Connect with us

Energi

PT. Adaro Diminta Perhatikan Pemulihan Lingkungan, CSR dan PLTU

Published

on

Anggota Komisi VII DPR RI, Daryatmo Mardiyanto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Daryatmo Mardiyanto meminta kepada PT. Adaro agar memperhatikan tiga aspek penting dalam menjalankan aktvitas pertambangan, yakni pemulihan lingkungan pasca eksploitasi, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dari batu bara.

Terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan, Daryatmo menanyakan rumus prosentase pemberian CSR, yang sebelumnya dilaporkan sudah menggelontorkan dana sebanyak Rp 40 miliar.

Dari dana sebanyak itu menurutnya ada kontradiksi, karena jika dilihat, jalan-jalan umum di sekitar wilayah pertambangan yang tidak diterangi lampu, padahal tiang listrik sudah terpasang berjejeran. Menurutnya, CSR perusahaan seharusnya punya konsep yang mengembangkan terangnya daerah setempat.

“Kita mengamati dari angka yang disajikan Rp 40 miliar, kontras dengan wilayah-wilayah menuju pertambangan. Sepanjang jalan ada tiang-tiang listrik berderet, tetapi infonya gelap gulita jika malam tiba. Berarti tidak ada penerangan jalan umum. Apakah yang seperti itu bisa didekati dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau bersama dengan Pemda setempat,” papar Daryatmo di Kalimantan Selatan, Senin (19/2/2018) malam.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mendorong agar PT Adaro mempercepat pembangunan PLTU di Kalimantan, menurutnya pembangunan PLTU ini penting, karena merupakan pembuktian bentuk hilirisasi pemanfaatan batu bara.

“Pembangunan PLTU ini juga terkait dengan interkoneksi listrik di Kalimantan. Hubungan ketersambungan listrik di Kalimantan, saya kira sangat penting, justru di tempat penghasil batu bara yang luar biasa banyak,” paparnya.

Daryatmo juga menyoroti persoalan yang harus diantisipasi pasca penambangan adalah reklamasi cekungan tanah bekas galian tambang batu bara.

Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi penambangan, dia mengatakan saat ini kedalaman penggalian batu bara sudah mencapai hampir 200 meter dari permukaan tanah, sementara titik permukaan tanah berada pada 150-an meter di atas permukaan laut. Selain itu, juga terjadi penurunan permukaan tanah atau subsiden.

“Maka persoalan yang harus diantisipasi adalah aspek-aspek reklamasi, selain reklamasi juga terjadi penurunan permukaan atau subsiden. Jadi aspek-aspek lingkungan dengan reklamasi, mengembalikan humus-humus permukaan tanah yang subur, penurunan juga harus dijamin agar tidak menjadi kolong-kolong seperti di pulau-pulau timah,” tandas politisi asal dapil Jateng itu. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Ini Lima Langkah Strategis Sektor Energi Tingkat Devisa Negara

Published

on

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas terkait strategi kebijakan memperkuat cadangan devisa di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah menyiapkan setidaknya lima langkah di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) untuk meningkatkan devisa negara sekaligus memperkuat nilai tukar rupiah.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam rilis di Jakarta, Rabu (15/8/2018) mengatakan langkah-langkah tersebut merupakan arahan Presiden Joko Widodo terkait program peningkatan devisa di sektor ESDM dalam rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Menteri ESDM Ignasius Jonan turut menghadiri ratas tersebut.

Menurut Agung, kelima langkah tersebut adalah pertama, dari sektor minyak dan gas bumi, hasil ratas meminta PT Pertamina (Persero) membeli seluruh lifting minyak bumi produksi kontraktor kontrak kerrja sama (KKKS).

Kementerian ESDM, lanjutnya, akan segera memfasilitasi regulasinya.

“Hasil ratas minta supaya lifting minyak KKKS dibeli seluruhnya oleh Pertamina, sehingga akan mengurangi impor. Ini akan difasilitasi regulasinya dan berlaku secepatnya,” ujarnya.

Langkah kedua, Agung mengatakan Presiden akan menandatangani peraturan presiden (perpres) terkait kewajiban pencampuran 20 persen bahan nabati ke dalam BBM atau Biodiesel 20 persen (B20) dan berlaku mulai 1 September 2018.

Perpres itu akan berlaku baik untuk BBM subsidi maupun nonsubsidi.

“Pak Presiden akan tanda tangan Perpres B20 yang berlaku mulai 1 September, baik PSO maupun non-PSO. Negara bisa menghemat dua miliar dolar untuk tahun ini. Tahun depan akan menghemat empat miliar dolar,” tambah Agung.

Ketiga, pemerintah membuka tambahan ekspor batubara sebesar 100 juta ton. Saat ini, dari 100 juta ton tersebut, Menteri ESDM telah menandatangani persetujuan tambahan awal 25 juta ton. Dengan penambahan tersebut, diharapkan akan menambah devisa negara hingga 1,5 miliar dolar AS.

“Dari 100 juta ton rencana tambahan produksi batubara itu, saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang mengajukan penambahan produksi 25 juta ton dan telah disetujui. Dengan ini, diharapkan negara bisa mendapatkan tambahan devisa 1,5 miliar dolar dan uangnya segera bisa masuk ke negara. Persetujuan sudah ditandatangan Menteri ESDM. Harga batubara saat ini sedang baik untuk meningkatkan devisa,” katanya.

Keempat, menurut Agung, adalah mendorong penggunakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk industri hulu migas dan proyek kelistrikan, sepanjang tersedia di dalam negeri dengan tidak menerbitkan master list untuk bebas bea masuk.

Langkah terakhir atau kelima, dalam ratas juga dibahas rencana digitalisasi keran (nozzle) untuk Solar dan Premium.

“Untuk nozzle akan segera dibuatkan nozzle real time. Hal itu untuk mengurangi penyalahgunaan BBM dan mengawasi konsumsi Premium dan Solar hingga ke masyarakat,” ujar Agung.

Sebelumnya, Kementerian ESDM melalui Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina (Persero) menggandeng PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk akan mendigitalisasi nozzle di 5.518 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Dengan kelima langkah tersebut, Kementerian ESDM diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan devisa negara serta memperkuat nilai tukar rupiah,” kata Agung. (kel)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Darmin : Presiden Siap Teken, B20 Bakal Berlaku 1 September

Published

on

Menko Perekonomian, Darmin Nasution.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah siap meneken peraturan presiden mengenai perluasan penggunaan biodiesel atau B20 untuk keperluan non-PSO dan diperkirakan bakal berlaku ketentuan tersebut pada 1 September 2018.

“Tadi Presiden sudah tahu betul, sudah siap teken. Mudah mudahan sore ini atau paling lambat besok, bisa ditandatangani sehingga Menteri ESDM bisa menindaklanjutinya dengan Permen ESDM mengenai teknis pelaksanaannya,” katanya di Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Pada jumpa pers bersama Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, ia menyebut pelaksanaan kewajiban menggunakan biodiesel itu akan efektif berlaku per 1 September 2018.

Lebih jauh Darmin menjelaskan ketentuan penggunaan biodiesel B20 hingga akhir tahun 2018 dapat menghemat devisa negara hingga mencapai 2,3 miliar dolar AS dari impor BBM.

“Kami sudah membuat skenario, perhitungan, bahwa dengan mewajibkan B20 untuk keperluan PSO maupun non-PSO dalam sisa waktu yang ada sampai akhir tahun ini, akan ada tambahan penggunaan B20 sekitar empat juta kiloliter,” ujarnya.

Menurut Darmin, pelaksanaan ketentuan penggunaan biodiesel merupakan salah satu upaya memperkuat cadangan devisa untuk mencapai ketahanan perekonomian nasional.

“Tadi pembicaraannya bukan konsep lagi, tapi bicara kongkret. Ada beberapa hal yang dibicarakan dalam rangka mengurangi defisit transaksi berjalan,” kata Darmin.

Ia menyebutkan di samping isu dampak kondisi perekonomian Turki, isu transaksi berjalan juga merupakan faktor yang mempengaruhi nilai tukar dan indeks harga saham gabungan.

“Tadi Presiden merunut satu persatu langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penguatan cadangan devisa,” kata Darmin.

Ia menyebutkan tahun 2019 ada dua faktor yang diperkirakan akan memperkuat cadangan devisa yaitu adanya penghematan penggunaan solar dan kenaikan harga CPO.

Darmin menyebutkan upaya lain adalah meningkatkan ekspor dan memperlambat atau mengurangi impor.

“Dalam beberapa bulan ke depan, ya? mungkin enam bulan dari sekarang, mudah-mudahan sudah memberi hasil karena dapat bekerja efektif,” kata Darmin. (gus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Kementerian ESDM Buka Lelang Enam Blok Migas

Published

on

Salah Satu Aktivitas di Sumur Parang-1 Yang Dioprasikan Pertamina Hulu Energi (PHE) Nunukan Company.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka penawaran lelang reguler wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (Migas) tahap II 2018.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, (14/8/2018) mengatakan lelang WK migas itu meliputi tiga blok eksplorasi dan tiga blok produksi.

“WK eksplorasi yang dilelang yaitu Banyumas, Andika Bumi Kita, dan South East Mahakam. Sedangkan tiga wilayah kerja produksi yang dilelang adalah Makassar Strait, South Jambi, dan Selat Panjang,” katanya.

Djoko menjelaskan ketiga WK eksplorasi merupakan WK yang sudah dilelang pada tahap pertama.

Meskipun banyak peminatnya, menurut dia, tetapi tiga WK eksplorasi tersebut akhirnya kembali dilelang karena badan usaha yang mengikuti lelang membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi dokumen lelang.

“Untuk lelang reguler, waktu untuk mempelajari lapangannya cukup singkat, sehingga kami lelang ulang dengan harapan badan usaha bisa mempelajari lebih dalam setelah mengambil bid dokumen,” katanya.

Untuk lelang WK produksi, Djoko menjelaskan Blok Makassar Strait, yang termasuk bagian proyek Indonesia Deepwater Development (IDD), dinilai kurang ekonomis bagi kontraktor eksisting, sehingga tidak diperpanjang. Selain itu, Pertamina juga tidak tertarik untuk mengambil alih WK tersebut.

Sedangkan untuk Blok South Jambi, Djoko menuturkan sebelumnya Petrochina yang memenangkan WK tersebut, tetapi karena beberapa alasan, akhirnya Petrochina mundur dari pengelolaan WK itu.

Untuk WK Selat Panjang, lanjut Djoko, adalah blok yang tengah berproduksi, namun pemilik WK tersebut diputuskan oleh pengadilan dalam kondisi pailit.

“Blok itu harus diterminasi, dan saat ini sedang dalam proses penandatanganan terminasinya. Pada 14 Agustus ini sudah bisa di-download dari aplikasi online untuk peserta lelang yang akan mengikuti lelang,” jelasnya. (lik)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending