Connect with us

Energi

Jonan Rombak Susunan Pejabat Kementerian ESDM

Published

on

Menteri ESDM, Iganasius Jonan.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada Kamis di, Jakarta, melantik 70 pejabat di lingkungan Kementerian ESDM.

“Pelantikan hari ini dilakukan karena ada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang pada tanggal 1 Juni 2018 akan memasuki purnabakti,” kata Jonan pada acara pelantikan di Ruang Sarulla, Kementerian ESDM Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Pelantikan 70 orang pejabat tersebut terdiri atas 8 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 20 orang Pejabat Administrator (Eselon III), 38 orang Pejabat Pengawas (Eselon IV), serta pengukuhan Direktur dan promosi 3 Wakil Direktur Politeknik Energi dan Mineral Akamigas.

Selain karena ada pejabat yang memasuki purnabakti, promosi maupun rotasi jabatan administrator dan pengawas dilakukan dalam rangka penyegaran maupun kebutuhan organisasi.

Adapun delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang dilantik adalah Harya Adityawarman yang kini menjabat Kepala Biro Perencanaan pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

Kemudian, Agus Cahyono Adi menjabat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

Susyanto menjabat Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

Budiyantono menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada Ditjen Migas Kementerian ESDM.

Yuli Rachwati menjabat Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pada Ditjen Migas.

Mohamad Priharto Dwinugroho menjabat Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral Dan Batubara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sugeng Mujiyanto menjabat Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Adhi Wibowo menjabat Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi pada Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. (mdg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Energi

Pemerintah Setujui Optimalisasi Aset Tuban Petro

Published

on

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah menyetujui optimalisasi aset Tuban Petro Group untuk mendorong pengembangan industri petrokimia nasional dan peningkatan cadangan devisa negara.

Penandatanganan perjanjian pendahuluan dilakukan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dengan PT Pertamina di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata mengatakan penandatanganan perjanjian ini merupakan langkah lebih maju sekaligus mempertegas pengelolaan aset Tuban Petro Group kepada PT Pertamina agar Indonesia mempunyai industri hulu petrokimia yang bisa memicu pertumbuhan industri lain dan menurunkan ketergantungan impor.

Berdasarkan kajian, pengembangan bisnis petrokimia bisa memberikan kontribusi antara lain pengurangan impor sebesar kurang lebih 6.200 KTPA di 2030 untuk produk petrokimia utama.

Kemudian, terdapat penghematan devisa negara sekitar 6,6 miliar dolar AS pada 2030, pendapatan pajak sebesar kurang lebih 1,3 miliar dolar AS pada 2030 dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.000 orang.

Selain itu, total investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 12,2 miliar dolar AS hingga 2030, terdapat pemanfaatan kondensat dalam negeri dan percepatan pengembangan industri hilir yang berbahan baku produk petrokimia.

Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menambahkan, siap mendorong optimalisasi kilang eks BPPN ini agar terjadi peningkatan produksi petrokimia.

“Kalau sekarang produknya baru solar, nanti kita bisa kembangkan produk ke aromatic, polyurethane, dan lain-lain,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengharapkan proses restrukturisasi aset Tuban Petro Group yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur ini dapat dilakukan agar proses pengambilalihan cepat selesai.

“Kita belum bicara kepemilikan Pertamina, kita tunggu pemerintah dulu. Jadi restrukturisasi pemerintah dulu, baru kita masuk,” kata Nicke.

Dengan optimalisasi pengelolaan oleh PT Pertamina ini, maka diharapkan Tuban Petro Group mampu menambah produksi petrokimia sebanyak 80 persen dari total kebutuhan nasional.
Kesepakatan ini mempertegas pengelolaan aset Tuban Petro Group kepada PT Pertamina agar Indonesia mempunyai industri hulu petrokimia yang bisa memicu pertumbuhan industri lain dan menurunkan ketergantungan impor. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Hiswana Migas : Digitalisasi Nozzle Antispasi Lonjakan Konsumsi BBM

Published

on

Digitalisasi nozzle (selang BBM) yang akan dipasang di SPBU seluruh Indonesia, salah satunya berfungsi untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM secara aktual.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) menyatakan, digitalisasi nozzle (selang BBM) yang akan dipasang di SPBU seluruh Indonesia, salah satunya berfungsi untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM secara aktual.

Ketua DPC DKI Jakarta Hiswana Migas Syarif Hidayat saat dihubungi Antara News di Jakarta, Rabu (15/8/2018), mengatakan, rencana pemasangan nozzle digital di 5.518 SPBU seluruh Indonesia ini merupakan program dari Kementerian ESDM melalui Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina (Persero) dengan menggandeng PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.

“Untuk perusahaan sebesar Pertamina pasti akan dengan mudah langsung dapat mengantisipasi apabila terjadi lonjakan di satu daerah karena konsumsi BBM dapat diketahui secara `real time`,” katanya.

Syarif menjelaskan dengan sistem digitalisasi, perilaku pelanggan membeli jenis BBM tertentu dapat diketahui secara terkini. Dalam implementasinya, jumlah liter yang disalurkan dari nozzle akan dikonversi menjadi format elektronik.

Format elektronik ini dikirim dan terkumpul ke satu pusat data dari seluruh 5.518 SPBU tersebut. Setelah itu, data akan dibuat laporan dan analisis yang membantu BPH Migas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian.

Dengan digitalisasi nozzle, Pertamina juga bisa mengetahui kebutuhan jenis BBM mana yang paling banyak dikonsumsi di daerah tertentu, sehingga pasokan dapat diatur.

“Peralihan konsumen dari Premium ke Pertalite misalnya bisa terbaca. Selama ini kan data manual via sms misalnya. Kalau real time, bisa terbaca berarti stok di daerag tertentu perlu ditambah atau tidak,” kata Syarif.

Namun demikian, Pertamina juga perlu mengantisipasi jika koneksi data terputus, penyaluran dan penjualan BBM masih bisa dilakukan secara manual.

Sebanyak 10 SPBU uji coba yang dimaksud berada di Jakarta, Bekasi, jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali) Jawa Barat, Yogyakarta, Sidoarjo, jalan tol Purbaleunyi, dan Tangerang Selatan.

Rencananya, digitalisasi nozzle di 5.518 dari 7.415 SPBU milik Pertamina akan terpasang pada akhir tahun 2018. Optimisme tersebut berdasarkan komitmen yang ditunjukkan oleh Pertamina. (mdg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Ini Lima Langkah Strategis Sektor Energi Tingkat Devisa Negara

Published

on

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas terkait strategi kebijakan memperkuat cadangan devisa di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah menyiapkan setidaknya lima langkah di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) untuk meningkatkan devisa negara sekaligus memperkuat nilai tukar rupiah.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam rilis di Jakarta, Rabu (15/8/2018) mengatakan langkah-langkah tersebut merupakan arahan Presiden Joko Widodo terkait program peningkatan devisa di sektor ESDM dalam rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Menteri ESDM Ignasius Jonan turut menghadiri ratas tersebut.

Menurut Agung, kelima langkah tersebut adalah pertama, dari sektor minyak dan gas bumi, hasil ratas meminta PT Pertamina (Persero) membeli seluruh lifting minyak bumi produksi kontraktor kontrak kerrja sama (KKKS).

Kementerian ESDM, lanjutnya, akan segera memfasilitasi regulasinya.

“Hasil ratas minta supaya lifting minyak KKKS dibeli seluruhnya oleh Pertamina, sehingga akan mengurangi impor. Ini akan difasilitasi regulasinya dan berlaku secepatnya,” ujarnya.

Langkah kedua, Agung mengatakan Presiden akan menandatangani peraturan presiden (perpres) terkait kewajiban pencampuran 20 persen bahan nabati ke dalam BBM atau Biodiesel 20 persen (B20) dan berlaku mulai 1 September 2018.

Perpres itu akan berlaku baik untuk BBM subsidi maupun nonsubsidi.

“Pak Presiden akan tanda tangan Perpres B20 yang berlaku mulai 1 September, baik PSO maupun non-PSO. Negara bisa menghemat dua miliar dolar untuk tahun ini. Tahun depan akan menghemat empat miliar dolar,” tambah Agung.

Ketiga, pemerintah membuka tambahan ekspor batubara sebesar 100 juta ton. Saat ini, dari 100 juta ton tersebut, Menteri ESDM telah menandatangani persetujuan tambahan awal 25 juta ton. Dengan penambahan tersebut, diharapkan akan menambah devisa negara hingga 1,5 miliar dolar AS.

“Dari 100 juta ton rencana tambahan produksi batubara itu, saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang mengajukan penambahan produksi 25 juta ton dan telah disetujui. Dengan ini, diharapkan negara bisa mendapatkan tambahan devisa 1,5 miliar dolar dan uangnya segera bisa masuk ke negara. Persetujuan sudah ditandatangan Menteri ESDM. Harga batubara saat ini sedang baik untuk meningkatkan devisa,” katanya.

Keempat, menurut Agung, adalah mendorong penggunakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk industri hulu migas dan proyek kelistrikan, sepanjang tersedia di dalam negeri dengan tidak menerbitkan master list untuk bebas bea masuk.

Langkah terakhir atau kelima, dalam ratas juga dibahas rencana digitalisasi keran (nozzle) untuk Solar dan Premium.

“Untuk nozzle akan segera dibuatkan nozzle real time. Hal itu untuk mengurangi penyalahgunaan BBM dan mengawasi konsumsi Premium dan Solar hingga ke masyarakat,” ujar Agung.

Sebelumnya, Kementerian ESDM melalui Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina (Persero) menggandeng PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk akan mendigitalisasi nozzle di 5.518 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Dengan kelima langkah tersebut, Kementerian ESDM diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan devisa negara serta memperkuat nilai tukar rupiah,” kata Agung. (kel)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending