Connect with us

Trade

Pemerintah : Dalam 20 Tahun Reformasi BBM Satu Harga Terwujud

Published

on

Kedaulatan energi telah terwujud dalam 20 tahun Reformasi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kedaulatan energi telah terwujud dalam 20 tahun reformasi, yang salah satunya melalui penerapan satu harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Tanah Air.

“Satu harga BBM itu adalah salah satu upaya mewujudkan kedaulatan energi,” kata Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Akhmad Syakhroja dalam diskusi “Membangun Kedaulatan Energi Pasca-Reformasi” yang diselengarakan Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (Pena 98) di Graha PENA 98, Jakarta, Rabu.

Akhmad mengatakan dengan penerapan satu harga BBM ini, maka seluruh rakyat dapat merasakan keadilan di bidang energi.

“BBM satu harga itu mencerminkan sila kelima Pancasila. Kan tidak adil jika rakyat Indonesia di wilayah timur membeli lebih mahal, sementara ekonominya lebih rendah dibanding di Jakarta, ini tidak sesuai energi berkeadilan,” katanya.

Lebih jauh dia menyampaikan penerapan kebijakan BBM satu harga di seluruh Tanah Air ini merupakan program Presiden Jokowi demi mewujudkan kedaulatan energi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila.

“Sila kelima Pancasila ini kami jabarkan dengan prinsip `Energi Berkeadilan`, termasuk agar tata kelola di bidang energi, termasuk industri berjalan secara baik, kompetitif, dan kredibel,” jelas dia.

Untuk mendukung itu, kata Akhmad, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan telah memerintahkan seluruh jajarannya agar selalu mendasarkan pada prinsip itu dalam bekerja atau membuat regulasi, sehingga porsi anggaran Kementerian ESDM dapat dipastikan lebih banyak dinikmati rakyat.

Selain itu, lanjut Akhmad, pemerintah di sisi lain juga harus menjaga investor agar betah menanamkan investasinya di Indonesia karena negeri ini mempunyai keterbatasan anggaran, teknologi, dan beberapa hal lainnya.

“Akibat dari kebijakan ini, maka banyak aturan yang dipangkas, supaya investasi mudah. Hal-hal terkait perizinan itu, betapa banyak aturan sektoral ini yang kami hilangkan dan sederhanakan agar investasi tidak berbelit-belit dan lama,” katanya.

Selain perwakilan Kementerian ESDM, diskusi yang dipandu moderator aktivis 98 dari Pena 98, Fendy Mugni, juga menghadirkan dua pembicara yakni Vice President Operation SKK Migas, Elan Blantoro dan Deputi Bidang Energi Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah. (pan)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trade

“Keujrun Blang” Berperan Tingkatkan Produksi Gabah Aceh Utara

Published

on

Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib.

ZOnaekonomi.com, Lhokseumawe – Lembaga adat “Keujrun Blang” yang menangani persoalan persawahan di Aceh, Provinsi Aceh memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas gabah di Kabupaten Aceh Utara,kata Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib

“Keberhasilan Aceh Utara dalam meningkatkan produksi gabah, tidak terlepas dari peran para ‘Keujrun Blang’ dalam mengatur dan mengawasi pola pengairan kepada petani di daerahnya masing-masing,” katanya di Lhoukseumawe, Jumat (16/11/2018).

Ia mengatakan fungsi ‘Keujrun Blang” sangat penting dalam masyarakat tani di Aceh Utara, karena lembaga itu merupakan perangkat adat dalam masyarakat yang mengatur tentang persoalan persawahan.

Menurut dia, “Keujrun Blang” tidak hanya mengatur masalah pembagian air, akan tetapi juga mengenai penentuan waktu mulai turun ke sawah dan persoalan perselisihan dalam masyarakat tani.

“Saya berterima kasih sekali kepada para ‘Keujrun Blang’, yang benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal, dan telah mengatur air irigasi dan lain sebagainya kepada masyarakat petani sehingga produksi gabah di Aceh Utara cukup tinggi,” katanya.

Dia mengatakan rata-rata produksi gabah di Aceh Utara, saat ini 6 ton per hektare. Produksi tersebut meningkat dari masa-masa sebelumnya yang hanya 4 ton per hektare.

Selain itu, pengaturan bendungan Pasee Kiri dan Pasee Kanan juga cukup baik, sehingga semua daerah mendapatkan bagian air secara merata.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, daerah dengan produksi padi tertinggi di Provinsi Aceh untuk tahun 2018 adalah, Kabupaten Aceh Utara yang mencapai 367.860 ton. Selanjutnya Kabupaten Pidie sebesar 251.510 ton dan pada urutan ke-3 Kabupaten Aceh Timur sebesar 170.126 ton. (muk)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

KPK Panggil Dua Saksi Suap DPRD Kalteng

Published

on

KPK memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus korupsi di lingkungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait perizinan perkebunan kelapa sawit.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus korupsi di lingkungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait perizinan perkebunan kelapa sawit di wilayah Danau Sembuluh, Kalteng.

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa dua orang saksi untuk tersangka CEO PT BAP Wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara Willy Agung Adipradhana (WAA),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Dua saksi itu antara lain Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Palangka Raya Rawing Rambang dan anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Ergan Tunjung.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK mengkonfirmasi pengetahuan para saksi yang dipanggil terkait penerimaan anggota DPRD dan perizinan PT BAP di Kalimantan Tengah terkait dengan kasus yang ditangani tersebut.

Pada Sabtu (27/10) KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi di lingkungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan perizinan perkebunan kelapa sawit di sekitar wilayah Danau Sembuluh, Kalteng.

Adapun tersangka yang diduga sebagai pihak penerima berjumlah empat orang, yaitu Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Borak Milton (BM), Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Punding LH Bangkan (PUN), anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Arisavanah (A), dan anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Edy Rosada (ER).

Sedangkan pihak swasta yang diduga sebagai pemberi adalah Direktur PT BAP atau Wakil Direktur Utama PT SMART. Tbk (PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology) Edy Saputra Suradjat (ESS), CEO PT BAP Wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara Willy Agung Adipradhana (WAA), dan Manajer Legal PT BAP Teguh Dudy Syamsury Zaldy (TDS).

Diduga pemberian uang Rp240 juta oleh pengurus PT BAP kepada anggota DPRD Provinsi Kalteng terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Komisi B DPRD Provinsi Kalteng dalam bidang perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, dan lingkungan hidup di Pemprov Kalteng Tahun 2018.

Diduga, selain Rp240 juta itu, anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalteng juga menerima pemberian-pemberian lainnya dari PT BAP yang sedang dalam proses pendalaman. (ben)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

KPK Panggil Idrus Marham sebagai Tersangka

Published

on

Mantan Menteri Sosial dan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Sosial dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (IM) dalam penyidikan kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap IM sebagai tersangka suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Selain pemeriksaan tersangka Idrus, KPK juga memanggil satu saksi untuk Idrus, yaitu Indri Savanti Purnama Sari dari unsur swasta.

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK telah mengkonfirmasi terhadap empat saksi yang diperiksa untuk tersangka Idrus pada Selasa (13/11) soal dugaan aliran dana terkait PLTU Riau-1 untuk salah satu kontestan pada Pilkada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Empat saksi itu antara lain anggota DPRD Kabupaten Temanggung 2004-2019 Slamet Eko Wantoro, Rochmat Fauzi Trioktiva berprofesi sebagai guru swasta serta dua orang dari pihak swasta masing-masing Jumadi dan Mahbub.

KPK menduga empat saksi itu merupakan bagian dari tim sukses salah satu calon di Pilkada Kabupaten Temanggung.

Bupati Temanggung terpilih dalam Pilkada 2018 adalah Muhammad Al Khadziq.

Al Khadziq merupakan suami dari mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih (ES).

Eni juga merupakan tersangka lainnya dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1 tersebut. KPK pun telah melimpahkan Eni dari tahap penyidikan ke penuntutan atau tahap dua sehingga dalam waktu dekat akan dilakukan persidangan untuk Eni.

Untuk diketahui, tersangka Eni dan Idrus diduga menerima suap dari Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited senilai Rp4,75 miliar.

Kortjo sendiri saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta atas kasus suap proyek PLTU Riau-1 itu. (ben)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending