Connect with us

Finansial

Menkeu Siap Beri “Hukuman” kepada Kementerian/Lembaga yang Revisi DIPA

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati siap memberikan punishment kepada kementerian/lembaga yang sering melakukan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), agar kualitas perencanaan anggaran lebih optimal.

“Selain saya berikan prestasi, tahun depan saya akan melakukan punishment karena yang melakukan revisi sangat sering,” kata Sri Mulyani dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran 2018 di Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Sri Mulyani mengatakan bentuk hukuman yang diberikan kepada kementerian/lembaga dapat berupa pengurangan pagu agar anggaran yang diberikan dapat terserap sepenuhnya dan sepenuhnya efektif untuk melayani masyarakat.

“Tahun depan tidak usah dikasih anggaran. Fair kan? Kalau anda tidak bisa merencanakan anggaran, kenapa saya harus kasih anggaran? bener nggak? Jadi ini keputusan ya,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Sri Mulyani menjelaskan saat ini terdapat 52.400 revisi DIPA, padahal jumlah satuan kerja mencapai 26.000, yang berarti hampir seluruh satuan kerja melakukan revisi DIPA tiap tahun karena kurang matangnya perencanaan terhadap anggaran.

“Itu artinya, narasinya adalah, waktu anda membuat perencanaan anggaran, yang penting saya buat anggaran dulu, nanti tinggal dipikirkan buat apa. Jelek sekali kelakuan dan kebiasaan itu. Itu berarti kita tidak menghormati uang yang kita kumpulkan dari rakyat,” katanya.

Ia mengharapkan pelaksanaan belanja dalam APBN dapat lebih optimal dan tidak ada lagi dana yang menganggur karena setiap sen uang pajak yang dikumpulkan harus memberikan dampak yang positif terhadap kinerja pembangunan.

“Akan lebih baik, apabila masyarakat merasakan dampak positif dari keuangan negara. Kalau perasaan ini tidak ada dalam hati dan pikiran ibu bapak sekalian, APBN bisa bertambah terus, tapi dampak buat ekonomi dan masyarakat tetap stagnan,” tegas Sri Mulyani.

Untuk itu, agar tidak mendapatkan sanksi, Sri Mulyani meminta kementerian/lembaga membuat desain perencanaan program yang lebih tepat sasaran dengan menjunjung tinggi transparansi maupun akuntabilitas agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat.

“Kita harus kerja keras merencanakan dengan baik dan membuat desain program secara benar sehingga anda tahu betul kalau dapat Rp10 miliar, Rp100 miliar, Rp1 triliun dan Rp100 triliun, itu untuk program prioritas pembangunan dan bisa dieksekusi,” katanya.

Pelaksanaan Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 ini merupakan bentuk kerja sama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan seluruh kementerian/lembaga untuk mewujudkan kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih baik.

Pelaksanaan acara ini juga bertujuan untuk mendorong kualitas kemampuan kementerian/lembaga agar mampu mengeksekusi belanja kementerian/lembaga yang diproyeksikan dalam APBN 2018 sebesar Rp847,4 triliun.

Seperti dikutip Antara, pelaksanaan anggaran yang lebih efisien, efektif dan akuntabel tersebut, pencapaian program prioritas pemerintah dapat menjadi stimulus bagi perekonomian nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (syg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Finansial

Perbaiki Transaksi Berjalan, BI Naikkan Bunga Acuan

Published

on

Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan “7-Day Reverse Repo Rate” 0,25 persen menjadi 5,5 persen untuk mengurangi defisit neraca transaksi berjalan dan menarik modal asing dengan harapan meningkatkan daya tarik aset rupiah.

“Kami ingin turunkan defisit neraca transaksi berjalan ke tingkat lebih rendah lagi. Jelas di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir tahun,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Defisit neraca transaksi berjalan Indonesia pada kuartal II/2018 naik menjadi 8,0 miliar dolar AS atau menyentuh tiga persen dari PDB. Defisit itu melebar dibandingkan defisit kuartal I 2018 sebesar 5,7 miliar dolar AS atau 2,2 persen PDB.

Transaksi berjalan merekam arus dana atau pembayaran dari dalam ke luar negeri, maupun sebaliknya. Sebagai gambaran, jika neraca transaksi berjalan defisit, maka devisa dari dalam negeri lebih banyak yang mengalir ke luar. Hal itu menimbulkan persepsi kepada investor bahwa aset-aset rupiah kurang begitu aman, karena devisa yang keluar lebih banyak dibanding yang masuk.

Namun, Perry mengatakan, defisit transaksi berjalan yang meningkat di kuartal II karena aktivitas ekonomi yang menggeliat, yang akhirnya meningkatkan impor. Perry sejauh ini masih menganggap defisit neraca transaksi berjalan dalam level yang aman. Bank Sentral juga mengapresiasi pemerintah yang akan membatasi laju impor barang modal dan bahan baku untuk mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan dan mejaga rupiah.

“Sebenarnya defisit transaksi berjalan itu masih aman. Tapi dalam kondisi pasar keuangan yang seperti sekarang, BI dan pemerintah sepakat untuk menurunkan defisit ke tingkat lebih rendah lagi,” ujar dia.

Bank Sentral juga melihat bunga acuan harus naik di Agustus 2018 ini untuk mendorong imbal hasil instrumen keuangan domestik. Hal itu untuk membuat investor asing tetap tertarik menanamkan modal valasnya di pasar keuangan domestik.

Saat ini premi risiko instrumen keuangan domestik meningkat karena tekanan ekonomi global. Kenaikan suku bunga acuan diharapkan dapat mengkompensasi dari membesarnya biaya risiko bagi investor.

Bank Sentral sepanjang tahun ini sudah menaikkan bunga acuan sebesar 125 basis poin. Perry masih mempertimbangkan ruang kenaikan suku bunga acuan di sisa tahun, dengan melihat perkembangan tekanan ekonomi global dan domestik. (iap)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Menkeu Sebut Defisit Neraca Perdagangan Juli Agak Anomali

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit neraca perdagangan yang terjadi pada Juli 2018 sebesar 2,03 miliar dolar AS merupakan pencapaian yang agak anomali.

Sri Mulyani saat ditemui di Jakarta, Rabu (15/8/2018), mengatakan anomali tersebut karena impor barang bahan baku maupun bahan modal lebih banyak dilakukan sebelum terjadinya Lebaran maupun libur panjang.

“Jadi ada kegiatan impor, yang banyak dilakukan sebelum Lebaran dan libur panjang dan kemudian dikompensasi pada bulan Juli,” katanya.

Menurut dia, pencatatan di luar kebiasaan ini perlu mendapatkan kajian lebih lanjut sebelum pemerintah melakukan evaluasi terhadap data ekspor maupun impor secara keseluruhan.

“Mungkin itu salah satu deviasi statistik yang perlu dibersihkan dulu untuk melihat trennya secara total,” katanya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2018 mengalami defisit hingga 2,03 miliar dolar AS.
Defisit neraca perdagangan tersebut berasal dari impor yang telah mencapai 18,27 miliar dolar AS serta ekspor yang baru mencapai 16,24 miliar dolar AS.

Defisit yang terjadi pada periode Juli 2018 merupakan yang terbesar dalam lima tahun terakhir, atau sejak Juli 2013.
Dengan pencapaian ini, secara keseluruhan defisit neraca perdagangan pada Januari-Juli 2018 telah tercatat sebeesar 3,09 miliar dolar AS. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Defisit Perdagangan Terbesar Juli Dipicu Impor Migas dan Mesin

Published

on

Kepala BPS E, Suhariyanto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan nilai defisit neraca perdagangan Indonesia yang mencapai 2,03 miliar dolar AS pada Juli 2018 disebabkan tingginya impor sejumlah barang termasuk mesin mekanik dan peralatan listrik.

“(Defisit pada Juli 2018) ini terbesar sejak Juli 2013,” kata Kepala BPS E Suhariyanto dalam paparan di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Berdasarkan data BPS, nilai neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2018 mengalami defisit 2,03 miliar, dipicu oleh defisit sektor migas 1,19 miliar dolar AS dan nonmigas 0,84 miliar dolar.

Peningkatan impor migas dipicu oleh naiknya nilai impor seluruh komponen migas, yaitu minyak mentah, hasil minyak, dan gas masing-masing 81,2 juta dolar (15,01 persen), 382,4 juta dolar (28,81 persen) dan 11,7 juta dolar (4,29 persen).

Impor nonmigas menurut golongan barang yang terbesar berperan terhadap total impor nonmigas Januari-Juli 2018, yang pertama adalah golongan barang mesin dan pesawat mekanik yaitu perannya sebesar 16,78 persen.

Kemudian, golongan lainnya yang berperan terhadap total impor nonmigas Januari-Juli 2018 adalah mesin dan peralatan listrik (13,45 persen), besi dan baja (6,26 persen), plastik dan barang dari plastik (5,71 persen), serta bahan kimia organik (4,4 persen).

Sementara itu, golongan barang impor nonmigas yang mengalami penurunan terbesar adalah golongan gula dan kembang gula, serta bijih, kerak dan abu logam.

Tiga negara pemasok barang impor terbesar nonmigas selama Januari-Juli 2018 ditempati China dengan nilai 24,83 miliar (27,39 persen), Jepang 10,45 miliar dolar (11,53 persen), dan Thailand 6,34 miliar (6,99 persen).

Sedangkan bila dilihat secara organisasi regional, impor nonmigas dari ASEAN mencakup 20,55 persen, sementara dari Uni Eropa 9,27 persen.

Nilai impor semua golongan penggunaan barang baik barang konsumsi, bahan baku/penolong dan barang modal selama Januari-Juli 2018 mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu masing-masing 27,03 persen, 22,99 persen dan 30,44 persen.

Banyaknya impor bahan modal seperti permesinan serta plastik, besi dan baja, memang tinggi antara lain karena gencarnya pemerintah dalam rangka menggalakkan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending