Connect with us

Trade

Harga Daging Sapi di Lhokseumawe Sentuh Rp170 Ribu per Kg

Published

on

Menjelang masuknya bulan suci Ramadhan 1439 H, harga daging di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, menyentuh Rp 170 ribu per kilogram.

Zonaekonomi.com, Lhokseumawe – Menjelang masuknya bulan suci Ramadhan 1439 H, harga daging di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, menyentuh Rp 170 ribu per kilogram.

Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar di Lhokseumawe, Selasa (15/5/2018), pada hari Meugang pertama (tradisi mengkonsumsi daging sebelum memasuki bulan Ramadhan dan hari raya di Aceh), sejumlah pedagang daging sapi dadakan mulai menggelar lapak dangangannya dijalan menuju pasar tersebut.

Pada pagi hari, harga daging sapi mencapai Rp170 ribu per Kilogram. Meskipun harganya tergolong mahal, akan tetapi tidak menyurutkan minat masyarakat untuk membeli daging sapi. Umumnya harga daging sapi yang dijual dengan harga Rp 170 ribu/kg merupakan bagian daging sapi yang berkualitas. Sedangkan untuk bagian daging lainnya, pedagang membanderolnya dengan harga Rp 160/ Kg.

Salah seorang pedagang mengatakan, harga daging pada hari-hari meugang sulit turun. Karena sesuai dengan tradisi, menjelang masuknya bulan Ramadhan, tingkat mengkonsumsi daging sangat tinggi.

“Sedangkan pada hari-hari biasanya, harga daging dijual Rp 135 ribu / Kiilogram,” ucap Saifullah pedagang daging di Pasar Inpres Lhokseumawe.

Hari Meugang masih berlangsung sampai besok, harga daging diperkirakan tidak jauh berbeda dari harga hari ini.

Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Kelautan Peternakan dan Pertanian Kota Lhokseumawe, yang dihimpun beberapa waktu lalu, menyebutkan, jumlah kebutuhan sapi saat hari Meugang diperkirakan sebanyak 650 ekor. Dengan rincian antara lain, Kecamatan Banda Sakti sebanyak 270 ekor. Muara Dua 130 ekor, Muara Satu 150 ekor dan Kecamatan Blang Mangat 100 ekor.

Sapi-sapi yang akan disembelih untuk kebutuhan meugang umumnya jenis sapi jantan lokal. Begitu juga dengan lokasi sembelihan, selain disembelih di Rumah Potong Hewan (RPH), ada juga yang disembelih di desa-desa, kemudian dagingnya dijual dipasar dan pada tempat-tempat yang telah ditentukan. (lis)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

BKPM : Politik Tidak Ganggu Capaian Investasi

Published

on

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menegaskan aspek politik sama sekali tidak mengganggu capaian realisasi investasi saat ini.

“Bukan politik yang sedang mengganggu sentimen investasi, melainkan gejolak kurs, gejolak pasar modal negara berkembang dan policy blunder atau kebijakan yang masih kurang kondusif terhadap investasi,” kata Tom, sebagaimana ia biasa disapa, di Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Mantan Menteri Perdagangan itu menilai aspek politik justru memberikan bantuan besar terhadap sentimen investasi dan pasar.

Pasalnya, stabilitas politik di Indonesia dinilai jauh lebih baik dibandingkan dengan banyak negara berkembang lainnya.

Menurut Tom, pertimbangan mendasar untuk membentuk sentimen investasi dan pasar yang positif adalah stabilitas kurs dan politik.

Ada pun saat ini, meski rupiah mengalami pelemahan, kondisi politik justru memberikan sentimen positif karena stabilitasnya.

“Kami sampaikan bahwa khusus saat-saat ini, aspek politik adalah sebuah aspek positif,” katanya.

Tom juga menyinggung pengalihan pengelolaan sejumlah sumber daya alam seperti blok migas di Rokan, Mahakam, dan tambang Freeport yang bisa dimiliki oleh perusahaan nasional. Pengalihan pengelolaan sejumlah konsesi sumber daya alam itu ditengarai bernuansa politis lantaran dilakukan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Kami dukung langkah apapun yang harus diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas politik. Termasuk bila perlu pengalihan konsesi sumber daya alam kepada tangan nasional,” katanya. (aij)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Menteri Susi Ajak Warga Menghadap ke Laut pada 19 Agustus

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak warga mengikuti aksi nasional “Menghadap ke Laut pada 73 Titik” pada 19 Agustus 2018, yang mencakup kegiatan bersih-bersih di sekitar wilayah perairan nasional.

“Gerakan Pandu Laut Nusantara ingin mempersembahkan aksi nasional, yang sudah diidentifikasi ada sebanyak 73 titik, namun bukan berarti kawan-kawan lainnya tidak bisa melakukan di titik-titik lainnya,” katanya dalam jumpa pers di Gedung Mina Bahari (GMB) IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (13/8/2018).

Gerakan menghadap ke laut, ia mengatakan, ditujukan untuk menunjukkan kepedulian terhadap kawasan perairan dengan cara memunguti sampah di kawasan pesisir serta memperingatkan berbagai pihak mengenai dampak sampah plastik di perairan.

Ia mengatakan Pemerintah Indonesia telah berkomitmen mengurangi sampah plastik di lautan hingga 70 persen pada 2025.

“Saya mengimbau kepada semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, anak-anak muda Indonesia yang menginginkan Indonesia menuju poros maritim dunia dan menjadikan laut masa depan bangsa, bersama-sama Pandu Laut menghadap ke laut pada 19 Agustus 2018 jam 15.00 WIB di 73 titik dan di titik-titik lainnya seperti di sungai boleh, di danau pun juga boleh,” kata Susi.

Pada 19 Agustus, Susi dijadwalkan berada di Bitung, Sulawesi Utara, untuk menghadiri kegiatan penenggelaman kapal pencuri ikan.

Sementara pegiat Pandu Laut Nusantara, Kaka Slank, akan berada di Makassar untuk menggerakkan slankers dan warga membersihkan pantai di sana pada 19 Agustus.

Vokalis grup Slank itu mengaku sudah tidak menggunakan sedotan plastik dan selalu membawa botol minum berbahan bukan plastik.

Terancam Plastik

Direktur Gerakan Indonesia Diet Kantung Plastik Tiza Mafira mengingatkan bahwa masa depan bangsa sedang terancam, antara lain oleh 150 juta ton sampah plastik yang ada di lautan.

“Kebanyakan sampah plastik adalah plastik sekali pakai, yang baru akan terurai setelah ratusan tahun tetapi dipakai untuk hal-hal yang sifatnya sekali pakai langsung buang,” kata Tiza.

Ia menjelaskan produksi kantung plastik di Indonesia sekitar 366 ribu ton per tahun, dan 85 ribu ton di antaranya terbuang ke lingkungan.

Tiza juga mengingatkan bahwa hanya sekitar dua persen sampah plastik di seluruh dunia yang dapat didaur ulang secara efektif, dan menurut World Economic Forum (WEF) pada 2050 jumlah sampah plastik bisa lebih banyak dibandingkan dengan ikan di lautan.

“Kemungkinan ikan yang kita tangkap di laut sudah mengandung mikroplastik. Satu plastik bisa tersebar hingga 84 ribu mikroplastik. Yang kami gerakkan, kampanye untuk mengingatkan seluruh warga negara Indonesia bahwa laut adalah bukan tempat sampah,” tegasnya. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NEWS

INSA Minta Dukungan Pemerintah Majukan Pelayaran Nasional

Published

on

Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Indonesian National Shipowners Association (INSA) minta dukungan pemerintah untuk mendorong daya saing serta membuka peluang pasar bagi pelayaran niaga nasional yang masih terbuka luas.

“Perlu dukungan dari perbankan untuk pembiayaan pengadaan kapal yang berkualitas guna mendukung kegiatan perekonomian nasional, antara lain berupa bunga kompetitif, jangka waktu pinjaman yang berjangka panjang, dan prosedur persyaratan pinjaman lebih sederhana,” kata Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto kepada pers usai perayaan HUT ke-51 INSA di Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Dikatakan, dukungan itu diharapkan mengingat kebutuhan kapal yang cukup besar sekaligus membuka peluang bagi pelayaran niaga nasional dalam kegiatan ekspor dan impor.

Dia menilai untuk mendukung daya saing pelayaran nasional, maka pemerintah seharusnya memberikan kebijakan yang perlakuannya setara untuk pelayaran nasional, seperti yang diterapkan negara lain terhadap industri pelayarannya.

INSA, katanya, juga mengusulkan kepada pemerintah agar pembelian bahan bakar minyak (BBM) kapal niaga nasional tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) yang saat ini besarnya 10 persen.

Pihaknya, katanya, juga berhasil mendorong pemerintah menerbitkan PP Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan PPenyerahan Alat Angkutan Tertentu yang tidak dipungut PPN, dan PP Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perlakuan PPN atas Penyerahan Jasa Kepelabuhan kepada Perusahaan Angkutan Laut Melakukan Angkutan Laut Luar Negeri.

Berbagai upaya telah dilakukan organisasinya untuk meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional, seperti telah diterapkannya asas cabotage melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 yang diperkuat dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Anggotanya, kata Carmelita, sudah mengisi kebutuhan angkutan laut dalam negeri dengan berbagai jenis dan ukuran kapal.

“Hal ini terlihat dengan adanya pertumbguhan jumlah armada niaga nasional yang sangat signifikan. Saat ini setidaknya ada 26.000 kapal niaga nasional yang ada di Indonesia dan jumlah itu terus bertambah setiap tahunnya,” katanya. (ahm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending