Connect with us

Finansial

Sri Mulyani : Upaya Persuasi untuk Dorong Kepatuhan Pajak

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan upaya persuasi akan lebih dikedepankan otoritas pajak untuk mendorong kepatuhan wajib pajak seusai berakhirnya pelaksanaan program amnesti pajak.

“Kita akan memulai persuasi dengan `tax payer` agar kepatuhan meningkat sesudah amnesti pajak” kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Sri Mulyani mengatakan hal ini dimungkinkan karena otoritas pajak akan mempunyai basis data yang berasal dari program amnesti pajak serta pelaksanaan pertukaran informasi perbankan secara otomatis (AEoI).

Basis data itu akan digunakan sebagai bahan pendukung otoritas pajak untuk memeriksa kembali pelaporan SPT para Wajib Pajak agar sesuai dengan harta maupun aset yang dimiliki.

Namun, ia menjamin upaya ini tidak akan menjadi sumber keresahan baru karena upaya persuasi maupun komunikasi akan lebih dikedepankan terutama kepada para pelaku usaha.

“Kita akan menekankan komunikasi dengan pelaku usaha, jangan men-`distract` optimisme yang muncul, karena investasi saat ini mulai membaik,” ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara mengatakan upaya lain untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak adalah mempermudah tata cara pemajakan maupun mengkaji besaran tarif.

Upaya kemudahan itu akan segera dilakukan pada pelaku usaha kecil maupun pengusaha besar yang bergerak pada bidang digital ekonomi, yang saat ini sedang berkembang pesat.

“Kita ingin semakin banyak kelompok usaha di Indonesia bisa klaim taat pajak, caranya dengan mempermudah tata cara dan review tarif. Kita sedang mencari mekanismenya dan mendiskusikan ini,” kata Suahasil, seperti dikutip Antara. (sgh)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Finansial

Tahun Pengelolaan Anggaran Tanpa APBN Perubahan

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Tahun 2018 hampir terlewati dengan sejumlah catatan pengelolaan makro ekonomi yang stabil dan kokoh dalam menghadapi kondisi global yang masih bergejolak.

Hal ini terlihat dari pencapaian pertumbuhan ekonomi yang hingga triwulan III-2018 berada pada kisaran 5,17 persen dan laju inflasi yang masih dibawah 3,5 persen.

Pergerakan harga komoditas minyak dunia yang cenderung mengalami kenaikan bahkan memberikan dampak positif kepada penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kondisi ini yang menyebabkan pemerintah pada pertengahan tahun, setelah melihat pencapaian pada semester I 2018, memutuskan tidak mengajukan APBN Perubahan.

Pemerintah berani mengambil risiko tersebut, meski pergerakan rupiah pada waktu itu mulai memperlihatkan tanda-tanda perlemahan, dan menjauhi asumsi Rp13.400 per dolar AS.

Situasi ini merupakan hal di luar kebiasaan, karena asumsi makro ekonomi yang selalu bergerak membuat pemerintah selalu mengajukan perubahan anggaran.

Namun, perjudian itu membuahkan hasil karena pengelolaan APBN sama sekali tidak terganggu dengan tekanan eksternal dan bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan.

Mengecilnya defisit anggaran

Melalui pengelolaan yang memadai, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan defisit anggaran pada akhir tahun berada pada kisaran 1,86 persen – 1,87 persen terhadap PDB.

Perkiraan realisasi ini lebih rendah dari target defisit anggaran dalam APBN 2018 yang ditetapkan sebesar 2,19 terhadap PDB.

Ia menegaskan realisasi defisit anggaran ini didukung kuatnya penerimaan dari sektor perpajakan serta kinerja belanja pemerintah yang efektif dan efisien.

Penerimaan pajak yang stabil membuat pemerintah tidak khawatir dengan persoalan pembiayaan dan memutuskan untuk tidak melakukan penerbitan surat utang pada Desember 2018.

Mengecilnya defisit anggaran ikut memberikan dukungan kepada keseimbangan primer yang pada akhir tahun diperkirakan mencapai negatif Rp15 triliun atau mendekati nol.

Hingga akhir November 2018, realisasi defisit anggaran telah tercatat sebesar Rp287,9 triliun atau 1,95 persen terhadap PDB.

Realisasi tersebut berasal dari pendapatan negara sebesar Rp1.654,5 triliun atau 87,3 persen dari target dan belanja negara Rp1.942,4 triliun atau 87,5 persen dari pagu.

Pencapaian defisit anggaran ini merupakan yang terendah sejak 2014, yang berarti memperlihatkan adanya pengelolaan APBN yang semakin baik dan optimal.

Sebelumnya, defisit anggaran pada 2014 tercatat sebesar 2,19 persen terhadap PDB, pada 2015 sebesar 2,78 persen terhadap PDB, pada 2016 sebesar 2,53 persen terhadap PDB dan pada 2017 sebesar 2,59 persen terhadap PDB.

Selama ini, pemerintah terus menjaga defisit anggaran di bawah tiga persen terhadap PDB sesuai amanat Undang Undang Keuangan nomor 17 Tahun 2003.

Tetap Terkendali

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pelaksanaan anggaran hingga mendekati akhir tahun 2018 tetap terkendali meski pemerintah tidak mengajukan APBN Perubahan.

Bahkan, menurut dia, pelaksanaan APBN tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, karena penerimaan pajak tumbuh double digit dan penerimaan negara bukan pajak melampaui target karena tingginya harga minyak dunia.

Pencapaian tersebut juga didukung oleh kecepatan penyerapan belanja yang lebih baik dari 2016-2017 dan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi.

Secara tidak langsung, perbaikan kinerja APBN ini didukung oleh keberanian pemerintah untuk tidak mengajukan APBN Perubahan.

Menurut dia, kinerja belanja pemerintah bisa saja melambat apabila pengajuan revisi APBN dilakukan pada pertengahan tahun.

Selama ini, pelaksanaan APBN Perubahan selalu membuat Kementerian/Lembaga (KL) harus kembali melakukan revisi dokumen maupun rancangan belanja anggaran.

Dengan kondisi tersebut, maka proses birokrasi pencairan anggaran belanja pemerintah bisa berlangsung lebih lama, bahkan menumpuk pada akhir tahun.

“Bagusnya dengan tidak ada APBN-P, pemerintah dan Kementerian Lembaga bisa fokus melaksanakan tugas. Kalau kita mengajukan APBN-P, kita harus melakukan perubahan dokumen dan rancangan,” kata Askolani.

Ia mengharapkan kinerja KL ini terus dipertahankan untuk tahun anggaran 2019 agar tercipta pengelolaan anggaran yang makin efektif dan efisien untuk mendukung target pembangunan yang sudah ditetapkan.

Tunggu Pantauan

Dalam kesempatan terpisah, Ekonom Destry Damayanti mengatakan fundamental makroekonomi Indonesia masih berada dalam posisi yang kuat sehingga dapat menahan sentimen negatif yang datang dari global.

Situasi ini menyebabkan pendapatan negara diperkirakan melebihi target karena kuatnya realisasi penerimaan pajak jelang akhir tahun.

Membaiknya pengelolaan fiskal ini, bisa memberikan keyakinan terhadap masuknya modal asing ke Indonesia seiring dengan perlambatan ekonomi China.

“Investor akan mencari pasar baru, karena kondisi ekonomi Eropa juga masih bermasalah,” ujar Destry yang juga Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menambahkan pengelolaan penerimaan maupun belanja negara sudah memperlihatkan banyak perbaikan pada 2018.

Namun, ia mengingatkan situasi ini didukung oleh kenaikan harga minyak dunia maupun perlemahan rupiah yang sudah melampaui asumsi.

Untuk itu, Piter mengharapkan pemerintah dapat memperkuat daya tahan pelaksanaan APBN agar lebih optimal di tahun politik 2019.

Pantauan terhadap pergerakan asumsi makro ekonomi juga harus terus dilakukan karena dinamika perekonomian global diperkirakan sama seperti 2018.

Meningkatnya tensi perang dagang dan normalisasi kebijakan moneter di negara maju, merupakan dua “hantu” yang masih bergentayangan dan momok bagi negara berkembang.

Meski demikian, Piter belum bisa memastikan pemerintah akan belajar dari pengalaman 2018 dan berani tidak mengajukan APBN Perubahan, karena semua tergantung perjalanan APBN di triwulan I-2019.

“Kalau selama tiga bulan pertama itu realisasi indikator makro seperti harga minyak dan nilai tukar masih mendekati asumsi APBN 2019 maka tidak perlu ada APBN perubahan,” ujarnya. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

BNI Syariah Relokasi Kantor Cabang Tingkatkan PertumbuhanBNI Syariah Relokasi Kantor Cabang Tingkatkan Pertumbuhan

Published

on

Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo.

Zonaekonomi.com, Banda Aceh – BNI Syariah merelokasi Kantor Cabang BNI Banda Aceh guna meningkatkan pelayanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di daerah setempat.

“Dengan pertimbangan potensi daerah dan potensi ekonomi Propinsi Aceh, ?BNI Syariah memandang perlu untuk meningkatkan layanan di Propinsi Aceh antara lain dengan melakukan relokasi KC Banda Aceh ke lokasi baru,” kata Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo di Banda Aceh, Kamis (13/12/2018).

Di sela-sela peresmian relokasi Kantor Cabang BNI Banda Aceh, Dirut BNI Syariah yang turut dihadiri Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, Ia mengatakan kehadiran gedung baru yang berada di Jalan TM Daud Beureuh lebih strategis, representatif dan lebih nyaman khususnya bagi masyarakat dan nasabah BNI Syariah.

Ia menjelaskan Propinsi Aceh merupakan propinsi yang dikenal religius dan memiliki umat muslim yang terbesar di Indonesia sebesar 98,5 persen dari total penduduk sebesar 5,19 juta.

Besarnya jumlah penduduk muslim tersebut merupakan sumber daya dan potensi utama bagi pertumbuhan ekonomi di Propinsi Aceh, khususnya potensi ekonomi syariah dan Industri Halal.

Menurut dia perkembangan perbankan syariah, Propinsi Aceh merupakan propinsi yang memiliki market share perbankan syariah tertinggi di Indonesia sebesar 58,36 persen dari total Asset perbankan Propinsi Aceh sebesar Rp49 triliun (per Juni 2018), didorong oleh konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah.

“Market share tersebut jauh di atas market share perbankan syariah nasional sebesar 5,7 persen. Ini menunjukkan dukungan pemerintah daerah Aceh terhadap kemajuan ekonomi dan perbankan syariah sangat besar,” katanya.

Ia menambahkan dukungan pemerintah daerah terhadap ekonomi dan perbankan syariah juga ditunjukkan dengan rencana penerapan kebijakan Qanun/peraturan daerah Aceh Nomor 8 tahun 2014 yang menyatakan lembaga keuangan di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah, lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasi harus membuka Unit Usaha Syariah, transaksi keuangan pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/Kota wajib melalui lembaga keuangan syariah.

“BNI Syariah siap mendukung penerapan kebijakan Qanun Aceh dengan dukungan jaringan dan layanan induk BNI dan kami juga siap untuk melayani masyarakat Aceh,” katanya. (ifd)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Hutang Pajak Tak Dibayar, Ini Sanksinya

Published

on

Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Buntok, Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Widanarko.

Zonaekonomi.com, Buntok – Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Buntok, Barito Selatan, Kalimantan Tengah Widanarko mengatakan, Kantor Pelayanan Pajak Muara Teweh akan melakukan tindakan penagihan bagi wajib pajak memiliki hutang pajak yang tak kunjung dilunasi hingga jatuh tempo pembayaran.

“Kalau tujuh hari setelah jatuh tempo, dan tunggakan belum dibayar, maka kita akan menerbitkan Surat Teguran,” katanya, di Buntok, Kamis (13/12/2018).

Ia mengatakan, apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah diberikan surat teguran, dan hutang pajak belum juga dilunasi, wajib pajak itu akan diberikan surat paksa.

“Kemudian dalam waktu 2 x 24 jam sejak surat paksa disampaikan dan hutang pajak masih tetap saja belum dilunasi, kita akan menerbitkan surat perintah melakukan penyitaan,” tandas Widanarko.

Menurut dia, bagi wajib pajak yang sudah diberikan surat paksa, dan memiliki hutang pajak lebih besar atau sama dengan Rp100 juta, serta diragukan itikad baiknya, akan dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.

Ketika dilakukan penyitaan terhadap aset milik wajib pajak, tindakan penyitaan dilakukan dengan pemblokiran rekening di lembaga perbankan, dan bila tidak ditemukan rekening wajib pajak yang bersangkutan, maka akan dilakukan penyitaan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik wajib pajak.

“Barang sitaan tersebut akan dilelang yang mana didahului dengan pengumuman lelang, dan setelah 14 hari sejak pengumuman lelang wajib pajak tetap belum melunasi hutang pajaknya, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara, dan Lelang (KPKNL) untuk melaksanakan lelang terhadap barang yang disita tersebut,” jelasnya.

Demikianlah kata dia, alur proses tindakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Ditjen Pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ia menyampaikan, pada Selasa (11/12) Seksi Penagihan KPP Pratama Muara Teweh bekerjasama dengan KPKNL Palangka Raya melaksanakan lelang atas Rumah milik Wajib Pajak.

“Uang hasil lelang akan digunakan untuk melunasi hutang pajak, dan biaya penagihan. Apabila hasil lelang melebihi hutang pajak, sisanya akan dikembalikan kepada wajib pajak,” tambah dia.

Oleh karena itu ia mengharapkan bagi sebagian kecil wajib pajak yang belum patuh terhadap kewajiban perpajakannya, supaya mengikuti sebagian besar wajib pajak yang telah patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

“Hal itu guna menjadikan bangsa, dan negara Indonesia yang mandiri dan terus menjadi lebih baik,” ujar Widanarko.

Karena lanjut dia, pendapatan negara pada Anggaran Pendapatan, dan Belanja Negara (APBN), 85 persen ditopang dari perpajakan yang dibayarkan wajib pajak, sehingga seluruh warga negara Indonesia berperan penting dalam kemajuan bangsa, dan negara melalui ketertiban serta kepatuhan dalam membayar pajak. (bay)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending