Connect with us

Digital

Darmin Pastikan Sistem Online Single Submission Siap Diluncurkan 21 Mei

Published

on

Darmin Nasution memastikan kesiapan sistem perizinan Online Single Submission yang akan diluncurkan pemerintah untuk mempermudah kemudahan berusaha.

Zonaekonomi.com, akarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan kesiapan sistem perizinan terpadu (Online Single Submission) yang akan diluncurkan pemerintah untuk mempermudah kemudahan berusaha di Indonesia.

“Reform-nya, sistemnya maupun organisasinya sudah selesai. Kita siap untuk diluncurkan,” kata Darmin seusai mengikuti sidang kabinet paripurna membahas persiapan peluncuran OSS di Jakarta, Rabu.

Darmin menegaskan peluncuran sistem perizinan terpadu ini akan mempermudah investor dalam memperoleh izin usaha, karena seluruh proses pengajuan izin mulai tingkat pusat hingga daerah dapat dilakukan melalui sistem ini.

Ia mengatakan investor baik investor individu maupun perseroan hanya perlu membawa akte notaris perusahaan untuk memperoleh izin usaha ke BKPM atau pemerintah daerah dan sebagai syarat untuk tercatat dalam sistem OSS.

“Kita nanti siapkan sistemnya untuk di-entry, informasi yang ada di akte itu. Kemudian beberapa informasi tambahan juga diminta seperti berapa banyak investasinya dan dimana. Sistem nantinya otomatis akan mengesahkan perusahaan itu,” katanya.

Setelah itu, sistem OSS akan memberikan nomor identitas perusahaan dan investor sudah bisa memulai usaha, sambil mengurus izin-izin lainnya yang diperlukan dalam batas waktu tertentu seperti izin mendirikan bangunan atau izin lingkungan.

Dalam sistem ini, tambah Darmin, investor juga dengan mudah memperoleh informasi mengenai insentif perpajakan yang bisa diperoleh dari pemerintah untuk memudahkan dalam menjalankan bisnis, seperti “tax holiday” atau “tax allowance”.

“Termasuk insentif itu akan diberitahu, misalnya insentif fiskal tax holiday atau tax allowance, dia akan tahu melalui sistem, dia dapat atau tidak? Kalau dia dapat, tidak perlu lagi mengurus kemana-mana,” kata Darmin.

Darmin memastikan pelaksanaan sistem OSS akan didukung sepenuhnya oleh Satgas Percepatan Berusaha yang berada di pusat dan daerah untuk mengatasi persoalan yang masih mengganjal dari pengajuan izin elektronik ini.

“Melalui sistem ini kita tahu, izin sudah keluar atau belum. Kalau belum, kementerian terkait atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab harus mengecek dan apa yang harus dilakukan supaya selesai, agar pengusaha itu tidak harus pusing,” katanya.

Menurut rencana, sistem perizinan terintegrasi untuk memperbaiki iklim kemudahan berusaha ini akan diluncurkan pada 21 Mei 2018. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Digital

Perekrutan Daring PRT Membuat Pekerja Rentan Dieksploitasi

Published

on

Layanan daring perekrutan pekerja rumah tangga (PRT), baik di dalam maupun luar negeri, rawan dimanfaatkan untuk mengeksploitasi calon pekerja.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Komisioner Komnas Perempuan Thaufiek Zulbahry mengatakan layanan daring perekrutan pekerja rumah tangga (PRT), baik di dalam maupun luar negeri, rawan dimanfaatkan untuk mengeksploitasi calon pekerja.

“Kerentanannya antara lain soal gaji, karena sampai saat ini belum ada standar gaji layak untuk PRT. Kemudian masalah jam kerja, karena relasi PRT berbasis mitra dengan aplikator, mereka harus bekerja kapanpun bahkan saat malam,” kata Thaufiek saat dihubungi Antara dari Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Dalam keadaan tak terlindungi dan tidak menyadari standar kerja layak, ia menjelaskan, PRT yang bekerja di dalam maupun luar negeri, rentan menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual, serta perdagangan orang. Latar PRT yang mayoritas berasal dari daerah pedesaan meningkatkan kerentanan mereka.

“Dalam proses migrasi tersebut, terdapat proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, yang mana proses-proses tersebut menempatkan PRT rentan terhadap perdagangan orang,” kata dia.

Ia menjelaskan bahwa sampai sekarang PRT belum mendapat pengakuan sebagai bagian dari kelompok pekerja, dianggap tersembunyi dalam ranah privat rumah tangga.

“Hal ini diartikan bahwa keluarga memiliki domain penuh, sehingga akan menimbulkan masalah bila dicampuri oleh pihak luar atau aparat yang berwenang,” kata dia.

Thaufiek mengatakan pemerintah Indonesia harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan meratifikasi Konvensi ILO 189 mengenai Kerja Layak PRT untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja rumah tangga. (akf)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

Pemerintah Dinilai Tidak Tepat Operasikan Taksi Daring

Published

on

Anggota Komisi V DPR, Bambang Haryo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah dinilai tidak tepat mengoperasikan atau mengakuisisi aplikasi taksi daring, kata Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo.

“Saya pikir kalau milsahnya pemerintah masuk di transportasi online sebagai regulator ini agak kurang tepat,” kata Bambang usai Penghargaan Pelayanan Prima Sektor Transportasi Tahun 2018 di Jakarta, Senin (17/9/2018).

Terdapat usulan dan wacana agar pemerintah mengakuisisi atau mengoperasikan aplikasi taksi daring karena selama ini permasalahan tidak pernah selesai dengan peraturan menteri yang selalu diganti dan kembali dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Pemerintah juga berencana menggandeng perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Telkom dalam penyediaan teknologi informasi.

Menurut Bambang, hal itu akan mengganggu bisnis dari Telkom sendiri karena Telkom sudah memiliki “core business”-nya masing-masing.

“Fungsi BUMN sebagai stabilisator dari perekonomian, kalau terjadi kartelisasi boleh, kalau tidak, enggak perlu. Mereka punya “core business” sendiri dan merekaa masih perlu pembenahan, nanti jadi enggak fokus dan hancur semua. Mereka belum bisa meningkatkan kinerjanya, ini yang perlu difokuskan,” katanya.

Dia menambahkan aplikasi daring saat ini tidak bersifat monopoli, sehingga tidak perlu diambil alih oleh pemerintah.

“Sebenarnya online itu mereka tidak monopoli, terdiri dari beberapa perusahaan dan saling bersaing, sehingga tarif yang diinginkan masyakat jadi sesuai,” katanya.

Bambang menilai kondisi seperti ini masih bisa diatur dengan menggunakan payung hukum yang jelas dan harus segera dikeluarkan yang baru.

“Pemerintah segera keluarkan regulasinya agar payung hukumnya ada, dengan aturan tertentu, mereka butuh “back up” asuransi. Kalau tidak dilindungi asuransi, maka tidak sesuai dengan keinginan masyarakat,” katanya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan hal itu masih menjadi usulan karena berkaca pada Korea Selatan di mana aplikasi taksi daring saat ini dikelola oleh pemerintah.

“Di Korea ada satu aplikasi yang dibangun oleh masyarakat dan diakuisisi oleh pemerintah dan sekarang dipakai, eksis, jadi kita akan pelajari, namanya masukan harus dipelajari,” katanya. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

Tidak Mau Kalah, Grab Bilang Telah Empat Tahun Beroperasi di Vietnam

Published

on

Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Perusahaan penyedia jasa aplikasi yang berpusat di Malaysia, Grab, menyatakan sudah beroperasi di Vietnam sejak empat tahun lalu.

“Hari ini kami mendengar berita bahwa pesaing kami memperluas pelayanannya ke Hanoi. Grab memiliki sejarah panjang di Vietnam, kami telah beroperasi di negara tersebut selama empat tahun dan telah hadir di 36 kota di negara tersebut,” kata Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Pihaknya menyatakan sebelum di Indonesia telah meluncurkan pelayanan Grabbike di Vietnam dengan memahahami budaya bersepeda motor di negara tersebut.

Saat ini, lanjutnya, Grab di Vietnam beroperasi secara “hyperlocal”, seperti pola operasional yang dilakukan di Indonesia.

“Vietnam memiliki pelayanan GrabBike, GrabFood dan GrabExpress dengan pertumbuhan yang sangat baik,” papar Ridzki Kramadibrata.

Ia menyatakan bahwa keselamatan selalu menjadi prioritas utama Grab, termasuk ketika berekspansi ke layanan dan kota baru.

Sebagaimana diwartakan, Go-Viet, aplikasi berbasis daring yang merupakan perpanjangan tangan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek) bersama warga lokal Vietnam resmi beroperasi di dua kota Vietnam, Ho Chi Minh City dan Hanoi.

Hanoi merupakan kota kedua setelah Ho Chi Minh City yang menjadi lokasi peluncuran aplikasi ini. Di Ho Chi Minh City, Go-Viet meluncur pertama kali pada Agustus 2018.

“Hari ini secara resmi meluncurkan Go-Viet di Vietnam. Vietnam negara pertama wilayah ekspansi Go-Jek. Satu hal yang istimewa adalah semangat kolaborasi, menggabungkan teknologi Go-Jek, investasi dengan keahlian tim manajemen lokal Go-Viet,” ujar CEO Go-Jek, Nadiem Makarim di Hanoi, Rabu (12/9).

Sementara itu, Co-Founder Go-Viet, Duc Nguyen berharap beroperasinya Go-Viet bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Vietnam.

“Generasi muda Vietnam mengembangkan teknologi keuangan digital. Bersama-sama membangun kesejahteraan Vietnam dan kualitas hidup Vietnam. Saat ini untuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan perekonomian Vietnam, karenanya kami memutuskan menjadi mitra Go-Jek,” tutur dia dalam kesempatan yang sama.

Nguyen mengatakan, saat ini Go-Viet baru menyediakan dua pelayanan yakni Go-Bike dan Go-Send. Ke depannya, Go-Viet juga akan menyediakan sejumlah layanan antara lain Go-Car, Go-Food dan Go-Pay.

Hadir dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi, Sekretaris Kabiner Pramono Anung, Duta besar Indonesia untuk Vietnam dan pejabat pemerintah Vietnam. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending