Connect with us

Trade

Penyederhanaan Peraturan Bangkitkan Investasi Indonesia

Published

on

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perhubungan, Budi Sumadi, meminta jajarannya untuk melakukan penyederhanaan peraturan agar dapat membangkitkan iklim investasi di Indonesia.

“Kemarin kami melakukan penyederhanaan dari 200 peraturan di Kementerian Perhubungan menjadi 44 peraturan. Artinya ada keinginan kami untuk memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi. Saya minta melakukan perubahan terhadap perizinan sehingga menjadi lebih mudah,” ujar dia, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Selain menyampaikan pentingnya penyederhanaan peraturan, dia juga menyampaikan harapannya agar seluruh pegawai di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dapat meningkatkan integritas dan loyalitas yang tinggi bagi kemajuan sektor transportasi laut.

“Saya pikir saatnya kita harus menentukan bahwasannya integritas adalah suatu keharusan, integritas adalah bagian dari cara berfikir. Melalui integritas dapat menghasilkan peningkatan kinerja bagi kemajuan Ditjen Perhubungan Laut,” katanya.

Dalam Raker Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan 2018 itu juga diadakan diskusi kelompok terfokus yang dibagi menjadi 10 komisi.

Sumadi juga mengingatkan jajarannya selalu memegang teguh kejujuran dan profesionalitas agar terhindar dari praktik korupsi. (juw)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trade

Menteri Susi Ajak Warga Menghadap ke Laut pada 19 Agustus

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak warga mengikuti aksi nasional “Menghadap ke Laut pada 73 Titik” pada 19 Agustus 2018, yang mencakup kegiatan bersih-bersih di sekitar wilayah perairan nasional.

“Gerakan Pandu Laut Nusantara ingin mempersembahkan aksi nasional, yang sudah diidentifikasi ada sebanyak 73 titik, namun bukan berarti kawan-kawan lainnya tidak bisa melakukan di titik-titik lainnya,” katanya dalam jumpa pers di Gedung Mina Bahari (GMB) IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (13/8/2018).

Gerakan menghadap ke laut, ia mengatakan, ditujukan untuk menunjukkan kepedulian terhadap kawasan perairan dengan cara memunguti sampah di kawasan pesisir serta memperingatkan berbagai pihak mengenai dampak sampah plastik di perairan.

Ia mengatakan Pemerintah Indonesia telah berkomitmen mengurangi sampah plastik di lautan hingga 70 persen pada 2025.

“Saya mengimbau kepada semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, anak-anak muda Indonesia yang menginginkan Indonesia menuju poros maritim dunia dan menjadikan laut masa depan bangsa, bersama-sama Pandu Laut menghadap ke laut pada 19 Agustus 2018 jam 15.00 WIB di 73 titik dan di titik-titik lainnya seperti di sungai boleh, di danau pun juga boleh,” kata Susi.

Pada 19 Agustus, Susi dijadwalkan berada di Bitung, Sulawesi Utara, untuk menghadiri kegiatan penenggelaman kapal pencuri ikan.

Sementara pegiat Pandu Laut Nusantara, Kaka Slank, akan berada di Makassar untuk menggerakkan slankers dan warga membersihkan pantai di sana pada 19 Agustus.

Vokalis grup Slank itu mengaku sudah tidak menggunakan sedotan plastik dan selalu membawa botol minum berbahan bukan plastik.

Terancam Plastik

Direktur Gerakan Indonesia Diet Kantung Plastik Tiza Mafira mengingatkan bahwa masa depan bangsa sedang terancam, antara lain oleh 150 juta ton sampah plastik yang ada di lautan.

“Kebanyakan sampah plastik adalah plastik sekali pakai, yang baru akan terurai setelah ratusan tahun tetapi dipakai untuk hal-hal yang sifatnya sekali pakai langsung buang,” kata Tiza.

Ia menjelaskan produksi kantung plastik di Indonesia sekitar 366 ribu ton per tahun, dan 85 ribu ton di antaranya terbuang ke lingkungan.

Tiza juga mengingatkan bahwa hanya sekitar dua persen sampah plastik di seluruh dunia yang dapat didaur ulang secara efektif, dan menurut World Economic Forum (WEF) pada 2050 jumlah sampah plastik bisa lebih banyak dibandingkan dengan ikan di lautan.

“Kemungkinan ikan yang kita tangkap di laut sudah mengandung mikroplastik. Satu plastik bisa tersebar hingga 84 ribu mikroplastik. Yang kami gerakkan, kampanye untuk mengingatkan seluruh warga negara Indonesia bahwa laut adalah bukan tempat sampah,” tegasnya. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NEWS

INSA Minta Dukungan Pemerintah Majukan Pelayaran Nasional

Published

on

Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Indonesian National Shipowners Association (INSA) minta dukungan pemerintah untuk mendorong daya saing serta membuka peluang pasar bagi pelayaran niaga nasional yang masih terbuka luas.

“Perlu dukungan dari perbankan untuk pembiayaan pengadaan kapal yang berkualitas guna mendukung kegiatan perekonomian nasional, antara lain berupa bunga kompetitif, jangka waktu pinjaman yang berjangka panjang, dan prosedur persyaratan pinjaman lebih sederhana,” kata Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto kepada pers usai perayaan HUT ke-51 INSA di Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Dikatakan, dukungan itu diharapkan mengingat kebutuhan kapal yang cukup besar sekaligus membuka peluang bagi pelayaran niaga nasional dalam kegiatan ekspor dan impor.

Dia menilai untuk mendukung daya saing pelayaran nasional, maka pemerintah seharusnya memberikan kebijakan yang perlakuannya setara untuk pelayaran nasional, seperti yang diterapkan negara lain terhadap industri pelayarannya.

INSA, katanya, juga mengusulkan kepada pemerintah agar pembelian bahan bakar minyak (BBM) kapal niaga nasional tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) yang saat ini besarnya 10 persen.

Pihaknya, katanya, juga berhasil mendorong pemerintah menerbitkan PP Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan PPenyerahan Alat Angkutan Tertentu yang tidak dipungut PPN, dan PP Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perlakuan PPN atas Penyerahan Jasa Kepelabuhan kepada Perusahaan Angkutan Laut Melakukan Angkutan Laut Luar Negeri.

Berbagai upaya telah dilakukan organisasinya untuk meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional, seperti telah diterapkannya asas cabotage melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 yang diperkuat dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Anggotanya, kata Carmelita, sudah mengisi kebutuhan angkutan laut dalam negeri dengan berbagai jenis dan ukuran kapal.

“Hal ini terlihat dengan adanya pertumbguhan jumlah armada niaga nasional yang sangat signifikan. Saat ini setidaknya ada 26.000 kapal niaga nasional yang ada di Indonesia dan jumlah itu terus bertambah setiap tahunnya,” katanya. (ahm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

GPEI Klaim 40 Persen Devisa Dikonversi Rupiah

Published

on

Ketua Umum GPEI, Benny Soetrisno.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) mengklaim para eksportir sudah mengkonversi 40 persen devisa hasil ekspornya (DHE) dalam bentuk rupiah.

Ketua Umum GPEI Benny Soetrisno di Jakarta, Rabu (8/8/2018), mengatakan eksportir yang belum mengkonversi DHE ke rupiah karena kebutuhan valuta asing (valas) untuk membayar impor bahan baku dan barang modal demi kelanjutan usaha sesuai target bisnis yang dicanangkan.

“40 persennya DHE sudah terkonversi ke rupiah. Kami konversi karena kami juga membutuhkan untuk bayar gaji pegawai dan biaya domestik lainnya,” ujar dia.

Sebagai gambaran, sepanjang 2017 nilai ekspor Indonesia mencapai 168,73 miliar dollar AS. Dari angka tersebut, DHE yang dibawa pulang dan disimpan di perbankan domestik sebesar 90 persen.

Namun, angka yang dilontarkan GPEI berbeda dengan angka Bank Indonesia (BI) dan pemerintah. BI dan pemerintah menyebut baru 15 persen DHE yang dikonversi ke rupiah dari 90 persen DHE yang dibawa pulang.

Benny menjelaskan eksportir sebenarnya menunggu terobosan BI dan pemerintah untuk mendorong agar DHE “pulang kampung” dan kembali ke wujud rupiah. Masalahnya, menurut Benny, masih ada beberapa kebijakan yang menjadi disinsentif.

Misalnya, biaya “swap” atau secara sederhananya kegiatan barter valas ke rupiah yang masih dikenakan premi mahal. “Swap” adalah transaksi pertukaran dua valas melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka, atau penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka.

“Biaya `swap` valas sekarang lima persen (tenor satu bulan), itu masih mahal. Lah empat persen saja masih mahal, sekarang kita dirayu dong supaya mau menukarkan dolar ke rupiah pada saat kita tidak membutuhkan rupiah,” ujar Benny.

Menurut dia, eksportir lebih membutuhkan kemudahan dan kerendahan biaya untuk konversi valas ke rupiah. Baru setelah itu, insentif dari pemerintah untuk membawa pulang DHE ke domestik. Benny juga berseloroh jika BI dan pemerintah membutuhkan valas, eksportir rela “meminjamkannya” untuk stabilisasi nilai tukar rupiah.

“Namun, kita meminta komitmen pemerintah dan BI, untuk mengembalikan di waktu yang tepat. Tanpa bunga, kita berikan,” ujar Benny.

Saat ini, pemerintah tengah berupaya menarik Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke dalam negeri dan mengonversinya ke rupiah dari dolar AS serta mata uang lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperkuat cadangan devisa serta mempersempit defisit transaksi berjalan.

Cadangan devisa terus anjlok sejak Januari 2018, di antaranya, untuk kebutuhan intervensi pasar guna menstabilisasi nilai tukar rupiah. (iap)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending