Connect with us

Energi

Stok BBM Suluttenggo Jelang Lebaran Aman

Published

on

Stok bahan bakar minyak (BBM) menjelang Lebaran 2018 ini aman untuk memenuhi permintaan konsumen.

Zonaekonomi.com, Manado – Branch Manager (BM) Marketing Pertamina Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo (Suluttenggo) Daniel mengatakan stok bahan bakar minyak (BBM) menjelang Lebaran 2018 ini aman untuk memenuhi permintaan konsumen.

“Ketersediaan BBM menghadapi bulan puasa hingga Idul Fitri dipastikan mencukupi. Stok kita sangat cukup,” kata Daniel, di Manado, Jumat (27/4/2018).

Bahkan, kata dia, untuk mengantisipasi tingginya permintaan menjelang hari raya keagamaan ini, maka Pertamina akan membuat tim khusus untuk melakukan monitoring.

“Kami akan bentuk satuan tugas khusus untuk monitor day by day keandalan stok selama Ramadan dan Idul Fitri tersebut,” ujarnya lagi.

Menurut dia, berdasarkan perkiraan untuk bulan puasa hingga Lebaran nanti, permintaan BBM di Sulawesi Utara (Sulut) akan naik dari 1 persen hingga 6 persen.

“Dari prediksi kami untuk solar akan naik 1 persen, premium 3,5 persen, pertalite 5,5 persen, pertamax 4,5 persen, pertamax turbo 6,2 persen, dexlite 5,6 persen serta kerosene 4,3 persen,” katanya pula.

Karena itu, kata dia lagi, masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan stok BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Sulut, dan tidak perlu menampung BBM di luar kebutuhan.

“Sekali lagi masyarakat tidak perlu khawatir, karena persediaan BBM sangat mencukupi,” katanya lagi.

Pertamina juga telah mengantisipasi terjadi cuaca ekstrem yang berpotensi mengakibatkan gangguan distribusi BBM, dan akan bekerjasama dengan pemerintah dan aparat keamanan untuk menjaga kelancaran distribusi, utamanya jika terjadi hambatan cuaca, seperti dikutip Antara. (nlt)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Energi

Pemerintah-DPR Sepakati Asumsi Dasar Energi

Published

on

Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah dan Komisi VII DPR menyepakati asumsi dasar makro sektor ESDM dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

“Ini yang sudah kami (DPR) putuskan dengan Pak Menteri, setelah melalui pembahasan maraton,” ujar Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu dalam rapat kerja bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam keterangan tertulis Kementerian ESDM di Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Asumsi Indonesian crude price (ICP) ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel. Angka ini naik dibandingkan APBN 2018 yang hanya 48 dolar AS per barel.

Sementara itu, lifting migas ditetapkan 2.025 ribu barel setara minyak per hari yang terdiri atas minyak 775 ribu barel per hari dan gas bumi 1.250 ribu barel setara minyak per hari.

Dibanding APBN 2018, asumsi lifting minyak turun 25 ribu barel per hari, sedangkan gas naik 50 ribu barel setara minyak per hari.

Untuk penggantian biaya operasi migas (cost recovery) pada tahun depan dipatok sebesar 8 hingga 10 miliar dolar AS.

Sementara, volume BBM bersubsidi ditetapkan 15,11 juta kiloliter yang terdiri atas minyak tanah 0,61 juta kiloliter dan minyak solar 14,5 juta kiloliter.

Sementara volume elpiji bersubsidi tiga kg ditetapkan naik menjadi 6,978 juta metrik ton dari 2018 sebesar 6,45 juta metrik ton.

Subsidi tetap minyak solar (gas oil 48) mengalami perubahan menjadi Rp2.000 per liter atau naik Rp1.500 dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk subsidi listrik disetujui Rp57,67 triliun.

Menanggapi putusan tersebut, Menteri ESDM merespon positif. “Kami menerima baik hasil ketetapan ini dan kami sangat menganjurkan sekiranya pimpinan Komisi VII DPR RI untuk menyampaikan segera ke Banggar (Badan Anggaran) DPR,” kata Jonan.

Di samping menetapkan asumsi dasar sektor ESDM, Menteri ESDM dan Komisi VII DPR juga menyepakati alokasi anggaran Kementerian ESDM pada RAPBN 2019 sebesar Rp4,9 triliun.

Raker tersebut juga sepakat akan melakukan dikusi focus group discussion (FGD) antara pemerintah, DPR RI, BUMN dan pihak swasta terkait demi merealisasikan program dan kegiatan sektor ESDM agar tepat sasaran. (asn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Tudingan Bumigas soal Pelanggaran Etika di Internal BANI, Dipertanyakan

Published

on

Kuasa Hukum BANI, Aditya Yulwansyah.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Tudingan PT Bumigas Energi terhadap Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang menyebutkan adanya pelanggaran etika secara internal di lembaga arbitrase itu, dipertanyakan oleh kuasa hukum BANI.

“Jika laporan Bumigas tersebut terkait kode etik tersebut benar, maka juga menimbulkan beberapa pertanyaan. Kami juga heran, dan bertanya-tanya,” kata Kuasa Hukum BANI, Aditya Yulwansyah, di Jakarta, Senin (17/9/2018).

Seperti diberitakan sebelumnya, PT Bumigas Energi mengadukan ketua majelis arbiter serta panitera persidangan gugatan pembatalan kontrak antara PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Bumigas Energi.

Hal ini terkait dengan adanya informasi yang diperoleh oleh PT Bumigas Energi selaku pengadu, dari salah seorang arbiter yakni Sutan Remi Sjahdeni.

Menurut Aditya, yang juga pengacara dari Kantor Hukum Yulwansyah, Balfas & Partners itu, pihaknya memiliki tiga pertanyaan terkait langkah yang diambil oleh Bumigas terkait dengan BANI.

Pertama, Untuk kepentingan apa Sutan Remy Syahdeini mengirimkan whatsapp ke pihak Bumigas Energi?

“Padahal pada pasal 4 ayat 2 Peraturan & prosedur BANI diatur dengan tegas bahwa setiap pihak tidak boleh melakukan komunikasi dengan cara bagaimanapun dengan satu atau lebih arbiter,” kata Aditya.

Kedua, jika hal tersebut benar, mengapa Sutan Remi Syahdeini tidak memberikan dissenting opinion saat putusan BANI?

Ketiga, jika merasa Ketua Majelis Arbitrase saat itu tidak adil, mengapa Bumigas Energi tidak mengajukan tuntutan ingkar?

“Padahal setiap pihak yang merasa arbiter berpihak/tidak adil berhak mengajukan tuntutan ingkar. Itu saja sebenarnya pertanyaan kita,” katanya.

Karena itu, menurut Aditya, langkah BANI memanggil Bumigas adalah langkah yang sangat tepat untuk mendapatkan kejelasan terkait laporannya soal pelanggaran kode etik di internal BANI.

“Hal ini juga penting, untuk menjaga kredibilitas BANI sebagai lembaga arbitrase yang didirikan sejak tahun 1977 oleh KADIN,” kata Aditya.

Untuk selanjutnya, kuasa hukum BANI itumenunggu hasil pemeriksaan komisi BANI mengenai apakah benar ada pelanggaran kode etik.

“Jika iya maka siapakah yang sebenarnya melanggar kode etik. Dan apa konsekwensi hukumnya,” kata Aditya. (wes)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Darmin Sebut Defisit Perdagangan Migas Masih Besar

Published

on

Menko Perekonomian, Darmin Nasution.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan bahwa defisit neraca perdagangan sudah turun atau mulai turun khususnya untuk nonmigas, sementara migas masih besar.

“Kalau dilihat neraca perdagangan, defisitnya sih menurun, bulan sebelumnya defisitnya 2,02 miliar dolar AS, akhir Agustus itu defisitnya 1,02 miliar dolar AS, ya turun satu miliar dolar AS,” kata Darmin usai rapat tertutup dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/9/2018).

Ia menyebutkan penurunan defisit neraca perdagangan hanya satu miliat dolar AS karena masih besarnya defisit di sektor migas.

“Sebenarnya non-migasnya sudah lumayan baik, dia sudah surplus, tapi yang migasnya masih defisitnya masih agak besar,” katanya.

Ia menyebutkan pertemuannya dengan Presiden Jokowi bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja membahas situasi perekonomian terkini.

“Hari ini kan neraca perdagangan juga diumumkan kan, ya mereview-nya, apa yang jalan, apa yang tidak jalan, kemudian apa saja yang harus kita pertimbangkan untuk dipersiapkan, dan sebagainya,” katanya.

Ia menyebutkan kebijakan penggunaan biofuel sebagai bahan bakar atau B20 belum berdampak karena baru berlaku September.

“Belum bisa dihitung di situ, karena itu baru bulan Agustus, angkanya, artinya, kebijakan-kebijakan kita pada dasarnya baru akan kelihatan hasilnya pada September yang akan diumumkan pertengahan Oktober nanti,” katanya.

Sementara mengenai defisit transaksi berjalan, Darmin mengatakan pada defisit pada kuartal 1 dan kuartal 2 jika digabung sekitar 2,6-2,7 persen.

“Nah, kalau dilihat kecenderungan, memang dia akan bergerak ke 3, tapi kita kok rasanya akan bergerak ke 2,5 persen di akhir tahun nanti. Sekitar 2,5 sampai 2,6 persen, itu akumulasi setahun,” katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) ?pada Senin ini menyatakan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2018 mengalami defisit 1,02 miliar dolar AS.

“Defisit bulan ini lebih kecil jika dibandingkan bulan lalu yakni sebesar 2,01 miliar dolar AS. Lebih kecil setengahnya,” kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto saat menyampaikan Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Juli 2018.

Ia menjelaskan defisit neraca perdagangan tersebut dipicu oleh defisit sektor migas 1,66 miliar dolar AS, sementara sektor nonmigas surplus 0,64 miliar dolar AS.

Adapun nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2018 mencapai 15,82 miliar dolar AS atau turun 2,90 persen dibandingkan ekspor Juli 2018. Sedangkan dibandingkan Agustus 2017 angkanya meningkat 4,15 persen.

Suharyanto menyampaikan bahwa nilai impor Indonesia pada Agustus 2018 mencapai 16,839 miliar dolar AS atau turun 1,457 miliar dolar AS atau 7,97 persen dibandingkan Juli 2018. (gus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending