Connect with us

Trans

Kementerian PUPR Perketat Alih Status Jalan

Published

on

Arie Setiadi Murwanto akan memperketat seleksi untuk meningkatkan status jalan provinsi dan jalan kabupaten menjadi jalan nasional.

Zonaekonomi.com, Palu – Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Murwanto menegaskan pihaknya akan memperketat seleksi untuk meningkatkan status jalan provinsi dan jalan kabupaten menjadi jalan nasional.

“Ini (usul peningkatan status jalan) memang trend lama yang sudah kita amati. Sebetulnya ini tidak bagus, malah nanti jalannya jadi tidak terurus,” katanya menjawab Antara di Palu, Rabu, pascakunjungan kerja tiga hari meninjau jalan nasional Makassar-Mamuju-Palu.

Menurut Dirjen, adalah lebih baik jalan provinsi atau jalan kabupaten tetap saja statusnya seperti itu dan kalau daerah-daerah bersangkutan tidak sanggup untuk memperbaikinya, pusat akan membantu.

Kementerian PUPR, Kemenkeu, Kemendagri dan Bappenas, kata Arie Setiadi, sudah sepakat bahwa perencanaan pembangunan jalan harus benar-benar fokus, bukan sekadar berubah status.

Artinya, kata Arie, penanganan jalan nasional harus terseleksi dan terencana dengan baik dengan memprioritaskan jalur-jalur logistik utama.

“Jadi jelas jalurnya dari pusat produksi lalu masuk ke jalan kabupaten dan jalan provinsi. Jalur-jalur inilah yang sangat prioritas untuk ditangani dengan status jalan nasional,” kata Dirjen yang didampingi Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Makassar Miftakul Munir dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Sulteng-Sultra Akhmad Cahyadi itu.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya berhasil mengembangkan sebuah skema pembiayaan disebut Provincial Road Improvement and Management Project (PRIMP) di Lombok, NTB dalam menangani jalan provinsi dan kabupaten tanpa mengubah statusnya menjadi jalan nasional.

Sistemnya adalah pengucuran dana hibah dari pemerintah pusat untuk meningkatkan jalan provinsi dan kabupaten dengan pencairan ulang (reimbursement) setelah pemerintah daerah sukses untuk merencanakan, melaksanakan dan memelihara ruas jalan dengan kesepakatan.

Dalam program PRIMP ini, pemerintah daerah melaksanakannya dulu, lalu setelah penanganan dan pemeliharaannya dilakukan sesuai kesepakatan bersama, maka dana yang dikeluarkan oleh pemda tersebut akan diganti dengan dana hibah.

“Tapi kalau penanganan dan pemeliharaannya tidak sesuai kesepakatan bersama dan memenuhi standar-standar tertentu, maka dananya (hibah) tidak akan kita ganti (reimburse). Saya kira ini pola yang paling baik diterapkan ke depan dalam penanganan jalan provinsi dan kabupaten sehingga tidak perlu lagi ada usulan-usulan perubahan status jalan menjadi jalan nasional,” ujar Arie Setiadi.

Ketika ditanya berapa banyak usulan perubahan status jalan provinsi dan kabupaten yang ada di meja Dirjen Bina Marga, Arie Setiadi dengan tertawa mengatakan: Tidak terhitung, banyak sekali.”

Sejak 2015 sampai 2017 saja, pertambahan panjang jalan nasional mencapai 9.000 kilometer.

Khusus dari Sulteng, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi mengaku telah menerima usulan peningkatan status jalan provinsi di kawasan Kepala Burung, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, dan masih dalam pengkajian.

“Tapi ya, nggak usah diserahkanlah (jadi jalan nasional). Nanti kita cari pola penanganannya agar jalan tersebut bisa lebih baik tanpa perubahan status,” katanya.

Dirjen Bina Marga Arie Setiadi selama dua hari menyusuri jalur trans Sulawesi dari Makassar ke Mamuju dan Palu untuk mengecek kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran dan melihat kemungkinan adanya investasi-investasi baru untuk memperbaiki kualitas jalan di sepanjang ruas yang mencapai sekitar 1.000 kilometer itu.

“Secara umum kondisinya baik, hanya ada beberapa ruas di Provinsi Sulawesi Barat yang terkelupas karena selalu dilintasi kendaraan dengan muatan yang melebihi daya dukung jalan karena wilayah itu adalah kawasan perkebunan kelapa sawit,” ujarnya. (lex)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

Menhub Sebut 70 Persen Kecelakaan Mudik dialami Sepeda Motor

Published

on

Budi Karya Sumadi menyebutkan 70 persen kecelakaan pada musim Lebaran tahun lalu dialami kendaraan roda dua.

Zonaekonomi.com, Semarang – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebutkan 70 persen kecelakaan pada musim Lebaran tahun lalu dialami kendaraan roda dua, oleh sebab itu pemudik yang nekat menggunakan sepeda motor harus lebih berhati-hati.

“Saya tidak bisa melarang pemudik pulang kampung naik motor tapi alangkah baiknya tak gunakan motor untuk perjalanan jarak jauh” kata Menhub Budi Karya di Semarang, Rabu.

Hal itu dikatakan Menhub Budi saat Dialig Nasional ke-12 Indonesia Maju yang juga dihadiri Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Sosial Idrus Marham.

Baca juga: Pelni siap angkut 6.000 motor dalam mudik gratis Lebaran 2018

Menhub mengatakan faktor letih fisik dan tidak konsentrasi, merupakan awal terjadinya kecelakaan sepeda motor karena memang kendaraan itu rawan kecelakaan.

Menhub mengimbau pemudik yang ingin menggunakan sepeda motor bisa memanfaatkan angkutan gratis kapal laut dan truk yang disediakan pemerintah.

“Motor bisa dinaikkan ke kapal laut dan penumpang bisa ikut sambil istirahat dikapal sampai Semarang,” katanya.

Demikian juga angkutan mudik gratis menggunakan truk, sepeda motor bisa diangkut di atas truk sementara pemudik menggunakan angkutan lain.

Menhub mengatakan jumlah kecelakaan saat mudik dan balik setiap tahun memang cenderung turun karena mulai tingginya kesadaran masyarakat dalam berkemudi.

Baca juga: Mudik gratis bawa motor, ini syarat dan jadwalnya

“Tentunya saya juga berharap jumlah kecelakaan pada mudik dan balik Lebaran tahun ini turun, setelah adanya sejumlah program yang dilakukan pemerintah,” katanya.

Menhub mengimbau pula kepada masyarakat dan perusahaan pemilik kendaraan pribadi dan umum lakukan uji kelaikan kendaraan sebelum digunakan perjalanan.

Budi Karya mengatakan untuk menghindari kemacetan pemudik bisa memanfaatkan pulang kampung pada H-7, apalagi sudah ada keputusan pemerintah yang memperpanjang cuti bersama Lebaran.

“Survei menunjukkan kalau banyak pemudik pulang kampung H-2 dan H-3 dan ini menyebabkan kemacetan. Untuk itu diimbau masyarakat mudik pada H-7,” kata Budi.

Pemerintah terus berupaya memberikan kemudahan untuk pemudik seperti menyediakan fasilitas gratis mudik dengan kapal laut, kereta api dan truk. “Manfaatkan fasilitas itu,” katanya. (ahm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

Harga Tiket Mahal, Pemprov Sumbar Surati Maskapai Garuda

Published

on

Harga tiket Garuda rute Jakarta-Padang saat Lebaran cukup tinggi, sehingga menjadi salah satu pemicu inflasi.

Zonaekonomi.com, Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menyurati maskapai Garuda Indonesia meminta agar kenaikan harga tiket saat Lebaran untuk rute Jakarta-Padang tidak terlalu tinggi karena selama ini merupakan salah satu pemicu inflasi.

“Selama ini harga tiket Garuda rute Jakarta-Padang saat Lebaran cukup tinggi dibandingkan dengan durasi penerbangan yang sama di daerah lain sehingga menjadi salah satu pemicu inflasi,” kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Rabu.

Ia mengakui harga yang ditetapkan Garuda tersebut tidak melanggar aturan karena sesuai dengan ketetapan batas atas yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan namun ia berharap tidak terlalu naik.

“Kami sudah berkali-kali menyurati, jawabannya Garuda menjual tiket sesuai aturan, memang benar, tapi dibandingkan dengan durasi penerbangan yang sama ke daerah lain masih terlalu mahal,” kata dia.

Ia menyampaikan sudah melaporkan persoalan ini ke Kementerian Perhubungan agar menurunkan tarif batas atas tiket pesawat untuk rute Jakarta-Padang.

Menurut Irwan di Sumbar banyak perantau dan saat Lebaran mereka punya tradisi pulang kampung sehingga berapa pun harga tiket pesawat tetap dibeli menyebabkan inflasi.

Ia mengatakan pada saat Lebaran memang Garuda menyediakan penerbangan tambahan namun tetap saja tiket masih mahal.

“Boleh penerbangan tambahan, tapi masalah harganya tetap tinggi, apalagi tiket pesawat orang tetap beli karena butuh berapa pun mau ditambah, kecuali mau nambah 100 penerbangan ekstra baru turun,” ujarnya.

Irwan mengemukakan alasan kenapa hanya Garuda Indonesia yang disurati karena maskapai lain harga tiketnya selalu berada di bawahnya dan kalau Garuda menurunkan harga yang lain akan ikut turun.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik Sumatera Barat pada 2017 kenaikan harga tiket pesawat menjadi menjadi salah satu komponen penyumbang inflasi terbesar saat Idul Fitri.

“Karena bertepatan dengan Lebaran harga tiket pesawat naik berlipat-lipat dan memberikan andil sebesar 0,10 persen terhadap angka inflasi yang berada pada posisi 0,34 persen,” kata Kepala BPS Sumbar Sukardi.

Menurut dia tingginya permintaan karena ada tradisi mudik menyebabkan harga tiket pesawat menjadi naik.

“Selain tiket pesawat penyumbang inflasi terbesar lainnya pada Juni 2017 adalah tarif listrik dengan andil mencapai 0,26 persen,” ujar dia.

Berdasarkan penelusuran pada tahun lalu dari sejumlah situs penyedia tiket, harga tiket rute Jakarta-Padang pada saat puncak arus mudik dijual mulai dari Rp1,5 juta hingga Rp2 juta.

Sedangkan dalam kondisi normal tiket Jakarta-Padang hanya sekitar Rp700 ribu hingga Rp1 juta. (wah)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

ASDP Kupang Tutup Lintasan Penyeberangan Akibat Cuaca

Published

on

ASDP Kupang menghentikan sementara pelayaran ke semua lintasan penyeberangan di Nusa Tenggara Timur akibat gelombang tinggi.

Zonaekonomi.co.id, Kupang – PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Kupang menghentikan sementara pelayaran ke semua lintasan penyeberangan di Nusa Tenggara Timur akibat gelombang tinggi di wilayah perairan itu.

“Mulai Senin (14/5) kami menghentikan sementara penyeberangan dari Pelabuhan Bolok Kupang ke semua lintasan karena gelombang laut sangat tinggi,” kata Manajer PT Fery Indonesia Cabang Kupang Burhan Zahim kepada Antara, Selasa.

Dia mengemukakan hal itu, menjawab pertanyaan seputar aktivitas penyeberangan antarpulau di provinsi berbasis kepulauan itu, menyusul adanya laporan mengenai kondisi cuaca di wilayah perairan darat dan laut yang tidak bersahabat.

Burhan Zahim belum bisa memastikan, sampai kapan penutupan lintasan penyeberangan ini karena sangat tergantung pada perkembangan cuaca di wilayah perairan laut.

“Mudah-mudahan, paling lambat pada Rabu, (16/5) nanti, pelayaran sudah bisa dibuka kembali,” katanya.

Kepala Seksi Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi El Tari Kupang, Ota Welly Jenni Thalo secara terpisah mengatakan, angin kencang disertai gelombang tinggi di perairan laut, saat ini tengah melanda wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Saat ini sedang terjadi angin kencang. Umumnya angin bertiup dari Timur-Selatan dengan kecepatan 1-6 skala beaufort,” katanya.

Dia mengatakan, awal dari terbentuknya fenomena cuaca angin kencang saat ini disebabkan pada bulan ini aliran masa udara di wilayah Indonesia didominasi Angin Timuran.

Kondisi ini berakibat pada tekanan tinggi di wilayah benua Australia menyebabkan perbedaan gradien tekanan antara wilayah Benua Australia dan Indonesia khususnya Nusa Tenggara Timur.

Adanya angin kencang ini juga mengakibatkan gelombang tinggi pada wilayah Nusa Tenggara Timur, katanya menjelaskan.

Mengenai gelombang, potensi gelombang laut setinggi 3.5 meter terjadi di Samudera Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara gelombang setinggi 3.0 meter berpotensi terjadi di perairan Laut Sawu, perairan Selatan Pulau, Pulau Rote dan laut Timor selatan NTT.

Selain itu, gelombang setinggi 2-2,5 meter berpotensi terjadi di perairan laut Selat Sape dan Selat Sumba.

Potensi gelombang ini bisa mencapai dua kali lipat dari prakiraan, sehingga nelayan maupun perusahan pelayaran perlu waspada, katanya. (ber)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending