Connect with us

Digital

Darmin Pastikan Sistem Online Single Submission Siap Diluncurkan 21 Mei

Published

on

Darmin Nasution memastikan kesiapan sistem perizinan Online Single Submission yang akan diluncurkan pemerintah untuk mempermudah kemudahan berusaha.

Zonaekonomi.com, akarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan kesiapan sistem perizinan terpadu (Online Single Submission) yang akan diluncurkan pemerintah untuk mempermudah kemudahan berusaha di Indonesia.

“Reform-nya, sistemnya maupun organisasinya sudah selesai. Kita siap untuk diluncurkan,” kata Darmin seusai mengikuti sidang kabinet paripurna membahas persiapan peluncuran OSS di Jakarta, Rabu.

Darmin menegaskan peluncuran sistem perizinan terpadu ini akan mempermudah investor dalam memperoleh izin usaha, karena seluruh proses pengajuan izin mulai tingkat pusat hingga daerah dapat dilakukan melalui sistem ini.

Ia mengatakan investor baik investor individu maupun perseroan hanya perlu membawa akte notaris perusahaan untuk memperoleh izin usaha ke BKPM atau pemerintah daerah dan sebagai syarat untuk tercatat dalam sistem OSS.

“Kita nanti siapkan sistemnya untuk di-entry, informasi yang ada di akte itu. Kemudian beberapa informasi tambahan juga diminta seperti berapa banyak investasinya dan dimana. Sistem nantinya otomatis akan mengesahkan perusahaan itu,” katanya.

Setelah itu, sistem OSS akan memberikan nomor identitas perusahaan dan investor sudah bisa memulai usaha, sambil mengurus izin-izin lainnya yang diperlukan dalam batas waktu tertentu seperti izin mendirikan bangunan atau izin lingkungan.

Dalam sistem ini, tambah Darmin, investor juga dengan mudah memperoleh informasi mengenai insentif perpajakan yang bisa diperoleh dari pemerintah untuk memudahkan dalam menjalankan bisnis, seperti “tax holiday” atau “tax allowance”.

“Termasuk insentif itu akan diberitahu, misalnya insentif fiskal tax holiday atau tax allowance, dia akan tahu melalui sistem, dia dapat atau tidak? Kalau dia dapat, tidak perlu lagi mengurus kemana-mana,” kata Darmin.

Darmin memastikan pelaksanaan sistem OSS akan didukung sepenuhnya oleh Satgas Percepatan Berusaha yang berada di pusat dan daerah untuk mengatasi persoalan yang masih mengganjal dari pengajuan izin elektronik ini.

“Melalui sistem ini kita tahu, izin sudah keluar atau belum. Kalau belum, kementerian terkait atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab harus mengecek dan apa yang harus dilakukan supaya selesai, agar pengusaha itu tidak harus pusing,” katanya.

Menurut rencana, sistem perizinan terintegrasi untuk memperbaiki iklim kemudahan berusaha ini akan diluncurkan pada 21 Mei 2018. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Digital

Dirjen Tegaskan Tak Ada Perubahan PM Baru Taksi Daring

Published

on

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi.

Zonaekonomi.com, Surabaya – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menegaskan bahwa tidak ada lagi perubahan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang mengatut tentang taksi daring.

“Saya sampaikan regulasi belum tentu sempurna kalaupun belum, saya menampung saja tapi tidak berarti ada perubahan lagi,” kata Budi saat ditemui di Surabaya, Selasa (5/2/2019).

Dia mengatakan tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan, namun tidak saat ini karena seluruhnya sudah disahkan dan jelang pemberlakuan.

“Mungkin beberapa tahun kemudian karena perkembangan politik, teknologi mungkin kita akan lakukan perubahan. Saya akan akomodir dan eksekusi dulu, baru dilaksanakan (perubahan) kemudian. Jadi, saat ini enggak ada perubahan lagi,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya juga akan melakukan sosialisasi di Medan, Balikpapan dan Semarang setelah di Surabaya.

Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Perhubungan resmi mengeluarkan Peraturan Menteri (PM) 118/2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Sewa Khusus sebagai pengganti PM 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pada 18 Desember 2018 setelah ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

PM 118/2018 menjadi payung hukum keempat yang mengatur taksi daring setelah, tiga peraturan dimentahkan oleh Mahkamah Agung.

Terdapat perbedaan dalam PM 118 tahun 2018 dengan PM sebelumnya, yakni menghapus aturan mengenai kewajiban memasang stiker di kaca taksi daring, kewajiban uji KIR, kewajiban mempunyai tempat penyimpanan kendaraan dan aturan mengenai penyelenggara taksi online harus memiliki paling sedikit lima kendaraan. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

Kadin Sebut Digitalisasi Bisa Bantu Produk Indonesia Mendunia

Published

on

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Vince Gowan.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Vince Gowan menyebut digitalisasi melalui e-commerce atau transaksi perdagangan dalam jaringan (daring) dapat membantu produk Indonesia mendunia.

“Durian kita saja bisa dijual online. Melalui online, e-commerce, kita bisa ekspor, semua bisa (diekspor),” tuturnya dalam Konferensi Future Commerce Indonesia 2019 di Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Vince menyebut era digitalisasi seperti sekarang ini telah membuka peluang usaha di semua bidang. Selain lebih mudah, digitalisasi membuat transaksi jual beli menjadi lebih murah.

Ia menyebut, salah satu unicorn Indonesia yaitu GoJek membuatnya kaget karena menawarkan jasa salon yang lebih murah hingga 80 persen dibanding jika harus pergi sendiri ke salon. “Trennya seperti ini,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan ritel di masa mendatang akan sarat dengan sentuhan digitalisasi.

Dengan demikian, pelaku usaha dituntut untuk mengubah bisnis model mereka agar mengikuti perkembangan zaman.

“Pelaku usaha harus bisa menyerap teknologi agar dapat mengikuti perkembangan zaman, minat konsumen dan dapat tumbuh serta berkontribusi bagi ekonomi Indonesia,” katanya.

Ajang pameran dan konferensi Future Commerce Indonesia 2019 diharapkan menjadi wadah upaya mendorong perkembangan ekonomi digital di Tanah Air.

Digelar selama dua hari, yakni 29-30 Januari 2019 di Jakarta, kegiatan itu menghadirkan ritel terkemuka dari lintas industri dan teknologi dengan para perusahaan rintisan (startup) lokal dan internasional.

Konferensi yang diselenggarakan Clarion Events menampilkan teknologi digital terbaru yang inovatif untuk mencerminkan ekonomi baru di Indonesia.

“Indonesia menjadi salah satu pasar terbesar dalam inovasi digital dan kami berharap acara ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia untuk tumbuh lebih besar dan diakui secara internasional,” kata Asia Managing Director of Clarion Events Richard Ireland. (aij)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

BUMN Tekfin Kode QR Meluncur Akhir Februari 2019

Published

on

Tekfin dengan layanan kode respon cepat (QR Code) yang bernama LinkAja akan meluncur akhir Februari 2019 atau awal Maret 2019.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Perusahaan BUMN sektor finansial berbasis teknologi (tekfin) dengan layanan kode respon cepat (QR Code) yang bernama LinkAja akan meluncur akhir Februari 2019 atau awal Maret 2019, kata Direktur Teknologi Informasi dan Operasi PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk (BNI) Dadang Setiabudi.

Dadang di Jakarta, Rabu (23/1/2019), mengatakan selain empat bank yang merupakan bank negara, dua BUMN lainnya yakni PT. Pertamina Persero dan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk akan turut bergabung untuk membentuk BUMN Tekfin Kode QR ini.

Adapun empat bank yang akan mengkonsolidasikan layanan Kode QR adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT. Bank Tabungan negara Persero Tbk, dan PT. Bank Mandiri Persero Tbk

“LinkAja itu suatu entitas sendiri di luar perbankan. Rencana meluncur di akhir Februari atau Maret,” tambah Dadang.

Dadang mengatakan masing-masing BUMN akan memiliki porsi kepemilikan yang sama dalam LinkAja. Saat ini, LinkAja sedang mengurus proposal permohonan perizinan ke Bank Indonesia selaku regulator sistem pembayaran.

Disinggung lebih lanjut mengenai kerja sama dengan prinsipal jasa pembayaran asal China, WeChat dan Alipay, Dadang enggan berkomentar lebih jauh. Dia mengatakan kerja sama dengan prinsipal asing akan diproses setelah LinkAja terbentuk.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama BNI Herry Sidharta mengatakan modal yang disiapkan untuk mendirikan BUMN Tekfin Kode QR ini tidak akan begitu besar.

Tanpa menyebut jumlah modal yang disiapkan, dia mengatakan investasi tambahan yang akan dikucurkan hanya untuk merampungkan konsolidasi sistem pembayaran Kode QR dan juga promosi BUMN ini. (iap)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending