Connect with us

Digital

Samsung Berencana Pasok Produsen Smartphone dengan Chipset Exynos

Published

on

Samsung Berencana Pasok Produsen Smartphone dengan Chipset Exynos.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Bisnis semikonduktor adalah kekuatan pendorong keuntungan Samsung, tetapi chipset seluler Exynos-nya jarang terlihat di perangkat pabrikan lain.

Satu-satunya klien eksternal yang menggunakan chipset Exynos Samsung adalah Meizu dengan ponsel 15 Plus terbaru.

Samsung kabarnya sedang berbicara dengan ZTE dan produsen ponsel lainnya untuk mulai memasok mereka dengan prosesor mobile Exynos, untuk menandingi kompetitornya, Qualcomm, dengan chipset andalanya Snapdragon.

Inyup Kang, mantan eksekutif Qualcomm yang saat ini merupakan kepala pengembang chip logika Samsung, System LSI, mengatakan bahwa perusahaan “berbicara kepada semua OEM (Original Equipment Manufacturer)”.

Dia menegaskan bahwa klien baru dapat diumumkan setidaknya paruh pertama 2019.

Pencarian untuk klien baru datang tepat setelah ZTE dilarang membeli produk Qualcomm oleh Amerika Serikat karena melanggar embargo perdagangan dan mengimpor perangkat yang didukung Snapdragon ke Iran dan Korea Utara.

Samsung juga mengklarifikasi bahwa belum ada kesepakatan yang terjalin dan semua semua produsen smartphone diperlakukan sama.

Samsung berada jauh di belakang Qualcomm dan Apple dalam produksi SoC mobile, tetapi solusi untuk menggunakan chip in-house membantu perusahaan mengembangkan bisnis smartphone, termasuk peningkatan 27 persen dalam pengiriman untuk System LSI.

Karena pasar smartphone melambat, Samsung juga berharap untuk mulai mengirimkan chip 5G ke industri otomotif, di mana Audi dilaporkan akan menjadi klien pertamanya, demikian dilansir dari GSM Arena. (ant)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Digital

Perekrutan Daring PRT Membuat Pekerja Rentan Dieksploitasi

Published

on

Layanan daring perekrutan pekerja rumah tangga (PRT), baik di dalam maupun luar negeri, rawan dimanfaatkan untuk mengeksploitasi calon pekerja.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Komisioner Komnas Perempuan Thaufiek Zulbahry mengatakan layanan daring perekrutan pekerja rumah tangga (PRT), baik di dalam maupun luar negeri, rawan dimanfaatkan untuk mengeksploitasi calon pekerja.

“Kerentanannya antara lain soal gaji, karena sampai saat ini belum ada standar gaji layak untuk PRT. Kemudian masalah jam kerja, karena relasi PRT berbasis mitra dengan aplikator, mereka harus bekerja kapanpun bahkan saat malam,” kata Thaufiek saat dihubungi Antara dari Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Dalam keadaan tak terlindungi dan tidak menyadari standar kerja layak, ia menjelaskan, PRT yang bekerja di dalam maupun luar negeri, rentan menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual, serta perdagangan orang. Latar PRT yang mayoritas berasal dari daerah pedesaan meningkatkan kerentanan mereka.

“Dalam proses migrasi tersebut, terdapat proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, yang mana proses-proses tersebut menempatkan PRT rentan terhadap perdagangan orang,” kata dia.

Ia menjelaskan bahwa sampai sekarang PRT belum mendapat pengakuan sebagai bagian dari kelompok pekerja, dianggap tersembunyi dalam ranah privat rumah tangga.

“Hal ini diartikan bahwa keluarga memiliki domain penuh, sehingga akan menimbulkan masalah bila dicampuri oleh pihak luar atau aparat yang berwenang,” kata dia.

Thaufiek mengatakan pemerintah Indonesia harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan meratifikasi Konvensi ILO 189 mengenai Kerja Layak PRT untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja rumah tangga. (akf)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

Pemerintah Dinilai Tidak Tepat Operasikan Taksi Daring

Published

on

Anggota Komisi V DPR, Bambang Haryo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah dinilai tidak tepat mengoperasikan atau mengakuisisi aplikasi taksi daring, kata Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo.

“Saya pikir kalau milsahnya pemerintah masuk di transportasi online sebagai regulator ini agak kurang tepat,” kata Bambang usai Penghargaan Pelayanan Prima Sektor Transportasi Tahun 2018 di Jakarta, Senin (17/9/2018).

Terdapat usulan dan wacana agar pemerintah mengakuisisi atau mengoperasikan aplikasi taksi daring karena selama ini permasalahan tidak pernah selesai dengan peraturan menteri yang selalu diganti dan kembali dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Pemerintah juga berencana menggandeng perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Telkom dalam penyediaan teknologi informasi.

Menurut Bambang, hal itu akan mengganggu bisnis dari Telkom sendiri karena Telkom sudah memiliki “core business”-nya masing-masing.

“Fungsi BUMN sebagai stabilisator dari perekonomian, kalau terjadi kartelisasi boleh, kalau tidak, enggak perlu. Mereka punya “core business” sendiri dan merekaa masih perlu pembenahan, nanti jadi enggak fokus dan hancur semua. Mereka belum bisa meningkatkan kinerjanya, ini yang perlu difokuskan,” katanya.

Dia menambahkan aplikasi daring saat ini tidak bersifat monopoli, sehingga tidak perlu diambil alih oleh pemerintah.

“Sebenarnya online itu mereka tidak monopoli, terdiri dari beberapa perusahaan dan saling bersaing, sehingga tarif yang diinginkan masyakat jadi sesuai,” katanya.

Bambang menilai kondisi seperti ini masih bisa diatur dengan menggunakan payung hukum yang jelas dan harus segera dikeluarkan yang baru.

“Pemerintah segera keluarkan regulasinya agar payung hukumnya ada, dengan aturan tertentu, mereka butuh “back up” asuransi. Kalau tidak dilindungi asuransi, maka tidak sesuai dengan keinginan masyarakat,” katanya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan hal itu masih menjadi usulan karena berkaca pada Korea Selatan di mana aplikasi taksi daring saat ini dikelola oleh pemerintah.

“Di Korea ada satu aplikasi yang dibangun oleh masyarakat dan diakuisisi oleh pemerintah dan sekarang dipakai, eksis, jadi kita akan pelajari, namanya masukan harus dipelajari,” katanya. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

Tidak Mau Kalah, Grab Bilang Telah Empat Tahun Beroperasi di Vietnam

Published

on

Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Perusahaan penyedia jasa aplikasi yang berpusat di Malaysia, Grab, menyatakan sudah beroperasi di Vietnam sejak empat tahun lalu.

“Hari ini kami mendengar berita bahwa pesaing kami memperluas pelayanannya ke Hanoi. Grab memiliki sejarah panjang di Vietnam, kami telah beroperasi di negara tersebut selama empat tahun dan telah hadir di 36 kota di negara tersebut,” kata Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Pihaknya menyatakan sebelum di Indonesia telah meluncurkan pelayanan Grabbike di Vietnam dengan memahahami budaya bersepeda motor di negara tersebut.

Saat ini, lanjutnya, Grab di Vietnam beroperasi secara “hyperlocal”, seperti pola operasional yang dilakukan di Indonesia.

“Vietnam memiliki pelayanan GrabBike, GrabFood dan GrabExpress dengan pertumbuhan yang sangat baik,” papar Ridzki Kramadibrata.

Ia menyatakan bahwa keselamatan selalu menjadi prioritas utama Grab, termasuk ketika berekspansi ke layanan dan kota baru.

Sebagaimana diwartakan, Go-Viet, aplikasi berbasis daring yang merupakan perpanjangan tangan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek) bersama warga lokal Vietnam resmi beroperasi di dua kota Vietnam, Ho Chi Minh City dan Hanoi.

Hanoi merupakan kota kedua setelah Ho Chi Minh City yang menjadi lokasi peluncuran aplikasi ini. Di Ho Chi Minh City, Go-Viet meluncur pertama kali pada Agustus 2018.

“Hari ini secara resmi meluncurkan Go-Viet di Vietnam. Vietnam negara pertama wilayah ekspansi Go-Jek. Satu hal yang istimewa adalah semangat kolaborasi, menggabungkan teknologi Go-Jek, investasi dengan keahlian tim manajemen lokal Go-Viet,” ujar CEO Go-Jek, Nadiem Makarim di Hanoi, Rabu (12/9).

Sementara itu, Co-Founder Go-Viet, Duc Nguyen berharap beroperasinya Go-Viet bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Vietnam.

“Generasi muda Vietnam mengembangkan teknologi keuangan digital. Bersama-sama membangun kesejahteraan Vietnam dan kualitas hidup Vietnam. Saat ini untuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan perekonomian Vietnam, karenanya kami memutuskan menjadi mitra Go-Jek,” tutur dia dalam kesempatan yang sama.

Nguyen mengatakan, saat ini Go-Viet baru menyediakan dua pelayanan yakni Go-Bike dan Go-Send. Ke depannya, Go-Viet juga akan menyediakan sejumlah layanan antara lain Go-Car, Go-Food dan Go-Pay.

Hadir dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi, Sekretaris Kabiner Pramono Anung, Duta besar Indonesia untuk Vietnam dan pejabat pemerintah Vietnam. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending