Connect with us

Trade

Menkeu : Kenaikan Harga Minyak Pengaruhi Beban Subsidi

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan harga minyak di pasar internasional ikut mempengaruhi beban subsidi energi yang telah ditetapkan dalam APBN 2018.

“Implikasinya tentu saja bahwa nilai subsidi yang harus ditanggung oleh Pertamina meningkat cukup besar,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (3/5/2018).

Sri Mulyani menjelaskan saat ini harga ICP minyak rata-rata saat ini sudah melebihi asumsi yang ditetapkan dalam APBN sebesar 48 dolar AS per barel.

Untuk itu, pemerintah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut agar Pertamina tidak menanggung beban subsidi yang terlalu besar dan tetap bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami sudah membahas mengenai mekanisme agar masyarakat tetap bisa terjaga daya belinya, terutama karena tekanan dari harga minyak BBM, dan Pertamina sebagai suatu korporasi tetap memiliki `going concern` yang tetap baik,” ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan pemerintah juga berkomunikasi secara intens dengan DPR mengenai kenaikan harga minyak dunia ini agar keberlangsungan APBN tetap terjaga.

“Kami juga berharap agar komunikasi politik kita dengan dewan tetap bisa terjaga karena penggunaan uang APBN yang di luar UU APBN, atau yang sudah diatur oleh APBN tetapi mekanismenya perlu disampaikan kepada dewan, perlu kita jaga juga,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat rata-rata harga ICP minyak pada periode Januari-Maret 2018 telah mencapai 63,02 dolar AS per barel atau lebih tinggi dari periode sama 2017 sebesar 51,03 dolar AS per barel.

Peningkatan harga yang signifikan tersebut selain karena aktivitas perekonomian global yang membaik juga dipengaruhi oleh keputusan OPEC untuk memangkas produksi hingga akhir 2018.

Selain itu, peningkatan harga juga disebabkan oleh gejolak geopolitik di beberapa wilayah yang memberikan sentimen positif pada harga minyak mentah dunia.

Kondisi ini yang menyebabkan pergerakan harga minyak pada Maret 2018 berbeda dengan rata-rata historis yang cenderung menurun pada periode Maret.

Meski meningkatkan beban subsidi pada APBN, kenaikan harga minyak ini bisa memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan negara di 2018.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Askolani menambahkan realisasi belanja subsidi energi hingga pertengahan April 2018 telah mencapai Rp25,3 triliun terutama untuk subsidi BBM Rp15,7 triliun dan subsidi listrik Rp9,6 triliun.

Dari penyerapan subsidi energi tersebut, sebanyak Rp9,3 triliun dimanfaatkan untuk membayar tunggakan kepada Pertamina maupun PLN tahun sebelumnya, masing-masing sebesar Rp6,3 triliun dan Rp3 triliun.

“Realisasi subsidi triwulan satu 2018 meningkat dari triwulan satu 2017 karena adanya penyelesaian kurang bayar subsidi. Tunggakan tahun sebelumnya ini menggunakan pagu cadangan,” ujar Askolani. (syg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trade

Payakumbuh Ekspor Rendang ke Arab Saudi

Published

on

Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz.

Zonaekonomi.com, Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh Sumatera Barat memastikan ekspor rendang ke luar negeri secara massal pada Mei 2019 setelah sukses menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pengusaha Arab Saudi.

“Insha Allah Mei kita akan melakukan pengiriman perdana kuliner rendang dalam bentuk kalio atau 2/3 jadi ke Arab Saudi,” kata Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz di Payakumbuh, Senin (18/2/2019).

Erwin Yunaz mengatakan pengiriman untuk tahap pertama ini sebanyak satu kontainer atau sekitar 20 ton bumbu.

“Penyediaan daging dari Arab Saudi karena perizinan untuk suplai daging langsung dari luar Saudi butuh birokrasi yang panjang disana,” ujarnya.

Pemerintah Payakumbuh saat ini dalam proses menyiapkan semua perizinan di Arab Saudi untuk pemasaran rendang.

Untuk menyuplai rendang secara massal ke luar negeri, Pemkot Payakumbuh telah menyiapkan koperasi khusus pelaku usaha rendang di Payakumbuh.

“Tinggal kita mengawal agar pengusaha mengakomodir semua rendang yang ada di koperasi,” kata Wakil Wali Kota.

Selain itu untuk peningkatan jumlah pengusaha rendang Pemkot telah mempermudah urusan perizinan di Balai POM.

“Balai POM sudah ada di Payakumbuh sehingga tidak perlu ke Padang,” ujarnya.

Sementara itu Payakumbuh juga tengah menunggu serah terima mesih retouch mesin pengawet rendang untuk ketahanan dan kebersihan rendang.

Dengan ekspor rendang tersebut Erwin mengatakan akan sangat besar berdampak terhadap ekonomi masyarakat.

“Empat butir kelapa per kilo berarti dibutuhkan 80 ribu butir kelapa untuk pengiriman perdana ini begitu juga kebutuhan cabai dan bawang,” ujarnya.

Menurutnya sektor pertanian akan hidup dan peningkatan perekonomian akan signifikan serta membuka lapangan kerja baru. (sya)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Tunggakan BPJS Kesehatan di Sulsel Rp400 Miliar

Published

on

Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid.

Zonaekonomi.com, Makassar – DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan atas klaim 20 rumah sakit se-Sulsel telah mencapai Rp400 miliar lebih.

“Pertemuan tadi meminta BPJS Kesehatan segera membayar tunggakan tersebut. Bila tidak dilunasi maka akan berdampak pada penurunan pelayanan, termasuk obat,” ujar Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid di Makassar, Senin (18/2/2019)

Menurut dia, BPJS Kesehatan bisa segera menyelesaikan masalah tersebut agar masyarakat bisa mendapatkan layanan terbaik di rumah sakit. Meski demikian, pihak pengelola rumah sakit diminta tidak kendur dan harus tetap melayani pasien dengan baik.

Selain itu, laporan yang dia terima dari sejumlah direktur rumah sakit atas belum terbayarnya klaim dari BPJS Kesehatan hingga mencapai ratusan miliar tentu menjadi perhatian khusus dewan dalam menyikapi persoalan tersebut.

“Awalnya dilaporkan pengelola rumah sakit yang terdaftar sebagai klien BJPS Kesehatan terdapat tunggakan klaim pembayaran sebesar Rp150 miliar. Tetapi ternyata data disampaikan Dinas Kesehatan lebih dari itu, yakni sebesar Rp400 miliar lebih,” ucapnya.

Pihaknya mendesak BPJS Kesehatan menjelaskan secara rinci serta alasan apa sampai terjadi tunggakan sebesar itu. Padahal, masyarakat rajin membayarkan iuran mereka, bahkan ada pula yang sudah dikenakan denda.

Kepala Deputi Direksi BPJS Kesehatan Sulselbartrmal I Made Puja Yasa dalam pertemuan itu tidak menampik adanya tunggakan yang belum dibayarkan.

Pihaknya beralasan bahwa saat ini BPJS Kesehatan tengah dirundung defisit anggaran dengan dalih ada ketidaksesuaian dengan iuran pembayaran kepesertaan per orang. ?

Dengan kondisi seperti ini, lanjut dia, pihaknya mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenan Saksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

“Ada tiga hal yang harus diambil pemerintah, pertama mesti menyesuaikan besaran iuran, namun sampai saat ini belum diambil langkah itu karena melihat kondisi ekonomi masyarakat. Kedua, menyesuaikan manfaat dan ketiga ada dana subsidi dari pemerintah,” ujarnya.

Pertemuan tersebut menghadirkan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Sulselbartrmal I Made Puja Yasa beserta stafnya, Pemprov Sulsel dan direkrut rumah sakit kabupaten dan kota Se-Sulsel serta anggota Komisi E di gedung DPRD setempat. Rencanaya pertemuan akan kembali digelar dalam waktu dekat. (mdf)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Super Mall Tower Dibangun di Bekas Pendopo Bupati Pekalongan

Published

on

Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi.

Zonaekonomi.com, Pekalongan – Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah segera membangun Super Mall Tower seluas sekitar 2,6 hektare di bekas kantor Pendopo Bupati Pekalongan di Jalan Nusantara Nomor 1 Kota Pekalongan.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi di Pekalongan, Kamis (14/2/2019), mengatakan bahwa pemkab akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan terkait dengan rencana pembangunan plaza itu karena lokasinya berada di wilayah Kota Pekalongan.

“Rencananya, plaza `Super Mall Tower` ini, kita bangun pada tahun ini. Pemerintah kabupaten dan DPRD sudah menyetujui perencanaan pembangunan plaza ini, tinggal perlu berkoordinasi dengan Pemkot Pekalongan,” kata dia.

Upaya itu, kata dia, antara lain dengan memanfaatkan aset yang selama ini tidak terpakai untuk kegiatan kepegawaian seiring dengan berpindahnya kantor Pemerintah Kabupaten Pekalongan ke Kajen.

Pemanfaatan aset bangunan yang dimiliki tersebut, kata dia, dengan satu tujuan utamanya, yakni mendongkrak pendapatan asli daerah, ujarnya.

“Banyak aset yang dimiliki Pemkab Pekalongan, antara lain pendopo bupati di Jalan Nusantara Kota Pekalongan. Oleh karena, aset tanah ini akan kami bangun `Super Mall Pekalongan Tower`,” kata dia.

Ia mengatakan dalam upaya mendongkrak perekonomian, pemkab akan membuka berbagai bidang, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, pertambangan, sumber energi, properti perdagangan, pariwisata, dan investasi.

“Oleh karena itu, kami berharap pembangunan `Super Mall Tower` ini akan mampu meningkatkan PAD, selain dari sektor pertambangan, peternakan, maupun kelautan,” kata dia. (kut)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending