Connect with us

Trans

Kementerian PUPR Perketat Alih Status Jalan

Published

on

Arie Setiadi Murwanto akan memperketat seleksi untuk meningkatkan status jalan provinsi dan jalan kabupaten menjadi jalan nasional.

Zonaekonomi.com, Palu – Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Murwanto menegaskan pihaknya akan memperketat seleksi untuk meningkatkan status jalan provinsi dan jalan kabupaten menjadi jalan nasional.

“Ini (usul peningkatan status jalan) memang trend lama yang sudah kita amati. Sebetulnya ini tidak bagus, malah nanti jalannya jadi tidak terurus,” katanya menjawab Antara di Palu, Rabu, pascakunjungan kerja tiga hari meninjau jalan nasional Makassar-Mamuju-Palu.

Menurut Dirjen, adalah lebih baik jalan provinsi atau jalan kabupaten tetap saja statusnya seperti itu dan kalau daerah-daerah bersangkutan tidak sanggup untuk memperbaikinya, pusat akan membantu.

Kementerian PUPR, Kemenkeu, Kemendagri dan Bappenas, kata Arie Setiadi, sudah sepakat bahwa perencanaan pembangunan jalan harus benar-benar fokus, bukan sekadar berubah status.

Artinya, kata Arie, penanganan jalan nasional harus terseleksi dan terencana dengan baik dengan memprioritaskan jalur-jalur logistik utama.

“Jadi jelas jalurnya dari pusat produksi lalu masuk ke jalan kabupaten dan jalan provinsi. Jalur-jalur inilah yang sangat prioritas untuk ditangani dengan status jalan nasional,” kata Dirjen yang didampingi Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Makassar Miftakul Munir dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Sulteng-Sultra Akhmad Cahyadi itu.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya berhasil mengembangkan sebuah skema pembiayaan disebut Provincial Road Improvement and Management Project (PRIMP) di Lombok, NTB dalam menangani jalan provinsi dan kabupaten tanpa mengubah statusnya menjadi jalan nasional.

Sistemnya adalah pengucuran dana hibah dari pemerintah pusat untuk meningkatkan jalan provinsi dan kabupaten dengan pencairan ulang (reimbursement) setelah pemerintah daerah sukses untuk merencanakan, melaksanakan dan memelihara ruas jalan dengan kesepakatan.

Dalam program PRIMP ini, pemerintah daerah melaksanakannya dulu, lalu setelah penanganan dan pemeliharaannya dilakukan sesuai kesepakatan bersama, maka dana yang dikeluarkan oleh pemda tersebut akan diganti dengan dana hibah.

“Tapi kalau penanganan dan pemeliharaannya tidak sesuai kesepakatan bersama dan memenuhi standar-standar tertentu, maka dananya (hibah) tidak akan kita ganti (reimburse). Saya kira ini pola yang paling baik diterapkan ke depan dalam penanganan jalan provinsi dan kabupaten sehingga tidak perlu lagi ada usulan-usulan perubahan status jalan menjadi jalan nasional,” ujar Arie Setiadi.

Ketika ditanya berapa banyak usulan perubahan status jalan provinsi dan kabupaten yang ada di meja Dirjen Bina Marga, Arie Setiadi dengan tertawa mengatakan: Tidak terhitung, banyak sekali.”

Sejak 2015 sampai 2017 saja, pertambahan panjang jalan nasional mencapai 9.000 kilometer.

Khusus dari Sulteng, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi mengaku telah menerima usulan peningkatan status jalan provinsi di kawasan Kepala Burung, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, dan masih dalam pengkajian.

“Tapi ya, nggak usah diserahkanlah (jadi jalan nasional). Nanti kita cari pola penanganannya agar jalan tersebut bisa lebih baik tanpa perubahan status,” katanya.

Dirjen Bina Marga Arie Setiadi selama dua hari menyusuri jalur trans Sulawesi dari Makassar ke Mamuju dan Palu untuk mengecek kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran dan melihat kemungkinan adanya investasi-investasi baru untuk memperbaiki kualitas jalan di sepanjang ruas yang mencapai sekitar 1.000 kilometer itu.

“Secara umum kondisinya baik, hanya ada beberapa ruas di Provinsi Sulawesi Barat yang terkelupas karena selalu dilintasi kendaraan dengan muatan yang melebihi daya dukung jalan karena wilayah itu adalah kawasan perkebunan kelapa sawit,” ujarnya. (lex)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trans

Tahapan Panjang Merpati Bila Ingin Terbang Kembali

Published

on

PT Merpati Nusantara Airlines harus mengikuti sejumlah tahapan apabila ingin terbang atau beroperasi kembali.

Zonaekonomi.com, Jakarta – PT Merpati Nusantara Airlines harus mengikuti sejumlah tahapan apabila ingin terbang atau beroperasi kembali setelah dinyatakan tidak pailit dalam pengajuan proposal perdamaian pada sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan kreditur oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Polana Banguningsih Pramesti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/11/2018), menjelaskan bahwa saat ini Surat Izin Usaha Angkutan Niaga Berjadwal serta Sertifikat Operator Pesawat Udara milik PT Merpati Nusantara Airlines sudah tidak berlaku karena lebih dari 12 bulan berturut-turut tidak beroperasi.

“Untuk mendapatkan Izin Usaha dan Sertifikat Operator Pesawat Udara, Merpati harus mengajukan kembali dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta aturan-aturan turunannya,” kata Polana.

Izin Usaha Angkutan Udara adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission(OSS) untuk dan atas nama Menteri Perhubungan, setelah sebuah perusahaan melakukan pendaftaran untuk memulai usaha angkutan udara niaga berjadwal.

Adapun yang menjadi persyaratan sebuah perusahaan untuk memperoleh izin mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dan Perubahannya dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Udara.

“Pemohon Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ataupun Badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang akan melakukan kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran untuk penerbangan dengan jadwal yang teratur,” katanya.

Persyaratan permohonan Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yaitu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai OSS dan Izin Usaha yang belum berlaku efektif, memenuhi persyaratan administrasi (sebagai bagian dari persyaratan komitmen), memenuhi persyaratan teknis berupa Rencana Usaha (business plan) untuk kurun waktu minimal lima tahun dan kemudian mwlakukan pembayaran PNBP.

“Setelah dilakukan permohonan dan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan, Izin Usaha akan diproses dan waktunya adalah 30 hari kerja setelah berkas diterima lengkap dan benar,” kata Polana.

Setelah memiliki izin usaha, untuk dapat mengoperasikan pesawat udara, harus memiliki sertifikat operator pesawat udara (Air Operator Certificate), yang diberikan kepada badan hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga yang dapat diberikan setelah lulus pemeriksaan dan pengujian serta pemohon mendemonstrasikan kemampuan pengoperasian pesawat udara.
Adapun tahapannya yaitu pra-aplikasi (pre-application), aplikasi resmi (formal application), kesesuaian dokumen (document compliance), demo and inspeksi dan sertifikasi.

Lebih lanjut Polana mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik jika Merpati ingin kembali bergabung ke dalam industri penerbangan nasional bila telah mendapatkan Izin Usaha dan Sertifikat yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.

“Untuk Merpati, saya rasa komunitas penerbangan nasional akan menyambut baik guna mendukung dan menyemarakkan industri penerbangan nasional dan berkontribusi dalam mewujudkan konektifitas serta mendorong tumbuhnya perekonomian di suatu wilayah,” ujarnya. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

Garuda Indonesia Group Kelola Operasional Sriwijaya Air

Published

on

Garuda Indonesia Group, melalui anak perusahaannya PT Citilink Indonesia mengambilalih pengelolaan operasional Sriwijaya Air dan NAM Air.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Garuda Indonesia Group, melalui anak perusahaannya PT Citilink Indonesia mengambilalih pengelolaan operasional Sriwijaya Air dan NAM Air.

“Kerjasama operasi ini ditujukan untuk membantu Sriwijaya Air group memperbaiki kinerja operasi dan kinerja keuangan termasuk membantu Sriwijaya Air dalam memenuhi komitmen–komitmen atau kewajiban mereka terhadap pihak ketiga yang diantaranya ada pada lingkungan Garuda Indonesia Group,” kata Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Ari Askhara dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Langkah strategis ini direalisasikan dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) yang dilakukan oleh PT Citilink Indonesia (Citilink) dengan PT Sriwijaya Air dan PT NAM Air.

KSO tersebut telah ditandatangani pada 9 November 2018. Nantinya keseluruhan operasional Sriwijaya Group termasuk finansial akan berada di bawah pengelolaan dari KSO tersebut.

Ari menambahkan bagi Garuda Indonesia Group, kerja sama joint operation ini, dapat memberikan dampak yang positif diantaranya Citilink Indonesia dapat mensinergikan dan memperluas segmen pasar, jaringan, kapasitas dan kapabilitasnya, serta mempercepat restrukturisasi penyelesaian kewajiban Sriwijaya Group pada salah satu anak Perusahaan Garuda Indonesia.

Ari menambahkan langkah ini merupakan langkah strategis sehingga secara langsung membantu sinergi Garuda Indonesia Group dan Sriwijaya Group dalam mengelola pangsa pasar penumpang angkutan udara hingga 51 persen.

Sementara itu, Direktur Utama Sriwijaya Air Group Chandra Lie berharap dengan KSO tersebut dapat membantu pemulihan Sriwijaya Air Group.

“Kami berharap dengan KSO yang akan dikelola oleh Citilink ini dapat membantu pemulihan Sriwijaya Air Group di tengah persaingan industri penerbangan yang semakin kompetitif. Kami yakin Garuda Indonesia Group mempunyai kapabilitas yang sangat baik dalam mengelola bisnis Airline “ujarnya.

KSO yang dikelola sepenuhnya oleh Citilink ini akan segera melaksanakan tugasnya setelah proses internal di masing masing perusahaan diselesaikan.

Kerja sama ini juga dapat ditingkatkan lagi ke level kepemilikan saham Sriwijaya Group yang akan diatur kemudian. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

Kemenhub Minta Aplikator-Pengemudi Taksi Daring Bentuk Tim Independen

Published

on

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi.

Zonaekonomi.com, Bekasi – Kementerian Perhubungan meminta apliaktor dan pengemudi taksi dari membentuk tim independen terkait banyaknya pemutusan kerja sama dengan mitra.

“Saya minta dibentuk tim independen, gabungan antara aplikator dengan pengemudi sebgai media atau lembaga untuk memutuskan ‘suspend’ atau tidak,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi usai konferensi pers di Bekasi, Rabu (14/11/2018).

Budi menjelaskan dengan adanya tim independen bisa memberikan pertimbangan atau masukan terkait keputusan memberhentikan kerja sama oleh aplikator kepada pengemudi.

Pasalnya, menurut dia, keluhan-keluhan yang dilaporkan oleh pengguna taksi daring kepada aplikator melalui aplikasi tersebut dinilai belum terverifikasi secara baik.

“Pelanggaran-pelanggaran itu mungkin karena keisengan atau hanya mengeluh sedikit saja kepada pihak aplikator, diharapkan para aplikator membuka ruang diskusi sekaligus membuka kesempatan apabila kesalahan tidak fatal,” katanya.

Budi menjelaskan banyaknya aksi pemutusan hubungan mitra menyebabkan terjadi demonstrasi yang terus berulang karena mitra pengemudi sudah membeli kendaraan, kemudian diputus sepihak atas kesalahan yang bisa jadi bukan karena kesalahan mitra atau pengemudi.

“Mengapa mereka besuara keras karena mereka sudah ‘create’ mobil, tapi di-suspend. Banyaknya demonstrasi karena menyangkut masalah tarif dan ‘suspend’, karena itu kita berharap aplikator dan pengemudi membuka ruang diskusi,” katanya. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending