Connect with us

Finansial

Peningkatan Pertumbuhan Kredit Indikasi Akselerasi Perekonomian

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Research Analyst FXTM Lukman Otunuga menyatakan, investor saat ini sedang menyoroti data pertumbuhan kredit karena bila meningkat maka hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya akselerasi perekonomian nasional.

“Peningkatan pertumbuhan kredit dapat menjadi indikasi bahwa perekonomian Indonesia mungkin mengalami akselerasi dengan laju yang lebih cepat di tahun 2018,” kata Lukman Otunuga di Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Menurut dia, peristiwa berisiko utama saat ini adalah rilis data pertumbuhan kredit Indonesia yang akan menguak informasi terkini mengenai perubahan total kredit dan sewa selama bulan Januari.

Ia berpendapat bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia berpotensi menguat apabila data pertumbuhan kredit bulan Januari melampaui ekspektasi pasar. 

Sebelumnya, Bank Indonesia melalui surveinya memperkirakan penyaluran kredit perbankan akan bertumbuh lebih baik pada kuartal I-2018 dibanding periode yang sama 2017 karena penurunan suku bunga kredit dan mulai meredanya risiko penyaluran pembiayaan.

Berdasarkan Survei Perbankan Kuartal IV 2017 yang dilansir BI di Jakarta, Selasa (16/1), indikator Saldo Bersih Tertimbang (SBT) untuk permintaan kredit baru sebesar 92,8 persen, atau jauh lebih tinggi dibanding SBT kuartal I 2017 yang sebesar 52,9 persen.

Survei perbankan secara triwulanan dilakukan terhadap responden 40 bank umum dengan pangsa kredit sekitar 80 persen dari pasar kredit nasional.

“Menguatnya pertumbuhan ekonomi, rencana penurunan suku bunga krkedit dan turunnya risiko kredit menjadi faktor utama pendorong optimisme pertumbuhan kredit,” ujarnya.

Berdasarkan survei itu, perbankan memprioritaskan penyaluran kredit baru untuk kredit modal kerja, terutama nasabah yang bergerak di perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, dan sektor pernataran keuangan.

Sedangkan, seperti dikutip Antara, untuk jenis kredit konsumsi, prioritas utama perbankan adalah penyaluran kredit untuk properti seperti KPR/KPA, Kredit Kendaraan Bermotor dan Kredit Tanpa Agunan.  (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Finansial

Menkeu Siap Beri “Hukuman” kepada Kementerian/Lembaga yang Revisi DIPA

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati siap memberikan punishment kepada kementerian/lembaga yang sering melakukan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), agar kualitas perencanaan anggaran lebih optimal.

“Selain saya berikan prestasi, tahun depan saya akan melakukan punishment karena yang melakukan revisi sangat sering,” kata Sri Mulyani dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran 2018 di Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Sri Mulyani mengatakan bentuk hukuman yang diberikan kepada kementerian/lembaga dapat berupa pengurangan pagu agar anggaran yang diberikan dapat terserap sepenuhnya dan sepenuhnya efektif untuk melayani masyarakat.

“Tahun depan tidak usah dikasih anggaran. Fair kan? Kalau anda tidak bisa merencanakan anggaran, kenapa saya harus kasih anggaran? bener nggak? Jadi ini keputusan ya,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Sri Mulyani menjelaskan saat ini terdapat 52.400 revisi DIPA, padahal jumlah satuan kerja mencapai 26.000, yang berarti hampir seluruh satuan kerja melakukan revisi DIPA tiap tahun karena kurang matangnya perencanaan terhadap anggaran.

“Itu artinya, narasinya adalah, waktu anda membuat perencanaan anggaran, yang penting saya buat anggaran dulu, nanti tinggal dipikirkan buat apa. Jelek sekali kelakuan dan kebiasaan itu. Itu berarti kita tidak menghormati uang yang kita kumpulkan dari rakyat,” katanya.

Ia mengharapkan pelaksanaan belanja dalam APBN dapat lebih optimal dan tidak ada lagi dana yang menganggur karena setiap sen uang pajak yang dikumpulkan harus memberikan dampak yang positif terhadap kinerja pembangunan.

“Akan lebih baik, apabila masyarakat merasakan dampak positif dari keuangan negara. Kalau perasaan ini tidak ada dalam hati dan pikiran ibu bapak sekalian, APBN bisa bertambah terus, tapi dampak buat ekonomi dan masyarakat tetap stagnan,” tegas Sri Mulyani.

Untuk itu, agar tidak mendapatkan sanksi, Sri Mulyani meminta kementerian/lembaga membuat desain perencanaan program yang lebih tepat sasaran dengan menjunjung tinggi transparansi maupun akuntabilitas agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat.

“Kita harus kerja keras merencanakan dengan baik dan membuat desain program secara benar sehingga anda tahu betul kalau dapat Rp10 miliar, Rp100 miliar, Rp1 triliun dan Rp100 triliun, itu untuk program prioritas pembangunan dan bisa dieksekusi,” katanya.

Pelaksanaan Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 ini merupakan bentuk kerja sama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan seluruh kementerian/lembaga untuk mewujudkan kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih baik.

Pelaksanaan acara ini juga bertujuan untuk mendorong kualitas kemampuan kementerian/lembaga agar mampu mengeksekusi belanja kementerian/lembaga yang diproyeksikan dalam APBN 2018 sebesar Rp847,4 triliun.

Seperti dikutip Antara, pelaksanaan anggaran yang lebih efisien, efektif dan akuntabel tersebut, pencapaian program prioritas pemerintah dapat menjadi stimulus bagi perekonomian nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (syg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Komisi XI Soroti Penerimaan Pajak Sulawesi Selatan

Published

on

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan.

Zonaekonomi.com, Makassar – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan meminta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan lebih memperhatikan langkah-langkah strategis dalam upaya mencapai target penerimaan pajak negara. Hal ini ditujukan untuk terus menopang pertumbuhan ekonomi daerah dan mendistribusikannya merata ke seluruh daerah di Sulsel.

“Prestasi pencapaian target pembangunan Makassar saat ini, walau masih bertumpu pada pertanian, adalah merupakan hasil ketekunan dan kerja keras Pemerintah Daerah, BI, OJK, Perbankan, dan para Kanwil,” kata Marwan saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi XI rapat dengan Kanwil Kemenkeu Sulawesi Selatan, Kanwil BPK Sulsel, dan Kanwil BPKP di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (19/2/2018).

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Utut Adianto menyoroti tentang penerimaan rasio penerimaan pajak yang defisit dari tahun sebelumnya. DJP mengeluhkan rasio petugas pajak dan wajib pajak tak sebanding, sekitar 1 banding 470.

“Makanya kita perlu perhatikan bentuk insentif apa yang dibutuhkan untuk terus menggenjot penerimaan ini. Apalagi Makassar adalah hub-nya Indonesia Timur, makanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mesti didorong dengan volume perdagangan yang diperbesar. Caranya dengan perizinan dipermudah dan dweeling time dipercepat,” papar Utut.

Anggota Komisi XI DPR RI Sukiman mengatakan, penerimaan negara yang bersumber dari pajak harus dioptimalkan oleh Kemenkeu dari tahun ke tahun, dengan melihat realita, kemampuan personil sumber daya manusia, objek pajak, dan PNBP.

Dalam kesempatan itu, Komisi XI DPR RI menemukan adanya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang telah teruji membantu penyusunan kualitas laporan keuangan di daerah.

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai sistem ini memudahkan proses perencanaan pembangunan di daerah, khususnya pada penyaluran dana desa. “Saya menyarankan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menggunakan SIMDA yang telah dibangun dan dikembangkan oleh BPKP ini,” kata Ecky. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Tarik Investor, Pemerintah Siapkan Beragam Insentif

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, ada 4 (empat) bidang atau 4 (empat) bagian insentif dari fiskal yang dipresentasikan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/2/2018) siang. Keempat jenis insentif ini dievaluasi untuk kemudian bisa untuk segera diputuskan dan dilaksanakan.

Pertama, menurut Menkeu, tax allowance yang sudah  diatur semenjak 10 tahun yang lalu, yaitu bagaimana negara bisa memberikan fasilitas untuk mengurangkan penghasilan neto dari penanaman modal.

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan hal itu bisa mengurangi biaya beban dari perusahaan hingga mencapai 30%, melakukan penyusutan yang dipercepat, depresiasi dari kapital yang dipercepat, dan juga untuk pengenaan PPH (Pajak Penghasilan) atas dividen yang dibayarkan oleh wajib pajak luar negeri, serta kompensasi kerugian 5 hingga 10 tahun.

“Telah diputuskan oleh Bapak Presiden agar jumlah kelompok industri yang mendapatkan tax allowance diperluas, dari yang sekarang ini yang diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015 dan PP Nomor 9 tahun 2016 hanya 145 bidang usaha agar diperluas atau ditambahkan jumlahnya berdasarkan rekomendasi dari berbagai kementerian, terutama Menteri Industri, Menteri Energi, Menteri Pariwisata,” kata Menkeu usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/2) sore.

Presiden juga meminta agar proses untuk mendapatkan tax allowance harus pasti sederhana, dan cepat, di depan. Karena selama ini, reputasi selama 10 tahun, tax allowance yang telah diluncurkan ternyata dari 10 tahun ini hanya terdapat kurang lebih tahun lalu saja hanya 9 yang mendapatkan, tahun 2016 ada 25 dan sebelumnya bahkan lebih sedikit.

“Presiden memerintahkan kita semua untuk pertama prosesnya harus cepat, sederhana, dan di depan. Sehingga waktu investor melakukan investasi dia sudah bisa melakukan kalkulasi berapa beban yang akan diperoleh,” kata Sri Mulyani.

Yang kedua, menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, adalah tax holiday, yang merupakan suatu insentif perusahaan yang dengan nilai minimal Rp1 triliun atau Rp500 miliar, khusus untuk industri yang berhubungan dengan teknologi informasi  mendapatkan fasilitas tidak membayar pajak penghasilan dengan pengurangan antara 10% hingga 100% dalam jangka waktu antara 5 hingga 15 tahun dan bahkan bisa diperpanjang 20 tahun.

Menkeu menjelaskan, instruksi Presiden adalah pertama: pengurangannya harus pasti, jangka waktunya juga dibuat setara atau dalam hal ini kita dan benchmark dengan negara-negara di tetangga yang melakukannya, dan juga jangka waktunya diperpanjang bisa sesuai dengan negara dalam hal ini seperti Thailand sampai 30 tahun.

“Kami akan melakukan revisi dari PMK ini, sehingga dari industri yang mendapatkan tax holiday bisa juga tadi mendapatkan kepastian dan kompetitif terhadap negara-negara tetangga,” ujar Menkeu.

Ditambahkan Menku, Presiden juga meminta bahwa untuk hal-hal yang bersifat edukasi, investasinya bisa diturunkan, sehingga kita bisa meningkatkan, terutama para pelaku dan di bidang-bidang industri yang melakukan pelatihan termasuk pelatihan vokasi. Sehingga mereka tidak mendapatkan insentif di dalam pelaksanaan investasinya. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending