Connect with us

Finansial

Menkeu : JP Morgan Berubah, dan Kembali Jadi Diler SUN

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Terkininews.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bank investasi asal Amerika Serikat yang sempat diputus kontraknya oleh Pemerintah Indonesia, JP Morgan, mengalami perubahan positif.

“Setelah evaluasi selama satu tahun, kami menganggap bahwa itu adalah sesuatu perubahan positif dan kami mengembalikan lagi JP Morgan sebagai bank persepsi dan salah satu diler Surat Utang Negara,” kata Sri Mulyani setelah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan JP Morgan di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (02/5/2018).

Menkeu mengatakan JP Morgan meninjau ulang riset mereka dengan cara mengubah protokol dan mekanisme.

Sebelumnya, riset JP Morgan yang menurunkan peringkat Indonesia dua peringkat menjadi ?underweight? dari ?overweight? dianggap informasi negatif sehingga Kementerian Keuangan memutus kontrak dengan perusahaan itu sebagai diler SUN pada awal 2017.

“Waktu tahun 2016 saya membuat keputusan karena waktu itu produk riset JP Morgan memiliki judgement yang tidak prudent dan bisa menimbulkan market swing,” kata Sri Mulyani.

Dalam pertemuan selama sekitar 45 menit tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menkeu dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Sementara nCEO JP Morgan Chase Bank Jamie Dimon didampingi oleh Managing Director & Senior Country Officer (CEO) Indonesia Haryanto T Budiman.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan kembali menunjuk JP Morgan Chase Bank NA sebagai Diler Utama Surat Utang Negara sesuai Surat Penunjukan Nomor S-45/MK.8/2018 tertanggal 17 April 2018.

Keterangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan menyebutkan penunjukan JP Morgan Chase Bank NA sebagai Diler Utama berlaku efektif sejak 2 Mei 2018.

Dengan kembali masuknya JP Morgan Chase Bank NA, maka jumlah penjual utama SUN saat ini menjadi 20 institusi yang terdiri atas 16 bank dan empat perusahaan sekuritas. (asm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Finansial

Menkeu Inginkan Peningkatan Pelayanan dalam Fasilitas Kawasan Berikat

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengharapkan adanya peningkatan pelayanan dalam fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk mendorong kegiatan ekspor nasional.

“Kita terus berusaha untuk menyeimbangkan kegiatan ekonomi untuk memperbaiki kinerja ekspor dan investasi,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (18/2/2019).

Pernyataan tersebut diungkapkan Sri Mulyani dalam menanggapi hasil survei manfaat ekonomi dari KB dan KITE yang merupakan hasil kerja sama antara institusi bea dan cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).

Survei ini merupakan survei kedua yang dilakukan Bea Cukai untuk memastikan dampak ekonomi dari penyediaan fasilitas kepabeanan tetap positif bagi pelaku usaha dan bertujuan juga untuk perumusan dari formulasi kebijakan selanjutnya.

Dalam survei ini, sebagian besar pelaku usaha puas terhadap pemberian fasilitas KB dan KITE karena dapat mengurangi biaya pengeluaran dan menciptakan efisiensi produksi, mengurangi pajak atau bea masuk dan mempermudah prosedur ekspor maupun impor.

Meski demikian, sebanyak 27,59 persen responden menginginkan adanya percepatan dan perbaikan birokrasi, 21,88 persen menginginkan adanya perbaikan sistem aplikasi kepabeanan CEISA, PEB dan PDE serta 3,23 persen mengharapkan adanya pengurangan pajak dan bea masuk.

Sri Mulyani mengatakan area percepatan dan perbaikan birokrasi serta pembenahan sistem aplikasi CEISA, PEB dan PDE merupakan hal yang dapat diperbaiki oleh institusi bea dan cukai sehingga seharusnya dalam survei selanjutnya tidak ada keluhan lagi terkait dua sektor pelayanan tersebut.

“Sebagian besar ingin memperbaiki aplikasi CEISA, PEB dan PDE serta mempercepat birokrasi, ini merupakan area yang bisa diperbaiki dan dikendalikan oleh kita. Tidak ada alasan bea cukai tidak bisa memperbaiki dua hal ini,” katanya.

Terkait pengurangan pajak atau bea masuk, Sri Mulyani akan melihat kembali pembenahan yang telah diberikan, apalagi insentif yang telah diberikan untuk fasilitas KB dan KITE telah memadai untuk meningkatkan kegiatan ekspor.

“Kita sudah mengurangi beban pajak secara maksimal, tapi masih ada sebanyak tiga persen, yang belum puas. Masalah lainnya seperti restitusi juga sudah diupayakan untuk mengurangi beban. Jadi seharusnya kedepan bisa nol persen,” ujarnya.

Ia memastikan upaya pembenahan maupun perbaikan regulasi terus diupayakan agar pengusaha benar-benar mendapatkan manfaat dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan mampu meningkatkan daya saing di tingkat global.

Dalam survei terlihat bahwa total fasilitas kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor yang diberikan pemerintah sepanjang 2017 mencapai Rp57,28 triliun dengan kontribusi ekspor mencapai Rp780,83 triliun atau setara 34,37 persen nilai ekspor nasional.

Dengan penghitungan itu, maka nilai tambah pemberian fasilitas terhadap perekonomian mencapai Rp402,5 triliun serta penyerapan tenaga kerja mencapai 1,95 juta orang, yang sebanyak 97 persen diantaranya merupakan pekerja lokal.

Fasilitas ini juga memberikan nilai penerimaan dari pajak pusat mencapai Rp85,49 triliun dan pajak daerah Rp5,11 triliun dengan nilai investasi yang dihasilkan mencapai Rp178,17 triliun dari total perusahaan yang memanfaatkan mencapai 1.606.

Sebanyak 90,35 persen perusahaan yang menggunakan fasilitas kemudahan ekspor ini berada di pulau Jawa dengan sebanyak 705 perusahaan atau sekitar 43,9 persen berada di kawasan Jawa Barat.

Sedangkan, aktivitas ekonomi tidak langsung yang dihasilkan antara lain tumbuhnya 95.251 jaringan usaha langsung dan 268.509 usaha tidak langsung yang meliputi usaha akomodasi, perdagangan, makanan dan transportasi.

Rasio ekspor terhadap impor yang menggunakan instrumen ini tercatat mencapai 2,4, yang berarti setiap nilai satu dolar AS bahan baku yang diimpor dengan kedua fasilitas tersebut telah menghasilkan nilai 2,4 dolar AS produk yang telah diekspor. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

BI Dorong Perluasan Investasi Melalui Penguatan Kantor di Luar Negeri

Published

on

Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) mendorong perluasan investasi melalui penguatan peran Kantor Perwakilan BI (KPw BI) di luar negeri.

“Untuk itu, Kepala KPw BI di luar negeri diharapkan dapat menjalin relasi yang baik dengan investor di wilayah kerja setempat, dan diharapkan dapat semakin mendukung keberadaan dan peran KPw BI luar negeri,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo seperti dikutip keterangan tertulis BI di Jakarta, Rabu (13/2/2019)

Perry mengatakan hal tersebut dalam serah terima jabatan (sertijab) kepada Kepala Perwakilan BI New York yang baru, Dwityapoetra Soeyasa Besar, menggantikan M. Noor Nugroho pada 12 Februari 2019 di New York.

Dalam kesempatan sertijab tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan tentang penguatan peran KPw BI luar negeri, yakni pertama, reformasi organisasi dan sumber daya manusia.

BI, katanya, melalui KPw BI luar negeri akan melakukan analisis secara lebih mendalam terhadap kondisi perekonomian global melalui asesmen isu-isu internasional, khususnya kondisi perekonomian di wilayah kerja setempat.

Kedua, peran KPw BI luar negeri dalam mendorong investasi perdagangan dan pariwisata Indonesia, serta bekerja sama dan berkoordinasi dengan kedutaan, konsulat, investor, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan.

Ketiga, menjangkau kebutuhan pemangku kepentingan dengan menata hubungan diplomasi dan kerja sama internasional dengan pemangku kepentingan. KPw BI di luar negeri senantiasa memberikan informasi mengenai peran dan tugas BI kepada mereka.

Keempat, peran dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan devisa. Peran ini merupakan bentuk reformasi yang diperkenalkan sebagai peran baru dari KPw BI luar negeri dalam mendukung perluasan investasi.

Perry juga mengatakan, pergantian kepemimpinan di BI merupakan hal yang lazim sebagai bagian dalam memperkuat efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas bank sentral Indonesia. (ahm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

BI Catat Penjualan Eceran pada Desember 2018 Meningkat

Published

on

Penjualan eceran meningkat pada Desember 2018 yang terindikasi dari indeks penjualan riil (IPR) yang tumbuh 7,7 persen.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Bank Indonesia mencatat penjualan eceran meningkat pada Desember 2018 yang terindikasi dari indeks penjualan riil (IPR) yang tumbuh 7,7 persen atau lebih tinggi dari 3,4 persen pada November 2018.

Laporan Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) soal hasil Survei Penjualan Eceran BI pada Desember 2018 yang dikutip di Jakarta, Senin (11/2/2019), menyebutkan penjualan eceran diprakirakan tetap tumbuh positif pada Januari 2019.

Dijelaskan, kenaikan penjualan eceran pada Desember 2018 ditopang oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, barang budaya dan rekreasi, perlengkapan rumah tangga Lainnya, dan suku cadang aksesoris.

Secara keseluruhan 2018, penjualan eceran menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan 2017.

Ini tercermin dari rata-rata pertumbuhan IPR sepanjang 2018 sebesar 3,7 persen (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pada 2017 yang sebesar 2,9 persen (yoy).

Menurut BI, penjualan eceran diperkirakan tetap tumbuh positif pada Januari 2019 yang terindikasi dari IPR Januari 2019 yang tumbuh 4,8 persen (yoy), karena ditopang oleh penjualan kelompok bahan bakar kendaraan bermotor, barang budaya dan rekreasi, dan subkelompok sandang.

Namun, pertumbuhan tersebut tertahan dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode sebelumnya, sesuai dengan pola historis pada awal tahun.

Hasil survei juga mengindikasikan penurunan tekanan harga di tingkat pedagang eceran dalam tiga bulan mendatang pada Maret 2019.

Indikasi tersebut tercermin dari indeks ekspektasi harga umum (IEH) tiga bulan yang akan datang sebesar 156,9 atau lebih rendah dibandingkan dengan 160,1 pada bulan sebelumnya. (ahm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending