Connect with us

Energi

Menperin: Pertumbuhan Nilai Tambah Manufaktur RI Tertinggi di ASEAN

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Indonesia dinilai sudah menjadi basis produksi manufaktur terbesar di ASEAN, di mana hal ini seiring dengan upaya pemerintah saat ini yang ingin mentransformasi ekonomi agar fokus terhadap pengembangan industri pengolahan nonmigas.

“Jadi, kita telah menggeser dari commodity based ke manufactured based,” tegas Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangan resmi diterima di Jakarta, Minggu (11/2/2018). 

Manufaktur menjadi kunci penting guna memacu perekonomian nasional karena lebih produktif dan memberikan efek berantai yang luas. 

Menurut Menperin, industri mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, menyerap banyak tenaga kerja, menghasilkan devisa dari ekspor, serta penyumbang terbesar dari pajak dan cukai. 

“Jangan sampai kita terus mengekspor sumber daya alam mentah kita tanpa pengolahan,” ujarnya.

Apabila dilihat dari sisi pertumbuhan manufacturing value added (MVA), Indonesia menempati posisi tertinggi di antara negara-negara di ASEAN. MVA Indonesia mampu mencapai 4,84 persen, sedangkan di ASEAN berkisar 4,5 persen. Di tingkat global, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-9 dunia. 

“Ekonomi Indonesia berbeda dengan negara ASEAN yang lain, disebabkan sekarang Indonesia sudah masuk dalam one trillion dollar club,” jelas Airlangga. 

Untuk itu, pemerintah menitikberatkan pada pendekatan rantai pasok industri nasional agar lebih berdaya saing di tingkat domestik, regional, dan global.

“Ekonomi bergeser ke pasifik. Di Jepang manufakturnya sekitar 0,2 persen karena basis produksinya di luar Jepang,”  kata Menperin. 

Langkah pemerintah Indonesia yang sedang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggenjot sektor industri manufaktur juga dilakukan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Filipina dan Vietnam.

“Bahkan, beberapa negara ASEAN sudah membuat roadmap Industry 4.0. Kita juga catching up di era ekonomi digital ini,” imbuhnya. 

Menurut Airlangga, kekuatan ekonomi Indonesia 80 persen berbasis pasar dalam negeri dan sisanya ekspor. Hal ini tidak sama dengan Singapura atau Vietnam yang hampir keseluruhannya berorientasi ekspor.

“Perbedaannya, kita punya domestic market yang besar. Ini aset penting kita, selain orientasi ekspor juga perlu menjaga potensi domestik,” tuturnya. 

Terlebih, peluang ekspor industri manufaktur nasional masih terbuka lebar khususnya ke pasar ASEAN.

Sebanyak 50 pabrik Indonesia telah beroperasi di Vietnam dan Thailand. Potensi ekspor nasional bisa lebih ditingkatkan terutama melalui pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN. 

Airlangga pun mencontohkan, industri kemasan, makanan hingga semen yang keberadaannya harus dekat dengan konsumen, tidak efisien lagi untuk ekspor menggunakan transportasi karena tidak sebanding biayanya.

“Maka dia harus ekspansi dalam bentuk corporate action. Di situ Kemenperin terus dorong. Beberapa perusahaan telah membuka pasar baru seperti di Nigeria. Kita sudah ada pabrik makanan di sana, dan rencana baru akan ekspansi lagi perusahaan berbasis pupuk,” ungkapnya, seperti dikutip Antara. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Energi

PT. Adaro Diminta Perhatikan Pemulihan Lingkungan, CSR dan PLTU

Published

on

Anggota Komisi VII DPR RI, Daryatmo Mardiyanto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Daryatmo Mardiyanto meminta kepada PT. Adaro agar memperhatikan tiga aspek penting dalam menjalankan aktvitas pertambangan, yakni pemulihan lingkungan pasca eksploitasi, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dari batu bara.

Terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan, Daryatmo menanyakan rumus prosentase pemberian CSR, yang sebelumnya dilaporkan sudah menggelontorkan dana sebanyak Rp 40 miliar.

Dari dana sebanyak itu menurutnya ada kontradiksi, karena jika dilihat, jalan-jalan umum di sekitar wilayah pertambangan yang tidak diterangi lampu, padahal tiang listrik sudah terpasang berjejeran. Menurutnya, CSR perusahaan seharusnya punya konsep yang mengembangkan terangnya daerah setempat.

“Kita mengamati dari angka yang disajikan Rp 40 miliar, kontras dengan wilayah-wilayah menuju pertambangan. Sepanjang jalan ada tiang-tiang listrik berderet, tetapi infonya gelap gulita jika malam tiba. Berarti tidak ada penerangan jalan umum. Apakah yang seperti itu bisa didekati dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau bersama dengan Pemda setempat,” papar Daryatmo di Kalimantan Selatan, Senin (19/2/2018) malam.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mendorong agar PT Adaro mempercepat pembangunan PLTU di Kalimantan, menurutnya pembangunan PLTU ini penting, karena merupakan pembuktian bentuk hilirisasi pemanfaatan batu bara.

“Pembangunan PLTU ini juga terkait dengan interkoneksi listrik di Kalimantan. Hubungan ketersambungan listrik di Kalimantan, saya kira sangat penting, justru di tempat penghasil batu bara yang luar biasa banyak,” paparnya.

Daryatmo juga menyoroti persoalan yang harus diantisipasi pasca penambangan adalah reklamasi cekungan tanah bekas galian tambang batu bara.

Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi penambangan, dia mengatakan saat ini kedalaman penggalian batu bara sudah mencapai hampir 200 meter dari permukaan tanah, sementara titik permukaan tanah berada pada 150-an meter di atas permukaan laut. Selain itu, juga terjadi penurunan permukaan tanah atau subsiden.

“Maka persoalan yang harus diantisipasi adalah aspek-aspek reklamasi, selain reklamasi juga terjadi penurunan permukaan atau subsiden. Jadi aspek-aspek lingkungan dengan reklamasi, mengembalikan humus-humus permukaan tanah yang subur, penurunan juga harus dijamin agar tidak menjadi kolong-kolong seperti di pulau-pulau timah,” tandas politisi asal dapil Jateng itu. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Pemerintah Diminta Cermat Hitung Harga Batu Bara untuk Listrik

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar memberikan catatan terkait dengan harga batu bara untuk listrik pada Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dia meminta agar pemerintah cermat dalam menghitung harga batu bara untuk listrik.

“Tidak boleh terkait rencana PLN itu, kemudian merugikan perusahaan. Karenanya, pemerintah perlu lebih cermat menghitung antara harga batu bara untuk listrik dengan harga batu bara itu sendiri,” papar Rofi setelah melakukan kunjungan kerja ke PT Adaro di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Senin (19/2/2018) malam.

Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menghawatirkan kenaikan harga batu bara berdampak pada konsumsi batu bara untuk listrik. “Sekarang ini harga batu bara sedang naik, ketika harga batu bara naik, khawatirnya konsumsi batu bara untuk listrik juga naik. Nah ini saya kira pemerintah penting untuk segera memutuskan harga itu,” tandasnya.

PLN hingga kini menunggu keputusan harga batu bara dari Pemerintah. Keputusan harga batu bara ini menjadi hal yang penting bagi PLN, agar bisa mendapatkan harga bahan baku yang wajar untuk keberlangsungan pembangunan pembangkit listrik.

Saat ini masih ada beberapa opsi yang dikaji oleh pemerintah untuk menentukan formula harga batubara untuk pembangkit listrik di tengah harga batubara yang melambung. Opsi tersebut masih dalam tahap perhitungan dan kajian. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Komisi VII Nilai Pengelolaan Potensi Energi di Sumbar Belum Optimal

Published

on

Zonaekonomi.id Jakarta – Komisi VII DPR RI menilai pengelolaan potensi energi di Provinsi Sumatera Barat masih belum optimal. Hal itu disebabkan masih adanya berbagai kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan perlu dukungan penuh dari Pemerintah Pusat.

Terkait persoalan itu, Anggota Komisi VII DPR RI Ferry Kase mengatakan, diperlukan suatu payung hukum yang baik untuk mengatasi berbagai kendala yang ada, baik kendala dari sisi masyarakat, maupun kendala dari sisi aturan perundang-undangannya.

“Kita perlu memikirkan secara serius hal ini. Bagaimana mengatur agar sebuah sistem itu bisa berjalan dengan baik. Oleh karenanya, perlu ada diskusi dan kajian yang lebih jauh serta komprehensif dalam mempersiapkan payung hukum tersebut,” ucap Ferry di Padang, Sumatera Barat, Selasa (20/2/2018).

Ferry menyampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumbar masih sangat kecil, dan bergantung pada APBN. Gubernur Sumbar juga telah menyampaikan kepada Komisi VII DPR agar dapat mendorong Pemerintah Pusat, supaya dapat melihat lebih jauh kepada daerah-daerah yang memiliki potensi yang bernilai strategis.

“Pemprov Sumatera Barat perlu dukungan pembangunan infrastruktur, suprastruktur, dan payung hukum bagi badan-badan usaha yang ada di Sumatera Barat ini,” imbuh politisi F-Hanura itu.

Ferry mengatakan, semua aspirasi yang disampaikan saat pertemuan Komisi VII DPR dengan Gubernur Sumbar serta pertemuan dengan PT. Bukit Asam dan PT. Semen Padang harus ditindaklanjuti dengan baik.

“Hal-hal yang berkaitan dengan potensi strategis di daerah harus benar-benar dapat diimplementasikan sesuai dengan amanah Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945. Eksekusi dari BUMN yang ada, merupakan kepanjangan tangan dari negara, oleh karenanya harus dapat berfungsi secara layak dan baik,” pungkasnya. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending