Connect with us

Energi

Pertamina Restrukturisasi Organisasi, Hapus Direktorat Gas

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – PT Pertamina (Persero) merestrukturisasi organisasi dengan menghapus Direktorat Gas guna menghadapi tantangan bisnis sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

Perseroan memperkuat struktur organisasi hilir dengan memecah Direktorat Pemasaran menjadi Pemasaran Ritel dan Pemasaran Korporat, serta Direktorat Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur termasuk menangani Energi Baru Terbarukan (EBT).

Perubahan struktur organisasi itu ditetapkan dalam Keputusan Menteri BUMN pada Jumat (9/2/2018) yang juga memberhentikan dengan hormat Yenni Andayani dan menetapkan Nicke Widyawati sebagai Direktur SDM merangkap definitif Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur yang juga menangani Energi Baru Terbarukan. 

Adapun M Iskandar menjadi Direktur Pemasaran Korporat merangkap Direktur Ritel hingga ditetapkan pejabat yang definitif.

Pertemuan tersebut dihadiri Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Harry Sampurno, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Tanri Abeng serta jajaran Komisaris dan Direksi Pertamina di Kantor Kementerian BUMN.

Usai rapat, Tanri mengatakan tantangan bisnis Pertamina ke depan akan semakin kompleks karena kebutuhan energi nasional yang terus meningkat tidak dibarengi dengan ketersediaan dan infrastruktur harus dijawab dengan sistem dan manajemen yang handal.

“Organisasi baru ini diharapkan menjawab kompleksitas bisnis perseroan di masa depan dalam pemenuhan energi nasional, di antaranya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal seperti Program BBM Satu Harga, distribusi premium dan LPG 3 kg,” katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (13/2/2018).

Selain itu, menurut Tanri, Pertamina juga harus berperan maksimal sebagai agen pembangunan, berkinerja baik dan positif bagi BUMN. Supaya mampu menjalankan peran tersebut, Pertamina perlu mengubah strategi bisnisnya dari product oriented menjadi customer oriented. 

Untuk menjadi perusahaan customer oriented, diperlukan konsolidasi dari pekerjaan infrastruktur pemasaran untuk semua produk Pertamina diantaranya BBM, LPG, Avtur dan Pelumas. 

Menurutnya, untuk mengatur, menangani dan membangun berbagai kebutuhan infrastruktur pemasaran dan mengatur logistik atau supply chain, akan dikoordinasikan di bawah Direktur Logistik dan Infrastruktur termasuk pengembangan teknologi, energi baru dan terbarukan. 

Adapun untuk menangani konsumen besar akan dijalankan oleh Direktur Pemasaran Korporat.

Tanri menyampaikan, Pertamina terus memperkuat organisasi dan proses konsolidasi manajemen dan bisnis. Agar restrukturisasi organisasi Pertamina ini berjalan dengan baik, maka manajemen Pertamina akan diisi oleh para profesional yang berkompeten dan memiliki integritas yang baik.

“Semoga prosesnya lancar, karena ini sama seperti ketika kita melakukan konsolidasi di BUMN sektor telekomunikasi,” ujarnya.   

Sementara itu, Harry Sampurno menyampaikan restrukturisasi ini merupakan hasil telaah dan kajian oleh tim terkait dan mendapat masukan serta saran dari Dewan Komisaris Pertamina dalam rangka menjawab tantangan Pertamina ke depan.

Menurut Harry, dengan restrukturisasi ini diharapkan Pertamina dapat memperkuat perannya sebagai penyelenggara energi nasional sekaligus menyiapkan perseroan untuk bersaing hingga ke mancanegara. 

“Kita mendukung proses konsolidasi internal manajemen dan SDM Pertamina, agar dapat menjalankan fungsi strategisnya dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” pungkasnya, seperti dikutip Antara. (asp)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Energi

PT. Adaro Diminta Perhatikan Pemulihan Lingkungan, CSR dan PLTU

Published

on

Anggota Komisi VII DPR RI, Daryatmo Mardiyanto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Daryatmo Mardiyanto meminta kepada PT. Adaro agar memperhatikan tiga aspek penting dalam menjalankan aktvitas pertambangan, yakni pemulihan lingkungan pasca eksploitasi, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dari batu bara.

Terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan, Daryatmo menanyakan rumus prosentase pemberian CSR, yang sebelumnya dilaporkan sudah menggelontorkan dana sebanyak Rp 40 miliar.

Dari dana sebanyak itu menurutnya ada kontradiksi, karena jika dilihat, jalan-jalan umum di sekitar wilayah pertambangan yang tidak diterangi lampu, padahal tiang listrik sudah terpasang berjejeran. Menurutnya, CSR perusahaan seharusnya punya konsep yang mengembangkan terangnya daerah setempat.

“Kita mengamati dari angka yang disajikan Rp 40 miliar, kontras dengan wilayah-wilayah menuju pertambangan. Sepanjang jalan ada tiang-tiang listrik berderet, tetapi infonya gelap gulita jika malam tiba. Berarti tidak ada penerangan jalan umum. Apakah yang seperti itu bisa didekati dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau bersama dengan Pemda setempat,” papar Daryatmo di Kalimantan Selatan, Senin (19/2/2018) malam.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mendorong agar PT Adaro mempercepat pembangunan PLTU di Kalimantan, menurutnya pembangunan PLTU ini penting, karena merupakan pembuktian bentuk hilirisasi pemanfaatan batu bara.

“Pembangunan PLTU ini juga terkait dengan interkoneksi listrik di Kalimantan. Hubungan ketersambungan listrik di Kalimantan, saya kira sangat penting, justru di tempat penghasil batu bara yang luar biasa banyak,” paparnya.

Daryatmo juga menyoroti persoalan yang harus diantisipasi pasca penambangan adalah reklamasi cekungan tanah bekas galian tambang batu bara.

Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi penambangan, dia mengatakan saat ini kedalaman penggalian batu bara sudah mencapai hampir 200 meter dari permukaan tanah, sementara titik permukaan tanah berada pada 150-an meter di atas permukaan laut. Selain itu, juga terjadi penurunan permukaan tanah atau subsiden.

“Maka persoalan yang harus diantisipasi adalah aspek-aspek reklamasi, selain reklamasi juga terjadi penurunan permukaan atau subsiden. Jadi aspek-aspek lingkungan dengan reklamasi, mengembalikan humus-humus permukaan tanah yang subur, penurunan juga harus dijamin agar tidak menjadi kolong-kolong seperti di pulau-pulau timah,” tandas politisi asal dapil Jateng itu. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Pemerintah Diminta Cermat Hitung Harga Batu Bara untuk Listrik

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar memberikan catatan terkait dengan harga batu bara untuk listrik pada Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dia meminta agar pemerintah cermat dalam menghitung harga batu bara untuk listrik.

“Tidak boleh terkait rencana PLN itu, kemudian merugikan perusahaan. Karenanya, pemerintah perlu lebih cermat menghitung antara harga batu bara untuk listrik dengan harga batu bara itu sendiri,” papar Rofi setelah melakukan kunjungan kerja ke PT Adaro di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Senin (19/2/2018) malam.

Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menghawatirkan kenaikan harga batu bara berdampak pada konsumsi batu bara untuk listrik. “Sekarang ini harga batu bara sedang naik, ketika harga batu bara naik, khawatirnya konsumsi batu bara untuk listrik juga naik. Nah ini saya kira pemerintah penting untuk segera memutuskan harga itu,” tandasnya.

PLN hingga kini menunggu keputusan harga batu bara dari Pemerintah. Keputusan harga batu bara ini menjadi hal yang penting bagi PLN, agar bisa mendapatkan harga bahan baku yang wajar untuk keberlangsungan pembangunan pembangkit listrik.

Saat ini masih ada beberapa opsi yang dikaji oleh pemerintah untuk menentukan formula harga batubara untuk pembangkit listrik di tengah harga batubara yang melambung. Opsi tersebut masih dalam tahap perhitungan dan kajian. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Komisi VII Nilai Pengelolaan Potensi Energi di Sumbar Belum Optimal

Published

on

Zonaekonomi.id Jakarta – Komisi VII DPR RI menilai pengelolaan potensi energi di Provinsi Sumatera Barat masih belum optimal. Hal itu disebabkan masih adanya berbagai kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan perlu dukungan penuh dari Pemerintah Pusat.

Terkait persoalan itu, Anggota Komisi VII DPR RI Ferry Kase mengatakan, diperlukan suatu payung hukum yang baik untuk mengatasi berbagai kendala yang ada, baik kendala dari sisi masyarakat, maupun kendala dari sisi aturan perundang-undangannya.

“Kita perlu memikirkan secara serius hal ini. Bagaimana mengatur agar sebuah sistem itu bisa berjalan dengan baik. Oleh karenanya, perlu ada diskusi dan kajian yang lebih jauh serta komprehensif dalam mempersiapkan payung hukum tersebut,” ucap Ferry di Padang, Sumatera Barat, Selasa (20/2/2018).

Ferry menyampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumbar masih sangat kecil, dan bergantung pada APBN. Gubernur Sumbar juga telah menyampaikan kepada Komisi VII DPR agar dapat mendorong Pemerintah Pusat, supaya dapat melihat lebih jauh kepada daerah-daerah yang memiliki potensi yang bernilai strategis.

“Pemprov Sumatera Barat perlu dukungan pembangunan infrastruktur, suprastruktur, dan payung hukum bagi badan-badan usaha yang ada di Sumatera Barat ini,” imbuh politisi F-Hanura itu.

Ferry mengatakan, semua aspirasi yang disampaikan saat pertemuan Komisi VII DPR dengan Gubernur Sumbar serta pertemuan dengan PT. Bukit Asam dan PT. Semen Padang harus ditindaklanjuti dengan baik.

“Hal-hal yang berkaitan dengan potensi strategis di daerah harus benar-benar dapat diimplementasikan sesuai dengan amanah Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945. Eksekusi dari BUMN yang ada, merupakan kepanjangan tangan dari negara, oleh karenanya harus dapat berfungsi secara layak dan baik,” pungkasnya. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending