Connect with us

Properti

Menteri Basuki : BP Tapera Dipertimbangkan untuk Sewa Rumah

Published

on

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.,.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan salah satu tugas Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang sedang dipertimbangkan pemerintah adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sewa rumah bagi generasi muda.

“Karena generasi milenial mungkin keinginannya tidak untuk membeli rumah, cukup sewa. Kalau sewa, apa bisa di-cover BP Tapera? maka dibuat tupoksi itu,” kata Basuki seusai rapat membahas pembentukan BP Tapera di Jakarta, Senin (19/2/2018). 

Basuki mengatakan rencana kerja maupun tugas pokok BP Tapera, yang akan menggantikan peran Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) setelah terbentuk pada Maret 2018, sedang disiapkan oleh pemerintah.

Rencana kerja maupun tugas pokok ini dirumuskan sesuai perkembangan zaman karena Bapertarum-PNS hanya bertujuan untuk membantu penyediaan rumah baru, padahal kebutuhan hunian pada masa kini tidak hanya kepada rumah baru.

“Kita membuat tupoksi itu, karena Bapertarum hanya untuk penyediaan rumah baru, tidak bisa untuk renovasi rumah,” kata Basuki.

Sambil merumuskan rencana kerja dan tugas pokok BP Tapera, pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan panitia seleksi untuk memilih Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera.

Pembentukan BP Tapera ini bertujuan untuk menggantikan tugas Bapertarum-PNS yang akan dilikuidasi pada 24 Maret 2018 sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera.

Aset Bapertarum-PNS yang diperkirakan nilainya sebesar Rp11 triliun serta dana yang telah disiapkan sebesar Rp2,5 triliun dalam APBN, akan menjadi modal awal BP Tapera dalam menjalankan tugas penyediaan rumah layak huni dan terjangkau di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengalihan aset itu akan dilakukan sesuai tata kelola yang baik serta melibatkan kantor akuntan publik untuk memudahkan BP Tapera dalam melaksanakan kewajiban pembayaran kepada aparatur sipil negara di 2018.

“Audit ini sudah dilakukan untuk menghitung jumlah aset, kewajiban dan berapa yang harus dibayarkan 2018 kepada ASN yang pensiun plus pensiun punah. Tentu ini nanti juga disampaikan kepada BPK, karena ada pemidahan aset negara,” katanya.

Dengan pembentukan BP Tapera tersebut, maka dana pegawai aparatur sipil negara dan BUMN yang selama ini dikelola oleh Bapertarum-PNS secara otomatis ikut berpindah ke BP Tapera.

Menurut rencana, bila BP Tapera telah mapan dalam menjalankan fungsi penyediaan perumahan maka PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang selama ini dipercaya mengelola dana pensiun TNI Polri juga disiapkan untuk melebur dengan BP Tapera.

Saat ini, seperti dikutip Antara, pembentukan BP Tapera masih menunggu keluarnya Peraturan Presiden (Perpres), yang berisi tentang tata cara penyusunan perekrutan BP Tapera. Dengan demikian, Tapera diharapkan beroperasi penuh pada 2019. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Properti

PUPR Bangun 22 Rusun di Lampung Selama 2015-2018

Published

on

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun 22 Rumah Susun (Rusun) bagi santri, mahasiswa dan aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Lampung selama 2015-2018.

“Pembangunan rusun disamping untuk pekerja, MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), TNI/Polri, mahasiswa, juga santri di pondok pesantren. Ini merupakan bentuk perhatian dan keseriusan pemerintah dalam penyediaan rumah dan penataan kawasan lingkungan pendidikan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (26/11/2018).

Menteri Basuki mengatakan pembangunan rusun salah satunya untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, khusus terhadap santri dan mahasiswa dalam menimba ilmu.

Ada pun sebanyak 22 rusun yang telah dibangun terdiri dari 11 Rusun Santri Pondok Pesantren, 4 Rusun Mahasiswa dan 7 Rusun ASN/Polri. Seluruh Rusun yang dibangun telah dilengkapi fasilitas dasar yakni jaringan air bersih, sanitasi dan listrik. Selain itu setiap kamar juga telah dilengkapi dengan meubelair.

Rusun untuk santri umumnya memiliki 8-12 kamar tipe barak yang dapat menampung sekitar 216 santri/mahasiswa, sedangkan Rusun Mahasiswa menggunakan kamar tipe 24 yang dapat dihuni 2 orang.
Sementara Rusun ASN diperuntukan bagi ASN yang belum menikah maupun yang sudah berkeluarga. Pada umumnya memiliki 3-4 lantai dengan tiga tipe kamar yakni tipe 24, 36 dan 45 dan jumlah unit sebanyak 36-58 unit.

Rusun yang dibangun tahun 2015 sebanyak 3 tower yakni Rusun Ponpes Wali Songo, Rusun Polri di Bandar Lampung dan Mesuji. Tahun 2016 dibangun 5 tower Rusun terdiri Rusun Ponpes di Ponpes Al Hikamus Salafiyah di Lampung Tengah, Ponpes Mahad Aliy Tarbiyatul Mubalighin di Kota Metro, Ponpes Madinah di Lampung Timur dan Rusun Mahasiswa ITERA.

Tahun 2017, Kementerian PUPR membangun 4 tower Rusun terdiri dari 1 tower Rusun Ponpes Riyadul Ulum di Lampung Timur, 2 tower Rusun ASN di Kotabaru dan Mesuji serta 1 tower Rusun Mahasiswa ITERA.

Tahun 2018, Kementerian PUPR membangun 6 tower Rusun terdiri 3 Rusun Ponpes yakni di Ponpes Assyaroniyyah di Lampung Timur, Insan Cendekia di Lampung Selatan dan Darul Huffadz di Tulang Bawang. Kemudian 2 Rusun ASN di Bandar Lampung dan Tulang Bawang Barat serta 1 tower Rusun Universitas Lampung.

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Ponpes Darussalamah, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Jumat (23/11) menandatangani prasasti peresmian Rusun Ponpes Assyaroniyyah yang dibangun Kementerian PUPR tahun 2018. Biaya pembangunannnya sebesar Rp5,72 miliar yang dikerjakan kontraktor PT Laksana Quantum Konstruksi.

Ponpes tersebut memiliki kamar tipe Barak dengan jumlah kamar 24 unit, yang dapat dihuni 140 santri. Setiap kamar telah dilengkapi dengan tempat tidur tingkat, lemari pakaian, meja dan kursi belajar. Selain itu juga dilengkapi fasilitas umum berupa jalan lingkungan, sumur bor, ground tank, septic tank konvensional. Tahun 2018 pembangunan Rusun di Lampung ditambah sebanyak 3 Rusun Ponpes dan 1 Rusun mahasiswa ITERA. (mdg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Properti

Riyadh Group Akuisisi Dua Perusahaan Properti Malaysia

Published

on

Penandatanganan MoU antara Presiden Direktur RGI Bally Saputra Datuk Janosati dan Direktur Pelaksana Mainstay serta PTT Teo Swee dengan disaksikan Menteri Wilayah Federal Malaysia H Khalid bin Abd Shamad di Shah Alam.

Zonaekonomi.com, Kuala Lumpur – Perusahaan properti Riyadh Group Indonesia (RGI) mengakuisisi 65 persen kepemilikan saham dua perusahaan properti Malaysia, yakni Mainstay Holdings Sdn Bhd dan Pembinaan Tetap Teguh Sdn Bhd.

Akuisisi tersebut dituangkan melalui nota kesepahaman yang ditandatangani Presiden Direktur RGI Bally Saputra Datuk Janosati dan Direktur Pelaksana Mainstay serta PTT Teo Swee dengan disaksikan Menteri Wilayah Federal Malaysia H Khalid bin Abd Shamad di Shah Alam, Senin (19/11/2018).

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan di Space U8 Mall di Bukit Jelutong, Shah Alam, Negeri Selangor. Sebuah mall yang saat ini tingkat huniannya masih di bawah 50 persen dan nanti akan dikelola oleh RGI.

Space U8 Mall milik Mainstay Properties Sdn Bhd yang merupakan anak usaha Mainstay Holdings Sdn Bhd.

Melalui nota kesepahaman tersebut, RGI berkomitmen untuk melakukan investasi senilai 450 juta dollar AS dan ikut mengembangkan Horizon Village Outlet (HVO) Development di Serenia City, Sepang, Selangor.

“Investasi dan keterlibatan Riyadh sangat ditunggu karena akan memberi kami perspektif baru dan membantu penganekaragaman pengembangan kami dari para pesaing kami. Pengembangan HVO di Sepang akan memberikan beraneka komponen pelengkap,” kata Teo Swee.

Menurut dia, melalui kolabroasi dengan RGI akan memberikan kesempatan Mainstay dan PTT memasuki pasar Indonesia.

Dalam nota kesepahaman itu RGI mendapatkan kepemilikan 65 persen saham Mainstay Properties sebagai pemilik Space U8 dan 65 persen saham di anak perusahaan PTT, Horizon KLPO Sdn Bhd, yang memiliki 10 hektare lahan siap bangun di Sepang.

Sementara itu, Bally Saputra mengatakan bahwa Space U8 Mall nanti akan menjadi Mahakarya Town Square yang nantinya 60 persennya akan diisi oleh produk-produk kuliner dan hiburan dari Indonesia.

“Kami akan berkerja sama dengan Kementerian Pariwisata RI untuk menggaungkan kampanye `Wonderful Indonesia` di Malaysia sebagai bentuk kepedulian terhadap pengembangan sektor pariwisata, baik di Indonesia maupun Malaysia,” kata Bally yang juga Sekretaris Badan Pertimbangan Organisasi DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia.

Di lahan seluas 10 hektare di Sepang, RGI akan membangun 9 hektare untuk Sepang Premium Outlet (SPO) dua lantai dan enam tower apartemen setinggi 33 lantai yang terdiri dari 2.200 unit.

“Di depannya akan kami bangun rumah sakit Riyadh International Islamic Holding sehingga banyak orang-orang yang berobat di sana,” katanya. (gus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Properti

Apersi : DP Nol Persen Tidak Cocok untuk Rumah Bersubsidi

Published

on

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengatakan skema uang muka nol persen tidak cocok untuk rumah bersubsidi, melainkan untuk rumah komersial dengan angsuran lebih mahal, kata Ketua Umum Junaidi Abdillah di Jakarta, Kamis (8/11/2018).

“Kalau DP nol persen itu untuk rumah-rumah komersial, yang angsurannya lebih mahal. Tapi kalau untuk rumah-rumah bersubsidi, saya pikir satu persen untuk harga rumah ratusan juta kan cuma Rp1 juta-an, saya pikir (DP) itu kecil,” kata Junaidi usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Selaku pengembang rumah bersubsidi, baik untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri maupun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Apersi menyarankan agar skema pembangunan rumah tetap menggunakan uang muka karena harga bangunan rumahnya saja sudah lebih murah dibandingkan rumah komersial lainnya.

Program dari Pemerintah berupa Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2PT) juga telah meringankan angsuran rumah bersubsidi tersebut. Sehingga Apersi berharap, Pemerintah dapat mengalihkan program rumah dengan DP nol persen ke program tersebut.

“Program BP2PT itu angsurannya sama dengan bunga komersial, walaupun ada bantuan Rp25 juta. Harapan kami, kenapa ini tidak dilarikan ke program BP2PT atau SSB (subsidi selisih bunga), bisa saja lebih baik. Intinya meringankan angsuran masyarakat,” jelasnya.

Pemerintah berencana meyediakan rumah layak huni untuk ASN dan anggota TNI/Polri dengan skema DP nol persen. Program tersebut diharapkan supaya para abdi negara dapat memiliki rumah tinggal dengan harga terjangkau.

“Yang jelas kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah layak bagi 945.000 ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 Polri. Tujuannya jelas agar ASN, TNI, dan Polri makin konsentrasi dalam bekerja,” kata Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/11).

Presiden juga meminta pembangunan perumahan tersebut turut memperhatikan akses ke tempat kerja, serta pengembangan kegiatan ekonomi yang menopang kawasan tersebut.

Terkait pembiayaannya, rumah layak huni untuk ASN dan anggota TNI/Polri tersebut bisa diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), badan usaha milik negara (BUMN) atau pun pinjaman dari pihak swasta. (fra)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending