Connect with us

Trade

Diapresiasi, Kepastian Hukum BPK Terhadap Perusahaan Publik

Published

on

BPK mempertimbangkan agar Direksi PT Pertamina (persero) dapat memulihkan pengenaan sanksi hitam kepada PT Buana Lintas Lautan Tbk sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Zonaeknomi.com, Jakarta – Langkah Badan Pengawas Keuangan (BPK RI) yang memberikan rekomendasi pencabutan sanksi hitam terhadap PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL), dinilai dapat memberikan kepastian hukum yang menunjang iklim usaha di Indonesia.

“Ini langkah yang tepat dan baik, di saat situasi ekonomi yang dinilai kurang baik. Lagi pula BPK tentunya sudah memperhitungkan banyak aspek ketika memgambil keputusan yang memberi kepastian hukum ini,” kata pengamat ekonomi Ahmad Haniefi, di Jakarta, Rabu (4/7/2018).

BPK merekomendasikan untuk mencabut sanksi hitam sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Pertamina Nomor A-001/K20300/2015-S9 Revisi Ketiga Poin c yang menyatakan bahwa “Apabila ditemukan bukti-bukti / data-data baru yang menyatakan bahwa jenis penghargaan / sanksi yang telah diberikan tidak benar, maka dapat dilakukan koreksi poin maupun status.” 

Menurut Haniefi, yang dilakukan BPK adalah updating terhadap dampak suatu peristiwa kebijakan, yang bisa dikoreksi sepanjang ada upaya-upaya perbaikan dan bukti-bukti dan data-data baru.

“Saya kira hal yang wajar saja. Sepanjang BULL kemudian bisa memperbaiki kinerjanya dan memberikan dokumen-dokumen baru yang mendukung. Inilah mengapa saya bilang BPK turut memberikan kontribusi yang baik dalam kepastian hukum bisnis dan investasi,” katanya.

“Dilihat dari alur kejadian jelas BPK dan Pertamina sudah memenuhi semua prosedur mereka dengan baik. BPK memberi rekomendasi sanksi hitam, Pertamina melaksanakan rekomendasi tersebut. Dengan adanya bukti-bukti baru, tentunya Pertamina meminta arahan BPK, yang sekarang telah diterbitkan.”

Sebagai diketahui, arahan BPK kepada PT Pertamina (persero) adalah pemulihan pengenaan sanksi hitam kepada BULL dan melepasnya dari daftar hitam sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Soal Sanksi Hitam untuk BULL

Sebelumnya, BPK merekomendasikan Pertamina untuk memberi sanksi hitam kepada BULL melalui suratnya Nomor 32/S/IX-XX.1/02/2018 tertanggal Feb 14, 2018. 

Pertamina pun  pada  12 Maret 2018, menindaklanjuti rekomendasi BPK dan menerapkan sanksi hitam kepada BULL dengan surat Nomor 046/i20300/2018-SO dimana BULL dinyatakan telah melakukan tindakan fraud lantaran belum memenuhi kewajiban kepabeanan atas tiga kapal miliknya: MT Bull Sulawesi, MT Flores, dan MT Bull Papua di tahun 2016.

Berkenaan sanksi ini, BULL kemudian menyampaikan tanggapan dan bukti-bukti dan data-data baru yang terakhir sesuai surat direksi PT Buana Lintas Lautan Tbk pada 9 Mei 2018 perihal Tanggapan II atas Pemberian Sanksi Kategori Hitam dan Bukti Pendukung.

PT Buana Lintas Lautan juga memberikan bukti baru bahwa perusahaan telah mengajukan permohonan-permohonan yang diperlukan kepada instansi-instansi terkait untuk menyelesaikan kewajiban importasi kapal MT Bull Papua, MT Bull Sulawesi dan MT Bull Flores, jauh sebelum kapal-kapal tersebut disewakan kepada PT Pertamina (Persero). Namun karena perubahan peraturan-peraturan yang terkait dan perlunya rangkaian proses administrasi pada masing-masing instansi pemerintah yang saling berkaitan dan berurutan, maka penyelesaian tersebut terlambat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Bukti-bukti pendukung baru termasuk telah diterbitkannya dokumen penyelesaian impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas semua kapal tersebut di tahun 2016, maka dengan demikian kewajiban importasi atas ketiga kapal tersebut juga telah selesai. 

Ditambah lagi kapal-kapal milik PT Buana Lintas Lautan Tbk yang disewakan kepada PT Pertamina (Persero) sebelum dan setelah ketiga kapal tersebut, selalu memperoleh dokumen penyelesaian kewajiban importasi secara tepat waktu.

Dengan adanya bukti dan data baru tersebut, Pertamina meminta arahan kepada BPK karena instansi tersebut yang memberi rekomendasi awal mengenai sanksi hitam. Setelah menimbang semua bukti dan data pendukung baru tersebut akhirnya BPK memberi arahan kepada Pertamina untuk memulihkan status BULL. 

BPK juga menimbang posisi PT Buana Lintas Lautan Tbk yang merupakan mitra kerja PT Pertamina (persero) yang saat ini memiliki beberapa kapal yang sedang disewa Pertamina. Pengenaan sanksi hitam secara berkelanjutan dapat berdampak pada operasi distribusi migas nasional. (pan)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trade

Balkondes : dari BUMN untuk BUMDes

Published

on

Direktur Utama Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin.

Zonaekonomi.com, Yogyakarta – Keberadaan 20 balai ekonomi desa (balkondes) di 20 desa di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, semakin akrab bagi publik, tidak hanya bagi masyarakat sekitar tetapi juga telah menggaung ke dunia internasional.

Ya, gaung internasional itu ditandai dengan kunjungan ratusan delegasi Dewan Perempuan International (International Council of Women/ICW) dari berbagai negara ke balkondes-balkondes itu pada Selasa ini (18/9/2018).

Tak hanya berkunjung, mereka juga bermalam hingga Rabu (19/9/2018) dalam rangkaian mengikuti acara Sidang Umum ke-35 ICW dan Temu Nasional Seribu Organisasi Perempuan Indonesia sejak 11 September hingga 20 September 2018.

Mereka menikmati pesona alam yang dekat dengan kawasan wisata Candi Borobudur yang tersohor sejak dulu kala ke seantero dunia dan menjadi delegasi internasional pertama yang menginap di berbagai pemondokan atau “homestay” di balkondes itu.

Terdapat sekitar 200 kamar di 20 balkondes, yang tersebar di 20 desa (satu desa, satu balkondes) di Kecamatan Borobudur, yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terdapat 20 balkondes yang dibangun dan disponsori oleh BUMN.

Ke-20 balkondes itu adalah Balkondes Bigaran (disponspori Taman Wisata Candi), Balkondes Borobudur (Taman Wisata Candi), Balkondes Bumiharjo (Pembangunan Perumahan), Balkondes Candirejo (Semen Indonesia), Balkondes Giripurno (Taman Wisata Candi), Balkondes Giritengah (Jasaraharja).

Lalu, Balkondes Kembanglimus (Patrajasa), Balkondes Karanganyar (Bank BTN), Balkondes Karangrejo (PGN), Balkondes Kebonsari (Hutama Karya), Balkondes Kenalan (Bank Mandiri), Balkondes Majaksingi Desa Singkober (Jasamarga), Balkondes “The Gade Village” Ngargogondo (Pegadaian).

Kemudian, Balkondes Ngadiharjo (PLN), Balkondes Sambeng (Patra Jasa), Balkondes Duta Menor Desa Tanjungsari (Bank BRI), Balkondes Tegalarum (Angkasa Pura II), Balkondes Tuksongo (Telkom), Balkondes Wanurejo (Bank BNI), dan Balkondes Wringinputih (Pertamina).

Untuk BUMDes

Program BUMN Hadir untuk Negeri yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN beserta sekitar 100 BUMN yang ada di Tanah Air memang telah memberikan hasil konkret bagi masyarakat.

Begitu pula keberadaan balkondes yang ditujukan bagi peningkatan kegiatan perekonomian desa terutama dalam menunjang pariwisata di sekitar Candi Borobudur.

Para wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur dapat lebih lama menikmati situs bersejarah yang merupakan keajaiban dunia serta pesona alam di sekitar Borobudur untuk menginap di pemondokan-pemondokan yang disediakan di tiap balkondes.

Kegiatan ekonomi desa pun bakal hidup dengan berbagai kearifan budaya lokal yang mengagumkan.

PT Angkasa Pura II saat meresmikan Balkondes Sakapitu di Desa Tegal Arum, Kecamatan Borobudur, pada Jumat (7/9) telah menyadari bahwa balkondes itu secara khusus dibangun untuk mendorong Desa Tegal Arum yang bersekatan dengan Candi Borobudur meningkatkan fungsinya sebagai desa pariwisata lantaran lokasinya yang dekat dengan Candi Borobudur.

Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin menyebutkan bahwa Balkondes Sakapitu kelak akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tegal Arum.

Seluruh pendapatan dari usaha pemondokan atau “homestay” itu akan menjadi milik Desa Tegal Arum.

Presiden Jokowi saat mengunjungi Balkondes Tuksongo dan Balkondes Wringinputih pada 18 September 2017, atau tepat setahun lalu dengan kunjungan delegasi ICW saat ini, juga sangat mengapresiasi program pemberdayaan perkonomian masyarakat desa melalui keberadaan Balkondes ini.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan bahwa Balkondes dibangun dengan konsep membangkitkan ekonomi kerakyatan melalui bantuan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN yang mendukung kemajuan sektor pariwisata.

Balkondes didirikan sebagai sarana pengembangan perekonomian masyarakat setempat melalui pengembangan kegiatan UMKM di lingkungan sekitar. Di satu sisi juga adanya homestay dapat dipadukan dengan ekplorasi seni dan budaya lokal untuk menunjang pariwisata setempat.

Balkondes yang dibangun oleh BUMN ini diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan kepada masyarakat Indonesia untui dikelola bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa setempat.

Balkondes Tuksongo yang dibangun PT Telkom dan telah diresmikan oleh Menteri BUMN pada 20 Agustus 2017, misalnya, ditunjang dengan berbagai fasilitas dan layanan terintegrasi berbasis digital, mulai dari “room automation”, sistem pemesanan paket wisata berbasis online hingga sistem pembayaran dengan digital cash. Balkondes Tuksongo juga dilengkapi dengan “digital signage” dan fasilitas “smart parking”.

Balkondes Tuksongo diproyeksikan menjadi Digital Heritage Village, yakni sebagai kompleks desa wisata yang memadukan teknologi digital dengan keunikan suasana pedesaan dalam berbagai kegiatan budaya, kesenian, UMKM, pendidikan dan agro wisata.

Selain dilengkapi dengan fasilitas “homestay” yang memungkinkan wisatawan menginap dan menikmati lingkungan asri pedesaan, Balkondes juga memiliki fasilitas rumah joglo dan plaza dengan amphitheatre sebagai panggung kesenian dan pentas budaya.

Terdapat rumah limasan sebagai ruang pajang hasil karya UMKM serta sebuah rumah limasan kecil sebagai lokasi workshop para pelaku UMKM sehingga wisatawan yang bermalam di Balkondes dapat langsung berinteraksi dan menikmati berbagai karya UMKM khas daerah dan tentunya kuliner daerah setempat.

Melalui balkondes, BUMN juga berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku UMKM setempat serta mengangkat kekayaan seni-budaya tradisional.

Hal ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, termasuk pariwisata. (ant)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Pupuk Indonesia Jamin Stok Aman Saat Musim Tanam

Published

on

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat.

Zonaekonomi.com, Bontang – PT Pupuk Indonesia (Persero) menjamin stok pupuk dalam kondisi aman saat musim tanam yang jatuh pada Oktober 2018 hingga Maret 2019.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat di Bontang, Selasa (18/9/2018), mengatakan total stok pupuk hingga 12 September 2018 secara nasional di lini III dan IV atau gudang kabupaten dan kios mencapai 1.475.323 ton.

Jumlah tersebut dua kali lipat dari ketentuan stok yang ditetapkan pemerintah. Bahkan, jumlah tersebut belum termasuk dengan stok yang terdapat di gudang pabrik dan provinsi.

Perinciannya untuk stok nasional lini III dan IV terdiri atas 519.804 ton urea, 466.608 ton NPK, 136.580 ton organik, 182.264 ton SP-36 dan 170.067 ton ZA.

Sedangkan realisasi penyaluran hingga 7 September 2018 adalah sebesar 2.623.482 ton urea, 1.696.364 ton NPK, 466.529 ton organik, 592.773 ton SP-36 dan 659.369 ton ZA.

“Dalam rangka persiapan musim tanam ini, kami menugasi produsen pupuk yang tergabung dalam Pupuk Indonesia Grup untuk mempercepat proses penyaluran pupuk terutama dari lini II dan III ke lini IV yaitu penyaluran distributor ke kios,” kata Aas.

Dengan begitu, sambungnya, distributor dan pemilik kios dapat menebus pupuk sesuai dengan alokasinya sehingga dapat diterima oleh petani tepat pada waktunya.

Selain itu, ujar dia, untuk mengantisipasi kebutuhan petani yang tidak tercantum dalam RDKK dan tidak memperoleh alokasi pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia mewajibkan agar setiap distributor menyediakan pupuk nonsubsidi di masing-masing kios.

“Kami menerapkan langkah-langkah pencegahan di wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami hambatan dalam proses distribusinya melalui mendorong realokasi antarjenis pupuk yang diharapkan selesai sebelum musim tanam tiba. Selain itu, kami juga mendorong distributor untuk segera menggambil pupuk di gudang sehingga gudang produsen dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pupuk lainnya apabila terjadi lonjakan permintaan,” paparnya.

Hingga kini, Pupuk Indonesia telah mendistribusikan pupuk bersubsidi ke 5.696 kecamatan seluruh Indonesia. Didukung dengan 6.288 unit armada truk, 22 unit armada kapal, 14 unit dermaga, 194 rute voyage charter liner, 659 unit gudang provinsi dan kabupaten dengan kapasitas total mencapai 3.105.027 ton dan 1.542 distributor serta lebih dari 40.000 kios yang tersebar di seluruh Nusantara. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Perkuat Rupiah, Pupuk Indonesia Bidik Ekspor Rp8,31 Triliun 2018

Published

on

Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Zonaekonomi.com, Bontang – PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai BUMN Pupuk, berkomitmen memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dengan meningkatkan ekspor pupuk urea, amoniak dan NPK hingga akhir 2018 yang ditargetkan menembus Rp8,31 triliun.

“Ekspor bisa menjadi langkah memperkuat nilai tukar rupiah, tapi kita harus mengutamakan kebutuhan dalam negeri apakah itu subsidi atau nonsubsidi, sisanya baru dipasarkan ke luar negeri,” kata Menteri BUMN Rini Soemarno saat melepas secara simbolis ekspor urea sebanyak 20.000 ton ke Filipina dari Pelabuhan PT Pupuk Kaltim di Bontang, Selasa (18/9/2018).

Menurut Rini. kebanyakan sasaran ekspor dari produk tersebut adalah negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara seperti Filipina, Kamboja, Thailand dan Myanmar.

“Pupuk Indonesia Grup merupakan satu dari sejumlah BUMN yang selalu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekspor produk yang kualitasnya telah diakui,” katanya.

Ia menegaskan bahwa ekspor ini pun dilakukan setelah memastikan dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Sementara itu Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Aas Asikin Idat menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga penjualan ekspor sebagai upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyumbang devisa negara dan kembali memperkuat nilai rupiah.

Aas menegaskan bahwa penjualan ekspor tersebut dilakukan setelah mendapatkan izin ekspor dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pupuk sektor subsidi dalam negeri dan stok minimal sesuai ketentuan yang diatur Permendag Nomor 15 tahun 2013.

Sepanjang Januari-Agustus 2018, Pupuk Indonesia telah mencatatkan penjualan ekspor sebesar 1.081.425 ton yang terdiri dari 616.294 ton Urea, 371.841 ton Amoniak dan 93.290 ton NPK atau dengan total senilai Rp4,55 trilliun.

Sebagai produsen pupuk terbesar di Asia Tenggara, Pupuk Indonesia menguasai pasar pupuk Negara-Negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Thailand, Myanmar, Malaysia, Timor Timor dan Singapore dengan total ekspor sebesar 507.694 ton Urea, 126.170 ton Amoniak, dan 21.301 ton NPK atau senilai Rp2,67 triliun.

Selain Asia Tenggara, wilayah Asia Timur seperti China, Jepang dan Korea Selatan masih menjadi tujuan ekspor tertinggi untuk produk-produk tersebut. Tidak hanya wilayah Asia, namun produk Pupuk Indonesia pun telah masuk ke pasar negara Yordania, AS, Afrika Selatan, Chile, Puerto Rico dan Peru. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending