Connect with us

Trade

Menperin : Perpres TKA untuk Perbaiki Iklim Investasi

Published

on

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

“Kualifikasi TKA yang boleh masuk ke Indonesia tidak dilonggarkan, yang boleh masuk hanya tenaga kerja dengan keahlian khusus yang ketersediaannya kurang di Indonesia,” kata Airlangga mealui keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (01/5/2018).

Kemenperin mencatat selama lima tahun terakhir (2013-2017) terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja sektor industri dari 14,9 juta orang pada tahun 2013 menjadi 17 juta orang tahun 2017, atau rata-rata naik 512 ribu orang per tahun.

Peran sektor industri dalam menyerap tenaga kerja, melonjak dari 13,54 persen pada tahun 2013 menjadi 14,05 persen pada tahun 2017.

Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri agar dapat mengikuti perkembangan teknologi terkini terutama di era Industri 4.0.

Pasalnya, ketrampilan para pekerja tersebut mampu memacu daya saing manufaktur nasional di kancah global.

“Setelah 3,5 tahun pemerintah gencar melakukan pembangunan infrastruktur, sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, tahun ini saatnya fokus pada peningkatan kompetensi SDM. Dengan kualitas SDM yang baik, mereka bisa berkompetisi di tengah era persaingan bebas saat ini,” kata Airlangga.

Menperin menyampaikan seiring dengan beberapa proyek investasi industri yang sedang berjalan di dalam negeri, semestinya dapat dikelola dan dioperasikan oleh para tenaga kerja lokal.

“Untuk itu, kami menggelar berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi guna menciptakan SDM yang kompeten dan profesional sesuai kebutuhan industri dalam mendukung kemandirian ekonomi nasional,” tuturnya.

Kemenperin telah meluncurkan program pendidikan vokasi yang “link and match” antara industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di beberapa wilayah Indonesia, meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara serta DKI Jakarta dan Banten. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trade

Harga Ekspor Kopi Indonesia Membaik

Published

on

Harga ekspor kopi arabika Indonesia masih membaik, mencapai kisaan 6,5 dolar AS per kg.

Zonaekonomi.com, Medan – Harga ekspor kopi arabika Indonesia masih membaik, mencapai kisaan 6,5 dolar AS per kg, karena menguatnya permintaan.

“Dengan harga yang lumayan bagus, maka harga di pasar lokal juga semakin baik atau Rp75.000 per kg,” ujar Ketua Umum Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Irfan Anwar di Medan, Senin (10/7/2018).

Menurut dia, membaiknya harga, antara lain dipicu menguatnya permintaan dan produksi yang tidak terlalu banyak.

“Harapannya ke depan harga tetap membaik agar petani semakin bergairah bertanam kopi,” kata Irfan.

Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Sumut, Syech Suhaimi mengakui, ekspor kelompok barang kopi, teh dan rempah-rempah Sumut di periode Januari-Mei 2018 meningkat Nilai ekspor golongan barang itu naik 2,12 persen dari periode sama 2017.

Kalau pada Januari-Mei 2017 nilai ekspor kopi, teh dan rempah-rempah sebesar 192,762 juta dolar AS, maka di periode sama 2018 naik menjadi 196,877 juta dolar AS. (eva)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Jasa Marga Luncurkan RDPT untuk Perkuat Modal

Published

on

PT Jasa Marga (Persero) Tbk meluncurkan inovasi pendanaan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan berupa RDPT.

Zonaekonomi.com, Jakarta – PT Jasa Marga (Persero) Tbk meluncurkan inovasi pendanaan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan berupa Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT).

“RDPT ini merupakan pendanaan bersifat ekuitas sehingga perseroan dapat mengurangi ketergantungan pada pendanaan yang bersifat utang,” kata Corporate Secretary PT Jasa Marga (Persero) Tbk, M Agus Setiawan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/7/2018) pagi.

Dengan demikian, perseroan dapat menjaga kesehatan finansial perusahaan di tengah ekspansi yang dilakukan, katanya.

Agus menjelaskan, penandatanganan peluncuran RDPT ini dilakukan oleh Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani dan Direktur Utama PT Mandiri Manajemen Investasi Alvian Pattisahusiwa di Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Dirut PT Jasa Marga, kata Agus, menyatakan RDPT ini merupakan bagian dari komitmen dan upaya perseroan dalam inovasi alternatif pendanaan untuk mendukung investasi masif yang dilakukan oleh perseroan.

“Tentunya, alternatif-alternatif pendanaan ini diperlukan di tengah investasi masif yang dilakukan. Tahun ini saja kami menargetkan sekitar 300 km panjang tol baru yang beroperasi. Jadi, tentu saja dibutuhkan penguatan modal,” ujarnya.

Sementara itu, Aloysius, seperti disampaikan Agus, berharap peluncuran produk-produk alternatif pendanaan semacam ini, khususnya di bidang infrastruktur, tidak berakhir di sini.

Ia berharap, alternatif-alternatif pendanaan seperti ini mampu menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang lebih kompetitif sehingga dapat mendorong peningkatan perekonomian Indonesia.

Ia juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak, terutama investor, yang terlibat dalam kerjasama investasi ini.

Akuisisi 20 persen Agus menjelaskan, pada skema RDPT itu, investor menempatkan dana pada RDPT yang dikelola oleh manajer investasi.

Selanjutnya, manajer investasi melakukan akusisi terhadap 20 persen kepemilikan saham di tiga Anak Perusahaan Jalan Tol (APJT) yang dimiliki oleh Jasa Marga yaitu PT Jasamarga Semarang Batang (JSB), PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN), dan PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNKK) melalui “Special Purpose Company” (SPC).

Untuk pelaksanaan RDPT, kata Agus, perseroan bekerja sama dengan Mandiri Manajemen Investasi (MMI), Manajer Investasi yang mengelola RDPT atas ketiga APJT tersebut.

Sebelumnya pada 2017, Jasa Marga telah bekerja sama dengan MMI saat meluncurkan produk KIK-EBA Mandiri Pendapatan Tol Jagorawi, yang merupakan KIK-EBA pertama di Indonesia dengan aset dasar hak atas pendapatan tol di masa mendatang (future cash flow).

Saat ini, perseroan telah memiliki konsesi jalan tol sepanjang 1.527 km. Pada 2018, perseroan menambah panjang jalan tol baru beroperasi sepanjang 61,25 km yang terdiri dari Jalan Tol Ngawi-Kertosono-Kediri Seksi Klitik (Ngawi)-Wilangan sepanjang 48 km, Jalan Tol Solo-Ngawi Segmen Simpang Susun (SS) Ngawi-Klitik (Ngawi) sepanjang 4 km, Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi Kedung Badak-Simpang Yasmin sepanjang 2,65 km, dan Jalan Tol Gempol-Pasuruan Segmen Rembang-Pasuruan sepanjang 6,6 Km.

Dengan demikian hingga saat ini Jasa Marga telah memiliki 741 km jalan tol beroperasi.

Sebelumnya, pada 2017 juga, perseroan telah sukses melakukan tiga terobosan alternatif pendanaan yaitu Sekuritisasi Pendapatan Tol Ruas Jagorawi, Project Bond Ruas JORR W2 Utara dan Global IDR Bond (Komodo Bond). (edy)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Profesional, Penyelesaian Kasus BULL untuk Menjaga Persaingan Sehat dan Kompetitif

Published

on

BULL merupakan mitra kerja Pertamina yang saat ini memiliki beberapa kapal yang sedang disewa Pertamina.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Di saat kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu dan cenderung melemah, tentunya seluruh instansi-instansi pemerintah harus mengedepankan efektifitas dan efisiensi dengan tetap menjaga transparansi dan persaingan yang sehat.

Apalagi perusahaan raksasa sekelas Pertamina sangat memerlukan jaringan penyedia barang maupun jasa yang luas dan bersaing dengan sehat untuk memastikan posisi Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas yang tangguh serta kompetitif.

Tentunya mata rantai distribusi minyak dan gas dalam negeri merupakan tanggung jawab yang sangat berat guna memastikan tidak pernah ada kelangkaan BBM di seluruh pelosok Indonesia dan memerlukan dukungan banyak penyedia jasa perkapalan yang kompetitif.

Sangat disayangkan beberapa waktu yang lalu salah satu penyedia jasa perkapalan yang besar, PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL), terperosok karena 3 kapal mereka belum menyelesaikan proses kepabean sebelum disewakan kepada Pertamina.

Dalam audit BPK ditemukan kondisi tersebut yang mengakibatkan BPK mengeluarkan rekomendasi kepada Pertamina untuk memberi sanksi hitam kepada BULL yang telah ditindaklanjuti dan berujung dengan BULL tidak dapat mengikuti pengadaan baru kapal-kapal dengan Pertamina.

Ini tentu sangat memprihatinkan karena sangat mengurangi tingkat persaingan penyediaan jasa perkapalan kepada Pertamina dan rawan tindakan monopolistik yang merugikan Pertamina.

Usaha Perkapalan Harus Memiliki Kemampuan Finansial yang Optimal

Seperti diketahui, memang usaha perkapalan adalah segmen usaha yang sangat padat modal dan memerlukan ketrampilan tersendiri, yang tentunya tidak banyak perusahaan dalam negeri yang dapat menggeluti usaha tersebut.

“Menurut pengamatan kami, dalam penyediaan jasa perkapalan kepada Pertamina pada saat ini, paling hanya ada 4-5 perusahaan besar yang mendominasi segmen ini,” kata Anton DH Nugrahanto, Pengamat Kebijakan Pemerintah di Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Apalagi untuk unit kapal-kapal besar yang tentunya memerlukan kemampuan finansial dan operasional yang lebih tinggi, maka akan lebih sedikit lagi persaingan karena tidak banyak perusahaan yang mampu ikut serta.

“Bayangkan kalau sekarang persaingan tersebut dikurangi lagi dengan tetap di daftar hitamkan PT Buana Lintas Luatan Tbk yang notabene bukan hanya salah satu penyedia jasa perkapalan yang besar tetapi juga memiliki tingkat kemampuan yang tidak dapat dijangkau banyak perusahaan lain,” kata Anton.

Menurut Anton, selain dapat memenuhi standar quality dan keamanan yang ditentukan Pertamina, BULL juga dapat memenuhi tuntutan perusahaan minyak dan gas luar negeri dan malah bersaing di luar negeri dan bukan hanya jago kandang.

“Berdasarkan informasi yang dapat kami kumpulkan, BULL cenderung selalu memberikan tarif sewa yang paling kompetitif yang tentunya sangat membantu Pertamina mengikis beban biaya transportasi miyak dan gas karena tentunya perusahaan perkapalan lainnya harus juga mengikuti tariff kompetitif tersebut,” katanya.

Anton bertanya, apakah inilah yang mengakibatkan adanya suara-suara dengan nada negatif yang hendak menghalangi kembalinya BULL sebagai penyedia jasa yang akan membantu Pertamina senantiasa menekan beban distribusi migas dalam negeri?

“Padahal secara keseluruhan armada kapal BULL yang disewa oleh Pertamina merupakan yang terbaru dan terpelihara. Bayangkan, walaupun Pertamina belum menetapkan standar Pertamina Safety Approval rating tertinggi karena penyedia jasa perkapalan besar lainnya tidak mampu, armada BULL selalu mendapatkan angka rating yang terbaik sesuai tingkat quality dan keamanan kapal-kapal mereka,” tambahnya.

Belum lagi, menurut Anton, biasanya BULL merupakan salah satu penyedia jasa perkapalan paling kompetitif di Pertamina dengan tariff sewa bisa sampai 10-15% dibawah penyedia jasa lainnya.

“Tentu sangat disayangkan bila pesaing sekompetitif seperti BULL ditiadakan dari kancah persaingan dalam penyediaan jasa perkapalan Pertamina. Dengan BULL telah memberi bukti dan data baru yang mendukung pemulihan, justru alangkah baiknya bila itu terjadi karena akan mencegah terbentuknya monopoli ataupun oligopoli dan menguntungkan Pertamina,” katanya.

Biaya Distribusi Migas Jangan Membebani Rakyat Sebagai Konsumen Migas

Anton mengharapkan, jangan sampai biaya distribusi migas dalam negeri melonjak dan akhirnya membebani negara dan rakyat, yang jelas ini kondisi yang tak sehat.

“Padahal seperti yang telah dibeberkan dengan sangat transparan, semua tindakan Pertamina dan BPK selalu menerapkan semua peraturan dan prinsip yang berlaku dengan benar dan wajar,” tambah Anton setelah mempelajari data data yang sudah diterima dan selayaknya diangkat ke publik.

Setelah menyelesaikan audit Pertamina, BPK memberi rekomendasi kepada Pertamina untuk mendaftar hitamkan BULL berdasarkan data yang menyebutkan 3 kapal BULL masih belum menyelesaikan proses kepabean saat disewa oleh Pertamina di tahun 2016.

Atas dasar rekomendasi BPK, Pertamina menindaklanjuti dengan memberi sanksi hitam kepada BULL sesuai SK 43/C00000/2015-S0 Bab IX Huruf B Angka 4. Tetapi Pertamina tetap memberi kesempatan bagi semua penyedia jasa untuk memberi bukti dan data baru yang dapat mencabut atau merubah suatu sanksi.

Hal ini sesuai Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Pertamina Nomor A-001/K20300/2015-S9 Revisi Ketiga yang berbunyi “Apabila ditemukan bukti-bukti / data-data baru yang menyatakan bahwa jenis penghargaan / sanksi yang telah diberikan tidak benar, maka dapat dilakukan koreksi poin maupun status.”

Dengan itu BULL telah memberi bukti-bukti baru dan yang terakhir melalui suratnya tertanggal 9 Mei 2018 yang juga melampirkan bukti-bukti tambahan.

Ini Pertimbangan BPK Memutihkan Status BULL

Kembali sesuai proses yang telah bergulir, Pertamina meneruskan tanggapan dan bukti-bukti baru tersebut kepada BPK untuk mendapatkan arahan sesuai peran BPK.

Setelah menimbang semua fakta dan bukti tambahan, BPK telah memberi rekomendasi untuk memulihkan status BULL dan dicabut dari daftar hitam.

Beberapa pertimbangan BPK adalah sebagai berikut :

Pertama, BULL telah mengajukan permohonan-permohonan yang diperlukan kepada instansi-instansi terkait untuk menyelesaikan kewajiban importasi 3 kapal tersebut jauh sebelum kapal-kapal tersebut disewakan kepada Pertamina.

Namun karena perubahan peraturan-peraturan yang terkait dan perlunya rangkaian proses administrasi pada masing-masing instansi pemerintah yang saling berkaitan dan berurutan, maka penyelesaian tersebut terlambat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Kedua, BULL telah menyerahkan semua dokumen penyelesaian impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas semua kapal tersebut di tahun 2016, maka dengan demikian kewajiban importasi atas ketiga kapal tersebut juga telah selesai.

Ketiga BULL memberi bukti bahwa semua kapal-kapal milik BULL yang disewakan kepada Pertamina sebelum dan setelah ketiga kapal tersebut, selalu memperoleh dokumen penyelesaian kewajiban importasi secara tepat waktu.

Keempat, BULL merupakan mitra kerja Pertamina yang saat ini memiliki beberapa kapal yang sedang disewa Pertamina. Pengenaan sanksi hitam secara berkelanjutan dapat berdampak pada operasi distribusi migas nasional.

Langkah BPK dan Pertamina Harus Didukung

Anton juga menilai, langkah-langkah yang telah ditempuh Pertamina maupun BPK sangat tepat dimana dengan tetap mengutamakan semua peraturan yang berlaku dan transparansi yang penuh integritas.

“Mereka dapat tetap melaksanakan tugas mereka dengan tegas dan berprinsip profesionalisme yang tinggi untuk mengambil tindakan yang tepat dan wajar tanpa mengindahkan suara-suara seglintir yang mencoba mengarahkan opini-opini miring tanpa ada sedikitpun bukti,” katanya.

Anton mengatakan, bila suara-suara parau tersebut dihiraukan, ini pasti akan mengurangi daya kompetitif Pertamina karena akan mengurangi persaingan sehat diantara penyedia jasa kepada Pertamina yang tentunya hanya akan menguntungkan sedikit penyedia jasa yang tersisa dan sangat merugikan Pertamina, baik dari segi biaya yang akan membumbung tinggi dan juga rendahnya tingkat kualitas dan keamanan.

Bila oknum-oknum tak bertanggung jawab dapat mengarahkan dan mengalihkan jalur prosedur yang telah ditekuni dengan baik dan transparen antara BPK dan Pertamina untuk mengurangi tingkat persaingan dalam penyediaan jasa perkapalan kepada Pertamina, tentunya mereka akan lebih bersemangat lagi untuk mencoba mengulangi ulah mereka di segmen-segmen lain.

Tujuannya, tentu untuk memupuskan semangat pejabat-pejabat kita untuk menjalankan peraturan-peraturan selayaknya dan sewajarnya guna menguntungkan segelintir oknum tertentu.

“Maka kita semua harus memberi dukungan penuh kepada Pertamina dan BPK untuk mengemban tugas berat mereka untuk menegakkan keadilan dan kebenaran sesuai rambu-rambu dan peraturan-peraturan yang berlaku tanpa harus takut dengan deraan perlakuan bergaya preman yang dilontarkan pihak-pihak tertentu” kata Anton DH Nugrahanto.

Dia juga menegaskan sikapnya, “Kita harus mendukung industri angkutan laut maju berkembang dan menjadi industri yang bersaing dengan sehat dan kompetitif”. (pan)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending