Connect with us

Trade

Jasa Marga Luncurkan RDPT untuk Perkuat Modal

Published

on

PT Jasa Marga (Persero) Tbk meluncurkan inovasi pendanaan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan berupa RDPT.

Zonaekonomi.com, Jakarta – PT Jasa Marga (Persero) Tbk meluncurkan inovasi pendanaan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan berupa Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT).

“RDPT ini merupakan pendanaan bersifat ekuitas sehingga perseroan dapat mengurangi ketergantungan pada pendanaan yang bersifat utang,” kata Corporate Secretary PT Jasa Marga (Persero) Tbk, M Agus Setiawan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/7/2018) pagi.

Dengan demikian, perseroan dapat menjaga kesehatan finansial perusahaan di tengah ekspansi yang dilakukan, katanya.

Agus menjelaskan, penandatanganan peluncuran RDPT ini dilakukan oleh Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani dan Direktur Utama PT Mandiri Manajemen Investasi Alvian Pattisahusiwa di Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Dirut PT Jasa Marga, kata Agus, menyatakan RDPT ini merupakan bagian dari komitmen dan upaya perseroan dalam inovasi alternatif pendanaan untuk mendukung investasi masif yang dilakukan oleh perseroan.

“Tentunya, alternatif-alternatif pendanaan ini diperlukan di tengah investasi masif yang dilakukan. Tahun ini saja kami menargetkan sekitar 300 km panjang tol baru yang beroperasi. Jadi, tentu saja dibutuhkan penguatan modal,” ujarnya.

Sementara itu, Aloysius, seperti disampaikan Agus, berharap peluncuran produk-produk alternatif pendanaan semacam ini, khususnya di bidang infrastruktur, tidak berakhir di sini.

Ia berharap, alternatif-alternatif pendanaan seperti ini mampu menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang lebih kompetitif sehingga dapat mendorong peningkatan perekonomian Indonesia.

Ia juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak, terutama investor, yang terlibat dalam kerjasama investasi ini.

Akuisisi 20 persen Agus menjelaskan, pada skema RDPT itu, investor menempatkan dana pada RDPT yang dikelola oleh manajer investasi.

Selanjutnya, manajer investasi melakukan akusisi terhadap 20 persen kepemilikan saham di tiga Anak Perusahaan Jalan Tol (APJT) yang dimiliki oleh Jasa Marga yaitu PT Jasamarga Semarang Batang (JSB), PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN), dan PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNKK) melalui “Special Purpose Company” (SPC).

Untuk pelaksanaan RDPT, kata Agus, perseroan bekerja sama dengan Mandiri Manajemen Investasi (MMI), Manajer Investasi yang mengelola RDPT atas ketiga APJT tersebut.

Sebelumnya pada 2017, Jasa Marga telah bekerja sama dengan MMI saat meluncurkan produk KIK-EBA Mandiri Pendapatan Tol Jagorawi, yang merupakan KIK-EBA pertama di Indonesia dengan aset dasar hak atas pendapatan tol di masa mendatang (future cash flow).

Saat ini, perseroan telah memiliki konsesi jalan tol sepanjang 1.527 km. Pada 2018, perseroan menambah panjang jalan tol baru beroperasi sepanjang 61,25 km yang terdiri dari Jalan Tol Ngawi-Kertosono-Kediri Seksi Klitik (Ngawi)-Wilangan sepanjang 48 km, Jalan Tol Solo-Ngawi Segmen Simpang Susun (SS) Ngawi-Klitik (Ngawi) sepanjang 4 km, Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi Kedung Badak-Simpang Yasmin sepanjang 2,65 km, dan Jalan Tol Gempol-Pasuruan Segmen Rembang-Pasuruan sepanjang 6,6 Km.

Dengan demikian hingga saat ini Jasa Marga telah memiliki 741 km jalan tol beroperasi.

Sebelumnya, pada 2017 juga, perseroan telah sukses melakukan tiga terobosan alternatif pendanaan yaitu Sekuritisasi Pendapatan Tol Ruas Jagorawi, Project Bond Ruas JORR W2 Utara dan Global IDR Bond (Komodo Bond). (edy)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trade

“Keujrun Blang” Berperan Tingkatkan Produksi Gabah Aceh Utara

Published

on

Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib.

ZOnaekonomi.com, Lhokseumawe – Lembaga adat “Keujrun Blang” yang menangani persoalan persawahan di Aceh, Provinsi Aceh memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas gabah di Kabupaten Aceh Utara,kata Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib

“Keberhasilan Aceh Utara dalam meningkatkan produksi gabah, tidak terlepas dari peran para ‘Keujrun Blang’ dalam mengatur dan mengawasi pola pengairan kepada petani di daerahnya masing-masing,” katanya di Lhoukseumawe, Jumat (16/11/2018).

Ia mengatakan fungsi ‘Keujrun Blang” sangat penting dalam masyarakat tani di Aceh Utara, karena lembaga itu merupakan perangkat adat dalam masyarakat yang mengatur tentang persoalan persawahan.

Menurut dia, “Keujrun Blang” tidak hanya mengatur masalah pembagian air, akan tetapi juga mengenai penentuan waktu mulai turun ke sawah dan persoalan perselisihan dalam masyarakat tani.

“Saya berterima kasih sekali kepada para ‘Keujrun Blang’, yang benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal, dan telah mengatur air irigasi dan lain sebagainya kepada masyarakat petani sehingga produksi gabah di Aceh Utara cukup tinggi,” katanya.

Dia mengatakan rata-rata produksi gabah di Aceh Utara, saat ini 6 ton per hektare. Produksi tersebut meningkat dari masa-masa sebelumnya yang hanya 4 ton per hektare.

Selain itu, pengaturan bendungan Pasee Kiri dan Pasee Kanan juga cukup baik, sehingga semua daerah mendapatkan bagian air secara merata.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, daerah dengan produksi padi tertinggi di Provinsi Aceh untuk tahun 2018 adalah, Kabupaten Aceh Utara yang mencapai 367.860 ton. Selanjutnya Kabupaten Pidie sebesar 251.510 ton dan pada urutan ke-3 Kabupaten Aceh Timur sebesar 170.126 ton. (muk)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

KPK Panggil Dua Saksi Suap DPRD Kalteng

Published

on

KPK memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus korupsi di lingkungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait perizinan perkebunan kelapa sawit.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus korupsi di lingkungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait perizinan perkebunan kelapa sawit di wilayah Danau Sembuluh, Kalteng.

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa dua orang saksi untuk tersangka CEO PT BAP Wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara Willy Agung Adipradhana (WAA),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Dua saksi itu antara lain Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Palangka Raya Rawing Rambang dan anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Ergan Tunjung.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK mengkonfirmasi pengetahuan para saksi yang dipanggil terkait penerimaan anggota DPRD dan perizinan PT BAP di Kalimantan Tengah terkait dengan kasus yang ditangani tersebut.

Pada Sabtu (27/10) KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi di lingkungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan perizinan perkebunan kelapa sawit di sekitar wilayah Danau Sembuluh, Kalteng.

Adapun tersangka yang diduga sebagai pihak penerima berjumlah empat orang, yaitu Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Borak Milton (BM), Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Punding LH Bangkan (PUN), anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Arisavanah (A), dan anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Edy Rosada (ER).

Sedangkan pihak swasta yang diduga sebagai pemberi adalah Direktur PT BAP atau Wakil Direktur Utama PT SMART. Tbk (PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology) Edy Saputra Suradjat (ESS), CEO PT BAP Wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara Willy Agung Adipradhana (WAA), dan Manajer Legal PT BAP Teguh Dudy Syamsury Zaldy (TDS).

Diduga pemberian uang Rp240 juta oleh pengurus PT BAP kepada anggota DPRD Provinsi Kalteng terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Komisi B DPRD Provinsi Kalteng dalam bidang perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, dan lingkungan hidup di Pemprov Kalteng Tahun 2018.

Diduga, selain Rp240 juta itu, anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalteng juga menerima pemberian-pemberian lainnya dari PT BAP yang sedang dalam proses pendalaman. (ben)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

KPK Panggil Idrus Marham sebagai Tersangka

Published

on

Mantan Menteri Sosial dan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Sosial dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (IM) dalam penyidikan kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap IM sebagai tersangka suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Selain pemeriksaan tersangka Idrus, KPK juga memanggil satu saksi untuk Idrus, yaitu Indri Savanti Purnama Sari dari unsur swasta.

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK telah mengkonfirmasi terhadap empat saksi yang diperiksa untuk tersangka Idrus pada Selasa (13/11) soal dugaan aliran dana terkait PLTU Riau-1 untuk salah satu kontestan pada Pilkada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Empat saksi itu antara lain anggota DPRD Kabupaten Temanggung 2004-2019 Slamet Eko Wantoro, Rochmat Fauzi Trioktiva berprofesi sebagai guru swasta serta dua orang dari pihak swasta masing-masing Jumadi dan Mahbub.

KPK menduga empat saksi itu merupakan bagian dari tim sukses salah satu calon di Pilkada Kabupaten Temanggung.

Bupati Temanggung terpilih dalam Pilkada 2018 adalah Muhammad Al Khadziq.

Al Khadziq merupakan suami dari mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih (ES).

Eni juga merupakan tersangka lainnya dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1 tersebut. KPK pun telah melimpahkan Eni dari tahap penyidikan ke penuntutan atau tahap dua sehingga dalam waktu dekat akan dilakukan persidangan untuk Eni.

Untuk diketahui, tersangka Eni dan Idrus diduga menerima suap dari Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited senilai Rp4,75 miliar.

Kortjo sendiri saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta atas kasus suap proyek PLTU Riau-1 itu. (ben)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending