Connect with us

Trans

Riset : Puncak Arus Mudik Bergeser ke H-6 Lebaran

Published

on

Puncak arus mudik bergeser dari H-3 ke H-6 atau Sabtu (9/6/2016) karena adanya penambahan cuti bersama yang menyebabkan waktu libur semakin panjang dan memicu masyarakat untuk pulang kampung lebih awal.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Puncak arus mudik bergeser dari H-3 ke H-6 atau Sabtu (9/6/2016) karena adanya penambahan cuti bersama yang menyebabkan waktu libur semakin panjang dan memicu masyarakat untuk pulang kampung lebih awal, berdasarkan hasil riset Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan.

“Puncak arus mudik H-7 dan H-6, tadinya prediksi puncak tanggal 13 Juni, tapi karena cutinya diperpanjang, jadi geser,” kata Kepala Badan Litbang Kementerian Perhubungan Sugihardjo dalam paparannya pada “Focus Group Discussions” bertajuk “Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2018” di Jakarta, Senin (4/6/2018).

Untuk arus balik, Sugihardjo mengatakan akan terjadi pada H+3 dan H+4 Lebaran dikarenakan pegawai swasta mulai masuk kerja pada 20 Juni dan PNS pada 21 Juni.

Sugihardjo menjelaskan untuk alasan pemilihan waktu mudik, sebanyak 52 persen mengatakan menunggu cuti bersama.

Dari hasil survei yang dilakukan, diketahui jumlah pemudik terbanyak berasal dari wilayah Jabodetabek, dengan tujuan tertinggi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Yogyakarta.

Sebanyak 46,7 persen pemudik lebih memilih untuk mudik menggunakan mobil pribadi dengan alasan lebih fleksibel, nyaman, serta cepat.

“Kalau untuk mobil, puncaknya itu Sabtu 6,09 persen, yg menarik di sini H-1 itu tinggi sama dengan puncak, fenomena ini terbukti tahun lalu,” katanya.

Dia menambahkan pemilihan angkutan pribadi terutama sepeda motor untuk mudik karena masyarakat tidak mempunyai pilihan akibat kurangnya sarana angkutan umum di kampung halaman.

Untuk angkutan Lebaran 2018, pemerintah meningkatkan sarana transportasi untuk mudik dari tahun sebelumnya.

Untuk transportasi darat, bus mengalami peningkatan sebanyak 1,68 persen, sedangkan kereta api mengalami peningkatan sebanyak 2,3 7 persen.

Untuk kesiapan transportasi laut presentasinya pun meningkat, kapal roro meningkat sebanyak 3,5 persen, dan kapal laut sebanyak 1,17 persen.

Dari sektor penerbangan, peningkatan yang dihasilkan sebanyak 0,93 persen.

“Ditingkatkannya persiapan angkutan Lebaran guna mengurangi pemakaian kendaraan bermotor pribadi,” katanya.

Selain itu, Kementerian Perhubungan menyediakan sejumlah transportasi angkutan Lebaran secara gratis, yakni 1.130 bus dengan kuota 50.850 orang, 70 truk dengan kuota 3.150 motor, dengan tujuan 32 Kota.

Selanjutnya pemerintah juga menyediakan tiga kapal penyeberangan dengan kuota 6.000 orang, dan 3.000 motor dengan tujuan tiga kota, enam Kapal laut dengan kuota 30.400 orang dan 15.200 motor dengan tujuan satu kota.

Kereta Api dengan kuota 18.096 otor dengan tujuan 32 stasiun. Total keseluruhan kuota yakni 87.250 orang dan 39.446 motor. (juw)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trans

Tunggu 27 Oktober Kepastian Suramadu Gratis, Kata Soekarwo

Published

on

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

Zonaekonomi.com, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta masyarakat menunggu tanggal 27 Oktober 2018 terkait kepastian digratiskannya tarif melintasi Jembatan Suramadu bagi roda empat atau lebih.

“Saya memang mendengar informasi penggratisan, tapi tunggu kepastiannya pada tanggal tersebut,” ujarnya kepada wartawan ditemui usai peluncuran buku berjudul “Berkaca dari Kegagalan Liberalisasi Ekonomi” di Surabaya, Minggu (21/10/2018).

Ia menjelaskan, kepastian digratiskan atau tidaknya tarif jembatan Suramadu pada 27 Oktober berkaitan dengan kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo di beberapa daerah di Jawa Timur, salah satunya di Madura

Meski sudah mendengarnya, namun orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut masih belum bisa memastikannya 100 persen karena menunggu Pemerintah Pusat memberikan keterangan tertulis secara resmi.

“Biasanya informasi berdasar jalur struktural itu 99 persen betul, tapi bisa berubah karena masih ada 1 persen,” ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Menurut Pakde Karwo, jika tarif melintas di jembatan sepanjang 5,4 kilometer tersebut dibebaskan maka akan mengurangi ongkos barang di Madura sehingga lebih efisien dan tidak terlalu mahal saat sudah masuk pasar.

Sedangkan, ketika disinggung tentang biaya perawatan jembatan yang membutuhkan biaya besar, ia menyebut sudah dipikirkan oleh Pemerintah Pusat dan diambilkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Ini karena pembangunan itu jadi satu dengan perawatan sehingga sudah dipikirkan,” kata gubernur yang juga politikus tersebut.

Sementara itu, sejak dioperasikan 2009, tarif Jembatan Suramadu adalah Rp30 ribu bagi kendaraan roda empat atau lebih, lalu sejak 1 Maret 2016 diturunkan 50 persen menjadi Rp15 ribu, ditambah penggratisan bagi kendaraan roda dua.

Penurunan tarif tol jembatan saat itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 60/KPTS/M/2016 tentang penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Pengurangan Besaran Tarif Tol Pada jalan Tol Jembatan Surabaya-Madura.

Besaran tarif sampai sekarang yakni untuk kendaraan golongan I Rp15.000, golongan II Rp22.500, golongan III Rp30.000, golongan IV Rp37.500, golongan V Rp45.000, serta golongan VI gratis. (fiq)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

Peraturan Taksi Daring Tiupayakan Mencakup Angkutan Barang

Published

on

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Peraturan taksi daring yang baru pengganti Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek diupayakan mencakup untuk angkutan barang yang saat ini bermunculan dengan aplikasi daring, kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi.

“Regulasi ini harus bisa menyentuh ‘ride sharing’ yang lain. ‘Ride sharing’ itu ‘kan ada penumpang ada yang bayar juga, minimal harus bisa menyentuh itu semua,” katanya di Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Ia mengakui saat ini bermunculan aplikasi untuk pengangkutan barang di mana belum ada payung hukumnya.

Ditemui terpisah, Pengamat Transportasi Darmaningtyas menilai apapun bisnis yang melibatkan transportasi harus mengacu kepada undang-undang transportasi, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

“Sebetulnya kalau transportasi mestinya landasannya UU transportasi. Teknologi itu sebagai sarana saja, sarana untuk mempermudah pesan, mempermudah pembayaran,” katanya.

Sudah seharusnya, lanjut dia, mengikuti aturan, termasuk tarif per kilometer yang sesuai dengan peraturan.

“Semestinya harus mengikuti aturan, termasuk misalnya tingkat keekonomian rupiah per kilometer. Kan sudah ada hitung-hitungannya secara ilmiah. Kalau mengangkut barang itu satu kilometer barang ongkosnya berapa. Itu yang harus ditegakkan,” katanya.

Darmaningtyas berpesan jangan sampai teknologi justru mengikis ketentuan-ketentuan yang sudah ada di undang-undang, seperti tarif.

“Jangan kemudian kita pertentangan antara teknologi dan transportasi. Yang jadi masalah sekarang ini karena teknologi mengikis tarif, tapi sebetulnya yang tertindas adalah pengemudinya,” katanya. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

Studi Kelaikan KA Semicepat Jakarta-Surabaya Rampung November

Published

on

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan studi kelaikan kereta api semicepat Jakarta-Surabaya akan rampung pada November 2018.

“KA Jakarta-Surabaya sedang dalam studi kelaikan oleh JICA, memang rencananya November mereka akan memberikan kepada kita,” kata Budi Karya ditemui usai menerima pegawai baru difabel di Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Dia menyebutkan tiga hal yang menjadi fokus dalam studi kelaikan tersebut, yaitu harganya harus lebih ekonomis, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) harus lebh banyak, kemudian kontraktor porsinya harus seimbang antara kontraktor dalam negeri dan asing.

“Kita pikirkan mana yang lebih ekonomis, teknologi apa yang dipakai. Kedua TKDN, bagian konstruksi yang akan digunakan kita mengharapkan itu diprioritaskan. Ketiga, bagian mana kontraktor digunakan, kita juga minta dipikirkan, kontraktor lokal sama lah prosentasenya,” katanya.

Sebelumnya Kementerian Perhubungan menyatakan masih berupaya agar biaya proyek tersebut berada di kisaran Rp60 triliun.

Menhub menyampaikan kajian proyek KA Jakarta-Surabaya akan rampung pada Agustus 2018. Namun, hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan perihal proyek tersebut. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending