Connect with us

Finansial

Rupiah Senin Pagi Melemah ke Rp13.968

Published

on

Nilai tukar rupiah melemah sebesar 25 poin menjadi Rp13.968 dibanding posisi sebelumnya Rp13.943 per dolar AS.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin pagi bergerak melemah sebesar 25 poin menjadi Rp13.968 dibanding posisi sebelumnya Rp13.943 per dolar AS.

Ekonom Samuel Sekuritas Ahmad Mikail di Jakarta, Senin mengatakan ekspektasi inflasi di Amerika Serikat yang rendah menyusul data impor bulan April di bawah ekspektasi menahan laju dolar AS lebih tinggi.

Ia menambahkan bahwa obligasi Amerika Serkat yang turun sebesar menjadi 2,97 persen juga dapat menjadi faktor yang menahan pergerakan dolar AS.

“Pergerakan nilai tukar rupiah relatif masih stabil terhadap dolar AS,” katanya.

Ia mengatakan salah satu faktor yang menjaga nilai tukar rupiah yakni kemungkinan dinaikannya tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI 7-Day Repo Rate) dalam waktu dekat.

Di sisi lain, ia mengatakan, sentimen mengenai serangan teror bom di Surabaya sepertinya berdampak terbatas bagi pergerakan nilai tukar rupiah.

Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada menambahkan bahwa adanya hubungan positif antara suku bunga dengan nilai mata uang membuat pergerakan rupiah relatif stabil.

“Laju Rupiah diharapkan dapat kembali bergerak positif dengan memanfaatkan rencana BI tersebut,” katanya. (zub)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Finansial

Pembagian Dana Kelurahan akan Diputuskan Kemenkeu dan Kemendagri

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dana kelurahan yang dialokasikan dalam RAPBN 2019 ditujukan untuk menjaga harmonisasi antara pemerintah daerah, karenanya formulasi pembagian dana kelurahan akan dibuat keputusannya oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ia menceritakan dalam rapat dengar pendapat antara Presiden Joko Widodo dengan pemda dan DPR, muncul keluhan adanya kelurahan yang tidak mendapatkan dana desa, namun di sisi lain ada kelurahan yang mendapatkan dana desa.

“Untuk satu kabupaten yang sama desanya dapat anggaran langsung dari pemerintah pusat berupa dana desa, sementara kelurahan tidak dapat. Sehingga perlu kita menjaga suatu tensi itu, dari sisi harmoni antara pemerintah-pemerintah di daerah,” ujar Sri Mulyani usai “Entry Meeting Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018” di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Ia menjelaskan, dana kelurahan sendiri formulasi anggarannya tidak sama seperti seperti dana desa yang didasarkan pada jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan juga tingkat ketertinggalannya. Pemerintah masih membahas formulasi untuk dana kelurahan tersebut.

“Tapi karena merupakan SKPD (satuan kerja perangkat daerah), jadi nanti Mendagri dan kami akan membuat keputusan terkait formula pembagiannya,” ujarnya.

Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran pekan lalu, pemerintah mengusulkan adanya anggaran sebesar Rp3 triliun untuk dana kelurahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2019.

Anggaran sebesar Rp 3 triliun tersebut diambil dari pos dana desa yang sebesar Rp 73 triliun, sehingga nantinya dana desa hanya sebesar Rp 70 triliun.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan segera mengeluarkan program dana kelurahan yang rencananya akan dimulai pada awal 2019 mendatang. Kebijakan tersebut dikeluarkan karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dana untuk tingkat kelurahan.

“Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk kota, akan ada yang namanya anggaran kelurahan. Banyak keluhan, ‘Pak ada dana desa, kok nggak ada dana untuk kota’. Ya sudah, tahun depan dapat,” ujar Jokowi.

Untuk dana desa sendiri, terus mengalami peningkatan. Pada 2015, anggaran dana desa sebesar Rp20 triliun. Pada 2016 meningkat menjadi Rp47 triliun dan Rp60 triliun pada 2017 dan 2018. Pada 2019, dana desa dianggarkan sebesar Rp70 triliun. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Hasil Revaluasi, Nilai Barang Milik Negara Naik Jadi Rp5.728,49 Triliun

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Nilai Barang Milik Negara (BMN) setelah dilakukan revaluasi atau penilaian kembali oleh pemerintah pada periode 2017-2018 menjadi Rp5.728,49 triliun dibandingkan nilai BMN pada satu dekade yang lalu.

“Nilai yang meningkat atau kenaikan dari barang milik negara adalah sebesar Rp4.190,31 triliun dari Rp1.538,18 triliun. Sekarang nilai BMN sesudah dilakukan penilaian kembali menjadi RpRp5.728,49 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam “Entry meeting Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018” di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Revaluasi BMN sendiri sebenarnya merupakan tindaklanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Revaluasi BMN dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bersama-sama Kementerian/Lembaga.

Revaluasi kali ini merupakan yang termutakhir dari valuasi yang dilakukan 10 tahun silam dan terhadap BMN yang diperoleh sebelum 31 Desember 2015.

Pemerintah sendiri mulai menyusun neraca keuangan dan aset negara untuk pertama kalinya pada 2004 lalu, sejalan dengan terbentuknya Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara. Saat itu, nilai aset yang disajikan saat itu hanya sebesar Rp229 triliun.

“Penilaian kembali tahun 2017-2018 sendiri dimulai pada saat perancangan pada 29 Agustus 2017 lalu dan telah dilaksanakan selesai pada 12 Oktober 2018, termasuk objek penilaian kembali di NTB yang terkena dampak gempa,” ujar Sri Mulyani.

Program revaluasi BMN sendiri berlangsung selama dua tahun (2017-2018). Dalam kurun waktu tersebut, Pemerintah melakukan penilaian terhadap 934.409 jenis BMN yang berupa 108.524 bidang tanah, 434.801 gedung dan bangunan, serta 391.084 jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Dalam proses revaluasi BMN sendiri, pemerintah berkonsultasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai standar dan objek penilaian kembali BMN, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan.

Pemerintah juga berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, antara lain dengan bimbingan dan pelatihan teknis bagi petugas-petugas mengingat K/L terlibat langsung dengan pelaksanaan revaluasi BMN.

“Sebagai bentuk akuntabilitas, telah kami sampaikan kepada Ketua BPK pada 15 Oktober 2018 lalu. Untuk selanjutnya, dilakukan pemeriksaan rinci terkait hal tersebut. Pemeriksaan BPK atas penilaian kembali BMN ini sangat penting agar nilai revaluasinya valid, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Sri Mulyani. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

BI Sebut Nilai Rupiah Sudah Stabil

Published

on

Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Otoritas moneter Bank Indonesia menyebutkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat ini sudah stabil dan bergerak sesuai mekanisme pasar.

Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Jumat (19/10/2018), mengatakan nilai rupiah sudah stabil saat ini, ketika kurs rupiah bergerak di kisaran Rp15.200 per dolar AS.

“Kondisi nilai tukar tetap stabil, pasokan dan permintaan di pasar berjalan baik, mekanisme pasar bergerak secara baik,” kata Perry.

Kurs refrensi Jakarta Interbank Spot Dolar AS Rate (Jisdor) yang diumumkan di laman BI, Jumat, menunjukkan rupiah berada di Rp15.221 per dolar AS.

Perry mengatakan kondisi nilai tukar rupiah saat ini menunjukkan kepercayaan pelaku pasar termasuk investor global terhadap kondisi perekonomian domestik.

“Perkembangan global dari hari ke hari ada berita baru, wajar kalau pergerakan nilai tukar rupiah merespons,” ujarnya.

Pergerakkan nilai tukar rupiah setelah menembus level Rp15 ribu per dolar AS relatif stabil dengan tingkat volatilitas yang tidak terlalu dalam.

Sementara, kalangan ekonom menyebutkan nilai tukar rupiah yang sudah berada di kisaran Rp15.000-an per dolar AS merupakan titik keseimbangan (ekuilibrium) baru yang mencerminkan kondisi fundamental perekonomian Indonesia.

Ekonom Agustinus Prasetyantoko meyakini rupiah akan sulit kembali menguat dari level saat ini mengingat ketidakpastian ekonomi global diperkirakan masih akan berlanjut yang menyebabkan pengetatan likuiditas global.

“Dengan pasokan dan likuiditas yang terbatas, kita tidak akan kembali ke Rp13.000 atau Rp14.000. Rp15.000 inilah titik keseimbangan baru buat rupiah kita,” ujar Agustinus yang juga Rektor Universitas Katolik Atma Jaya itu pada Rabu (17/10).

Untuk mengurangi dampak ketidakpastian ekonomi global di sisa tahun, perbankan memprediksi Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate satu kali lagi tahun ini menjadi enam persen, setelah lima kali kenaikan sepanjang tahun.

“Bunga Acuan BI masih akan naik lagi sebesar 25 basis poin,” kata Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman Arif Arianto, Rabu (17/10/2018). (iap)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending