkan pembiaayan dana bergulir (LPDP) minimal Rp 50 juta,” ungkapnya. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

UKM & Koperasi

Pemkab Biak Terbitkan 1.400 Izin UMKM, Penerimaan Retribusi Naik

Published

on

DPMPTSP Kabupaten Biak Numfor, Papua, selama 2018, telah menerbitkan 1.400 jenis perizinan bagi pelaku UMKM.

Zonaekonomi.com, Biak – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Biak Numfor, Papua, selama 2018, telah menerbitkan 1.400 jenis perizinan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Dengan kemudahan pelayanan satu pintu, yang diberikan Pemkab Biak Numfor, telah mendorong peningkatan pengajuan perizinan dari pelaku usaha,” ungkap Kepala DPMPTSP Biak Herry Mulyana saat dihubungi di Biak, Papua, Minggu (13/1/2019).

Ia mengatakan peningkatan izin UMKM berimplikasi kenaikan penerimaan retribusi daerah.

Herry menyebutkan dari target penerimaan retribusi sebesar Rp600 juta pada 2018, realiasinya mencapai Rp1 miliar lebih.

“Pada tahun 2019 ini jajaran DPMPTSP akan meningkatkan kualitas layanan berbagai proses perizinan, salah satunya melalui sistem dalam jaringan (online) melalui aplikasi layanan `Si Cantik`,” ungkap mantan Asisten 1 Sekda Biak itu.

Herry berharap kemudahan layanan daring di lingkungan Pemkab Biak Numfor itu mendongrak penerimaan asli daerah dari retribusi pelayanan perizinan terpadu.

Pada 2019 ini, menurut Herry, terdapat 93 jenis proses perizinan terintergrasi dari 18 organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Biak Numfor.

“Yang masih menjadi prioritas untuk pengurusan perizinan di tahun 2019 yakni IMB, izin trayek, izin usaha perdagangan, layanan kesehatan serta layanan lain yang terkait dengan pelayanan publik,” ungkapnya.

Untuk mempermudah sistem layanan perizinan terpadu satu pintu, yang diberlakukan sejak 2018, Pemkab Biak Numfor telah memindahkan kantor dinas di kompleks eks Pasar Lama, Jalan Selat Makassar, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota. (muh)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

Kadin : Hanya 16.000 Unit Bisnis Tergolong Usaha Menengah

Published

on

Rapat Kerja Wilayah Tengah Bidang UMKMKop Jawa-Bali dengan tema "Peningkatan Daya Saing UMKM Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0" di Solo, Minggu (25/11/2018).

Zonaekonomi.com, Solo – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan meningkatkan jumlah unit usaha skala menengah yang ada di dalam negeri.

“Saat ini dari sekitar 59 juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 16.000 di antaranya yang termasuk di kelompok unit usaha menengah,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UMKM Muhammad Lutfi pada Rapat Kerja Wilayah Tengah Bidang UMKMKop Jawa-Bali dengan tema “Peningkatan Daya Saing UMKM Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0” di Solo, Minggu (25/11/2018).

Melihat masih rendahnya jumlah unit usaha menengah, dikatakannya, dalam kurun waktu lima tahun mendatang Kadin akan menambah jumlah tersebut menjadi 32.000 unit usaha.

Terkait hal itu, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah, mulai dari mengupayakan kemudahan perizinan kepada UMKM hingga memudahkan akses pendanaan.

“Mengenai perizinan ini UMKM harus punya perizinan yang pasti dan jelas, salah satunya dengan OSS (online single submission),” katanya.

Ia mengakui OSS tersebut sejauh ini belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, Kadin akan membantu memberikan masukan kepada pemerintah agar perizinan untuk UMKM menjadi mudah, jelas, dan transparan.

“Yang utama adalah memudahkan UMKM bisa tumbuh dari skala mikro ke kecil dan skala kecil ke menengah,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga mengingatkan kepada para pelaku usaha agar mengikuti aturan standarisasi, seperti misalnya untuk industri makanan dan minuman maka harus ada izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM.

“Sedangkan untuk industri kecil dan menengah harus ada SNI yang menjadi syarat mutlak kompetensi di skala global,” katanya.

Sementara itu mengenai pendanaan, dikatakannya, merupakan hal yang sangat penting mengingat banyaknya tantangan di zaman yang serba baru.

“Di zaman baru maka harus diselesaikan dengan hal yang baru juga. Untuk memudahkan akses pendanaan UMKM, kami melihat teknologi finansial cukup berpotensi melakukannya,” katanya.

Ia mengakui teknologi finansial menerapkan bunga yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lain.

“Terkait hal ini kami terbuka oleh terobosan-terobosan. Pada dasarnya kami ingin bunga semurah mungkin dan akses semudah mungkin. Meski demikian, untuk memperoleh tambahan modal, pelaku usaha cenderung memilih yang mudah dapat uang meski bunga tinggi daripada dikatakan bahwa bunga rendah tetapi aksesnya sulit,” katanya. (ris)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

Pemerintah Bantah UMKM Diserahkan ke Asing

Published

on

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika.

Zonaekonomi.com, Padang – Pemerintah membantah bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dibuka untuk pengusaha asing terkait revisi daftar negatif investasi sebagai upaya lanjutan pelonggaran kepemilikan 54 bidang UMKM.

“Tidak benar itu, tak mungkin penanaman modal asing bisa masuk ke sektor UMKM. Sebab dalam undang-undang investasi asing masuk ke Indonesia minimal Rp 10 miliar,” ujar Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika usai memberikan kuliah umum di Universitas Andalas Padang, Kamis (22/11/2018).

Ia mengatakan daftar negatif investasi lebih kepada konteks memberikan perizinan yang tidak berbelit kepada pelaku UMKM untuk memudahkan usahanya masuk ke sektor tersebut.

“Tidak mungkin pemerintah menyulitkan UMKM, justru membantu dalam perizinan dan pengurangan pajak. Karena di lapangan pengusaha membutuhkan kemudahan ini,” katanya.

Ia mencontohkan pengupasan kulit umbi yang dikeluarkan dari daftar negatif investasi bukan untuk memberikan keleluasaan kepada asing, namun untuk mempermudah perizinan.

“Dengan dikeluarkan dari daftar negatif investasi maka dia (pengusaha UMKM) tidak perlu minta izin BKPM,” tuturnya.

Namun Ahmad Erani mengungkapkan untuk sektor tertentu memang dibuka untuk asing karena ke-54 bidang usaha tersebut bisa dibagi dalam lima kelompok, sesuai alasannya dikeluarkan dari daftar negatif investasi.?

“Misalnya tekstil sampai saat ini pengusaha domsetik tidak ada yang berminat, dengan modal awal diatas Rp100 miliar, daripada kita mengimpor lebih baik ada produksi, menyerap tenaga kerja dan ada upah yang diterima dari penanam modal asing tadi,” jelasnya.

Ia menjelaskan daftar negatif investasi ini hanya untuk mengevaluasi beberapa poin kebijakan paket tahun 2016 yang tidak memiliki progres.

“Daftar negatif investasi pada PKE XVI merupakan langkah optimalisasi terhadap relaksasi daftar negatif investasi yang sudah dilakukan dua kali, yaitu pada 2014 dan 2016,” katanya.

Ia menyebutkan relaksasi keterbukaan bidang usaha pada daftar negatif investasi 2016 dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016.

Ia mengatakan dari 101 bidang usaha yang dibuka untuk penanaman modal asing pada tahun itu, 51 di antaranya tidak diminati sama sekali.

Relaksasi daftar negatif investasi ini akan dilakukan melalui penerbitan perpres yang ditargetkan selesai pada minggu terakhir November 2018.

Berikut 54 bidang usaha yang dihapus dari daftar negatif investasi:

1. Industri pengupasan dan pembersihan umbi umbian
2. Industri percetakan kain?
3. Industri kain rajut khususnya renda?
4. Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet?
5. Warung Internet
6. Industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2.000 m3/tahun
7. Industri kayu veneer
8. Industri kayu lapis
9 Industri kayu laminated veneer lumber (LVL)
10. Industri kayu industri serpih kayu (wood chip)
11. Industri pelet kayu (wood pellet)
12. Pengusahaan pariwisata alam berupa pengusahaan sarana, kegiatan, dan jasa ekowisata di dalam kawasan hutan
13. Budidaya koral/karang hias
14. Jasa konstruksi migas: platform
15. Jasa survei panas bumi
16. Jasa pemboran migas di laut
17. Jasa pemboran panas bumi
18. Jasa pengoperasian dan pemeliharaan panas bumi
19. Pembangkit listrik di atas 10 MW
20. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi?
21. Industri rokok kretek
22. Industri rokok putih?
23. Industri rokok lainnya
24. Industri bubur kertas pulp
25. Industri siklamat dan sakarin
26. Industri crumb rubber
27. Jasa survei terhadap objek-objek pembiayaan atau pengawasan persediaan barang dan pergudangan
28. Jasa survei dengan atau tanpa merusak objek
29. Jasa survei kuantitas
30. Jasa survei kualitas
31. Jasa survei pengawasan atas suatu proses kegiatan sesuai standar yang berlaku atau yang disepakati?
32. Jasa survei/jajak pendapat masyarakat dan penelitian pasar
33. Persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya
34. Persewaan mesin lainnya dan peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (pembangkit tenaga listrik, tekstil, pengolahan/pengerjaan logam/kayu, percetakan dan las listrik?
35. Galeri seni?
36. Gedung pertunjukan seni
37. Angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek: angkutan pariwisata dan angkutan tujuan tertentu?
38. Angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang
39. Jasa sistem komunikasi data
40. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap
41. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak
42. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi layanan content (ringtone, sms premium, dsb
43. Pusat layanan informasi dan jasa nilai tambah telpon lainnya
44. Jasa akses internet 45. Jasa internet telepon untuk keperluan publik
46. Jasa interkoneki internet (NAP) dan jasa multimedia lainnya
47. Pelatihan kerja?
48. Industri farmasi obat jadi
49. Fasilitas pelayanan akupuntur
50. Pelayanan pest control atau fumigasi
51. Industri alat kesehatan: kelas B
52. Industri alat kesehatan: kelas C
53. Industri alat kesehatan: kelas D
54. Bank dan laboratorium jaringan dan sel (msn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending