Connect with us

Finansial

Menkeu Siap Beri “Hukuman” kepada Kementerian/Lembaga yang Revisi DIPA

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati siap memberikan punishment kepada kementerian/lembaga yang sering melakukan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), agar kualitas perencanaan anggaran lebih optimal.

“Selain saya berikan prestasi, tahun depan saya akan melakukan punishment karena yang melakukan revisi sangat sering,” kata Sri Mulyani dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran 2018 di Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Sri Mulyani mengatakan bentuk hukuman yang diberikan kepada kementerian/lembaga dapat berupa pengurangan pagu agar anggaran yang diberikan dapat terserap sepenuhnya dan sepenuhnya efektif untuk melayani masyarakat.

“Tahun depan tidak usah dikasih anggaran. Fair kan? Kalau anda tidak bisa merencanakan anggaran, kenapa saya harus kasih anggaran? bener nggak? Jadi ini keputusan ya,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Sri Mulyani menjelaskan saat ini terdapat 52.400 revisi DIPA, padahal jumlah satuan kerja mencapai 26.000, yang berarti hampir seluruh satuan kerja melakukan revisi DIPA tiap tahun karena kurang matangnya perencanaan terhadap anggaran.

“Itu artinya, narasinya adalah, waktu anda membuat perencanaan anggaran, yang penting saya buat anggaran dulu, nanti tinggal dipikirkan buat apa. Jelek sekali kelakuan dan kebiasaan itu. Itu berarti kita tidak menghormati uang yang kita kumpulkan dari rakyat,” katanya.

Ia mengharapkan pelaksanaan belanja dalam APBN dapat lebih optimal dan tidak ada lagi dana yang menganggur karena setiap sen uang pajak yang dikumpulkan harus memberikan dampak yang positif terhadap kinerja pembangunan.

“Akan lebih baik, apabila masyarakat merasakan dampak positif dari keuangan negara. Kalau perasaan ini tidak ada dalam hati dan pikiran ibu bapak sekalian, APBN bisa bertambah terus, tapi dampak buat ekonomi dan masyarakat tetap stagnan,” tegas Sri Mulyani.

Untuk itu, agar tidak mendapatkan sanksi, Sri Mulyani meminta kementerian/lembaga membuat desain perencanaan program yang lebih tepat sasaran dengan menjunjung tinggi transparansi maupun akuntabilitas agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat.

“Kita harus kerja keras merencanakan dengan baik dan membuat desain program secara benar sehingga anda tahu betul kalau dapat Rp10 miliar, Rp100 miliar, Rp1 triliun dan Rp100 triliun, itu untuk program prioritas pembangunan dan bisa dieksekusi,” katanya.

Pelaksanaan Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 ini merupakan bentuk kerja sama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan seluruh kementerian/lembaga untuk mewujudkan kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih baik.

Pelaksanaan acara ini juga bertujuan untuk mendorong kualitas kemampuan kementerian/lembaga agar mampu mengeksekusi belanja kementerian/lembaga yang diproyeksikan dalam APBN 2018 sebesar Rp847,4 triliun.

Seperti dikutip Antara, pelaksanaan anggaran yang lebih efisien, efektif dan akuntabel tersebut, pencapaian program prioritas pemerintah dapat menjadi stimulus bagi perekonomian nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (syg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Finansial

Menkeu : Tambahan Utang untuk Peningkatan Produktivitas

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tambahan utang sebesar Rp1.329,9 triliun dalam tiga tahun (2015-2017) digunakan untuk sektor-sektor produktif dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

“Belanja pendidikan bukan belanja yang tidak produktif, jadi jangan hanya melihat infrastruktur saja. Kesehatan juga belanja produktif walaupun bentuknya bukan jembatan maupun jalan,” kata Sri Mulyani dalam pemaparan empat tahun kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Tambahan utang Rp1.329,9 triliun selama 2015 hingga 2017 tersebut memang meningkat dari periode 2012 sampai 2014 yang sebesar Rp799,8 triliun. Namun, total alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga meningkat.

“Kalau mau membandingkan apel dengan apel, seharusnya tidak hanya yang tambahan utang saja, tetapi bandingkan untuk apanya,” kata Sri Mulyani.

Dari sisi infrastruktur, alokasi belanja mencapai Rp904,6 triliun (2015-2017) atau meningkat hampir dua kali lipat dari periode 2012 sampai 2014 yang sebesar Rp456,1 triliun.

Belanja sektor pendidikan meningkat 118,7 persen, dari Rp983,1 triliun (2012-2014) menjadi Rp1.167,1 triliun (2015-2017). Sementara sektor kesehatan meningkat 170 persen, dari Rp146,4 triliun (2012-2014) menjadi Rp249,8 triliun (2015-2017).

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa penerimaan perpajakan tetap menjadi tulang punggung perekonomian. Utang, menurut dia, hanya sebagai suplemen untuk peningkatan produktivitas.

Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan pembiayaan utang negatif 9,7 persen pada outlook 2018 yang sebesar Rp387,4 triliun dibandingkan Rp429,1 triliun pada 2017.

Penerbitan surat berharga negara (SBN) juga mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 12,2 persen dari Rp441,8 triliun (2017) menjadi Rp388 triliun (outlook 2018). (vin)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Pembagian Dana Kelurahan akan Diputuskan Kemenkeu dan Kemendagri

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dana kelurahan yang dialokasikan dalam RAPBN 2019 ditujukan untuk menjaga harmonisasi antara pemerintah daerah, karenanya formulasi pembagian dana kelurahan akan dibuat keputusannya oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ia menceritakan dalam rapat dengar pendapat antara Presiden Joko Widodo dengan pemda dan DPR, muncul keluhan adanya kelurahan yang tidak mendapatkan dana desa, namun di sisi lain ada kelurahan yang mendapatkan dana desa.

“Untuk satu kabupaten yang sama desanya dapat anggaran langsung dari pemerintah pusat berupa dana desa, sementara kelurahan tidak dapat. Sehingga perlu kita menjaga suatu tensi itu, dari sisi harmoni antara pemerintah-pemerintah di daerah,” ujar Sri Mulyani usai “Entry Meeting Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018” di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Ia menjelaskan, dana kelurahan sendiri formulasi anggarannya tidak sama seperti seperti dana desa yang didasarkan pada jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan juga tingkat ketertinggalannya. Pemerintah masih membahas formulasi untuk dana kelurahan tersebut.

“Tapi karena merupakan SKPD (satuan kerja perangkat daerah), jadi nanti Mendagri dan kami akan membuat keputusan terkait formula pembagiannya,” ujarnya.

Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran pekan lalu, pemerintah mengusulkan adanya anggaran sebesar Rp3 triliun untuk dana kelurahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2019.

Anggaran sebesar Rp 3 triliun tersebut diambil dari pos dana desa yang sebesar Rp 73 triliun, sehingga nantinya dana desa hanya sebesar Rp 70 triliun.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan segera mengeluarkan program dana kelurahan yang rencananya akan dimulai pada awal 2019 mendatang. Kebijakan tersebut dikeluarkan karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dana untuk tingkat kelurahan.

“Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk kota, akan ada yang namanya anggaran kelurahan. Banyak keluhan, ‘Pak ada dana desa, kok nggak ada dana untuk kota’. Ya sudah, tahun depan dapat,” ujar Jokowi.

Untuk dana desa sendiri, terus mengalami peningkatan. Pada 2015, anggaran dana desa sebesar Rp20 triliun. Pada 2016 meningkat menjadi Rp47 triliun dan Rp60 triliun pada 2017 dan 2018. Pada 2019, dana desa dianggarkan sebesar Rp70 triliun. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Hasil Revaluasi, Nilai Barang Milik Negara Naik Jadi Rp5.728,49 Triliun

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Nilai Barang Milik Negara (BMN) setelah dilakukan revaluasi atau penilaian kembali oleh pemerintah pada periode 2017-2018 menjadi Rp5.728,49 triliun dibandingkan nilai BMN pada satu dekade yang lalu.

“Nilai yang meningkat atau kenaikan dari barang milik negara adalah sebesar Rp4.190,31 triliun dari Rp1.538,18 triliun. Sekarang nilai BMN sesudah dilakukan penilaian kembali menjadi RpRp5.728,49 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam “Entry meeting Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018” di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Revaluasi BMN sendiri sebenarnya merupakan tindaklanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Revaluasi BMN dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bersama-sama Kementerian/Lembaga.

Revaluasi kali ini merupakan yang termutakhir dari valuasi yang dilakukan 10 tahun silam dan terhadap BMN yang diperoleh sebelum 31 Desember 2015.

Pemerintah sendiri mulai menyusun neraca keuangan dan aset negara untuk pertama kalinya pada 2004 lalu, sejalan dengan terbentuknya Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara. Saat itu, nilai aset yang disajikan saat itu hanya sebesar Rp229 triliun.

“Penilaian kembali tahun 2017-2018 sendiri dimulai pada saat perancangan pada 29 Agustus 2017 lalu dan telah dilaksanakan selesai pada 12 Oktober 2018, termasuk objek penilaian kembali di NTB yang terkena dampak gempa,” ujar Sri Mulyani.

Program revaluasi BMN sendiri berlangsung selama dua tahun (2017-2018). Dalam kurun waktu tersebut, Pemerintah melakukan penilaian terhadap 934.409 jenis BMN yang berupa 108.524 bidang tanah, 434.801 gedung dan bangunan, serta 391.084 jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Dalam proses revaluasi BMN sendiri, pemerintah berkonsultasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai standar dan objek penilaian kembali BMN, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan.

Pemerintah juga berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, antara lain dengan bimbingan dan pelatihan teknis bagi petugas-petugas mengingat K/L terlibat langsung dengan pelaksanaan revaluasi BMN.

“Sebagai bentuk akuntabilitas, telah kami sampaikan kepada Ketua BPK pada 15 Oktober 2018 lalu. Untuk selanjutnya, dilakukan pemeriksaan rinci terkait hal tersebut. Pemeriksaan BPK atas penilaian kembali BMN ini sangat penting agar nilai revaluasinya valid, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Sri Mulyani. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending