Connect with us

Finansial

Menkeu Siap Beri “Hukuman” kepada Kementerian/Lembaga yang Revisi DIPA

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati siap memberikan punishment kepada kementerian/lembaga yang sering melakukan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), agar kualitas perencanaan anggaran lebih optimal.

“Selain saya berikan prestasi, tahun depan saya akan melakukan punishment karena yang melakukan revisi sangat sering,” kata Sri Mulyani dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran 2018 di Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Sri Mulyani mengatakan bentuk hukuman yang diberikan kepada kementerian/lembaga dapat berupa pengurangan pagu agar anggaran yang diberikan dapat terserap sepenuhnya dan sepenuhnya efektif untuk melayani masyarakat.

“Tahun depan tidak usah dikasih anggaran. Fair kan? Kalau anda tidak bisa merencanakan anggaran, kenapa saya harus kasih anggaran? bener nggak? Jadi ini keputusan ya,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Sri Mulyani menjelaskan saat ini terdapat 52.400 revisi DIPA, padahal jumlah satuan kerja mencapai 26.000, yang berarti hampir seluruh satuan kerja melakukan revisi DIPA tiap tahun karena kurang matangnya perencanaan terhadap anggaran.

“Itu artinya, narasinya adalah, waktu anda membuat perencanaan anggaran, yang penting saya buat anggaran dulu, nanti tinggal dipikirkan buat apa. Jelek sekali kelakuan dan kebiasaan itu. Itu berarti kita tidak menghormati uang yang kita kumpulkan dari rakyat,” katanya.

Ia mengharapkan pelaksanaan belanja dalam APBN dapat lebih optimal dan tidak ada lagi dana yang menganggur karena setiap sen uang pajak yang dikumpulkan harus memberikan dampak yang positif terhadap kinerja pembangunan.

“Akan lebih baik, apabila masyarakat merasakan dampak positif dari keuangan negara. Kalau perasaan ini tidak ada dalam hati dan pikiran ibu bapak sekalian, APBN bisa bertambah terus, tapi dampak buat ekonomi dan masyarakat tetap stagnan,” tegas Sri Mulyani.

Untuk itu, agar tidak mendapatkan sanksi, Sri Mulyani meminta kementerian/lembaga membuat desain perencanaan program yang lebih tepat sasaran dengan menjunjung tinggi transparansi maupun akuntabilitas agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat.

“Kita harus kerja keras merencanakan dengan baik dan membuat desain program secara benar sehingga anda tahu betul kalau dapat Rp10 miliar, Rp100 miliar, Rp1 triliun dan Rp100 triliun, itu untuk program prioritas pembangunan dan bisa dieksekusi,” katanya.

Pelaksanaan Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 ini merupakan bentuk kerja sama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan seluruh kementerian/lembaga untuk mewujudkan kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih baik.

Pelaksanaan acara ini juga bertujuan untuk mendorong kualitas kemampuan kementerian/lembaga agar mampu mengeksekusi belanja kementerian/lembaga yang diproyeksikan dalam APBN 2018 sebesar Rp847,4 triliun.

Seperti dikutip Antara, pelaksanaan anggaran yang lebih efisien, efektif dan akuntabel tersebut, pencapaian program prioritas pemerintah dapat menjadi stimulus bagi perekonomian nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (syg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Finansial

Perbaikan Neraca Transaksi Berjalan Perlu Kebijakan Berkesinambungan

Published

on

Jumpa pers terkait dampak ekonomi Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Kantor Bappenas, Jakarta.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, perbaikan neraca transaksi berjalan yang masih mengalami defisit atau “current account deficit” (CAD), memerlukan kebijakan yang berkesinambungan antar pemerintahan.

“Pasti kami ingin kebijakan itu kita buat secara permanen artinya berkesinambungan. Upaya mengurangi CAD tidak bisa dalam satu masa pemerintahan saja, ini harus jadi upaya berkesinambungan,” ujar Bambang usai jumpa pers terkait dampak ekonomi pelaksanaan Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Bambang menuturkan, saat ini Bappenas tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan akan mengarahkan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan, terutama terkait pengalihan ekspor dari yang berbasis sumber daya alam menjadi ekspor barang-barang olahan atau yang memiliki nilai tambah.

“Sehingga itu bisa memperbaiki CAD ke depan dan kita bisa susun langkah jangka panjang. Sehingga CAD tidak lagi permanen di Indonesia. Harapan kita “current account” bisa surplus,” kata Bambang.

Bank Indonesia mencatat, defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal III 2018 meningkat menjadi 3,37 persen dari PDB atau sebesar 8,8 miliar dolar AS, dibandingkan kuartal II 2018 yaitu 3,02 persen dari PDB atau delapan miliar dolar AS.

Kendati pada paruh ketiga ini defisit meningkat, namun jika melihat dari awal tahun hingga akhir kuartal III 2018, defisit neraca transaksi berjalan secara akumulatif sebesar 2,86 persen PDB.

Terkait neraca perdagangan sendiri, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (17/12) lalu baru saja mengumumkan neraca perdagangan November 2018 mengalami defisit hingga 2,05 miliar dolar AS, yang juga menjadi defisit tertinggi sepanjang tahun ini.

Nilai ekspor pada November 2018 mencapai 14,83 miliar dolar AS atau turun 3,28 persen (tahun ke tahun/yoy), sedangkan impor membengkak menjadi 16,88 miliar dolar AS atau naik 11,08 persen. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Bank DKI-Taspen Dukung Layanan Keuangan Pensiunan

Published

on

Acara kerja sama Bank DKI-Taspen dalam layanan keuangan pensiunan di Jakarta, Senin (17/12/208).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Bank DKI bekerja sama dengan PT Taspen (Persero) mendukung layanan keuangan bagi para pensiunan berupa pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui Bank DKI.

“Kerja sama tersebut sekaligus dalam rangka mewujudkan visi sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi,” kata Corporate Secretary Bank DKI, Listya Widada dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Listya menyampaikan kerja sama tersebut merupakan komitmen dalam memberikan layanan keuangan kepada para pensiunan peserta Taspen khususnya pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta.

“Layanan perbankan itu terkait dengan pembayaran hak pensiun, fasilitas kredit dengan bunga yang lebih murah dari bank-bank lain serta layanan TransJakarta gratis dengan kartu debit combo,” katanya.

Dalam perluasan kerja sama ini, Bank DKI dan PT Taspen telah memanfaatkan teknologi informasi, yaitu penerapan aplikasi new e-dapem dan Taspen Smart Card.

New e-dapem digunakan untuk memudahkan ketepatan pembayaran dan pelaporan pembayaran pensiun bulanan peserta Taspen. Dengan adanya new e-dapem ini setiap mitra bayar cukup mengakses satu E-Dapem saja tanpa adanya aplikasi E-Dapem dari masing-masing mitra bayar.

Sementara itu, sistem pembayaran pensiun yang menggunakan teknologi informasi dalam bentuk Taspen Smart Card berfungsi antara lain sebagai Kartu Identitas Penerima Pensiun (Karip), sarana otentikasi pembayaran pensiun bulanan, sebagai kartu atau alat bayar melalui Automatic Teller Machine (ATM), kartu debit, serta kartu diskon pada merchant tertentu.

Listya Widada juga menyebutkan bahwa pensiunan dapat menggunakan fasilitas kartu debit combo Bank DKI untuk mengakses layanan TransJakarta gratis, pangan murah serta dapat mengajukan fasilitas kredit Multiguna pensiunan.

“Termasuk pilihan untuk menerima pembayaran pensiun melalui rekening tabungan berbasis syariah di Kantor Layanan Bank DKI Syariah,” kata Listya. (sal)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Tahun Pengelolaan Anggaran Tanpa APBN Perubahan

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Tahun 2018 hampir terlewati dengan sejumlah catatan pengelolaan makro ekonomi yang stabil dan kokoh dalam menghadapi kondisi global yang masih bergejolak.

Hal ini terlihat dari pencapaian pertumbuhan ekonomi yang hingga triwulan III-2018 berada pada kisaran 5,17 persen dan laju inflasi yang masih dibawah 3,5 persen.

Pergerakan harga komoditas minyak dunia yang cenderung mengalami kenaikan bahkan memberikan dampak positif kepada penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kondisi ini yang menyebabkan pemerintah pada pertengahan tahun, setelah melihat pencapaian pada semester I 2018, memutuskan tidak mengajukan APBN Perubahan.

Pemerintah berani mengambil risiko tersebut, meski pergerakan rupiah pada waktu itu mulai memperlihatkan tanda-tanda perlemahan, dan menjauhi asumsi Rp13.400 per dolar AS.

Situasi ini merupakan hal di luar kebiasaan, karena asumsi makro ekonomi yang selalu bergerak membuat pemerintah selalu mengajukan perubahan anggaran.

Namun, perjudian itu membuahkan hasil karena pengelolaan APBN sama sekali tidak terganggu dengan tekanan eksternal dan bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan.

Mengecilnya defisit anggaran

Melalui pengelolaan yang memadai, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan defisit anggaran pada akhir tahun berada pada kisaran 1,86 persen – 1,87 persen terhadap PDB.

Perkiraan realisasi ini lebih rendah dari target defisit anggaran dalam APBN 2018 yang ditetapkan sebesar 2,19 terhadap PDB.

Ia menegaskan realisasi defisit anggaran ini didukung kuatnya penerimaan dari sektor perpajakan serta kinerja belanja pemerintah yang efektif dan efisien.

Penerimaan pajak yang stabil membuat pemerintah tidak khawatir dengan persoalan pembiayaan dan memutuskan untuk tidak melakukan penerbitan surat utang pada Desember 2018.

Mengecilnya defisit anggaran ikut memberikan dukungan kepada keseimbangan primer yang pada akhir tahun diperkirakan mencapai negatif Rp15 triliun atau mendekati nol.

Hingga akhir November 2018, realisasi defisit anggaran telah tercatat sebesar Rp287,9 triliun atau 1,95 persen terhadap PDB.

Realisasi tersebut berasal dari pendapatan negara sebesar Rp1.654,5 triliun atau 87,3 persen dari target dan belanja negara Rp1.942,4 triliun atau 87,5 persen dari pagu.

Pencapaian defisit anggaran ini merupakan yang terendah sejak 2014, yang berarti memperlihatkan adanya pengelolaan APBN yang semakin baik dan optimal.

Sebelumnya, defisit anggaran pada 2014 tercatat sebesar 2,19 persen terhadap PDB, pada 2015 sebesar 2,78 persen terhadap PDB, pada 2016 sebesar 2,53 persen terhadap PDB dan pada 2017 sebesar 2,59 persen terhadap PDB.

Selama ini, pemerintah terus menjaga defisit anggaran di bawah tiga persen terhadap PDB sesuai amanat Undang Undang Keuangan nomor 17 Tahun 2003.

Tetap Terkendali

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pelaksanaan anggaran hingga mendekati akhir tahun 2018 tetap terkendali meski pemerintah tidak mengajukan APBN Perubahan.

Bahkan, menurut dia, pelaksanaan APBN tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, karena penerimaan pajak tumbuh double digit dan penerimaan negara bukan pajak melampaui target karena tingginya harga minyak dunia.

Pencapaian tersebut juga didukung oleh kecepatan penyerapan belanja yang lebih baik dari 2016-2017 dan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi.

Secara tidak langsung, perbaikan kinerja APBN ini didukung oleh keberanian pemerintah untuk tidak mengajukan APBN Perubahan.

Menurut dia, kinerja belanja pemerintah bisa saja melambat apabila pengajuan revisi APBN dilakukan pada pertengahan tahun.

Selama ini, pelaksanaan APBN Perubahan selalu membuat Kementerian/Lembaga (KL) harus kembali melakukan revisi dokumen maupun rancangan belanja anggaran.

Dengan kondisi tersebut, maka proses birokrasi pencairan anggaran belanja pemerintah bisa berlangsung lebih lama, bahkan menumpuk pada akhir tahun.

“Bagusnya dengan tidak ada APBN-P, pemerintah dan Kementerian Lembaga bisa fokus melaksanakan tugas. Kalau kita mengajukan APBN-P, kita harus melakukan perubahan dokumen dan rancangan,” kata Askolani.

Ia mengharapkan kinerja KL ini terus dipertahankan untuk tahun anggaran 2019 agar tercipta pengelolaan anggaran yang makin efektif dan efisien untuk mendukung target pembangunan yang sudah ditetapkan.

Tunggu Pantauan

Dalam kesempatan terpisah, Ekonom Destry Damayanti mengatakan fundamental makroekonomi Indonesia masih berada dalam posisi yang kuat sehingga dapat menahan sentimen negatif yang datang dari global.

Situasi ini menyebabkan pendapatan negara diperkirakan melebihi target karena kuatnya realisasi penerimaan pajak jelang akhir tahun.

Membaiknya pengelolaan fiskal ini, bisa memberikan keyakinan terhadap masuknya modal asing ke Indonesia seiring dengan perlambatan ekonomi China.

“Investor akan mencari pasar baru, karena kondisi ekonomi Eropa juga masih bermasalah,” ujar Destry yang juga Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menambahkan pengelolaan penerimaan maupun belanja negara sudah memperlihatkan banyak perbaikan pada 2018.

Namun, ia mengingatkan situasi ini didukung oleh kenaikan harga minyak dunia maupun perlemahan rupiah yang sudah melampaui asumsi.

Untuk itu, Piter mengharapkan pemerintah dapat memperkuat daya tahan pelaksanaan APBN agar lebih optimal di tahun politik 2019.

Pantauan terhadap pergerakan asumsi makro ekonomi juga harus terus dilakukan karena dinamika perekonomian global diperkirakan sama seperti 2018.

Meningkatnya tensi perang dagang dan normalisasi kebijakan moneter di negara maju, merupakan dua “hantu” yang masih bergentayangan dan momok bagi negara berkembang.

Meski demikian, Piter belum bisa memastikan pemerintah akan belajar dari pengalaman 2018 dan berani tidak mengajukan APBN Perubahan, karena semua tergantung perjalanan APBN di triwulan I-2019.

“Kalau selama tiga bulan pertama itu realisasi indikator makro seperti harga minyak dan nilai tukar masih mendekati asumsi APBN 2019 maka tidak perlu ada APBN perubahan,” ujarnya. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending