Connect with us

Energi

Pertamina Setorkan Dividen Rp8,57 Triliun

Published

on

Plt Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Rapat Umum Pemegang Saham PT Pertamina (Persero) memutuskan mengalokasikan dividen Tahun Buku 2017 sebesar Rp8,57 triliun.

RUPS juga menyetujui laporan pendapatan 2017 yang telah diaudit naik 18 persen, menjadi 42,96 miliar dolar AS, dibandingkan pendapatan audit 2016 36,49 miliar dolar AS.

Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (2/5/2018) mengatakan Tahun 2017 penuh tantangan bagi Pertamina, dimana profil keuangan perseroan masih dipengaruhi tren kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah terhadap dolar.

Ia menjelaskan, pertumbuhan pendapatan dipicu naiknya penjualan minyak mentah dan produk, baik di dalam negeri maupun ekspor.

“Sepanjang 2017, perusahaan tetap menjaga kinerja keuangan yang positif meskipun terdampak oleh dinamika harga minyak dunia. Kami fokus menjalankan komitmen proyek strategis dan meningkatkan efisiensi di segala lini, sehingga Pertamina tetap dapat mencatatkan kenaikan pendapatan perseroan,” kata Nicke.

Sepanjang 2017, realisasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) mencapai 51,17 dolar AS per barel. Asumsi ICP berdasarkan Rencana Kerja Perseroan 2017 adalah 48 dolar AS per barel.

Nicke menambahkan, secara umum kinerja operasional perusahaan juga membukukan pertumbuhan, yaitu produksi migas naik sekitar 7 persen, dari 650 MBOEPD (ribu barel minyak ekuivalen per hari) pada Tahun 2016 menjadi 693 MBOEPD pada Tahun 2017.

Pertumbuhan hulu migas ini dipengaruhi oleh produksi dari Banyu Urip dan naiknya produksi ladang luar negeri Pertamina. Pertamina pun mampu meningkatkan produksi panas bumi (geotermal) menjadi 3.900 GWh, atau naik 27 persen dibanding Tahun 2016 sebesar 3.043 GWh.

Hal ini disebabkan beroperasinya PLTP Ulubelu Unit 3 dan Unit 4, serta Kamojang. Pada pengolahan minyak, Perusahaan pun mampu menjaga tingkat kinerjanya, dimana hasil produk bernilai tinggi (yield valuable product) meningkat 1 persen menjadi 78,1 persen pada 2017, sementara pada 2016 sebesar 77,7 persen.

Volume produk bernilai tinggi (volume valuable product) menjadi 253,4 MMBbl (juta barel) pada Tahun 2017.

Sedangkan pada sektor pemasaran, volume penjualan konsolidasi tercermin penurunan tipis 1 persen, dari 86,84 juta KL pada 2016 menjadi 85,88 juta KL pada 2017.

Dari total volume tersebut, volume Premium Penugasan dan Jawa Madura Bali (Jamali) pada 2017 mengontribusi 12,31 juta KL, naik 12 persen dari periode sebelumnya. Sedangkan, penjualan LPG PSO naik 2 persen menjadi 11,21 juta KL.

Untuk tahun 2018, perseroan menargetkan untuk menjalankan BBM Satu Harga di 67 wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur darat dan laut.

Hingga April 2018, sudah terdapat empat titik yang melaksanakan program BBM Satu Harga. “Tahun 2017 telah dilalui dengan cukup baik. Tahun ini akan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Pertamina. Sebagai BUMN migas, Pertamina akan menjalankan perannya dalam distribusi BBM, menjaga availability, affordability dan accessibility ke seluruh masyarakat Indonesia,” tutur Nicke. (roy)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Energi

Kementerian : Kredit Inalum Bukan dari Bank BUMN

Published

on

Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Jasa, Gatot Trihargo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan tidak ada perbankan BUMN menyalurkan kredit ke PT Indonesia Asaham Alumunium (Inalum) untuk membeli 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PT FI).

“Tidak ada,” kata Gatot usai nonton bareng final Piala Dunia di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (15/7/2018) malam.

Gatot memastikan hal tersebut berulang kali.

Dia mengatakan pinjaman yang diajukan Inalum untuk pembelian saham Freeport akan lebih banyak disalurkan oleh bank bukan milik pemerintah.

Namun, Gatot tidak merinci entitas bank yang akan menjadi kreditur Inalum tersebut.

Pada 12 Juli 2018, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan sudah ada 11 bank yang siap membantu pendanaan untuk divestasi saham Freeport.

Selain dari pinjaman bank, Inalum juga akan mengandalkan kas internal perusahaan untuk membeli mayoritas saham perusahaan pengendali salah satu tambang emas terbesar di dunia itu.

Nilai divestasi 51 persen saham Freeport mencapai 3,85 miliar dolar AS dengan rincian sebanyak 3,5 miliar dolar AS dialokasikan untuk pembayaran hak partisipasi Rio Tinto dan 350 juta dolar AS untuk Indocopper.

Inalum memang harus menguasai saham Indocopper juga agar kepemilikan di PT FI bisa menjadi mayoritas atau 51 persen.

Di sisi lain, posisi dolar tunai yang dimiliki Inalum mencapai 1,5 miliar dolar AS.

Inalum dan pengendali saham PT FI, Freeport-Mcmoran Inc (FCX), telah menyepakati Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement/HoA) divestasi sebesar 51 persen saham PT FI pada Jumat, (12/7/2018).

Dengan adanya HoA tersebut maka struktur organisasi dan harga divestasi sudah final sehingga tidak ada lagi perubahan ke depan meskipun transaksi masih dalam proses penyelesaian.

Selanjutnya akan finalisasi perjanjian pembentukan perusahaan patungan. (iap)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Kementerian ESDM : Konsumsi Premium Naik 23 Persen Saat Lebaran

Published

on

Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium pada masa Fitri 2018 naik rata-rata sebesar 23 persen.

Zonaekonomi.com, Jakarta  – Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium pada masa Fitri 2018 naik rata-rata sebesar 23 persen dibandingkan kondisi normal atau hari biasa.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam rilis di Jakarta, Rabu (11/7/2018) mengatakan peningkatan konsumsi premium tersebut di atas rata-rata seluruh BBM jenis bensin (gasoline) pada Lebaran 2018, yang tumbuh 12 persen dibandingkan hari biasa.

Menurut dia, puncak konsumsi premium pada masa Lebaran terjadi pada H-1 atau 14 Juni 2018, yang mencapai 41.822 kiloliter.

“Lonjakan konsumsi gasoline itu akibat tingginya laju kendaraan bermotor saat arus mudik dan balik Lebaran,” katanya.

Agung menambahkan sudah menjadi tugas pemerintah untuk menjamin penyediaan BBM di seluruh Tanah Air, termasuk jenisnya sehingga masyarakat bisa memilih BBM yang sesuai kebutuhannya.

Momentum Hari Raya Idul Fitri, lanjutnya, menjadi salah satu tolak ukur bagi pelayanan penyediaan BBM di Indonesia, karena pada periode tersebut konsumsinya meningkat.

Untuk meningkatkan kepastian pasokan Premium, menurut dia, sejak Juni 2018, pemerintah sudah menambah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jawa, yang menjual Premium, sebanyak 571 unit, sehingga totalnya menjadi 2.090 SPBU.

Agung mengatakan jaminan pemerintah memenuhi kebutuhan BBM masyarakat tidak berhenti saat Hari Raya Idul Fitri atau momen tertentu saja.

Setelah masa Lebaran berakhir, tambahnya, pemerintah melakukan evaluasi penyediaan BBM khususnya Premium agar sesuai kebutuhan masyarakat.

“Sudah menjadi tugas kami untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal. Namun demikian, pemerintah akan mengevaluasi penyediaan BBM, khususnya Premium, yang sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Agung. (kel)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Memberikan Kepastian Hukum yang Menunjang Iklim Usaha, Langkah BPK Sesuai Peraturan

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang memberikan  rekomendasi pencabutan sanksi hitam terhadap PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL), dinilai dapat memberikan kepastian hukum yang menunjang iklim usaha di Indonesia.

“Ini langkah yang tepat dan baik, di saat situasi ekonomi yang dinilai kurang baik. Lagi pula BPK tentunya sudah memperhitungkan banyak aspek ketika memgambil keputusan yang memberi kepastian hukum ini,” kata pengamat ekonomi Ahmad Haniefi, di Jakarta, Rabu (4/7/2018).

BPK merekomendasikan untuk mencabut sanksi hitam sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Pertamina Nomor A-001/K20300/2015-S9 Revisi Ketiga Poin c yang menyatakan bahwa “Apabila ditemukan bukti-bukti / data-data baru yang menyatakan bahwa jenis penghargaan / sanksi yang telah diberikan tidak benar, maka dapat dilakukan koreksi poin maupun status.” 

Menurut Haniefi, yang dilakukan BPK adalah updating terhadap dampak suatu peristiwa kebijakan, yang bisa dikoreksi sepanjang ada upaya-upaya perbaikan dan bukti-bukti dan data-data baru.

“Saya kira hal yang wajar saja. Sepanjang BULL kemudian bisa memperbaiki kinerjanya dan memberikan dokumen-dokumen baru yang mendukung. Inilah mengapa saya bilang BPK turut memberikan kontribusi yang baik dalam kepastian hukum bisnis dan investasi,” katanya.

“Dilihat dari alur kejadian jelas BPK dan Pertamina sudah memenuhi semua prosedur mereka dengan baik. BPK memberi rekomendasi sanksi hitam, Pertamina melaksanakan rekomendasi tersebut. Dengan adanya bukti-bukti baru, tentunya Pertamina meminta arahan BPK, yang sekarang telah diterbitkan.”

Sebagai diketahui, arahan BPK kepada PT Pertamina (persero) adalah pemulihan pengenaan sanksi hitam kepada BULL dan melepasnya dari daftar hitam sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Soal Sanksi Hitam untuk BULL

Sebelumnya,  BPK merekomendasikan Pertamina untuk memberi sanksi hitam kepada BULL melalui suratnya Nomor 32/S/IX-XX.1/02/2018 tertanggal Feb 14, 2018. 

Pertamina pun  pada  12 Maret 2018, menindaklanjuti rekomendasi BPK dan menerapkan sanksi hitam kepada BULL dengan surat Nomor 046/i20300/2018-SO dimana BULL dinyatakan telah melakukan tindakan fraud lantaran belum memenuhi kewajiban kepabeanan atas tiga kapal miliknya: MT Bull Sulawesi, MT Flores, dan MT Bull Papua di tahun 2016.

Berkenaan sanksi ini, BULL kemudian menyampaikan tanggapan dan bukti-bukti dan data-data baru yang terakhir sesuai surat direksi PT Buana Lintas Lautan Tbk pada 9 Mei 2018 perihal Tanggapan II atas Pemberian Sanksi Kategori Hitam dan Bukti Pendukung.

PT Buana Lintas Lautan juga memberikan bukti baru bahwa perusahaan telah mengajukan permohonan-permohonan yang diperlukan kepada instansi-instansi terkait untuk menyelesaikan kewajiban importasi kapal MT Bull Papua, MT Bull Sulawesi dan MT Bull Flores, jauh sebelum kapal-kapal tersebut disewakan kepada PT Pertamina (Persero).

Namun karena perubahan peraturan-peraturan yang terkait dan perlunya rangkaian proses administrasi pada masing-masing instansi pemerintah yang saling berkaitan dan berurutan, maka penyelesaian tersebut terlambat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Bukti-bukti pendukung baru termasuk telah diterbitkannya dokumen penyelesaian impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas semua kapal tersebut di tahun 2016, maka dengan demikian kewajiban importasi atas ketiga kapal tersebut juga telah selesai. 

Ditambah lagi kapal-kapal milik PT Buana Lintas Lautan Tbk yang disewakan kepada PT Pertamina (Persero) sebelum dan setelah ketiga kapal tersebut, selalu memperoleh dokumen penyelesaian kewajiban importasi secara tepat waktu.

Dengan adanya bukti dan data baru tersebut, Pertamina meminta arahan kepada BPK karena instansi tersebut yang memberi rekomendasi awal mengenai sanksi hitam. Setelah menimbang semua bukti dan data pendukung baru tersebut akhirnya BPK memberi arahan kepada Pertamina untuk memulihkan status BULL. 

BPK juga menimbang posisi PT Buana Lintas Lautan Tbk yang merupakan mitra kerja PT Pertamina (persero) yang saat ini memiliki beberapa kapal yang sedang disewa Pertamina. Pengenaan sanksi hitam secara berkelanjutan dapat berdampak pada operasi distribusi migas nasional. (bny)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending