Connect with us

Finansial

Pemerintah Jamin Data Nasabah untuk Pajak Tidak Bocor

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menjamin kerahasiaan data nasabah yang dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan penyampaian laporan informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan (AEOI).

“Data ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pajak, bukan untuk yang lain-lain dan tidak akan bocor,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama di Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Hestu memastikan penggunaan data nasabah untuk kepentingan perpajakan itu akan mengikuti standar global dan tidak bisa sembarang individu yang bisa mengakses informasi tersebut.

“Semuanya mengikuti standar dan sudah teruji aman. Data itu akan ada di ruangan anti peluru, analoginya seperti itu. CPU yang ada di kantor pajak pusat juga saling terhubung dan termonitor sehingga bisa dilihat siapa yang mau ambil,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengharapkan Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar karena keterbukaan informasi ini akan berlaku secara efektif di seluruh dunia.

Hestu juga meminta agar tidak perlu kekhawatiran yang berlebihan dari pelaksanaan kebijakan ini karena pembukaan data ini bertujuan untuk mendeteksi praktik kecurangan pajak.

“Kita imbau, agar tidak ada kekhawatiran, maka lapor pajak dengan benar. Kalau di rekening ada Rp2 miliar, tapi ternyata sudah membayar pajak, apa yang mesti dikhawatirkan,” katanya.

Seperti dikutip Antara, sebagai upaya untuk memulai era keterbukaan informasi ini, Direktorat Jenderal Pajak sudah meminta lembaga jasa keuangan untuk segera melapor kepada otoritas pajak paling cepat pada akhir Februari 2018. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Finansial

Selasa Pagi Rupiah Rp13.894 per dolar AS

Published

on

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi bergerak menguat sebesar 68 poin.

Zonaekonomi.co.id, Jakarta – Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi bergerak menguat sebesar 68 poin menjadi Rp13.894 dibanding posisi sebelumnya Rp13.962 per dolar AS.

Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada di Jakarta, Selasa (24/4/2018) mengatakan bahwa intervensi Bank Indonesia di pasar valas menjadi slah satu faktor yang menjaga fluktuasi nilai tukar rupiah terapresiasi.

“BI menjaga nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya dengan melakukan intervensi di pasar valas dan pasar obligasi,” katanya.

Ia menambahkan bahwa fluktuasi nilai tukar di negara berkembang memang cenderung mengalami tekanan, jika tidak diintervensi maka rupiah akan terus tertekan yang akhirnya dapat mengganggu aktivitas ekonomi nasional.

“Saat ini dolar AS memang sedang berada dalam tren penguatan menyusul ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed,” katanya.

Ia mengatakan bahwa ekspektasi itu membuat imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat mengalami peningkatan sehingga memicu sebagian dana asing berpindah.

“Peluang pelemahan pun masih dimungkinkan terjadi seiring meningkatnya permintaan dolar AS,” katanya.

Head of Economic and Market Research Bank UOB, Enrico Tanuwidjaja mengatakan kebijakan-kebijakan moneter yang telah dikeluarkan Bank Indonesia sesuai dengan pelaku pasar.

“Kami inline dengan kebijakan BI, karena inflasi masih dalam batas official target, hubungan antara rupiah dan suku bunga BI cukup konsisten,” katanya. (zmr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Hari ini IHSG Dibuka Menguat 7,05 Poin

Published

on

Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa, dibuka menguat sebesar 7,05 poin.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa, dibuka menguat sebesar 7,05 poin ditopang kinerja emiten.

IHSG BEI dibuka menguat 7,05 poin atau 0,11 persen ke posisi 6.315,20, sementara kelompok 45 saham unggulan atau LQ45 bergerak naik 1,37 poin (0,13 persen) menjadi 1.028,83.

“Laporan laba perusahaan kuartal pertama 2018 dan pembagian dividen menjadi salah satu faktor penopang bagi IHSG,” kata Vice President Research and Analysis Valbury Asia Securities Nico Omer Jonckheere di Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Ia mengharapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama 2018 yang diproyeksikan tumbuh sebesar 5,1 persen, lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,01 persen dapat teralisasi.

Kendati demikian, ia mengatakan, pergerakan IHSG masih dibayangi ketidakpastian sentimen eksternal seperti perang dagang serta kenaikan suku bunga The Fed.

“Perbaikan ekonomi AS akan membuka peluang kenaikan bunga AS lebih dari tiga kali,” katanya.

Analis Anugerah Sekuritas Indonesia, Bertoni Rio mengatakan sentimen dari dalam negeri relatif cukup kondusif, diharapkan mendorong investor untuk tetap melakukan aksi beli.

“Kondisi domestik yang kondusif akan menjaga IHSG untuk bergerak di area positif,” katanya.

Bursa regional, di antaranya indeks bursa Nikkei turun 74,20 poin (0,33 persen) ke 22.088,03, indeks Hang Seng melemah 163,93 poin (0,54 persen) ke 30.254,40 dan Straits Times menguat 6,16 poin (0,17 persen) ke posisi 3.579,54, seperti dikutip Antara.(zmr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Menkeu Siap Beri “Hukuman” kepada Kementerian/Lembaga yang Revisi DIPA

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati siap memberikan punishment kepada kementerian/lembaga yang sering melakukan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), agar kualitas perencanaan anggaran lebih optimal.

“Selain saya berikan prestasi, tahun depan saya akan melakukan punishment karena yang melakukan revisi sangat sering,” kata Sri Mulyani dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran 2018 di Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Sri Mulyani mengatakan bentuk hukuman yang diberikan kepada kementerian/lembaga dapat berupa pengurangan pagu agar anggaran yang diberikan dapat terserap sepenuhnya dan sepenuhnya efektif untuk melayani masyarakat.

“Tahun depan tidak usah dikasih anggaran. Fair kan? Kalau anda tidak bisa merencanakan anggaran, kenapa saya harus kasih anggaran? bener nggak? Jadi ini keputusan ya,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Sri Mulyani menjelaskan saat ini terdapat 52.400 revisi DIPA, padahal jumlah satuan kerja mencapai 26.000, yang berarti hampir seluruh satuan kerja melakukan revisi DIPA tiap tahun karena kurang matangnya perencanaan terhadap anggaran.

“Itu artinya, narasinya adalah, waktu anda membuat perencanaan anggaran, yang penting saya buat anggaran dulu, nanti tinggal dipikirkan buat apa. Jelek sekali kelakuan dan kebiasaan itu. Itu berarti kita tidak menghormati uang yang kita kumpulkan dari rakyat,” katanya.

Ia mengharapkan pelaksanaan belanja dalam APBN dapat lebih optimal dan tidak ada lagi dana yang menganggur karena setiap sen uang pajak yang dikumpulkan harus memberikan dampak yang positif terhadap kinerja pembangunan.

“Akan lebih baik, apabila masyarakat merasakan dampak positif dari keuangan negara. Kalau perasaan ini tidak ada dalam hati dan pikiran ibu bapak sekalian, APBN bisa bertambah terus, tapi dampak buat ekonomi dan masyarakat tetap stagnan,” tegas Sri Mulyani.

Untuk itu, agar tidak mendapatkan sanksi, Sri Mulyani meminta kementerian/lembaga membuat desain perencanaan program yang lebih tepat sasaran dengan menjunjung tinggi transparansi maupun akuntabilitas agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat.

“Kita harus kerja keras merencanakan dengan baik dan membuat desain program secara benar sehingga anda tahu betul kalau dapat Rp10 miliar, Rp100 miliar, Rp1 triliun dan Rp100 triliun, itu untuk program prioritas pembangunan dan bisa dieksekusi,” katanya.

Pelaksanaan Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 ini merupakan bentuk kerja sama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan seluruh kementerian/lembaga untuk mewujudkan kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih baik.

Pelaksanaan acara ini juga bertujuan untuk mendorong kualitas kemampuan kementerian/lembaga agar mampu mengeksekusi belanja kementerian/lembaga yang diproyeksikan dalam APBN 2018 sebesar Rp847,4 triliun.

Seperti dikutip Antara, pelaksanaan anggaran yang lebih efisien, efektif dan akuntabel tersebut, pencapaian program prioritas pemerintah dapat menjadi stimulus bagi perekonomian nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (syg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending