Connect with us

Trans

Kementerian PUPR Perketat Alih Status Jalan

Published

on

Arie Setiadi Murwanto akan memperketat seleksi untuk meningkatkan status jalan provinsi dan jalan kabupaten menjadi jalan nasional.

Zonaekonomi.com, Palu – Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Murwanto menegaskan pihaknya akan memperketat seleksi untuk meningkatkan status jalan provinsi dan jalan kabupaten menjadi jalan nasional.

“Ini (usul peningkatan status jalan) memang trend lama yang sudah kita amati. Sebetulnya ini tidak bagus, malah nanti jalannya jadi tidak terurus,” katanya menjawab Antara di Palu, Rabu, pascakunjungan kerja tiga hari meninjau jalan nasional Makassar-Mamuju-Palu.

Menurut Dirjen, adalah lebih baik jalan provinsi atau jalan kabupaten tetap saja statusnya seperti itu dan kalau daerah-daerah bersangkutan tidak sanggup untuk memperbaikinya, pusat akan membantu.

Kementerian PUPR, Kemenkeu, Kemendagri dan Bappenas, kata Arie Setiadi, sudah sepakat bahwa perencanaan pembangunan jalan harus benar-benar fokus, bukan sekadar berubah status.

Artinya, kata Arie, penanganan jalan nasional harus terseleksi dan terencana dengan baik dengan memprioritaskan jalur-jalur logistik utama.

“Jadi jelas jalurnya dari pusat produksi lalu masuk ke jalan kabupaten dan jalan provinsi. Jalur-jalur inilah yang sangat prioritas untuk ditangani dengan status jalan nasional,” kata Dirjen yang didampingi Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Makassar Miftakul Munir dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Sulteng-Sultra Akhmad Cahyadi itu.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya berhasil mengembangkan sebuah skema pembiayaan disebut Provincial Road Improvement and Management Project (PRIMP) di Lombok, NTB dalam menangani jalan provinsi dan kabupaten tanpa mengubah statusnya menjadi jalan nasional.

Sistemnya adalah pengucuran dana hibah dari pemerintah pusat untuk meningkatkan jalan provinsi dan kabupaten dengan pencairan ulang (reimbursement) setelah pemerintah daerah sukses untuk merencanakan, melaksanakan dan memelihara ruas jalan dengan kesepakatan.

Dalam program PRIMP ini, pemerintah daerah melaksanakannya dulu, lalu setelah penanganan dan pemeliharaannya dilakukan sesuai kesepakatan bersama, maka dana yang dikeluarkan oleh pemda tersebut akan diganti dengan dana hibah.

“Tapi kalau penanganan dan pemeliharaannya tidak sesuai kesepakatan bersama dan memenuhi standar-standar tertentu, maka dananya (hibah) tidak akan kita ganti (reimburse). Saya kira ini pola yang paling baik diterapkan ke depan dalam penanganan jalan provinsi dan kabupaten sehingga tidak perlu lagi ada usulan-usulan perubahan status jalan menjadi jalan nasional,” ujar Arie Setiadi.

Ketika ditanya berapa banyak usulan perubahan status jalan provinsi dan kabupaten yang ada di meja Dirjen Bina Marga, Arie Setiadi dengan tertawa mengatakan: Tidak terhitung, banyak sekali.”

Sejak 2015 sampai 2017 saja, pertambahan panjang jalan nasional mencapai 9.000 kilometer.

Khusus dari Sulteng, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi mengaku telah menerima usulan peningkatan status jalan provinsi di kawasan Kepala Burung, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, dan masih dalam pengkajian.

“Tapi ya, nggak usah diserahkanlah (jadi jalan nasional). Nanti kita cari pola penanganannya agar jalan tersebut bisa lebih baik tanpa perubahan status,” katanya.

Dirjen Bina Marga Arie Setiadi selama dua hari menyusuri jalur trans Sulawesi dari Makassar ke Mamuju dan Palu untuk mengecek kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran dan melihat kemungkinan adanya investasi-investasi baru untuk memperbaiki kualitas jalan di sepanjang ruas yang mencapai sekitar 1.000 kilometer itu.

“Secara umum kondisinya baik, hanya ada beberapa ruas di Provinsi Sulawesi Barat yang terkelupas karena selalu dilintasi kendaraan dengan muatan yang melebihi daya dukung jalan karena wilayah itu adalah kawasan perkebunan kelapa sawit,” ujarnya. (lex)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

KA Kuala Stabas Disetujui Berhenti di Blambanganumpu

Published

on

Kereta Api Kuala Stabas Premium di Stasiun Blambanganumpu, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Zonaekonomi.com, Bandarlampung – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional IV Tanjungkarang mulai 16 Juli 2018 mulai memberhentikan Kereta Api Kuala Stabas Premium di Stasiun Blambanganumpu, Kabupaten Way Kanan, Lampung, untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat seperti diusulkan sebelumnya.

“Usulan masyarakat Way Kanan tersebut kami tindaklanjuti dengan mengajukan permohonan ke kantor pusat PT KAI di Bandung agar KA Kuala Stabas Premium bisa berhenti di Stasiun Blambanganumpu, alhamdulillah mulai tanggal 16 Juli akan berhenti normal,” ujar Manajer Humas Divre IV Tanjungkarang Sapto Hartoyo, di Bandarlampung, Senin (13/7/2018).

Menurutnya, KA Kuala Stabas Premium ini akan berhenti di Stasiun Blambanganumpu selama empat menit, baik dari Stasiun Tanjungkarang (Bandarlampung/Lampung) maupun dari Baturaja (Sumatera Selatan).

Mengenai waktu pemberhentian, ia menjelaskan, KA Kuala Stabas Premium berangkat dari Baturaja pukul 06.30 WIB sampai Blambanganumpu pukul 08.03 WIB, sedangkan berangkat dari Tanjungkarang pukul 13.00 WIB dan berhenti di Blambanganumpu pukul 16.06 WIB.

Mengenai tarif yang berlaku, untuk tujuan Tanjungkarang-Blambanganumpu akan dikenakan tarif Rp75.000 per penumpang, sudah mendapatkan potongan harga dari tarif normal yang berlaku Rp100.000.

“Jadi penumpang kita diskon 25 persen, bagi yang ingin naik KA Kuala Stabas Premium,” katanya lagi.

PT KAI Divireg IV Tanjungkarang memberikan diskon 25 persen mulai tanggal pemberhentian sampai dengan akhir bulan Juli atau tanggal 31 Juli 2018 mendatang.

Guna meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan KA Kuala Stabas Premium itu, selain diberlakukan tarif promosi juga ada tarif khusus yang diberlakukan pada relasi tertentu, antara lain relasi Baturaja-Kotabumi sebesar Rp45.000, Kotabumi-Tanjungkarang sebesar Rp30.000, dan Martapura-Baturaja sebesar Rp20.000.

“Tarif khusus ini dengan tiketnya hanya bisa dibeli pada stasiun pemberangkatan 2 jam sebelum kereta api berangkat,” katanya pula. (bud/emi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

KAI Madiun Gelar Tes Divisi LRT Tahap-II

Published

on

PT KAI (Persero) Daop 7 Madiun menggelar tes kesehatan tahap awal guna pemenuhan formasi di Divisi Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (JABODEBEK) tahun 2018.

Zonaekonomi.com, Madiun – PT KAI (Persero) Daop 7 Madiun menggelar tes kesehatan tahap awal guna pemenuhan formasi di Divisi Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (JABODEBEK) tahun 2018.

Manajer Humas PT KAI (Persero) Daop 7 Madiun Ixfan Hendriwintoko mengatakan, tes kesehatan awal tersebut merupakan tes tahap kedua bagi para peserta yang telah lolos tes tahap 1.

“Untuk tahap 1 adalah seleksi administrasi yang telah berlangsung pada tanggal 17-23 Mei 2018. Sebelumnya para peserta telah mendaftarkan diri melalui website resmi KAI,” ujar Ixfan disela kegiatan tes di Klinik Mediska Madiun, Senin (9/7/2018).

Menurut dia, jumlah peserta yang mengikuti tes mencapai sebanyak 312 orang. Adapun, pelaksanaan tes atau rekrutmen Divisi LRT JABODEBEK tersebut dilakukan dengan sistem gugur.

“Peserta yang tidak masuk kriteria atau tidak memenuhi panggilan tes, maka otomatis tereliminasi,” kata dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan, secara keseluruhan terdapat lima tahapan tes yang harus dijalani peserta. Setelah tes administrasi dan kesehatn awal, masih ada tiga tes lanjutan untuk masuk Divisi LRT. Yakni, tes psikologi, tes wawancara, dan tes kesehatan tahap akhir.

Ixfan memastikan tidak ada pungutan biaya sedikitpun dalam setiap tahapan tes tersebut. Ia mengingatkan, jika ada oknum yang menawarkan kelulusan tes, maka jangan dipercaya.

“Jika ada oknum dari internal maupun eksternal yang menawarkan kelulusan dan bisa diterima maka saya tegaskan itu bohong atau `hoax`. Silakan laporkan pada panitia dan jika ada peserta yang coba melakukan penyuapan pada panitia, maka akan dinyatakan gugur. Demikian juga sebaliknya, ada panitia yang meminta imbalan untuk diloloskan, laporkan,” kata dia.

Ia menambahkan, seluruh tahapan tes akan diumumkan melalui website resmi KAI. Artinya, tidak ada tatap muka dengan panitia penerimaan pada ajang rekrutmen tersebut.

“Ini semua kami lakukan agar peserta yang diterima adalah yang benar-benar berintegritas dan berkompeten. Hal itu demi kebaikan dan kemajuan bidang perkeretaapian di Tanah Air,” tambah dia. (lrs)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

Karyawan Garuda Batalkan Mogok Kerja Diapresiasi

Published

on

Garuda Indonesia bersama Sekarga dan APG sepakat untuk berkomitmen bersama-sama menjaga dan memperbaiki kinerja perusahaan.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengapresiasi keputusan Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) yang membatalkan aksi mogok kerja.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN, Gatot Trihargo dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (6/7/2018) mengatakan pembatalan rencana mogok kerja diputuskan APG dan Sekarga setelah adanya kesepakatan dalam pertemuan antara perwakilan manajemen Garuda Indonesia, APG dan Sekarga dengan Menteri BUMN Rini Soemarno, Kamis (5/7/2018) malam.

“Kami apresiasi langkah baik seluruh pihak yang sama-sama masih berkomitmen mementingkan kepentingan nasional. Seluruh pihak pun sepakat untuk lebih bersinergi lagi dalam meningkatkan kinerja perusahaan,” kata Gatot.

APG dan Sekarga juga berkomitmen bersama manajemen dalam upaya pengembangan perusahaan. Upaya tersebut merupakan bukti nyata kepedulian seluruh pihak atas kepentingan nasional dan masyarakat luas.

Dari hasil pertemuan Kamis malam, manajemen Garuda Indonesia bersama Sekarga dan APG sepakat untuk berkomitmen bersama-sama menjaga dan memperbaiki kinerja perusahaan, melakukan komunikasi dengan baik dan menjadikan Sekarga dan APG sebagai mitra kerja manajemen dalam menjaga dan memperbaiki kinerja perusahaan.

“Sekarga dan APG juga sepakat dan tetap berkomitmen menjaga kelangsungan operasional penerbangan Garuda Indonesia,” kata Gatot.

Komitmen untuk menjaga kelangsungan operasional juga termasuk mendukung dan mensukseskan program nasional Perusahaan seperti penerbangan Haji tahun 2018/1439 H. (mdg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending