Connect with us

Properti

Menteri Basuki : BP Tapera Dipertimbangkan untuk Sewa Rumah

Published

on

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.,.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan salah satu tugas Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang sedang dipertimbangkan pemerintah adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sewa rumah bagi generasi muda.

“Karena generasi milenial mungkin keinginannya tidak untuk membeli rumah, cukup sewa. Kalau sewa, apa bisa di-cover BP Tapera? maka dibuat tupoksi itu,” kata Basuki seusai rapat membahas pembentukan BP Tapera di Jakarta, Senin (19/2/2018). 

Basuki mengatakan rencana kerja maupun tugas pokok BP Tapera, yang akan menggantikan peran Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) setelah terbentuk pada Maret 2018, sedang disiapkan oleh pemerintah.

Rencana kerja maupun tugas pokok ini dirumuskan sesuai perkembangan zaman karena Bapertarum-PNS hanya bertujuan untuk membantu penyediaan rumah baru, padahal kebutuhan hunian pada masa kini tidak hanya kepada rumah baru.

“Kita membuat tupoksi itu, karena Bapertarum hanya untuk penyediaan rumah baru, tidak bisa untuk renovasi rumah,” kata Basuki.

Sambil merumuskan rencana kerja dan tugas pokok BP Tapera, pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan panitia seleksi untuk memilih Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera.

Pembentukan BP Tapera ini bertujuan untuk menggantikan tugas Bapertarum-PNS yang akan dilikuidasi pada 24 Maret 2018 sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera.

Aset Bapertarum-PNS yang diperkirakan nilainya sebesar Rp11 triliun serta dana yang telah disiapkan sebesar Rp2,5 triliun dalam APBN, akan menjadi modal awal BP Tapera dalam menjalankan tugas penyediaan rumah layak huni dan terjangkau di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengalihan aset itu akan dilakukan sesuai tata kelola yang baik serta melibatkan kantor akuntan publik untuk memudahkan BP Tapera dalam melaksanakan kewajiban pembayaran kepada aparatur sipil negara di 2018.

“Audit ini sudah dilakukan untuk menghitung jumlah aset, kewajiban dan berapa yang harus dibayarkan 2018 kepada ASN yang pensiun plus pensiun punah. Tentu ini nanti juga disampaikan kepada BPK, karena ada pemidahan aset negara,” katanya.

Dengan pembentukan BP Tapera tersebut, maka dana pegawai aparatur sipil negara dan BUMN yang selama ini dikelola oleh Bapertarum-PNS secara otomatis ikut berpindah ke BP Tapera.

Menurut rencana, bila BP Tapera telah mapan dalam menjalankan fungsi penyediaan perumahan maka PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang selama ini dipercaya mengelola dana pensiun TNI Polri juga disiapkan untuk melebur dengan BP Tapera.

Saat ini, seperti dikutip Antara, pembentukan BP Tapera masih menunggu keluarnya Peraturan Presiden (Perpres), yang berisi tentang tata cara penyusunan perekrutan BP Tapera. Dengan demikian, Tapera diharapkan beroperasi penuh pada 2019. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Properti

Basuki : Nusa Dua Bali Bisa Jadi Contoh Kawasan Wisata Terpadu

Published

on

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengemukakan bahwa kawasan Nusa Dua, Bali bisa menjadi contoh sebagai kawasan wisata terpadu yang juga bisa dikembangkan di destinasi lainnya di Indonesia.

“Nusa Dua, Bali, adalah proyek pembangunan kawasan pariwisata terpadu pertama oleh komunitas internasional di Indonesia pada tahun 1971,” kata Basuki dalam rilis di Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Menurut dia, pihaknya ingin agar ada kawasan seperti Nusa Dua di sejumlah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur dan Danau Toba.

Menteri PUPR mengemukakan hal tersebut saat membuka Forum Tri Hita Karana, yang merupakan bagian dari Pertemuan Tahunan IMF-WB di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10).

Ia menuturkan, Kementerian PUPR turut mendukung pengembangan 10 KSPN atau disebut sebagai 10 “Bali Baru” guna mencapai target kunjungan 20 juta wisatawan asing hingga tahun 2019.

Basuki Hadimuljono menyatakan optimismenya terhadap tercapainya target tersebut karena Indonesia memiliki alam dan kekayaan budaya yang bisa dikembangkan sebagai daya tarik wisata.

“Dari target 20 juta wisatawan ke Indonesia hingga tahun 2019, masih didominasi oleh kunjungan ke Bali. Pemerintah saat ini mengembangkan sepuluh kawasan wisata sebagai Bali baru,” katanya.

Dukungan yang diberikan Kementerian PUPR dalam bentuk pembangunan infrastruktur PUPR berupa jalan akses menuju lokasi wisata, jalan di lokasi wisata, air baku, sanitasi, drainase dan persampahan.

Kementerian PUPR juga membangun ruang-ruang publik (termasuk rest area, parkir, pedestrian, dan penataan kawasan)?untuk mendukung kegiatan produktif sektor pariwisata.

Pengembangan kawasan wisata secara terpadu, menurut Menteri Basuki, amat penting karena ada beragam aspek yang saling berkaitan stu sama lain.

Danau Toba, misalnya kunjungan wisatawan masih terkendala karena kurangnya akses transportasi, meski minat wisatawan asing ke Danau Toba cukup tinggi, sehingga pihaknya membangun jalan tol Trans Sumatra dari Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi yang akan dilanjutkan hingga Parapat, serta dukungan akses bandar udara Silangit dan Sibisa.

“Kami juga mengundang investor untuk membangun hotel, restoran, dan tempat peristirahatan di sekitar wilayah tersebut,” katanya.

Menteri Basuki juga menyoroti perlunya pendekatan budaya dalam membangun infrastruktur di kawasan-kawasan wisata, misalnya dengan menggunakan gaya arsitektur daerah setempat, serta pentingnya melatih sumber daya manusia lokal agar menjadi tamu yang baik dan ramah bagi para pendatang. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Properti

Konsultan : Tren Pengguna KPR Properti Meningkat

Published

on

Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia, Ferry Salanto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Konsultan properti, Colliers International menyatakan tren pengguna kredit pemilikan rumah (KPR) atau kredit pemilikan apartemen (KPA) di sektor properti semakin meningkat dengan adanya revisi rasio kredit.

“Apalagi, saat ini sudah ada bank-bank yang menawarkan suku bunga digit tunggal selama 1-2 tahun pertama, meski setelah itu mengambang kembali,” kata Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia, Ferry Salanto, dalam paparan properti di Jakarta, Rabu (3/10/2018).

Ferry memaparkan jumlah pengguna KPR/KPA pada 2013 baru sekitar 16 persen, tetapi pada tahun 2018 ini jumlah pembeli properti dengan menggunakan pinjaman dari perbankan meningkat hingga 33 persen.

Menurut dia, pada saat ini memang perlu adanya kebijakan seperti revisi aturan rasio kredit yang diperbolehkan (LTV) agar memudahkan orang untuk membeli properti dengan fasilitas kredit, karena mereka yang memiliki KPR biasanya adalah “end-user” (pengguna akhir) yang bukan semata-mata investor.

Ia mengingatkan bahwa berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat ini jumlah simpanan dalam tabungan di masyarakat meningkat.

Bank Indonesia juga melakukan kebijakan untuk menaikkan tingkat suku bunga darlamangka menahan pelemahan rupiah.

“Ketika tingkat suku bunga naik, maka akan berdampak terhadap ongkos pinjaman dari bank yang lebih mahal dan akhirnya mempengaruhi keputusan calon pembeli untuk membeli properti lewat KPR,” ucapnya.

Ferry juga mengingatkan bahwa calon pembeli properti (terutama untuk kelas menengah-atas), saat ini masih cenderung untuk menunggu atau menunda membeli properti sampai pemerintahan baru terbentuk.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah mengharapkan kebijakan baru BI terkait makroprudensial dalam bentuk ketentuan pelonggaran “Loan to Value/Financing to Value” (LTV/FTV) Ratio dari fasilitas kredit/pembiayaan perumahan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Jatim.

“Kebijakan LTV/FTV BI merupakan bauran kebijakan yang ditujukan untuk mendorong perekonomian melalui pertumbuhan kredit properti secara nasional yang pada saat ini masih memiliki potensi akselerasi, tapi tetap memperhatikan aspek prudensial,” kata Difi pada kegiatan Diseminasi Kebijakan Makroprudensial di Surabaya, Kamis (13/9).

Ia mengatakan kebijakan ini memberikan kewenangan kepada industri perbankan untuk mengatur sendiri jumlah LTV/FTV dari fasilitas kredit/pembiayaan pertama, sesuai dengan risk appetite dan kebijakan manajemen risiko masing-masing bank. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Properti

PUPR : Gerakan Sejuta Rumah Sinergikan Berbagai Pihak

Published

on

Gerakan Satu Juta Rumah dilakukan dengan menyinergikan berbagai pihak secara nasional untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencapainya.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, Gerakan Satu Juta Rumah dilakukan dengan menyinergikan berbagai pihak secara nasional untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencapainya.

“Program ini merupakan gerakan bersama pemerintah, daerah, dunia usaha atau pengembang, dan masyarakat di mana setiap tahun ditargetkan mencapai jumlah satu juta unit hunian,” kata Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Wijayanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (24/9/2018).

Menurut dia, program satu juta rumah merupakan salah satu bentuk nyata keseriusan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita terpenuhinya kebutuhan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama rumah terjangkau layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Program tersebut, lanjutnya, meliputi penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan proporsi sekitar 70 persen bagi MBR, dan 30 persen bagi non-MBR.

Pada saat ini juga sedang digelar Indonesia Properti Expo 2018 di Jakarta Convention Center (JCC), 22-30 September, yang diikuti oleh 149 pengembang yang menawarkan 700 proyek terdiri baik KPR subsidi maupun nonsubsidi.

Kementerian PUPR turut berpartisipasi dalam pameran tersebut dengan gerai berupa purwarupa rumah Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat). Para pengunjung dapat melihat langsung dan mendapatkan penjelasan dari petugas mengenai pembangunan Risha dan dekorasi rumah di dalam rumah Risha.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid menyatakan bahwa teknologi Risha bisa membantu mewujudkan Program Satu Juta Rumah.

Khalawi Abdul Hamid menyatakan bahwa pihaknya telah menawarkan teknologi Risha kepada para pengembang perumahan.

“Kami sudah mengundang para pengembang serta asosiasi pengembang yang ada di Indonesia untuk melihat langsung teknologi Risha,” katanya.

Menurut dia, adanya teknologi Risha ini akan mempermudah dan mempercepat pembangunan rumah dan yang penting adalah tahan gempa.

Selain itu, teknologi ini dinilai sangat mudah untuk diaplikasikan juga dapat digunakan untuk pembangunan perumahan di daerah terpencil yang sulit untuk menemukan bahan material bangunan.

“Kami terus mendorong pemanfaatan dan aplikasi Risha yang merupakan hasil penelitian yang dikembangkan oleh Balitbang PUPR. Dan ini juga upaya pemerintah untuk mendorong capaian Program Satu Juta Rumah,” jelasnya. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending