Connect with us

Internasional

Dolar AS Menguat Didukung Laporan Pekerjaan Positif

Published

on

Kurs dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (9/7/2018).

Zonaekonomi.com, New York – Kurs dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (9/7/2018) (Selasa pagi WIB), karena investor terus mencerna laporan “payrolls” (penggajian) non pertanian negara itu untuk Juni.

Dengan tidak adanya data ekonomi utama yang dirilis pada Senin (9/7/2018), para investor masih memilah-milah laporan pekerjaan Juni. Total gaji pekerja non-pertanian AS meningkat sebesar 213.000 pada Juni, mengalahkan konsensus pasar, Departemen Tenaga Kerja mengatakan pada Jumat (6/7/2018).

Pertumbuhan lapangan pekerjaan terjadi dalam jasa-jasa profesional dan bisnis, manufaktur, serta perawatan kesehatan, sementara perdagangan ritel kehilangan lapangan pekerjaan.

Sementara itu, karena lebih banyak orang Amerika memasuki angkatan kerja tetapi tidak semua pekerjaan ditemukan, tingkat pengangguran AS pada Juni naik sedikit menjadi 4,0 persen dari 3,8 persen pada Mei, tingkat terendah sejak April 2000.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,13 persen menjadi 94,087 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1748 dolar AS dari 1,1746 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,3256 dolar AS dari 1,3283 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia meningkat menjadi 0,7466 dolar AS dari 0,7430 dolar AS.

Dolar AS dibeli 110,81 yen Jepang, lebih tinggi dari 110,68 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik ke 0,9920 franc Swiss dari 0,9900 franc Swiss, dan menguat menjadi 1,3115 dolar Kanada dari 1,3102 dolar Kanada. (ape)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Internasional

Indonesia-Rusia Bahas Kerja Sama Ekonomi

Published

on

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Suntec Convention Center, Singapura pada Rabu (14/11/2018).

Zonaekonomi.com, Singapura – Pemerintah Indonesia dan Rusia melakukan pertemuan bilateral di Pusat Konvensi Suntec, Singapura disela-sela rangkaian KTT Asean dengan sejumlah negara mitra membahas sejumlah isu antara lain hubungan kerja sama ekonomi.

Presiden Joko Widodo menerima Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu sekitar pukul 16.00 Waktu Singapura.

“Saya menyambut baik kenaikan hubungan perdagangan kita. Di data kami, perdagangan bilateral meningkat 14,34% di tahun 2017 atau senilai USD2,52 miliar. Saya berharap target perdagangan USD5 miliar akan dapat tercapai di tahun 2020,” kata Presiden.

Indonesia membahas tentang potensi peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Rusia dalam bidang perdagangan, yakni mengenai dukungan positif bagi ekspor minyak sawit mentah Indonesia.

“Kami memohon dukungan untuk promosi dan kampanye positif bagi CPO Indonesia,” kata Presiden.

Kepala Negara juga mendorong pemerintah Rusia untuk meningkatkan volume impor bagi sejumlah produk perikanan Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga akan mendorong peningkatan ekspor buah tropis.

Dalam pertemuan itu, Presiden juga menyampaikan tentang perdagangan Indonesia dengan kerja sama ekonomi kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah (EAEU).

Presiden mengatakan Indonesia berniat untuk meningkatkan perdagangan dengan EAEU.

“Saya harap Rusia sebagai Ketua EAEU dapat membantu mempercepat keputusan kolektif bagi dimulainya perundingan FTA (persetujuan perdagangan bebas) antara Indonesia dengan EAEU utamanya untuk menanggapi prosedur pengajuan yang telah kami sampaikan sejak 2017,” tuturnya.

Nilai perdagangan bilateral kedua negara pada tahun 2017 tercatat meningkat 14,34 persen atau senilai USD2,5 miliar.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Bidang Polhukam Wiranto, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Duta Besar RI untuk Singapura Ngurah Swajaya. (bay)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Internasional

Presiden Iran : Sanksi “Kejam” AS Tak akan Hentikan Ekspor Minyak Iran

Published

on

Presiden Iran, Hassan Rouhani.

Zonaekonomi.com, Teheran – Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan Amerika Serikat (AS) tidak akan dapat menghentikan ekspor minyak Iran.

Ia mengatakan Iran akan terus menjual minyak mentahnya di pasar internasional meski ada sanksi-sanksi AS yang “kejam”.

Iran akan melanggar sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Washington atas Teheran dengan cara yang “tepat”, Rouhani mengatakan tidak lama setelah putaran baru sanksi-sanksi anti-Iran diberlakukan oleh AS pada Senin waktu setempat.

“Dengan bantuan rakyat, dan persatuan yang ada di masyarakat kami, kami harus membuat Amerika mengerti bahwa mereka tidak boleh menggunakan bahasa kekuatan, tekanan, atau ancaman, untuk berbicara dengan bangsa Iran yang besar. Mereka harus dihukum secepatnya dan selamanya,” ujar Rouhani seperti dikutip oleh Press TV.

Para pejabat AS telah memahami bahwa mereka tidak dapat mengganti minyak Iran di pasar, katanya, menambahkan bahwa sekalipun jika mereka tidak memberikan keringanan ke beberapa negara untuk tetap memperdagangkan minyak dengan Iran. “Kami masih akan dapat menjual minyak kami dan kami memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan itu.”

Semua sanksi-sanksi AS terhadap Iran yang telah dihapus berdasarkan kesepakatan nuklir Iran 2015 dipulihkan kembali oleh Amerika Serikat pada Jumat (2/11) dan mulai berlaku pada Senin (5/11).

Embargo AS menargetkan banyak “sektor penting” negara itu seperti energi, perkapalan, pembuatan kapal, dan keuangan.

Washington menuduh Iran mengguncang ketidakstabilan regional dan mengekspor kekerasan, yang telah dibantah oleh Teheran.

Presiden AS Donald Trump, yang mengakhiri perjanjian nuklir Iran yang menang dengan susah payah pada 8 Mei, mengatakan bahwa itu adalah “salah satu kesepakatan terburuk dan paling berat yang pernah dilakukan Amerika Serikat.”

Pada Senin (5/11), Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif di akun twitter resminya mengecam penolakan AS terhadap konvensi-konvensi internasional.

“AS menentang pengadilan tinggi PBB dan Dewan Keamanan dengan menerapkan kembali sanksi-sanksi terhadap Iran yang menargetkan orang biasa,” kata Zarif.

“Tapi bullying AS adalah bumerang, bukan hanya karena JCPOA (kesepakatan nuklir) penting, tetapi karena dunia tidak dapat mengizinkan Trump untuk menghancurkan tatanan global. AS, bukan Iran, terisolasi,” Zarif menambahkan.

Sebelumnya Zarif mengatakan bahwa putaran baru sanksi AS terhadap Iran telah gagal memangkas ekspor minyak Teheran ke nol.

Penarikan AS dari JCPOA multilateral pada Mei adalah “skandal” untuk Washington, katanya.

“Kita bisa melihat … JCPOA sangat mendukung kepentingan Iran bahwa Amerika menarik diri dari skandal itu,” kata Zarif kepada parlemen Iran.

Selain itu, diplomat utama Iran itu menyentuh tentang kemungkinan negosiasi antara AS dan Republik Islam dalam kondisi tertentu.

Zarif mengatakan bahwa pembicaraan dengan AS mengenai perjanjian nuklir baru tetap terbuka jika Washington mengubah pendekatannya pada kesepakatan nuklir internasional 2015, Press TV melaporkan.

Iran akan mempertimbangkan diplomasi baru jika ada “dasar untuk dialog yang bermanfaat” tentang kesepakatan nuklir Iran, kata Zarif.

Namun, pemerintah AS saat ini “tidak percaya pada diplomasi. AS percaya pada tekanan,” tambahnya.

“Ini rasa saling menghormati, bukan rasa saling percaya yang merupakan persyaratan untuk memulai negosiasi,” kata Zarif. Demikian laporan yang dikutip dari Xinhua. (pep)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Internasional

Indonesia-Australia Sepakati Penguatan Komitmen Perekonomian

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Australian Treasurer Josh Frydenberg MP saat menandatangani Nota Kesepahaman Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia dengan Australia menyepakati penguatan komitmen dalam bidang perekonomian dan fiskal untuk meningkatkan kerja sama antar kedua negara yang telah terjalin sebelumnya.

Keterangan pers Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (5/11/2018), menyatakan kerja sama ini perlu pembaruan informasi kebijakan dan berbagi pengalaman masing-masing.

Nota Kesepahaman Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) ini ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Australian Treasurer Josh Frydenberg MP di Canberra, Australia.

Beberapa hal yang menjadi cakupan kerja sama antara lain melalui kunjungan bilateral, konferensi atau lokakarya, penelitian bersama, pertukaran informasi, magang atau pertukaran pegawai, dan jadwal kerja sama tahunan.

Kedua pihak juga akan memfasilitasi pertukaran dan pembagian informasi mengenai praktik kebijakan yang terbaik dan berbagi pengalaman teknis melalui Prospera.

Dengan komitmen ini, maka sejumlah staf senior Austalian Treasury ditempatkan di kantor Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik komitmen ini serta keinginan pemerintah Australia untuk berbagi pengalaman dalam pengelolaan fiskal dan reformasi perpajakan.

Kerja sama ini memperbaharui nota kesepahaman antar kedua negara sebelumnya yang ditandatangani pada tahun 2013.

Sebelumnya, Australian Treasury dan BKF telah mengadakan dialog kebijakan ekonomi bilateral (Bilateral Economic Policy Dialogue).

Setiap tahun, kedua otoritas fiskal mendiskusikan dan menentukan prioritas bersama atas keterlibatan serta kerja sama terkait kebijakan di tahun mendatang dan diadakan di lokasi yang bergantian.
Berbagai topik yang telah dibahas dalam BEPD antara lain topik internasional, regional, maupun bilateral yang menjadi kepentingan bersama. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending