Connect with us

Digital

Darmin Pastikan Sistem Online Single Submission Siap Diluncurkan 21 Mei

Published

on

Darmin Nasution memastikan kesiapan sistem perizinan Online Single Submission yang akan diluncurkan pemerintah untuk mempermudah kemudahan berusaha.

Zonaekonomi.com, akarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan kesiapan sistem perizinan terpadu (Online Single Submission) yang akan diluncurkan pemerintah untuk mempermudah kemudahan berusaha di Indonesia.

“Reform-nya, sistemnya maupun organisasinya sudah selesai. Kita siap untuk diluncurkan,” kata Darmin seusai mengikuti sidang kabinet paripurna membahas persiapan peluncuran OSS di Jakarta, Rabu.

Darmin menegaskan peluncuran sistem perizinan terpadu ini akan mempermudah investor dalam memperoleh izin usaha, karena seluruh proses pengajuan izin mulai tingkat pusat hingga daerah dapat dilakukan melalui sistem ini.

Ia mengatakan investor baik investor individu maupun perseroan hanya perlu membawa akte notaris perusahaan untuk memperoleh izin usaha ke BKPM atau pemerintah daerah dan sebagai syarat untuk tercatat dalam sistem OSS.

“Kita nanti siapkan sistemnya untuk di-entry, informasi yang ada di akte itu. Kemudian beberapa informasi tambahan juga diminta seperti berapa banyak investasinya dan dimana. Sistem nantinya otomatis akan mengesahkan perusahaan itu,” katanya.

Setelah itu, sistem OSS akan memberikan nomor identitas perusahaan dan investor sudah bisa memulai usaha, sambil mengurus izin-izin lainnya yang diperlukan dalam batas waktu tertentu seperti izin mendirikan bangunan atau izin lingkungan.

Dalam sistem ini, tambah Darmin, investor juga dengan mudah memperoleh informasi mengenai insentif perpajakan yang bisa diperoleh dari pemerintah untuk memudahkan dalam menjalankan bisnis, seperti “tax holiday” atau “tax allowance”.

“Termasuk insentif itu akan diberitahu, misalnya insentif fiskal tax holiday atau tax allowance, dia akan tahu melalui sistem, dia dapat atau tidak? Kalau dia dapat, tidak perlu lagi mengurus kemana-mana,” kata Darmin.

Darmin memastikan pelaksanaan sistem OSS akan didukung sepenuhnya oleh Satgas Percepatan Berusaha yang berada di pusat dan daerah untuk mengatasi persoalan yang masih mengganjal dari pengajuan izin elektronik ini.

“Melalui sistem ini kita tahu, izin sudah keluar atau belum. Kalau belum, kementerian terkait atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab harus mengecek dan apa yang harus dilakukan supaya selesai, agar pengusaha itu tidak harus pusing,” katanya.

Menurut rencana, sistem perizinan terintegrasi untuk memperbaiki iklim kemudahan berusaha ini akan diluncurkan pada 21 Mei 2018. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Digital

Kemenhub Minta Aplikator Patuhi Ketentuan Tarif Taksi Daring

Published

on

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan meminta apliaktor untuk mematuhi ketentuan tarif batas atas dan bawa taksi daring yang tertuang dalam Peraturan Menteri yang baru.

“Saya minta kepada aplikator untuk mengikuti aturan itu,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi di Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Dia menyebutkan tarif batas bawah adalah Rp3.500 dan batas atas Rp6.500.

“Jadi kalau mau bermain atau kemudian saat ‘peak hour’ atau ‘peak season’ jangan keluar dari Rp3.500 atau naik dari Rp6.500, bermain di sini saja,” katanya.

Budi menjelaskan apabila masih melakukan pelanggaran, yang merugi adalah para pengemudi sendiri karena akan menimbulkan persaingan tidak sehat dengan sesama pengemudi taksi daring lainnya.

Dia mengatakan terkait tarif sendiri sudah dibahas dan sudah diserahkan kajiannya ke masing-masing gubernur.

Namun, lanjut dia, kendali tarif tetap di pemerintah pusat dan nantinya akan ditentukan perbedaan tarif untuk zona Barat, yakni Sumatera dan sekitarnya serta Zona Timur untuk di Sulawesi dan sekitarnya.

Sementara itu, Budi menuturkan, untuk kuota dimungkinan dilakukan revisi karena adanya perubahan serta masukan dari gubernur masing-masing provinsi.

“Sudah cukup lama kita lakukan peninjauan, ada kemunginan kuota yang dibuat gubernur kita berikan masukan apakah ditambah atau dikurangi tergantung hasil kajian kita bagaimana ‘supply dan demand’ di masing-masing daerah,” katanya. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

Peraturan Baru Taksi Daring Mulai Berlaku Desember

Published

on

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Peraturan baru taksi daring dalam bentuk peraturan menteri mulai berlaku Desember.

“Saya diberi waktu November, kami harapkan peraturan selesai, Desember sudah running bisa dijadikan pedoman semua pihak yang terkait,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi di Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Namun, ia belum menyebutkan tanggal mulai berlakunya peraturan menteri yang baru pengganti Peraturan Menteri Nomor 108/2018 tersebut.

“Tanggalnya persis belum tahu, yang pasti Desember sudah berlaku,” katanya.

Dia mengatakan ke depannya tidak tertutup kemungkinan peraturan taksi daring ini akan dijadikan Peraturan Presiden karena melibatkan sejumlah kementerian, bukan hanya Kemenhub.

Namun, untuk saat ini, untuk langka percepatan tidak adanya peraturan yang memayungi pengoperasian taksi daring, maka dibuat peraturan menteri yang baru.

“Kemarin sudah saya sampaikan, saya lapor ke Pak Menteri bahwa Perpres butuh waktu dan kerja keras karena melibatkan banyak kementerian., Mungkin sebelum 2019 untuk percepatan peraturan menteri dulu,” katanya.

Peraturan menteri yang baru tersebut akan menggantikan tiga peraturan sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Tiga peraturan menteri tersebut adalah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, dan Permenhub Nomor 108 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Untuk itu, Budi meminta kepada seluruh aplikator serta mitra pengemudi untuk mematuhi Permenhub yang baru yang dinilai sangat adaptif terhadap keinginan mereka, baik itu terkait tarif, kuota, badan usaha, dan syarat lainnya.

Dia menambahkan perumusan Permenhub yang baru tersebut sudah melibatkan sejumlah pihak, baik itu dari aplikator, aliansi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), akademisi serta pemangku kepentingan lainnya.

“Dengan adanya regulasi ini, sangat adaptif mengakomodasi keinginan pengemudi karena kami sudah bahas dengan akademisi, YLKI, praktisi, masyarakat termasuk aliansi, harapan saya Permenhub yang baru ini tidak digugat kembali, kalaupun pun masih ada persoalan yang mengganggu silakan, masih ada waktu menyampaikan aspirasi kepada saya,” katanya. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

Menhub Prihatin Demo Taksi Online, Perusahaan Mitra akan Dipanggil

Published

on

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan prihatin atas aksi unjuk rasa atau demo para pengemudi angkutan online yang tergabung dalam Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) di depan Gedung Lippo, kantor Grab Indonesia, yang membuat kemacetan di Jalan Rasuna Said, kemarin, dan akan segera memanggil perusahaan jasa taksi daring tersebut.

“Di satu sisi saya mendukung penyampaian aspirasi oleh teman-teman pengemudi taksi online akan tetapi di sisi lain saya sangat menyayangkan aksi ini hingga sampai menutup jalur jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan,” ujarnya pada keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Menhub meminta agar aksi unjuk rasa para pengemudi taksi daring ini ke depan tetap mengutamakan aspek kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas.

“Silahkan berunjuk rasa, menyampaikan pendapat tapi harus diingat tetap tertib dan disiplin. Aksi kemarin itu jelas melanggar aturan lalu lintas dengan parkir kendaraan di jalan raya. Ini sangat mengganggu pengguna jalan yang lain. Saya percaya teman-teman pengemudi taksi online ini adalah orang yang disiplin dan tertib berlalu lintas. Mohon agar ikuti arahan petugas kepolisian di lapangan,” tegasnya.

Selanjutnya, Budi mengatakan akan segera memanggil perusahaan aplikasi angkutan sewa khusus terkait dan meminta agar perusahaan mitra pengemudi taksi daring ini untuk segera menyelesaikan persoalan ini.

“Dalam waktu dekat kami akan segera memanggil perusahaan terkait. Saya akan mendorong perusahaan untuk segera duduk bersama para pengemudi,” ujarnya.

Ia berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi karena hal tersebut merugikan orang banyak terutama pengguna jalan.

“Saya harap tidak ada lagi unjuk rasa atau penyampaian aspirasi dalam bentuk apapun sampai menutup jalan sehingga merugikan orang lain khususnya pengguna jalan,” kata Menhub.

Kementerian Perhubungan saat ini tengah mempersiapkan pengaturan terhadap angkutan daring (Angkutan Sewa Khusus) pasca Putusan MA Nomor 15P/HUM/2018, dimana ada beberapa pasal dalam PM 108/2017 yang dibatalkan.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung No 15P/HUM/2018 atas Permenhub No PM 108/2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, telah disusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengadakan uji publik di enam kota yaitu Surabaya, Makassar, Medan, Batam, Bandung, dan Yogyakarta.

Uji publik dilakukan untuk menghimpun masukan dari berbagai kalangan demi penyempurnaan peraturan tersebut. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending