Connect with us

Trans

Kementerian PUPR Perketat Alih Status Jalan

Published

on

Arie Setiadi Murwanto akan memperketat seleksi untuk meningkatkan status jalan provinsi dan jalan kabupaten menjadi jalan nasional.

Zonaekonomi.com, Palu – Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Murwanto menegaskan pihaknya akan memperketat seleksi untuk meningkatkan status jalan provinsi dan jalan kabupaten menjadi jalan nasional.

“Ini (usul peningkatan status jalan) memang trend lama yang sudah kita amati. Sebetulnya ini tidak bagus, malah nanti jalannya jadi tidak terurus,” katanya menjawab Antara di Palu, Rabu, pascakunjungan kerja tiga hari meninjau jalan nasional Makassar-Mamuju-Palu.

Menurut Dirjen, adalah lebih baik jalan provinsi atau jalan kabupaten tetap saja statusnya seperti itu dan kalau daerah-daerah bersangkutan tidak sanggup untuk memperbaikinya, pusat akan membantu.

Kementerian PUPR, Kemenkeu, Kemendagri dan Bappenas, kata Arie Setiadi, sudah sepakat bahwa perencanaan pembangunan jalan harus benar-benar fokus, bukan sekadar berubah status.

Artinya, kata Arie, penanganan jalan nasional harus terseleksi dan terencana dengan baik dengan memprioritaskan jalur-jalur logistik utama.

“Jadi jelas jalurnya dari pusat produksi lalu masuk ke jalan kabupaten dan jalan provinsi. Jalur-jalur inilah yang sangat prioritas untuk ditangani dengan status jalan nasional,” kata Dirjen yang didampingi Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Makassar Miftakul Munir dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Sulteng-Sultra Akhmad Cahyadi itu.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya berhasil mengembangkan sebuah skema pembiayaan disebut Provincial Road Improvement and Management Project (PRIMP) di Lombok, NTB dalam menangani jalan provinsi dan kabupaten tanpa mengubah statusnya menjadi jalan nasional.

Sistemnya adalah pengucuran dana hibah dari pemerintah pusat untuk meningkatkan jalan provinsi dan kabupaten dengan pencairan ulang (reimbursement) setelah pemerintah daerah sukses untuk merencanakan, melaksanakan dan memelihara ruas jalan dengan kesepakatan.

Dalam program PRIMP ini, pemerintah daerah melaksanakannya dulu, lalu setelah penanganan dan pemeliharaannya dilakukan sesuai kesepakatan bersama, maka dana yang dikeluarkan oleh pemda tersebut akan diganti dengan dana hibah.

“Tapi kalau penanganan dan pemeliharaannya tidak sesuai kesepakatan bersama dan memenuhi standar-standar tertentu, maka dananya (hibah) tidak akan kita ganti (reimburse). Saya kira ini pola yang paling baik diterapkan ke depan dalam penanganan jalan provinsi dan kabupaten sehingga tidak perlu lagi ada usulan-usulan perubahan status jalan menjadi jalan nasional,” ujar Arie Setiadi.

Ketika ditanya berapa banyak usulan perubahan status jalan provinsi dan kabupaten yang ada di meja Dirjen Bina Marga, Arie Setiadi dengan tertawa mengatakan: Tidak terhitung, banyak sekali.”

Sejak 2015 sampai 2017 saja, pertambahan panjang jalan nasional mencapai 9.000 kilometer.

Khusus dari Sulteng, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi mengaku telah menerima usulan peningkatan status jalan provinsi di kawasan Kepala Burung, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, dan masih dalam pengkajian.

“Tapi ya, nggak usah diserahkanlah (jadi jalan nasional). Nanti kita cari pola penanganannya agar jalan tersebut bisa lebih baik tanpa perubahan status,” katanya.

Dirjen Bina Marga Arie Setiadi selama dua hari menyusuri jalur trans Sulawesi dari Makassar ke Mamuju dan Palu untuk mengecek kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran dan melihat kemungkinan adanya investasi-investasi baru untuk memperbaiki kualitas jalan di sepanjang ruas yang mencapai sekitar 1.000 kilometer itu.

“Secara umum kondisinya baik, hanya ada beberapa ruas di Provinsi Sulawesi Barat yang terkelupas karena selalu dilintasi kendaraan dengan muatan yang melebihi daya dukung jalan karena wilayah itu adalah kawasan perkebunan kelapa sawit,” ujarnya. (lex)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trans

Kemenhub Ganti Stiker Taksi Daring dengan Kode

Published

on

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi.

Zonaekonomi.com, Pekanbaru – Kementerian Perhubungan akan mengganti stiker yang menjadi penanda taksi daring dengan kode yang akan dicantumkan di plat nomor kendaraan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi usai peninjauan di Pelabuhan Sungai Duku, Pekanbaru, Rabu (19/9/2018), mengatakan kode tersebut berupa huruf di akhir plat nomor yang akan disamakan, seperti angkutan umum yang cenderung sama.

“Akan ada penandaan, kode khusus misalnya di sini DN atau B nomor berapa belakangnya TK,” katanya.

Ketentuan stiker merupakan salah satu butir dalam Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung beberapa waktu lalu.

Sehingga, Kemenhub harus segera merumuskan formula baru untuk peraturan taksi daring yang baru.

Namun, lanjut dia, taksi daring tetap menggunakan plat hitam dan berdasarkan kuota masing-masing daerah.

“Kalau itu bukan kajian lagi nanti itu memang Polri mau menerapkan itu dan memang hal itu tidak dianulir di MA,” katanya.

Budi mengatakan saat ini dalam proses pembahasan dengan para aliansi taksi daring untuk merumuskan peraturan yang baru.

“Ini sudah dua hari konsinyering kemarin untuk aliansi-alinasi itu dan sekarang mereka sudah tunjuk tujuh orang sebagai tim yang mewakili semuanya. Mudah-mudahan dengan mereka banyak dilibatkan kemungkinan mereka untuk menolak itu kecil,” katanya.

Budi mengatakan permasalahan taksi daring masih seperti di Thailand, artinya antara operator dan pemerintah belum mencapai titik temu.

“Kemarin kita ke Thailand, Thailand sama dengan kita, masih kucing-kucingan, belum diatur juga. Jadi memang referensi Korea saja,” katanya.

Dalam kesempatan sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya memiliki waktu satu bulan dalam perumusan pengganti ketentuan stiker.

“Kita kaji satu bulan ini kita melibatkan pemangku kepentingan. Salah satunya nomornya mesti ditetapkan secara khusus,” katanya. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

Delapan Cabang dan Empat Anak Perusahaan IPC Raih Penghargaan Pelayanan Prima Sektor Transportasi

Published

on

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC menerima penghargaan Pelayanan Prima untuk Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi 2018.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Sebanyak delapan Cabang Pelabuhan dan empat Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC menerima penghargaan Pelayanan Prima untuk Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi 2018. Terdapat total 14 penghargaan yang diterima yang seluruhnya dianugerahkan oleh Kementerian Perhubungan, dalam rangka Hari Perhubungan Nasional.

Penghargaan Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi ini didasarkan atas penilaian dalam kurun waktu satu tahun yang dilakukan Kementerian Perhubungan, yang melibatkan tim penilai independen dari YLKI, pengamat transportasi, perwakilan akademisi dan media massa, Ombudsman, Staf Kepresidenan, serta perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Senin (17/9/2018).

Ada sembilan instrumen penilaian yang mendasari penilaian, yaitu visi misi & motto pelayanan, standar pelayanan & maklumat pelayanan, sistem mekanisme prosedur, sumber daya manusia, sarana prasarana pelayanan, penanganan pengaduan, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), sistem informasi pelayanan publik, serta produktivitas dalam pencapaian target pelayanan.

“Kami bersyukur, 12 entitas di dalam korporasi IPC berhasil meraih penghargaan prima di sektor transportasi. Hal ini memacu IPC untuk terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat,” kata Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya.

Penghargaan tersebut, menurutnya, merupakan bukti nyata bahwa IPC terus bergerak mewujudkan visi korporasi sebagai pengelola pelabuhan kelas dunia, yang unggul dalam opersional dan pelayanan.

“Kita sedang memasuki era baru pelabuhan, dimana semua pelabuhan yang dikelola IPC harus menjadi pelabuhan yang mampu memberikan pelayanan lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah. Kami sangat menyadari bahwa pelabuhan adalah salah satu mata rantai penting dalam perekonomian nasional,” jelas Elvyn.

Dari ke-14 penghargaan yang diraih, lima diantaranya meraih Penghargaan Prima Utama, yaitu Terminal Petikemas Tanjung Priok (PT IPC Terminal Petikemas), Terminal Petikemas Pelabuhan Panjang, Terminal Curah Kering Pelabuhan Panjang, PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IKT Tbk.).

Sebanyak delapan penghargaan lainnya yaitu Penghargaan Prima Madya, yaitu Terminal Petikemas Pelabuhan Teluk Bayur, Terminal Curah Kering Pelabuhan Banten, Terminal Penumpang Nusantarapura Tanjung Priok, Terminal Petikemas Pelabuhan Pontianak, Terminal Petikemas Koja, Terminal Petikemas Pelabuhan Jambi, Terminal Curah Cair Pelabuhan Teluk Bayur, serta Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Pandan.

Sedangkan Terminal Petikemas Pelabuhan Palembang mendapatkan Penghargaan Prima Pratama. (bvi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

Jorr Berlakukan Contraflow 19 September-3 Oktober 2018

Published

on

Jalan Tol lingkar Luar Jakarta (JORR) Cikunir arah Pondok Indah mulai 19 September hingga 3 Oktober 2018.

Zonaekonomi.com, Bekasi – PT Jasa Marga (Persero) Tbk melakukan uji coba rekayasa lalu lintas `contraflow` atau lawan arah di ruas Jalan Tol lingkar Luar Jakarta (JORR) Cikunir arah Pondok Indah mulai 19 September hingga 3 Oktober 2018.

“Mulai besok, kami akan melakukan uji coba rekayasa lalu lintas contraflow di Tol JORR segmen Kalimalang-Cikunir mulai dari KM 47+750 sampai KM 45+650 mulai pukul 08.0-10.00 WIB,” kata Kepala Divisi Manajemen Operasi PT JLJ, Thomas Dwiatmanto di Bekasi, Selasa.

Uji coba akan dilakukan dalam kurun waktu dua pekan dan dilakukan pada hari kerja kecuali pada hari Sabtu dan Minggu.

Pelaksanaan uji coba contraflow diharapkan dapat mengurai kemacetan perjalanan pengguna jalan tol JORR di Simpang Susun Cikunir, khususnya pengguna jalan tol dari arah Bintara, Kota Bekasi menuju Pondok Indah, Jakarta.

Menurut Thomas, pengguna jalan tol selama ini terhambat oleh antrean kendaraan yang akan menuju Jalan Tol Jakarta-Cikampek karena pada jam-jam tersebut terjadi peningkatan volume lalu lintas angkutan barang.

“Kondisi ini merupakan dampak berakhirnya jam pemberlakuan waktu pembatasan kendaraan angkutan barang yang ditetapkan pemerintah,” katanya.

Selain itu, kata dia, adanya pekerjaan infrastruktur di koridor Jakarta-Cikampek seperti proyek Jalan Layang Cikampek II (Elevated), Light Rail Transit (LRT) dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga mempengaruhi tingkat kepadatan di Jalan Tol JORR.

“Penerapan contraflow ini diharapkan mereduksi penumpukan kendaraan yang seringkali terjadi pada jam – jam sibuk dan akhir pekan terutama di SS Cikunir,” katanya.

Bila uji coba ini menunjukkan hasil signifikan, kata Thomas, maka akan diberlakukan pada arah sebaliknya sampai lalu lintas di Simpang Susun Cikunir kembali normal dengan selesainya proyek di Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

“Hasil uji coba contraflow akan dievaluasi, jika dinilai efektif maka akan dilaksanakan secara rutin dengan memperhatikan kondisi lalu lintas dan bahkan akan dilaksanakan juga untuk jalur A (Arah Pondok Indah menuju Bintara),” katanya.

Uji coba rekayasa lalu lintas ini dilaksanakan dengan melibatkan pihak Kepolisian, Patroli Jalan Raya (PJR) Jaya III.

Pada uji coba contraflow ini, pengguna jalan tol dari arah Rorotan, Cakung maupun Bintara yang akan melakukan perjalanan menuju arah Jatiasih atau Pondok Indah akan dialihkan ke menuju jalur contraflow.

“Pengguna jalan tol diharapkan mematuhi perambuan dan arahan petugas Jasa Marga yang siaga di lapangan,” katanya.

Uji coba ini dilakukan oleh PT JLJ selaku pengelola Ruas JORR Seksi Seksi W2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang), Seksi E1 (Taman Mini-Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung) dan Seksi E3 (Cakung-Rorotan). (and)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending