Connect with us

Digital

Pemkot Manado Terima Penghargaan Best Emergency 112

Published

on

Pemerintah Kota Manado, Sulawesi Utara menerima penghargaan sebagai Best Emergency Call Center di kawasan Asia-Pacifik.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah Kota Manado, Sulawesi Utara menerima penghargaan sebagai Best Emergency Call Center di kawasan Asia-Pacifik. Pelayanan Manado Siaga 112 menjadi yang terbaik berdasarkan penilaian Komunitas Contact Center World (CCW).

Demikian disampaikan oleh Indonesia Representative Contact Center World Grace Heny, di Oakwood Premier Cozmo, Selasa (17/4/2018).

Grace Heny menyerahkahkan penghargaan “Best Emergency 112 Cervice Call” kepada Wakil Walikota Manado Mor Dominus Bastiaan.

Grace menjelaskan, dengan menjadi yang terbaik di Asia Pacifik, Pelayanan Manado Siaga 112 berkesempatan untuk menjadi finalis berikutnya untuk berbagi Studi Kasus Manado Siaga 112 pada event Contact Center World di Macao tgl 16-20 July 2018 nanti.

Wakil Walikota Manado Mor Dominus Bastiaan menyampaikan terima kasih dan bersyukur atas penghargaan internasional yang diterimanya.

“Kami tidak menyangka akan memperoleh penghargaan ini, sebenarnya dengan memiliki fasilitas call center ini saja saya sudah bersyukur bisa membantu masyarakat Manado,” kata Dominus.

Pelayanan Manado Siaga 112 ini didukung oleh PT Jasnita Telekomindo yang menjadi rekanan Pemkot Manado, dan dibantu oleh tim Contact Center dari 168Solution.

Komunitas CCW adalah jejaring asosiasi global Contact Center dengan tujuan berbagi, berjejaring dan pembelajar para profesi Contact Center.

Studi kasus dimasukkan pada akhir Januari 2018 dan setelah dikaji oleh para professional Contact Center dari belahan dunia lain maka ditetapkan bahwa Kontestan Kota Manado dengan Manado Siaga 112nya dianggap menjadi salah satu Finalist Terbaik.

Sementara itu Direktur Enterprise PT Jasnita Telekomindo Welly Kosasih, menyampaikan kegembiraannya karena dengan dukungan yang diberikan, Pemkot Manado berhasil menerima penghargaan internasional.

Program 112 ini sendiri diinisiasi oleh pihak Kementerian Kominfo RI sejak 2016 lalu. Sebelum Kota Manado, kota-kota lainnya sudah memperkenalkan Layanan ini adalah Kota Surabaya, diikuti oleh DKI Jakarta, lalu 10 kota lain termasuk Batam, Denpasar, Balikpapan, Solo, Makassar.

Selain memberikan jasa tersebut, Jasnita juga menyediakan dan mensupport layanan teleponi untuk perusahaan-perusahaan FinTech di Indonesia.

Yaitu menggunakan jasa layanan telekomunikasi berbasis awan JasCloud yang diluncurkan tahun 2016 dan telah menjadi market leader di Era Digital, terutama dikalangan industri financial technology, coworking space, maupun e-commerce.

Beberapa layanan berbasis awan yang disediakan meliputi sistem teleponi perkantoran seperti nomor lokal maupun internasional dan fasilitas extention line, call recording, system help-desk, chat-bot, fax tanpa mesin, hingga secured SIP trunk.

Dengan layanan- layanan ini, pelanggan tidak lagi terbatasi oleh lokasi, karena dapat dengan mudah menerima dan melakukan panggilan telepon dimana saja, dengan koneksi internet. (rin)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Digital

Asosiasi Fintech Klaim Telah Proaktif Lakukan Perlindungan Konsumen

Published

on

Wakil Ketua Umum AFPI, Sunu Widyatmoko.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengklaim telah banyak melakukan kegiatan proaktif dan preventif dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

AFPI juga mengapresiasi upaya bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kepada masyarakat yang mengaku telah menjadi korban pinjaman online dan berharap LBH juga dapat menjadi bagian penting dalam upaya edukasi dan perlindungan konsumen fintech lending di Tanah Air.

“Secara preventif, kami telah menetapkan kode etik operasional fintech yang banyak melindungi konsumen, seperti di antaranya, larangan mengakses kontak dan juga penetapan biaya maksimal pinjaman. Secara proaktif bersama OJK, kami juga aktif mengundang rekan-rekan dari LBH yang menerima laporan dari masyarakat untuk melakukan sosialisasi terkait hal ini,” kata Wakil Ketua Umum AFPI Sunu Widyatmoko dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Terkait informasi yang disampaikan oleh LBH Jakarta di berbagai media, lanjut Sunu, pada beberapa waktu lalu, yakni 14 dan 23 November 2018, AFPI bersama dengan OJK, telah mengundang LBH Jakarta, beberapa LBH lainnya, termasuk Kemenkominfo, Google Indonesia, Bareskrim, Satgas Waspada Investasi, untuk membahas hal-hal penanganan isu korban pinjaman online.

“AFPI memandang perlindungan konsumen fintech lending sebagai hal yang sangat serius, sehingga perlu mendapat informasi secara langsung dari pihak-pihak terkait secara lugas dan transparan, agar kami dapat mengambil tindakan administratif secara tegas, apabila terbukti telah terjadi pelanggaran,” ujar Sunu.

Tindakan administratif atas pelanggaran perlindungan konsumen, dapat dalam bentuk peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, sampai dengan pencabutan atau pembatalan tanda terdaftar. Kedua pertemuan pada 14 dan 23 November 2018 tersebut dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memberi kontribusi pemikiran dan masukan terbaik bagi upaya edukasi dan perlindungan konsumen.

“Sangat disayangkan, dalam dua kali undangan dimaksud, hanya LBH Jakarta yang secara konsisten tidak bisa hadir, namun di sisi media secara konsisten menyampaikan opininya mengenai korban pinjaman online, fintech, dan bahkan OJK secara umum,” ujarnya.

AFPI juga mengapresiasi pihak LBH yang menampung sejumlah keluhan dari konsumen fintech dan siap membantu pihak LBH dan pihak berwajib dalam menyelesaikan kasus yang dialami para konsumen ini.

AFPI tetap membuka ruang diskusi dan tetap akan mengundang pihak-pihak terkait yang memang benar-benar secara tulus dan ikhlas berniat untuk memberi sumbangan pemikiran terbaik, secara khusus dalam rangka perlindungan konsumen di Tanah Air.

“Peran pihak-pihak terkait dalam berbagi data dan informasi akan sangat berguna bagi kami dalam upaya mewujudkan industri fintech lending yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” ujar Sunu.

AFPI juga menyadari bahwa untuk menerapkan kode etik operasional memang banyak tantangannya, karena dalam proses operasional penagihan misalnya, akan melibatkan unsur manusia. Menurutnya, sebagai mahluk sosial dan emosional, manusia juga memiliki keterbatasan. Untuk itulah, secara rutin para pelaku fintech terus memperbaiki proses operasional termasuk penagihannya.

AFPI kini memiliki 75 anggota perusahaan fintech yang seluruhnya telah terdaftar di OJK.

“Kami hadir untuk menjaga agar industri fintech ini dapat berperan positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil melalui inklusi keuangan yang lebih menyeluruh, dan dalam praktiknya selalu menjunjung kode etik yang melindungi hak-hak konsumen,” kata Sunu. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

BKPM Fasilitasi Perusahaan “Start Up” Manfaatkan Dana CSR

Published

on

BKPM memfasilitasi perusahaan teknologi rintisan atau "start up companies" untuk memanfaatkan pembiayaan bersumber dari dana CSR.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memfasilitasi perusahaan teknologi rintisan atau “start up companies” untuk memanfaatkan pembiayaan bersumber dari dana corporate social responsibility (CSR).

Hal itu dilakukan BKPM dengan menggelar forum yang mempertemukan langsung perusahaan start up (start up companies/SuC) dengan sejumlah perusahaan dan modal ventura.

Isu permodalan merupakan aspek krusial yang banyak disuarakan oleh para pelaku SuC dalam pengembangan kawasan sains dan teknologi (KST) di Indonesia.

Pemerintah menargetkan membangun 100 KST di seluruh Indonesia, yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

“KST memiliki peran utama sebagai katalisator pembangunan ekonomi regional, sebagai inkubator unit-unit usaha baru yang berteknologi tinggi, dan sebagai penyedia layanan teknologi di daerah,” kata Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Ikmal Lukman melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Ada pun forum ini dihadiri oleh sekitar 90 peserta dari puluhan SuC yang bergerak di sektor digital, energi, pertanian, produk herbal, serta makanan dan minuman.

Sebagai narasumber, hadir Direktur Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi BPPT Iwan Sudrajat, Direktur Keuangan dan Investasi Asuransi Jasindo Didit Mehta Priadi, Dirut PT Mandiri Capital Indonesia Mardianto E Danusaputro dan perwakilan Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia.

Ikmal menjelaskan dalam proses inkubasi yang dilakukan KST, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh start up adalah pendanaan dan skema bisnis yang membuat bisnis mereka lebih berkembang dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, BKPM berupaya memfasilitasi para perusahaan start up untuk mendapatkan informasi mengenai best practices dan bantuan permodalan dari dana CSR, dana ventura, ataupun sumber dana lainnya.

Menurut Direktur BPPT Iwan Sudrajat, konsep KST atau technopark pada dasarnya adalah melakukan hilirisasi hasil pengembangan teknologi yang ada menjadi produk-produk yang komersial.

Oleh karena itu, dalam pengembangan perusahaan start-up, para pelaku perlu didukung oleh berbagai jenis pembiayaan, seperti pinjaman kemitraan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta penyertaan saham dari angel investors, modal ventura, dan equity crowdfunding.

“Di Indonesia, dana CSR belum banyak dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan perusahaan strat-up,” kata Iwan.

Ada pun Presiden Joko Widodo telah menerbitkan regulasi Peraturan Presiden (Perpres) No 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (KST).

Perpres ini merupakan tindak lanjut dari Nawacita keenam untuk membangun sejumlah KST di berbagai daerah melalui pembangunan sarana dan prasarana teknologi terkini. Hal ini diselaraskan dengan RPJMN 2015-2019 yang menargetkan pengembangan 100 KST di seluruh Indonesia yang juga merupakan bagian dari proyek strategis nasional.

Hingga saat ini, 44 KST terbangun dan diharapkan menjadi inkubator pengembangan perusahaan-perusahaan pemula untuk mempercepat mereka melakukan spin-off dan komersialisasi produk. (mdg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

Bekraf Ingin Semakin Banyak Startup Masuk Pasar Modal

Published

on

Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Fadjar Hutomo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Fadjar Hutomo ingin mendorong startup berani masuk ke lantai bursa. Dari data yang ada, saat ini belum banyak starup yang masuk ke lantai bursa.

Dari hal itu, Bekraf membuat Go Startup Indonesia. Platform yang dilahirkan pada September lalu itu ingin menyempurnakan ekosistem startup yang ada. Diharapkan startup yang ada bisa bermuara pada pasar modal.

Fadjar menjelaskan, platform tersebut mensinergikan berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem startup dan mempertemukan pihak yang terlibat seperti pemerintah, ahli teknologi, pegiat starup hingga para investor. Sinergi ini diharapakan bisa mendorong startup mencapai Initial Public Offering (IPO). Demikian, seperit dilansir Republika.co.id. (rep)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending