Connect with us

Trans

Kementerian PUPR Perketat Alih Status Jalan

Published

on

Arie Setiadi Murwanto akan memperketat seleksi untuk meningkatkan status jalan provinsi dan jalan kabupaten menjadi jalan nasional.

Zonaekonomi.com, Palu – Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Murwanto menegaskan pihaknya akan memperketat seleksi untuk meningkatkan status jalan provinsi dan jalan kabupaten menjadi jalan nasional.

“Ini (usul peningkatan status jalan) memang trend lama yang sudah kita amati. Sebetulnya ini tidak bagus, malah nanti jalannya jadi tidak terurus,” katanya menjawab Antara di Palu, Rabu, pascakunjungan kerja tiga hari meninjau jalan nasional Makassar-Mamuju-Palu.

Menurut Dirjen, adalah lebih baik jalan provinsi atau jalan kabupaten tetap saja statusnya seperti itu dan kalau daerah-daerah bersangkutan tidak sanggup untuk memperbaikinya, pusat akan membantu.

Kementerian PUPR, Kemenkeu, Kemendagri dan Bappenas, kata Arie Setiadi, sudah sepakat bahwa perencanaan pembangunan jalan harus benar-benar fokus, bukan sekadar berubah status.

Artinya, kata Arie, penanganan jalan nasional harus terseleksi dan terencana dengan baik dengan memprioritaskan jalur-jalur logistik utama.

“Jadi jelas jalurnya dari pusat produksi lalu masuk ke jalan kabupaten dan jalan provinsi. Jalur-jalur inilah yang sangat prioritas untuk ditangani dengan status jalan nasional,” kata Dirjen yang didampingi Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Makassar Miftakul Munir dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Sulteng-Sultra Akhmad Cahyadi itu.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya berhasil mengembangkan sebuah skema pembiayaan disebut Provincial Road Improvement and Management Project (PRIMP) di Lombok, NTB dalam menangani jalan provinsi dan kabupaten tanpa mengubah statusnya menjadi jalan nasional.

Sistemnya adalah pengucuran dana hibah dari pemerintah pusat untuk meningkatkan jalan provinsi dan kabupaten dengan pencairan ulang (reimbursement) setelah pemerintah daerah sukses untuk merencanakan, melaksanakan dan memelihara ruas jalan dengan kesepakatan.

Dalam program PRIMP ini, pemerintah daerah melaksanakannya dulu, lalu setelah penanganan dan pemeliharaannya dilakukan sesuai kesepakatan bersama, maka dana yang dikeluarkan oleh pemda tersebut akan diganti dengan dana hibah.

“Tapi kalau penanganan dan pemeliharaannya tidak sesuai kesepakatan bersama dan memenuhi standar-standar tertentu, maka dananya (hibah) tidak akan kita ganti (reimburse). Saya kira ini pola yang paling baik diterapkan ke depan dalam penanganan jalan provinsi dan kabupaten sehingga tidak perlu lagi ada usulan-usulan perubahan status jalan menjadi jalan nasional,” ujar Arie Setiadi.

Ketika ditanya berapa banyak usulan perubahan status jalan provinsi dan kabupaten yang ada di meja Dirjen Bina Marga, Arie Setiadi dengan tertawa mengatakan: Tidak terhitung, banyak sekali.”

Sejak 2015 sampai 2017 saja, pertambahan panjang jalan nasional mencapai 9.000 kilometer.

Khusus dari Sulteng, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi mengaku telah menerima usulan peningkatan status jalan provinsi di kawasan Kepala Burung, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, dan masih dalam pengkajian.

“Tapi ya, nggak usah diserahkanlah (jadi jalan nasional). Nanti kita cari pola penanganannya agar jalan tersebut bisa lebih baik tanpa perubahan status,” katanya.

Dirjen Bina Marga Arie Setiadi selama dua hari menyusuri jalur trans Sulawesi dari Makassar ke Mamuju dan Palu untuk mengecek kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran dan melihat kemungkinan adanya investasi-investasi baru untuk memperbaiki kualitas jalan di sepanjang ruas yang mencapai sekitar 1.000 kilometer itu.

“Secara umum kondisinya baik, hanya ada beberapa ruas di Provinsi Sulawesi Barat yang terkelupas karena selalu dilintasi kendaraan dengan muatan yang melebihi daya dukung jalan karena wilayah itu adalah kawasan perkebunan kelapa sawit,” ujarnya. (lex)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trans

Ini Kata Pakar Transportasi soal TOD yang Berhasil

Published

on

Pakar Rekayasa Transportasi Institut Teknologi Bandung, Sony Sulaksono WIbowo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pakar Rekayasa Transportasi Institut Teknologi Bandung Sony Sulaksono WIbowo mengatakan kawasan berorientasi transit (TOD) yang berhasil adalah yang membuat masyarakat memiliki ketergantungan tinggi terhadap moda transportasi massal yang dioperasikan di kawasan tersebut, baik itu MRT, LRT atau lainnya.

“Ada ketergantungan sangat tinggi dari masyarakat dengan angkutan massal tersebut,” kata Sony kepada Antara di Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Dia menjelaskan untuk menciptakan sifat ketergantungan terhadap moda transportasi massal adalah dengan memusatkan seluruh kegiatan di stasiun dan tempat-tempat publik, baik itu sekolah, pusat berbelanjaan, perkantoran dan perumahan tidak jauh dari stasiun maksimal satu kilometer.

Berkaca dari Singapura, lanjut dia, hampir seluruh kegiatan bisa dilakukan di stasiun dan ada akses langsung menuju tempat-tempat umum tersebut.

Terlebih, bagi pemilik kendaraan yang rumahnya dekat dengan stasiun dikenakan pajak lebih tinggi, selain itu sedikitnya tempat parkir di kawasan TOD, efektif membuat orang untuk tidak mengendarai mobil pribadi dan memilih naik MRT.

“Kalau kita belajar TOD yang sebenarnya, Singapura adalah contoh TOD yang benar di mana semua aktivitas ada di stasiun, orang yang tinggal di sekitar situ sangat tergantung, enggak perlu keluar stasiun semua kebutuhan sudah ada,” katanya.

Selain mengurangi kemacetan secara signifikan karena penurunan jumlah pengguna kendaraan pribadi, efek positif dari TOD adalah pendapatan dari nontiket bisa tumbuh dan bahkan melampaui pendapatan dari tiket.

“MRT tidak bisa mengandalkan 100 persen dari tiket, MRT Singapura saja penghasilan tiket dan tambahan dari iklan, gerai di stasiun baru menutupi 70-80 persen dari biaya operasional,” katanya.

Untuk kondisi MRT Jakarta, dia berpendapat, masih banyaknya lahan parkir, sehingga masih ada opsi bagi masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi.

“Kalau lahan parkir masih banyak, orang merasa enggak perlu naik MRT ke mall, akibatnya penumpang MRT jadi sedikit,” katanya.

Namun, Ia mengatakan hasil dari pembangunan MRT plus TOD memang dibutuhkan proses yang lama setidaknya 20 tahun, misalnya Singapura yang membangun MRT tahun 1987, baru terasa dampaknya pada tahun 2000an, kemudian Hong Kong dan Manila, Filipina pun demikian.

Sony menambahkan pembangunan TOD juga sebaiknya paralel dengan pembangunan sarana dan prasarana MRT, sehingga nilai tambah bisa dirasakan lebih cepat.

“Kalau misalnya ketika MRT dioperasikan enam bulan atau satu tahun rugi ya wajar karena jaringannya belum penuh dan kawasan TOD belum terbangun,” katanya. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

Pengamat : Capres Harus Prioritaskan Pengembangan Transportasi Publik

Published

on

Pengamat transportasi Capres menyarankan memprioritaskan pengembangan transportasi publik dalam pembangunan transportasi mendatang.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pengamat transportasi Darmaningtyas menyarankan agar kedua calon presiden (capres) memprioritaskan pengembangan transportasi publik dalam pembangunan transportasi mendatang.

“Saya kira pengembangan transportasi umum itu harus menjadi prioritas utama, makanya saya mengusulkan agar pembangunan jalan tol di Jawa dihentikan,” ujar Darmaningtyas saat dihubungi Antara di Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

Ia menjelaskan bahwa jalan-jalan tol di Jawa sudah cukup dengan adanya tol Trans Jawa, dan sekarang yang harus dikembangkan adalah angkutan kereta api.

Moda kereta api, menurut Darmaningtyas, memiliki kapasitas jauh lebih besar untuk angkutan umum dibandingkan membangun jalan tol yang ujung-ujungnya didominasi oleh kendaraan pribadi.

“Di negara-negara manapun transportasi yang bertumpu pada kendaraan pribadi akan mengalami kegagalan, karena memboroskan BBM, menimbulkan polusi udara, dan kemacetan,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa kedua capres harus memiliki komitmen besar untuk membangun infrastruktur khususnya pada transportasi publik baik yang berbasis darat, air maupun udara.

Debat pilpres 2019 babak kedua akan membahas energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Debat babak kedua termasuk dalam lima babak debat pilpres 2019 dengan debat pertama mengenai hukum, HAM, korupsi dan terorisme telah digelar pada 17 Januari 2019.

Debat terakhir yakni debat babak kelima akan mengangkat tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta industri sekaligus akan menjadi debat pamungkas bagi seluruh rangkaian debat pilpres 2019. (aji)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

AirAsia Indikasikan Intervensi Kompetitor ke Agen Perjalanan Daring

Published

on

Maskapai AirAsia Indonesia mengindikasikan adanya intervensi oleh kompetitor kepada agen perjalanan daring (OTA).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Maskapai AirAsia Indonesia mengindikasikan adanya intervensi oleh kompetitor kepada agen perjalanan daring (OTA), seperti Traveloka dan Tiket.com terkait menghilangnya AirAsia dari kanal penjualan tersebut.

“Kita melihat adanya indikasi, adanya perintah yang memberikan tekanan kepada OTA,” kata Direktur Niaga AirAsia Rifai Taberi kepada Antara di Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Rifai mengaku mengetahui kejadian tersebut sejak Minggu lalu karena banyaknya pelanggan yang menanyakan terkait menghilangnya AirAsia dari dua OTA terbesar, yakni Trveloka dan Tiket.com

Ia menambahkan menghilangnya secara tiba-tiba dan satu per satu tidak menjual tiket AirAsia.

“Yang aneh kok secara tiba-tiba dan satu per satu tidak menjual, karena selama ini biasa saja, kita sudah klarifikasi karena kita mitra dengan para OTA, mereka secara formal menjawa ada masalah teknis,” katanya.

Sementara itu, Rifai menuturkan, dari sistem AirAsia tidak ada masalah teknis dan di kanal OTA lain juga masih dijual, seperti Nusatrip.

Rifai menilai sangat memungkinkan mitra maskapai menekan OTA, terutama dengan pangsa pasar paling besar.

“Kalau itu tergantung dari pangsa pasar, pangsa pasar kita dari OTA cuma dua sampai tiga persen. Secara hubungan kerja sama memang sebagai agency, OTA berhak untuk menjual tiket maskapai,” katanya.

Ia menambahkan pihaknya juga tidak ada eksklusivitas dari OTA tertentu dalam menjual tiket.

“Kalau kompetitor seperti apa kita selalu ‘deal’ dengan agen perjalanan, baik konvensional dan online selalu sama, kami sebagai menjual tiket AirAsia dan kamu juga berhak untuk menjual apapun juga dalam ruang lingkup usahanya,” katanya. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending