Connect with us

UKM & Koperasi

IFC Nilai Tekfin Dapat Bantu Pembiayaan UMKM

Published

on

Chief Executive Office IFC Philippe Le Houerou, dalam Forum Inklusi Finansial Fintech Indonesia di Jakarta.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Lembaga pembangunan internasional yang berfokus pada sektor swasta, International Finance Corporation (IFC), menilai industri teknologi finansial (tekfin) bisa mendukung pembiayaan UMKM dan membantu pencapaian inklusi finansial melalui dukungan regulasi yang tepat.

“Tekfin yang berbasis kepada pelayanan jasa finansial bisa membantu mengatasi persoalan pembiayaan bagi UMKM dan menemukan nasabah baru yang potensial,” kata Chief Executive Office IFC Philippe Le Houerou dalam Forum Inklusi Finansial Fintech Indonesia di Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Le Houerou menjelaskan saat ini pelaku UMKM di Indonesia masih kesulitan mendapatkan kredit pembiayaan dari sumber-sumber konvensional untuk mendorong perkembangan bisnis.

IFC, yang merupakan anggota dari Grup Bank Dunia, mencatat kesenjangan pembiayaan untuk sektor usaha kecil dan menengah ini mencapai 166 miliar dolar AS atau sekitar 19 persen dari PDB pada 2017.

Padahal, saat ini terdapat kurang lebih 58 juta UMKM di Indonesia yang berpotensi memperkerjakan 89 persen tenaga kerja di sektor swasta dan memberikan kontribusi hingga 60 persen dari PDB.

Untuk itu, meski Indonesia sudah memperoleh kemajuan dalam mendorong inklusi keuangan, masih banyak persoalan yang harus diupayakan untuk menjembatani kesenjangan terhadap akses keuangan tersebut.

Ia memastikan kolaborasi inklusi keuangan dengan industri tekfin bisa menjadi solusi agar pelaku usaha kecil maupun konsumen lainnya dapat memperoleh akses kepada pelayanan finansial formal.

“Dengan kerangka kerja pengaturan dan pengawasan yang tepat, Tekfin dapat memberikan pelanggan akses terhadap layanan pembayaran, tabungan, investasi, kredit dan asuransi,” ujar Le Houerou.

Selain regulasi, ia menambahkan, pemanfaatan tekfin ini juga memerlukan pembenahan dari segi infrastruktur dasar maupun dukungan teknis dari pihak-pihak terkait agar pemanfaatannya berlangsung secara masif.

Melihat kondisi tersebut, Ketua Asosiasi Fintech Indonesia Niki Luhur berkomitmen pihaknya siap untuk membantu pemerintah guna mendorong target sebanyak 75 persen masyarakat ke sistem finansial formal pada 2019.

Menurut data Findex pada 2017, baru sebanyak 49 persen orang dewasa yang mempunyai akses ke sistem finansial formal, padahal sebesar 69 persen populasi yang belum mendapatkan akses perbankan telah menggunakan telepon pintar.

“Kami sangat yakin bahwa tekfin bisa bekerja sama dengan institusi finansial yang ada untuk memperluas jangkauan dan secara signifikan dapat meningkatkan kecocokan produk dan pasar,” kata Niki.

Saat ini, industri berbasis teknologi finansial sedang meningkat pesat dan terdapat 30 juta pemakai dengan tiga juta agen serta jangkauan hingga 350 negara negara maupun kota.

Sedangkan, menurut Asosiasi Fintech Indonesia, terdapat 235 perusahaan tekfin yang beroperasi di Indonesia, dengan total transaksi pembayaran digital mencapai 21 juta dolar AS. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

UKM & Koperasi

Sandiaga : UKM akan Tingkatkan Perekonomian

Published

on

Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno saat mengunjungi Pasar Raya Inpres Padang, Jumat (19/10/2019).

Zonaekonomi.com, Jakarta  – Calon Wakil Presiden RI nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno menjanjikan perubahan dan mengembalikan kekuatan ekonomi di Tanah Air.
 
“Intinya UMKM seperti ini yang bisa mengembalikan kekuatan ekonomi nasional,” kata Sandiaga dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat (19/10/2018).

BACA JUGA : Koalisi Prabowo-Sandi Prioritaskan Kampanye di Pulau Jawa

Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan dan menyerap aspirasi masyarakat dengan sarapan serta berdialog  dengan warga di Bopet  Rajawali Juanda. Salah satu tempat sarapan favorit di Jalan Juanda, Padang.

Cawapres pasangan Prabowo Subianto ini menikmati soto daging campur Padang dan dua butir telor setengah matang yang direndam dengan kuah sup. 
 
“Enaknya maknyus, kuliner seperti ini menyerap lapangan kerja dan bisa mensejahterakan masyarakat sekitarnya,” kata Sandiaga.

Selain itu, katanya, kuliner bisa mengembangkan potensi pariwisata di daerah Padang. Wisata kuliner sekarang menjadi primadona, katanya.

Usai makan, di luar rumah makan Rajawali, ratusan emak-emak sudah menunggu calon wakil presiden yangn diusung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat itu.

Sandiaga dalam pidato singkatnya menyatakan sudah saatnya ada perubahan. Perubahan ekonomi yang lebih bagus, ekonomi yang menyerap lapangan kerja dan menjaga  harga -harga kebutuhan pokok yang stabil dan terjangkau. (sus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

LPDB Sebut Moratorium Pencairan Dana Bergulir Tak Rugikan UMKM

Published

on

Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyebutkan moratorium pencairan dana bergulir tidak merugikan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo di Jakarta, Jumat (19/10/2018), mengatakan moratorium yang dilakukan pihaknya selama beberapa waktu sepanjang tahun ini sama sekali tidak merugikan para pelaku UMKM.

“Moratorium tidak kami lakukan selama setahun ini, kami sudah mencairkan dana bergulir Rp38,5 miliar sampai sejauh ini. Hanya sekitar 4-5 bulan saja moratorium diterapkan,” katanya.

Ia mengatakan sebelum moratorium diberlakukan, ada berbagai persoalan misalnya terkait ketatnya persyaratan untuk bisa mengakses dana bergulir.

Oleh karena itu, pihaknya memutuskan untuk melakukan moratorium sekaligus membenahi sistem secara internal lembaga tersebut.

“Kami sengaja melakukan moratorium penyaluran dana untuk memverifikasi data yang ada dan juga sekalian melakukan perbaikan dan penyempurnaan seluruh regulasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran sekaligus mempermudah akses pendanaan bagi para pelaku koperasi dan UMKM,” katanya.

Selain itu, moratorium penyaluran dana juga untuk membenahi peraturan dan kebijakan sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2018 guna mempermudah akses modal ke LPDB KUMKM.

Meski demikian, LPDB-KUMKM tetap optimistis dapat menyalurkan dana begulir sesuai target yakni sebesar Rp1,2 triliun.

Braman menambahkan, berdasarkan proses yang berjalan untuk potensi penyaluran melalui skim konvensional sebanyak 26 proposal dengan jumlah plafon pengajuan Rp845,7 juta dan melalui skim syariah sebanyak 15 proposal dengan plafon pengajuan Rp342,5 juta sehingga total berjumlah Rp1,188 miliar.

Tercatat, LPDB-KUMKM sejak 2008 hingga saat ini telah menyalurkan dana bergulir mencapai lebih dari Rp8,5 triliun kepada lebih dari satu juta pelaku usaha mikro dan kecil di berbagai pelosok Tanah Air. (han)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

Kemenperin Sempurnakan Peta Jalan Pengembangan IKM Busana Muslim

Published

on

Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian menyempurnakan peta jalan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) busana muslim sebagai upaya mewujudkan Indonesia sebagai kiblat busana muslim dunia pada 2020.

“Kami kumpulkan seluruh pelaku usaha, asosiasi, perancang busana dan pihak terkait untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan ini,” kata Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih usai membuka acara diskusi “Penyusunan Roadmap Pengembangan IKM Fesyen Muslim” di Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Diskusi tersebut, lanjut Gati, bertujuan untuk menyempurnakan peta jalan (roadmap) pengembangan industri fesyen muslim dengan melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian KUKM, dan Badan Ekonomi Kreatif, akademisi, desainer, asosiasi dan para pelaku usaha industri fesyen muslim.

“Kolaborasi ABGC (Academicy, Business, Government dan Community) sangat penting dalam mengembangkan industry fesyen muslim yang beberapa tahun terakhir ini sedang berkembang pesat,” ujar Gati.

Gati menyampaikan penyempurnaan peta jalan ini dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan pelaku industri demi kemajuan industri fesyen dalam negeri.

Peta jalan tersebut, tambahnya, nantinya akan memprioritaskan program-program yang akan dilakukan, termasuk soal bagaimana ketersediaan bahan baku industri ini dapat terjaga keberlanjutannya. Pasalnya, ketersediaan bahan baku produk fesyen saat ini masih perlu diimpor dari beberapa negara. Misalnya, bahan baku kapas dan wool yang masih diimpor dari Amerika, Mesir, Turki dan Australia.

“Ada juga bahan baku rayon impor dari Thailand,” tambah Gati.

Selama ini, pemerintah gencar mendorong industri fesyen di dalam negeri untuk terus meningkatkan pangsa pasar Indonesia di pasar internasional.

Oleh karena itu, agar mampu bersaing di kancah global, pemerintah juga terus berupaya memacu pertumbuhan industri fesyen dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Gati berharap peta jalan tersebut nantinya dapat menjadi acuan untuk para pelaku usaha maupun pemerintah untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis busana muslimnya sehingga mampu menembus pasar dunia.

“Meningkatkan ekspor pasti. Pemerintah akan dukung industri fesyen muslim nanti maunya kemana,” ujar Gati. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending