Connect with us

Trade

Kemenaker-Kadin Siapkan Program Magang untuk 400.000 Orang

Published

on

Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui program pemagangan merupakan prioritas Bersama.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyiapkan program pemagangan bagi 400 ribu orang agar siap memasuki dunia industri.

Kemnaker juga menyiapkan delapan ribu instruktur dari kalangan industri untuk membimbing peserta magang.

“Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui program pemagangan merupakan prioritas kita bersama. Ketersediaan SDM kompeten harus link and match dengan kebutuhan dunia industri, karenanya kita menggandeng dunia industri untuk menjawab tantangan ini,” kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di Jakarta, Rabu.

Hanif mengatakan peran aktif dunia industri memegang peranan penting dalam menciptakan tenaga kerja terampil dan siap pakai di dunia kerja.

Melalui program pemagangan diharapkan dapat mempercepat penyerapan pengangguran kedalam dunia industri.

“Melalui pemagangan peserta dapat pengalaman kerja yang sesungguhnya, membentuk sikap, mental dan perilaku sesuai kebutuhan pasar. Namun harus kita perhatikan dan atur lebih lanjut, jangan sampai program pemagangan ini mengganggu proses produksi dan kinerja perusahaan,” kata Hanif.

Pemerintah mengajak kalangan dunia usaha dan industri agar mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan membangun sistem pelatihan kerja dan sertifikasi profesi secara terpadu bagi pekerja Indonesia.

Keterlibatan dunia usaha dan industri dibutuhkan untuk melakukan percepatan peningkatan kompetensi kerja serta memenuhi permintaan kebutuhan pekerja yang terus meningkat.

“Kami berharap investasi yang telah ada dapat ditingkatkan, termasuk investasi SDM, sehingga penciptaan lapangan kerja menjadi semakin luas dan memberikan transfer kemampuan bagi pekerja Indonesia di berbagai sektor usaha,” kata Hanif

Dalam mendukung program pemagangan tersebut, Kemnaker memfasilitasi terselenggaranya Kongres Nasional Gerakan Nasional Indonesia Kompeten pada bulan November 2018.

“Pada pinsipnya forum ini mendukung program pemagangan pada tahun 2019, dimana semua manager HR memberi ruang untuk program pemagangan ini,” kata Hanif.

Yunus Tryonggo, Inisiator Gerakan Nasional SDM Indonesia Kompeten, menambahkan pihaknya siap mendukung program Kementerian Ketenagakerjaan.

“Untuk target 400 ribu itu, setidaknya kita harus menggerakan sekitar 2.000 perusahaan. Kita mencoba menggerakan perusahaan di wilayah Kepulauan Riau, Jabodetabek, Bandung, Jateng, Jatim, D.I.Y, Bali dan Makassar,” ungkap Yunus.

Sedangkan di Karawang, kata Yunus, sudah memiliki prototype perusahaan yang sudah menciptakan role model bagi pemagangan yang bagus di perusahaan.

“Kita akan ciptakan program pemagangan seperti Toyota di Industri yang lain sehingga mereka bisa menggerakan seluruh Industri dalam skala nasional,” imbuhnya.

Mengenai Kongres Nasional SDM Indonesia Kompeten Yunus menjelaskan kongres itu merupakan miles stone saja, namun persiapannya sudah kita jalankan jauh sebelumnya.

“Dalam Kongres Nasional itu kita akan sharing best practice, pencapaian kita, hingga ke depannya kita mau apa. Akan dibahas semua dalam Kongres Nasional tersebut,” kata Yunus (aub)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trade

BKPM : Politik Tidak Ganggu Capaian Investasi

Published

on

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menegaskan aspek politik sama sekali tidak mengganggu capaian realisasi investasi saat ini.

“Bukan politik yang sedang mengganggu sentimen investasi, melainkan gejolak kurs, gejolak pasar modal negara berkembang dan policy blunder atau kebijakan yang masih kurang kondusif terhadap investasi,” kata Tom, sebagaimana ia biasa disapa, di Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Mantan Menteri Perdagangan itu menilai aspek politik justru memberikan bantuan besar terhadap sentimen investasi dan pasar.

Pasalnya, stabilitas politik di Indonesia dinilai jauh lebih baik dibandingkan dengan banyak negara berkembang lainnya.

Menurut Tom, pertimbangan mendasar untuk membentuk sentimen investasi dan pasar yang positif adalah stabilitas kurs dan politik.

Ada pun saat ini, meski rupiah mengalami pelemahan, kondisi politik justru memberikan sentimen positif karena stabilitasnya.

“Kami sampaikan bahwa khusus saat-saat ini, aspek politik adalah sebuah aspek positif,” katanya.

Tom juga menyinggung pengalihan pengelolaan sejumlah sumber daya alam seperti blok migas di Rokan, Mahakam, dan tambang Freeport yang bisa dimiliki oleh perusahaan nasional. Pengalihan pengelolaan sejumlah konsesi sumber daya alam itu ditengarai bernuansa politis lantaran dilakukan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Kami dukung langkah apapun yang harus diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas politik. Termasuk bila perlu pengalihan konsesi sumber daya alam kepada tangan nasional,” katanya. (aij)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Menteri Susi Ajak Warga Menghadap ke Laut pada 19 Agustus

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak warga mengikuti aksi nasional “Menghadap ke Laut pada 73 Titik” pada 19 Agustus 2018, yang mencakup kegiatan bersih-bersih di sekitar wilayah perairan nasional.

“Gerakan Pandu Laut Nusantara ingin mempersembahkan aksi nasional, yang sudah diidentifikasi ada sebanyak 73 titik, namun bukan berarti kawan-kawan lainnya tidak bisa melakukan di titik-titik lainnya,” katanya dalam jumpa pers di Gedung Mina Bahari (GMB) IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (13/8/2018).

Gerakan menghadap ke laut, ia mengatakan, ditujukan untuk menunjukkan kepedulian terhadap kawasan perairan dengan cara memunguti sampah di kawasan pesisir serta memperingatkan berbagai pihak mengenai dampak sampah plastik di perairan.

Ia mengatakan Pemerintah Indonesia telah berkomitmen mengurangi sampah plastik di lautan hingga 70 persen pada 2025.

“Saya mengimbau kepada semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, anak-anak muda Indonesia yang menginginkan Indonesia menuju poros maritim dunia dan menjadikan laut masa depan bangsa, bersama-sama Pandu Laut menghadap ke laut pada 19 Agustus 2018 jam 15.00 WIB di 73 titik dan di titik-titik lainnya seperti di sungai boleh, di danau pun juga boleh,” kata Susi.

Pada 19 Agustus, Susi dijadwalkan berada di Bitung, Sulawesi Utara, untuk menghadiri kegiatan penenggelaman kapal pencuri ikan.

Sementara pegiat Pandu Laut Nusantara, Kaka Slank, akan berada di Makassar untuk menggerakkan slankers dan warga membersihkan pantai di sana pada 19 Agustus.

Vokalis grup Slank itu mengaku sudah tidak menggunakan sedotan plastik dan selalu membawa botol minum berbahan bukan plastik.

Terancam Plastik

Direktur Gerakan Indonesia Diet Kantung Plastik Tiza Mafira mengingatkan bahwa masa depan bangsa sedang terancam, antara lain oleh 150 juta ton sampah plastik yang ada di lautan.

“Kebanyakan sampah plastik adalah plastik sekali pakai, yang baru akan terurai setelah ratusan tahun tetapi dipakai untuk hal-hal yang sifatnya sekali pakai langsung buang,” kata Tiza.

Ia menjelaskan produksi kantung plastik di Indonesia sekitar 366 ribu ton per tahun, dan 85 ribu ton di antaranya terbuang ke lingkungan.

Tiza juga mengingatkan bahwa hanya sekitar dua persen sampah plastik di seluruh dunia yang dapat didaur ulang secara efektif, dan menurut World Economic Forum (WEF) pada 2050 jumlah sampah plastik bisa lebih banyak dibandingkan dengan ikan di lautan.

“Kemungkinan ikan yang kita tangkap di laut sudah mengandung mikroplastik. Satu plastik bisa tersebar hingga 84 ribu mikroplastik. Yang kami gerakkan, kampanye untuk mengingatkan seluruh warga negara Indonesia bahwa laut adalah bukan tempat sampah,” tegasnya. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NEWS

INSA Minta Dukungan Pemerintah Majukan Pelayaran Nasional

Published

on

Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Indonesian National Shipowners Association (INSA) minta dukungan pemerintah untuk mendorong daya saing serta membuka peluang pasar bagi pelayaran niaga nasional yang masih terbuka luas.

“Perlu dukungan dari perbankan untuk pembiayaan pengadaan kapal yang berkualitas guna mendukung kegiatan perekonomian nasional, antara lain berupa bunga kompetitif, jangka waktu pinjaman yang berjangka panjang, dan prosedur persyaratan pinjaman lebih sederhana,” kata Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto kepada pers usai perayaan HUT ke-51 INSA di Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Dikatakan, dukungan itu diharapkan mengingat kebutuhan kapal yang cukup besar sekaligus membuka peluang bagi pelayaran niaga nasional dalam kegiatan ekspor dan impor.

Dia menilai untuk mendukung daya saing pelayaran nasional, maka pemerintah seharusnya memberikan kebijakan yang perlakuannya setara untuk pelayaran nasional, seperti yang diterapkan negara lain terhadap industri pelayarannya.

INSA, katanya, juga mengusulkan kepada pemerintah agar pembelian bahan bakar minyak (BBM) kapal niaga nasional tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) yang saat ini besarnya 10 persen.

Pihaknya, katanya, juga berhasil mendorong pemerintah menerbitkan PP Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan PPenyerahan Alat Angkutan Tertentu yang tidak dipungut PPN, dan PP Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perlakuan PPN atas Penyerahan Jasa Kepelabuhan kepada Perusahaan Angkutan Laut Melakukan Angkutan Laut Luar Negeri.

Berbagai upaya telah dilakukan organisasinya untuk meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional, seperti telah diterapkannya asas cabotage melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 yang diperkuat dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Anggotanya, kata Carmelita, sudah mengisi kebutuhan angkutan laut dalam negeri dengan berbagai jenis dan ukuran kapal.

“Hal ini terlihat dengan adanya pertumbguhan jumlah armada niaga nasional yang sangat signifikan. Saat ini setidaknya ada 26.000 kapal niaga nasional yang ada di Indonesia dan jumlah itu terus bertambah setiap tahunnya,” katanya. (ahm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending