Connect with us

Trade

Sampaikan Keluhan Soal Produk ke Portal Ini

Published

on

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiaso Lukita meluncurkan Portal Nasional Perlindungan Konsumen www.konsumenindonesia.go.id yang menandai puncak peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas), dan ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan konsumen di dalam negeri.

Enggartiasto mengatakan, sistem tersebut dapat diakses melalui satu pintu sehingga dapat lebih memudahkan konsumen dalam mengadukan permasalahan, keluhan, maupun melakukan konsultasi.

“Peluncuran Portal Nasional Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan konsumen, serta mewujudkan perlindungan konsumen yang sinergis dan terintegrasi bagi kementerian lembaga dan pemangku kepentingan terkait sesuai arah kebijakan dan strategi pembangunan pemerintah,” kata Enggartiasto, dalam keterangan tertulis yagn diterima, Selasa (24/4/2018).

Portal tersebut dibangun atas sinergi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan bersama sembilan kementerian lembaga lainnya.

Kementerian lembaga tersebut adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), BPOM, Kementerian PU-PERA, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian ESDM, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Menurut Enggartiasto, portal nasional itu berlandasakan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Stranas-PK).

Cakupan Stranas-PK, meliputi tiga pilar, yaitu peningkatan peran pemerintah, peningkatan keberdayaan konsumen, dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha dengan melibatkan kementerian lembaga di sektor terkait.

“Dengan portal nasional ini diharapkan dapat tersedia media yang terintegrasi bagi konsumen dalam memperoleh informasi dan menyampaikan pengaduan terkait perlindungan konsumen yang tersebar di berbagai sektor,” imbuhnya.

Adapun sektor-sektor yang menjadi prioritas Stranas-PK, yaitu obat dan makanan, jasa keuangan (perbankan, asuransi, pembiayaan), jasa transportasi, listrik dan gas rumah tangga, jasa telekomunikasi (jasa teleponi dasar dan akses internet), jasa layanan kesehatan, niaga elektronik, perumahan, barang elektronik, telematika, dan kendaraan bermotor.

Peringatan Harkonas ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Hari Konsumen Nasional. Peringatan tahun ini mengambil tema ?Konsumen Cerdas di Era Ekonomi Digital?.

Hal itu sejalan dengan semakin meningkatnya transaksi digital sehingga konsumen harus mempertahankan perannya sebagai raja dalam membeli dan untuk itu harus semakin cerdas.

“Pemerintah sesuai kewenangannya juga berkomitmen menjalankan kewajibannya untuk menciptakan kebijakan yang melindungi konsumen serta menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kemampuan maupun kenyamanan konsumen, yang notabene adalah rakyat Indonesia secara keseluruhan, tanpa kecuali,” kata Enggartiasto. (vic)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trade

Payakumbuh Ekspor Rendang ke Arab Saudi

Published

on

Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz.

Zonaekonomi.com, Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh Sumatera Barat memastikan ekspor rendang ke luar negeri secara massal pada Mei 2019 setelah sukses menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pengusaha Arab Saudi.

“Insha Allah Mei kita akan melakukan pengiriman perdana kuliner rendang dalam bentuk kalio atau 2/3 jadi ke Arab Saudi,” kata Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz di Payakumbuh, Senin (18/2/2019).

Erwin Yunaz mengatakan pengiriman untuk tahap pertama ini sebanyak satu kontainer atau sekitar 20 ton bumbu.

“Penyediaan daging dari Arab Saudi karena perizinan untuk suplai daging langsung dari luar Saudi butuh birokrasi yang panjang disana,” ujarnya.

Pemerintah Payakumbuh saat ini dalam proses menyiapkan semua perizinan di Arab Saudi untuk pemasaran rendang.

Untuk menyuplai rendang secara massal ke luar negeri, Pemkot Payakumbuh telah menyiapkan koperasi khusus pelaku usaha rendang di Payakumbuh.

“Tinggal kita mengawal agar pengusaha mengakomodir semua rendang yang ada di koperasi,” kata Wakil Wali Kota.

Selain itu untuk peningkatan jumlah pengusaha rendang Pemkot telah mempermudah urusan perizinan di Balai POM.

“Balai POM sudah ada di Payakumbuh sehingga tidak perlu ke Padang,” ujarnya.

Sementara itu Payakumbuh juga tengah menunggu serah terima mesih retouch mesin pengawet rendang untuk ketahanan dan kebersihan rendang.

Dengan ekspor rendang tersebut Erwin mengatakan akan sangat besar berdampak terhadap ekonomi masyarakat.

“Empat butir kelapa per kilo berarti dibutuhkan 80 ribu butir kelapa untuk pengiriman perdana ini begitu juga kebutuhan cabai dan bawang,” ujarnya.

Menurutnya sektor pertanian akan hidup dan peningkatan perekonomian akan signifikan serta membuka lapangan kerja baru. (sya)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Tunggakan BPJS Kesehatan di Sulsel Rp400 Miliar

Published

on

Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid.

Zonaekonomi.com, Makassar – DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan atas klaim 20 rumah sakit se-Sulsel telah mencapai Rp400 miliar lebih.

“Pertemuan tadi meminta BPJS Kesehatan segera membayar tunggakan tersebut. Bila tidak dilunasi maka akan berdampak pada penurunan pelayanan, termasuk obat,” ujar Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid di Makassar, Senin (18/2/2019)

Menurut dia, BPJS Kesehatan bisa segera menyelesaikan masalah tersebut agar masyarakat bisa mendapatkan layanan terbaik di rumah sakit. Meski demikian, pihak pengelola rumah sakit diminta tidak kendur dan harus tetap melayani pasien dengan baik.

Selain itu, laporan yang dia terima dari sejumlah direktur rumah sakit atas belum terbayarnya klaim dari BPJS Kesehatan hingga mencapai ratusan miliar tentu menjadi perhatian khusus dewan dalam menyikapi persoalan tersebut.

“Awalnya dilaporkan pengelola rumah sakit yang terdaftar sebagai klien BJPS Kesehatan terdapat tunggakan klaim pembayaran sebesar Rp150 miliar. Tetapi ternyata data disampaikan Dinas Kesehatan lebih dari itu, yakni sebesar Rp400 miliar lebih,” ucapnya.

Pihaknya mendesak BPJS Kesehatan menjelaskan secara rinci serta alasan apa sampai terjadi tunggakan sebesar itu. Padahal, masyarakat rajin membayarkan iuran mereka, bahkan ada pula yang sudah dikenakan denda.

Kepala Deputi Direksi BPJS Kesehatan Sulselbartrmal I Made Puja Yasa dalam pertemuan itu tidak menampik adanya tunggakan yang belum dibayarkan.

Pihaknya beralasan bahwa saat ini BPJS Kesehatan tengah dirundung defisit anggaran dengan dalih ada ketidaksesuaian dengan iuran pembayaran kepesertaan per orang. ?

Dengan kondisi seperti ini, lanjut dia, pihaknya mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenan Saksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

“Ada tiga hal yang harus diambil pemerintah, pertama mesti menyesuaikan besaran iuran, namun sampai saat ini belum diambil langkah itu karena melihat kondisi ekonomi masyarakat. Kedua, menyesuaikan manfaat dan ketiga ada dana subsidi dari pemerintah,” ujarnya.

Pertemuan tersebut menghadirkan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Sulselbartrmal I Made Puja Yasa beserta stafnya, Pemprov Sulsel dan direkrut rumah sakit kabupaten dan kota Se-Sulsel serta anggota Komisi E di gedung DPRD setempat. Rencanaya pertemuan akan kembali digelar dalam waktu dekat. (mdf)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Super Mall Tower Dibangun di Bekas Pendopo Bupati Pekalongan

Published

on

Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi.

Zonaekonomi.com, Pekalongan – Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah segera membangun Super Mall Tower seluas sekitar 2,6 hektare di bekas kantor Pendopo Bupati Pekalongan di Jalan Nusantara Nomor 1 Kota Pekalongan.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi di Pekalongan, Kamis (14/2/2019), mengatakan bahwa pemkab akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan terkait dengan rencana pembangunan plaza itu karena lokasinya berada di wilayah Kota Pekalongan.

“Rencananya, plaza `Super Mall Tower` ini, kita bangun pada tahun ini. Pemerintah kabupaten dan DPRD sudah menyetujui perencanaan pembangunan plaza ini, tinggal perlu berkoordinasi dengan Pemkot Pekalongan,” kata dia.

Upaya itu, kata dia, antara lain dengan memanfaatkan aset yang selama ini tidak terpakai untuk kegiatan kepegawaian seiring dengan berpindahnya kantor Pemerintah Kabupaten Pekalongan ke Kajen.

Pemanfaatan aset bangunan yang dimiliki tersebut, kata dia, dengan satu tujuan utamanya, yakni mendongkrak pendapatan asli daerah, ujarnya.

“Banyak aset yang dimiliki Pemkab Pekalongan, antara lain pendopo bupati di Jalan Nusantara Kota Pekalongan. Oleh karena, aset tanah ini akan kami bangun `Super Mall Pekalongan Tower`,” kata dia.

Ia mengatakan dalam upaya mendongkrak perekonomian, pemkab akan membuka berbagai bidang, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, pertambangan, sumber energi, properti perdagangan, pariwisata, dan investasi.

“Oleh karena itu, kami berharap pembangunan `Super Mall Tower` ini akan mampu meningkatkan PAD, selain dari sektor pertambangan, peternakan, maupun kelautan,” kata dia. (kut)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending