Connect with us

Trade

Menkeu : Kenaikan Harga Minyak Pengaruhi Beban Subsidi

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan harga minyak di pasar internasional ikut mempengaruhi beban subsidi energi yang telah ditetapkan dalam APBN 2018.

“Implikasinya tentu saja bahwa nilai subsidi yang harus ditanggung oleh Pertamina meningkat cukup besar,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (3/5/2018).

Sri Mulyani menjelaskan saat ini harga ICP minyak rata-rata saat ini sudah melebihi asumsi yang ditetapkan dalam APBN sebesar 48 dolar AS per barel.

Untuk itu, pemerintah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut agar Pertamina tidak menanggung beban subsidi yang terlalu besar dan tetap bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami sudah membahas mengenai mekanisme agar masyarakat tetap bisa terjaga daya belinya, terutama karena tekanan dari harga minyak BBM, dan Pertamina sebagai suatu korporasi tetap memiliki `going concern` yang tetap baik,” ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan pemerintah juga berkomunikasi secara intens dengan DPR mengenai kenaikan harga minyak dunia ini agar keberlangsungan APBN tetap terjaga.

“Kami juga berharap agar komunikasi politik kita dengan dewan tetap bisa terjaga karena penggunaan uang APBN yang di luar UU APBN, atau yang sudah diatur oleh APBN tetapi mekanismenya perlu disampaikan kepada dewan, perlu kita jaga juga,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat rata-rata harga ICP minyak pada periode Januari-Maret 2018 telah mencapai 63,02 dolar AS per barel atau lebih tinggi dari periode sama 2017 sebesar 51,03 dolar AS per barel.

Peningkatan harga yang signifikan tersebut selain karena aktivitas perekonomian global yang membaik juga dipengaruhi oleh keputusan OPEC untuk memangkas produksi hingga akhir 2018.

Selain itu, peningkatan harga juga disebabkan oleh gejolak geopolitik di beberapa wilayah yang memberikan sentimen positif pada harga minyak mentah dunia.

Kondisi ini yang menyebabkan pergerakan harga minyak pada Maret 2018 berbeda dengan rata-rata historis yang cenderung menurun pada periode Maret.

Meski meningkatkan beban subsidi pada APBN, kenaikan harga minyak ini bisa memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan negara di 2018.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Askolani menambahkan realisasi belanja subsidi energi hingga pertengahan April 2018 telah mencapai Rp25,3 triliun terutama untuk subsidi BBM Rp15,7 triliun dan subsidi listrik Rp9,6 triliun.

Dari penyerapan subsidi energi tersebut, sebanyak Rp9,3 triliun dimanfaatkan untuk membayar tunggakan kepada Pertamina maupun PLN tahun sebelumnya, masing-masing sebesar Rp6,3 triliun dan Rp3 triliun.

“Realisasi subsidi triwulan satu 2018 meningkat dari triwulan satu 2017 karena adanya penyelesaian kurang bayar subsidi. Tunggakan tahun sebelumnya ini menggunakan pagu cadangan,” ujar Askolani. (syg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trade

Pertamina Perkirakan Puncak Peningkatan Konsumsi BBM Pada H-6 Idul Fitri

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – PT Pertamina (Persero) memperkirakan puncak peningkatan konsumsi BBM terjadi pada 9 Juni 2018 atau H-6 Idul Fitri yang jatuh pada 15 Juni 2018.

“Kenaikan tertinggi diperkirakan terjadi pada puncak arus mudik, 9 dan 13 Juni 2018 dengan kenaikan 32 persen dan 29 persen dari konsumsi normal,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito, dalam konferensi pers di Kantor Pusat Pertamina Jakarta, Rabu.

Adiatma memaparkan kenaikan konsumsi BBM pada arus mudik 9 Juni 2018 (H-6) sebesar 32 persen menjadi 119.147 kiloliter (KL) dari kondisi normal sebesar 90.110 KL.

Pada arus mudik 13 Juni 2018 (H-2) Idul Fitri, peningkatan konsumsi BBM diperkirakan mencapai 29 persen sebesar 116.496 KL.

Sementara itu, puncak lalu lintas arus balik dan peningkatan konsumsi BBM terjadi pada 19 Juni 2018 (H+4) mencapai 28 persen sebesar 115.822 KL.

Adiatma menambahkan selama Ramadhan dan Idul Fitri 2018, konsumsi BBM harian secara nasional diperkirakan naik rata-rata 15 persen.

Pertamina pun akan meningkatkan stok dan penyaluran BBM dari rata-rata harian normal gasoline 90 ribu kiloliter menjadi 104 ribu kiloliter per hari.

Peningkatan stok dan penyaluran BBM sebagai antisipasi dari jumlah pemudik 2018 yang diperkirakan meningkat 11 sampai 13 persen dari tahun lalu.

Menurut dia, jumlah pemudik menggunakan roda dua diperkirakan mencapai 7,67 juta naik dibanding tahun 2017 yang mencapai 6,8 juta.

Sementara itu, jumlah pemudik yang menggunakan roda empat diperkirakan mencapai 3,46 juta, naik dari tahun 2017 yang mencapai 3,1 juta. (dwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Pemerintah : Dalam 20 Tahun Reformasi BBM Satu Harga Terwujud

Published

on

Kedaulatan energi telah terwujud dalam 20 tahun Reformasi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kedaulatan energi telah terwujud dalam 20 tahun reformasi, yang salah satunya melalui penerapan satu harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Tanah Air.

“Satu harga BBM itu adalah salah satu upaya mewujudkan kedaulatan energi,” kata Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Akhmad Syakhroja dalam diskusi “Membangun Kedaulatan Energi Pasca-Reformasi” yang diselengarakan Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (Pena 98) di Graha PENA 98, Jakarta, Rabu.

Akhmad mengatakan dengan penerapan satu harga BBM ini, maka seluruh rakyat dapat merasakan keadilan di bidang energi.

“BBM satu harga itu mencerminkan sila kelima Pancasila. Kan tidak adil jika rakyat Indonesia di wilayah timur membeli lebih mahal, sementara ekonominya lebih rendah dibanding di Jakarta, ini tidak sesuai energi berkeadilan,” katanya.

Lebih jauh dia menyampaikan penerapan kebijakan BBM satu harga di seluruh Tanah Air ini merupakan program Presiden Jokowi demi mewujudkan kedaulatan energi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila.

“Sila kelima Pancasila ini kami jabarkan dengan prinsip `Energi Berkeadilan`, termasuk agar tata kelola di bidang energi, termasuk industri berjalan secara baik, kompetitif, dan kredibel,” jelas dia.

Untuk mendukung itu, kata Akhmad, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan telah memerintahkan seluruh jajarannya agar selalu mendasarkan pada prinsip itu dalam bekerja atau membuat regulasi, sehingga porsi anggaran Kementerian ESDM dapat dipastikan lebih banyak dinikmati rakyat.

Selain itu, lanjut Akhmad, pemerintah di sisi lain juga harus menjaga investor agar betah menanamkan investasinya di Indonesia karena negeri ini mempunyai keterbatasan anggaran, teknologi, dan beberapa hal lainnya.

“Akibat dari kebijakan ini, maka banyak aturan yang dipangkas, supaya investasi mudah. Hal-hal terkait perizinan itu, betapa banyak aturan sektoral ini yang kami hilangkan dan sederhanakan agar investasi tidak berbelit-belit dan lama,” katanya.

Selain perwakilan Kementerian ESDM, diskusi yang dipandu moderator aktivis 98 dari Pena 98, Fendy Mugni, juga menghadirkan dua pembicara yakni Vice President Operation SKK Migas, Elan Blantoro dan Deputi Bidang Energi Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah. (pan)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Kemenaker-Kadin Siapkan Program Magang untuk 400.000 Orang

Published

on

Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui program pemagangan merupakan prioritas Bersama.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyiapkan program pemagangan bagi 400 ribu orang agar siap memasuki dunia industri.

Kemnaker juga menyiapkan delapan ribu instruktur dari kalangan industri untuk membimbing peserta magang.

“Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui program pemagangan merupakan prioritas kita bersama. Ketersediaan SDM kompeten harus link and match dengan kebutuhan dunia industri, karenanya kita menggandeng dunia industri untuk menjawab tantangan ini,” kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di Jakarta, Rabu.

Hanif mengatakan peran aktif dunia industri memegang peranan penting dalam menciptakan tenaga kerja terampil dan siap pakai di dunia kerja.

Melalui program pemagangan diharapkan dapat mempercepat penyerapan pengangguran kedalam dunia industri.

“Melalui pemagangan peserta dapat pengalaman kerja yang sesungguhnya, membentuk sikap, mental dan perilaku sesuai kebutuhan pasar. Namun harus kita perhatikan dan atur lebih lanjut, jangan sampai program pemagangan ini mengganggu proses produksi dan kinerja perusahaan,” kata Hanif.

Pemerintah mengajak kalangan dunia usaha dan industri agar mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan membangun sistem pelatihan kerja dan sertifikasi profesi secara terpadu bagi pekerja Indonesia.

Keterlibatan dunia usaha dan industri dibutuhkan untuk melakukan percepatan peningkatan kompetensi kerja serta memenuhi permintaan kebutuhan pekerja yang terus meningkat.

“Kami berharap investasi yang telah ada dapat ditingkatkan, termasuk investasi SDM, sehingga penciptaan lapangan kerja menjadi semakin luas dan memberikan transfer kemampuan bagi pekerja Indonesia di berbagai sektor usaha,” kata Hanif

Dalam mendukung program pemagangan tersebut, Kemnaker memfasilitasi terselenggaranya Kongres Nasional Gerakan Nasional Indonesia Kompeten pada bulan November 2018.

“Pada pinsipnya forum ini mendukung program pemagangan pada tahun 2019, dimana semua manager HR memberi ruang untuk program pemagangan ini,” kata Hanif.

Yunus Tryonggo, Inisiator Gerakan Nasional SDM Indonesia Kompeten, menambahkan pihaknya siap mendukung program Kementerian Ketenagakerjaan.

“Untuk target 400 ribu itu, setidaknya kita harus menggerakan sekitar 2.000 perusahaan. Kita mencoba menggerakan perusahaan di wilayah Kepulauan Riau, Jabodetabek, Bandung, Jateng, Jatim, D.I.Y, Bali dan Makassar,” ungkap Yunus.

Sedangkan di Karawang, kata Yunus, sudah memiliki prototype perusahaan yang sudah menciptakan role model bagi pemagangan yang bagus di perusahaan.

“Kita akan ciptakan program pemagangan seperti Toyota di Industri yang lain sehingga mereka bisa menggerakan seluruh Industri dalam skala nasional,” imbuhnya.

Mengenai Kongres Nasional SDM Indonesia Kompeten Yunus menjelaskan kongres itu merupakan miles stone saja, namun persiapannya sudah kita jalankan jauh sebelumnya.

“Dalam Kongres Nasional itu kita akan sharing best practice, pencapaian kita, hingga ke depannya kita mau apa. Akan dibahas semua dalam Kongres Nasional tersebut,” kata Yunus (aub)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending