Connect with us

Trade

Menperin : Geliat Manufaktur Kembali Subur

Published

on

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Zonaekonomi.com Jakarta – Kinerja industri nasional kembali menunjukkan agresifitasnya seiring dengan peningkatan permintaan pasar domestik dan adanya perluasan usaha. 

Capaian ini berdasarkan laporan indeks manajer pembelian (purchasing manager index/PMI) yang dirilis oleh Nikkei.

“Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, perkembangan industri manufaktur kita terus mengalami tren yang positif,” kata Menteri Perindustrian Airlangga  Hartarto sesuai keterangannya diterima di Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Menurutnya, hal itu seiring dengan upaya pemerintah yang menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memberikan kemudahan perizinan dalam berusaha

Nikkei mencatat, pada April 2018, PMI manufaktur Indonesia berada di angka 51,6 atau naik dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 50,7. PMI di atas 50 menandakan manufaktur tengah ekspansif. 

Indeks pada bulan keempat tahun ini menempati posisi terbaik sejak 22 bulan lalu atau Juni 2016.

Pergerakan indeks PMI tersebut didukung oleh arus pekerjaan baru yang semakin besar, terutama tingkat ekspansi yang paling tajam sejak pertengahan Juni 2016. Selain itu, dipengaruhi kenaikan permintaan konsumen khususnya yang berasal dari pasar domestik.

Rilis Nikkei Indonesia Manufacturing PMI disusun berdasarkan data yang dikompilasi dari respons bulanan melalui kuesioner yang dikirimkan kepada lebih dari 300 perusahaan industri. 

Sektor manufaktur yang disurvei terbagi dalam delapan kelompok utama, yaitu logam dasar, kimia dan plastik, listrik dan optik, makanan dan minuman, teknik mesin, tekstil dan busana, kayu dan kertas, dan transportasi.

Menperin menegaskan, pihaknya bertekad untuk semakin memacu pertumbuhan industri manufaktur. 

Pasalnya, aktivitas sektor pengolahan konsisten membawa efek berganda bagi perekonomian nasional seperti peningkatan pada nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, serta penerimaan devisa dari ekspor. 

“Kami fokus menjalankan hilirisasi industri,” ujarnya. Selain itu, Kementerian Perindustrian aktif untuk menarik investasi dan menggenjot ekspor. “Industri juga menjadi penyumbang terbesar dari pajak dan cukai,” imbuhnya.

Di hadapan para pengusaha Ceko, pada Rabu (2/5/2018), Airlangga menyampaikan perkembangan positif dari kinerja industri dan ekonomi di Indonesia. Seain itu, mempromosikan produk-produk industri nasional yang telah unggul di kancah global. 

“Indonesia mengalami peningkatan Ease of Doing Business (EODB) terbesar selama dua tahun terakhir, dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya,” ungkap Menperin. EODB Indonesia tahun 2017 berada di posisi ke-72, naik 34 peringkat dari peringkat tahun 2015 di urutan ke-106. 

“Negara Asean lainnya, seperti Thailand dan Vietnam hanya mengalami kenaikan 20 dan 23 peringkat. Sedangkan Filipina turun 14 peringkat dan Malaysia turun dua peringkat,” sebutnya. Airlangga juga menuturkan, Indonesia tengah membangun siklus ekonomi yang membawa ke dalam bagian kekuatan ekonomi global.

“Indonesia akan keluar dari middle income trap dan menjadi negara maju pada tahun 2030, dengan posisi ketujuh di dunia. Bahkan, tahun 2050, Indonesia akan mampu naik peringkat menjadi keempat di dunia. Ini momentum 100 tahun pascakemerdekaan,” paparnya.

Airlangga mengungkapkan, Indonesia saat ini menjadi salah satu negara tujuan utama untuk investasi. 

Pasalnya, dalam 15 tahun ke depan atau mulai sekitar tahun 2030, Indonesia akan memasuki masa bonus demografi, di mana penduduknya akan didominasi oleh usia produktif. 

“Berkaca dari Jepang, China, Singapura dan Thailand, setelah memasuki masa bonus demografi, pertumbuhan ekonominya sangat tinggi,” ucapnya.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi sektor industri manufaktur sepanjang kuartal I/2018 mencapai Rp62,7 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari penanaman modal dalam negeri senilai Rp21,4 triliun dan penanaman modal asing sebesar 3,1 miliar dolar AS. 

Sektor industri logam, mesin, dan elektronik menjadi penyumbang terbesar dengan nilai investasi mencapai Rp22,7 triliun. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trade

Pedalaman Sungai Barito Surut, Transportasi Terganggu

Published

on

Sungai Barito di wilayah Kabupaten Barito Utara dan Murung Raya, Kalimantan Tengah, dalam sepekan lebih surut permukaan airnya menyebabkan transportasi melewati sungai itu terganggu.

Zonaekonomi.com, Muara Teweh – Sungai Barito di wilayah Kabupaten Barito Utara dan Murung Raya, Kalimantan Tengah, dalam sepekan lebih surut permukaan airnya menyebabkan transportasi melewati sungai itu terganggu.

“Saat ini angkutan menuju kecamatan di pedalaman mulai terganggu, karena permukaan air terus menurun,” kata seorang warga Kelurahan Jambu Kecamatan Teweh Baru, Igang di Muara Teweh, Kamis (16/8/2018).

Menurut dia, pada kondisi air normal, angkutan ke sejumlah desa di pedalaman Sungai Tewei (anak Sungai Barito) masih bisa dilintasi kapal bermotor (kelotok).

Sungai itu kini hanya bisa dilalui perahu bermesin (ces) bermuatan maksimal tiga orang. Namun, kata dia, itupun harus dengan mengangkat perahu ketika melewati riam-riam bebatuan yang banyak ditemukan di pedalaman sungai tersebut.

“Meski angkutan sungai terganggu, barang kebutuhan warga masih bisa diangkut moda transportasi darat,” katanya.

Kondisi yang sama terjadi di sejumlah desa di pedalaman Sungai Lahei, transportasi sungai kini hanya bisa menggunakan perahu ces.

“Saat ini warga beralih ke angkutan darat melalui jalan milik perusahaan tambang dan perkayuan baik untuk keluar maupun mengangkut barang,” kata Idrus warga Kelurahan Lahei Kecamatan Lahei.

Sementara Kepala UPTD Dermaga Muara Teweh pada Dinas Perhubungan Barito Utara, Muhammad Nurdin melalui petugas pelabuhan Syamsu Rizal mengatakan kondisi air Sungai Barito dalam sepekan lebih terus menurun, sehingga kapal dan tongkang bertonase besar tidak bisa berlayar.

Ketinggian debit air Sungai Barito pada skala tinggi air (STA) Muara Teweh pada Kamis siang menunjukkan angka 1,26 meter yang menunjukkan angka tidak aman bagi pelayaran kapal bertonase besar.

Kondisi air sungai sepanjang 900 kilometer yang hulunya berada di wilayah Kabupaten Murung Raya dan mengalir ke wilayah selatan di Kalimantan Selatan itu terus surut.

“Saat ini tongkang bermuatan dan kosong ada yang bersandar dan kandas di kawasan hutan pinggiran Sungai Barito,” katanya.

Sejumlah kapal hela (tugboat) dan tongkang yang sebelumnya berlayar ke hulu maupun hilir pada beberapa bulan lalu saat debit air sungai Barito naik, kini terpaksa bersandar pada beberapa tempat.

“Mereka tidak bisa berlayar karena sungai cepat surut sudah sepekan lebih,” katanya.

Bahkan kapal angkutan penumpang bis air yang biasa melayani penumpang di sepanjang Sungai Barito tujuan Muara Teweh – Banjarmasin, Kalsel setiap hari Kamis tidak bisa berlayar karena sungai surut.

“Bis air itu pekan lalu sempat mau berlayar dari Muara Teweh ke Banjarmasin, namun terpaksa kembali ke pelabuhan Dermaga Muara Teweh karena sempat kandas di wilayah Desa Lemo Kecamatan Teweh Tengah, sehingga? penumpang dialihkan ke tranportasi kapal kecil lainnya,” jelas Syamsu. (kas)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Legislator Sarankan Penguatan Produk Lokal Cegah Impor

Published

on

Anggota DPR Komisi XI, Hendrawan Supratikno.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Anggota DPR Komisi XI Hendrawan Supratikno menyarankan perlunya penguatan kuantitas maupun kualitas produk lokal untuk mencegah impor barang, sehingga bisa menekan defisit neraca perdagangan.

Dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (15/8/2018), ia menyebutkan salah satu contoh penguatan produk lokal tersebut adalah dengan mencampurkan sawit ke dalam bahan bakar minyak atau biodiesel sebesar 20 persen (B20) untuk mencegah peningkatan impor migas.

“Program peningkatan penggunaan biodiesel bisa dijalankan sesuai rencana,” katanya.

Selain itu, politisi PDI-P ini meminta adanya pemberian insentif bagi industri pengolahan yang bisa menghasilkan produk dengan konten lokal yang besar.

“Hilirisasi industri juga harus dilakukan secara serius agar produk-produk ekspor mempunyai nilai tambah yang tinggi,” kata Hendrawan.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2018 mengalami defisit hingga 2,03 miliar dolar AS.

Defisit neraca perdagangan tersebut berasal dari impor yang telah mencapai 18,27 miliar dolar AS serta ekspor yang baru mencapai 16,24 miliar dolar AS.

Salah satu pemicu tingginya impor tersebut adalah migas yang menyumbang defisit sebesar 1,19 miliar dolar AS.

Impor nonmigas juga memberikan kontribusi terhadap tingginya defisit neraca perdagangan yaitu sebesar 0,84 miliar dolar AS.

Meski demikian, pengamat ekonomi Lana Soelistianingsih melihat impor nonmigas yang dominan disumbangkan oleh bahan baku maupun bahan penolong bermanfaat untuk mendorong investasi.

“Ini menunjukan kegiatan ekonomi atau industri mungkin sudah membaik, karena ada permintaan bahan kimia organik. Kemudian besi dan baja untuk sektor konstruksi,” ujarnya.

Menurut dia, peningkatan impor bahan baku maupun bahan penolong ini bisa memberikan kontribusi kepada pertumbuhan investasi maupun ekspor dalam tiga bulan ke depan.

Terkait upaya penurunan impor migas, Lana mengharapkan pemerintah segera merealisasikan kebijakan biodiesel atau membangun kilang agar impor komponen migas tidak lagi membebani neraca perdagangan.

Meski tergerus oleh impor migas, neraca perdagangan tertolong oleh ekspor nonmigas yang tercatat mencapai 14,81 miliar dolar AS atau tumbuh 19,03 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Kinerja ekspor nonmigas merupakan pencapaian yang baik mengingat tekanan global, yang menekan permintaan di berbagai negara mitra dagang, belum sepenuhnya reda.

Dengan tingginya defisit pada periode Juli, secara kumulatif defisit neraca perdagangan pada Januari-Juli 2018 telah tercatat sebesar 3,09 miliar dolar AS. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

OJK Keluarkan Paket Kebijakan Pendorong Ekspor

Published

on

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan paket kebijakan untuk mendorong kinerja ekspor dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Paket kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kredit dan pembiayaan di sektor produktif sehingga meningkatkan efek berantai terhadap pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja serta mendorong ekspor,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Kebijakan OJK tersebut, lanjut Wimboh, tidak hanya melalui penyesuaian ketentuan, namun juga dapat dilakukan dalam bentuk mendorong sinergi antara kementerian dan lembaga terkait, diantaranya melalui program bank wakaf mikro, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) klaster.

Kebijakan yang diambil yaitu OJK memberikan insentif bagi lembaga jasa keuangan yang menyalurkan pembiayaan ke industri yang berorientasi ekspor, industri penghasil barang substitusi impor, dan industri pariwisata, diantaranya melalui penyesuaian ketentuan prudensial seperti Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), penyediaan modal inti, dan kualitas aktiva.

Selain itu, regulator merevitalisasi peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui refocusing peran lembaga itu pada pembiayaan industri berorientasi ekspor, meningkatkan peran LPEI dalam penyediaan instrumen lindung nilai (hedging) untuk transaksi ekspor, dan penyediaan reasuransi untuk asuransi terkait ekspor.

OJK juga memfasilitasi penyediaan sumber pembiayaan dari pasar modal untuk pengembangan sepuluh kawasan strategis pariwisata nasional selain Bali.

OJK pun memfasilitasi KUR klaster untuk pengembangan UMKM di sektor pariwisata bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sedangkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional diantaranya adalah melakukan penyesuaian ketentuan prudensial di industri perbankan seperti penyesuaian ATMR untuk pembiayaan perumahan, termasuk di dalamnya menghapus larangan pemberian kredit bagi pengolahan tanah bagi pengembang rumah tinggal, dan meringankan persyaratan kewajiban penilaian agunan sebagai pengurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA).

OJK juga mendorong lebih berkembangnya perusahaan teknologi finansial rintisan (startup financial technology) termasuk penggalangan dana ekuitas (equity crowdfunding) karena perannya yang besar dalam membuka akses permodalan bagi UMKM yang besar kontribusinya pada PDB nasional, dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan konsumen.

Otoritas pun memfasilitasi pemanfaatan pasar modal melalui pengembangan instrumen seperti sekuritisasi aset, obligasi daerah, obligasi hijau (green bonds), pembiayaan campuran (blended finance), dan instrumen bersifat syariah, serta lindung nilai (hedging) instrumen. OJK juga akan meningkatkan cakupan investor domestik diantaranya melalui perusahaan efek daerah.

Terakhir, OJK mewajibkan lembaga pembiayaan untuk mencapai porsi penyaluran pembiayaan ke sektor produktif. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending