Connect with us

UKM & Koperasi

Kemenperin Jaring 1.150 Orang Jadi Pengusaha IKM

Published

on

Dirjen IKM Kemenperin, Gati Wibawaningsih.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian akan menjaring sekitar 1.150 orang untuk menjadi pengusaha IKM lewat peluncuran kembali Program e-Smart IKM di Bogor, Jawa Barat.

“Rencananya akhir Juli atau awal Agustus kita ke yang belum jadi IKM, kita mau kasih tahu bahwa jadi pengusaha itu tidak usah takut-takut. Sekarang sudah gampang semuanya,” kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih di Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Gati menambahkan, IKM yang kerap mengeluhkan soal pemasaran produk, kini sudah mendapatkan solusi, yakni melalui e-Smart IKM, di mana pelaku IKM dibina untuk memasarkan produk secara online dengan tepat sasaran.

“Jadi, bagi yang belum menjadi pelaku IKM, mulai saja dahulu. Nanti ikuti pembinaan untuk usahanya,” ungkap Gati.

Kemenperin menargetkan sebanyak 4000 industri kecil dan menengah (IKM) di dalam negeri akan bergabung dalam program e-Smart IKM pada 2018, meningkat dibanding tahun lalu yang pesertanya sudah mencapai 2.730 IKM.

“Kami terus memacu IKM kita agar mampu memasarkan produknya di marketplace melalui program e-Smart IKM, yang merupakan sistem basis data dengan menyajikan berupa profil, sentra, dan produk IKM,” ujar Gati.

Menurut Gati, pemanfaatan e-Smart IKM juga dapat memberikan jaminan terhadap produk, keamanan dan standarisasi. Sejak diluncurkan e-Smart IKM pada Januari 2017 lalu, Kemenperin telah menggandeng sejumlah marketplace dalam negeri seperti Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Shopee, dan Blanja.com.

Dalam mendukung implementasi program tersebut, dilaksanakan pula workshop e-Smart IKM.

Peserta yang mengikuti dibekali pelatihan selama dua hari mengenai pengetahuan untuk peningkatan daya saing dan produktivitas usahanya serta mendapatkan sosialisai terkait pemberian fasilitas dari Kemenperin.

“Beberapa materi yang mereka terima, misalnya informasi tentang kredit usaha rakyat (KUR), program restrukturisasi mesin dan peralatan, hak kekayaan intelektual, SNI wajib, kemasan produk, serta strategi penetapan harga,” sebutnya.

Pada hari kedua, lanjut Gati, peserta lokakarya e-Smart diberikan pelatihan untuk cara foto produk, mengunggah foto dan cara berjualan di marketplace. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

UKM & Koperasi

Sandiaga : UKM akan Tingkatkan Perekonomian

Published

on

Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno saat mengunjungi Pasar Raya Inpres Padang, Jumat (19/10/2019).

Zonaekonomi.com, Jakarta  – Calon Wakil Presiden RI nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno menjanjikan perubahan dan mengembalikan kekuatan ekonomi di Tanah Air.
 
“Intinya UMKM seperti ini yang bisa mengembalikan kekuatan ekonomi nasional,” kata Sandiaga dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat (19/10/2018).

BACA JUGA : Koalisi Prabowo-Sandi Prioritaskan Kampanye di Pulau Jawa

Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan dan menyerap aspirasi masyarakat dengan sarapan serta berdialog  dengan warga di Bopet  Rajawali Juanda. Salah satu tempat sarapan favorit di Jalan Juanda, Padang.

Cawapres pasangan Prabowo Subianto ini menikmati soto daging campur Padang dan dua butir telor setengah matang yang direndam dengan kuah sup. 
 
“Enaknya maknyus, kuliner seperti ini menyerap lapangan kerja dan bisa mensejahterakan masyarakat sekitarnya,” kata Sandiaga.

Selain itu, katanya, kuliner bisa mengembangkan potensi pariwisata di daerah Padang. Wisata kuliner sekarang menjadi primadona, katanya.

Usai makan, di luar rumah makan Rajawali, ratusan emak-emak sudah menunggu calon wakil presiden yangn diusung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat itu.

Sandiaga dalam pidato singkatnya menyatakan sudah saatnya ada perubahan. Perubahan ekonomi yang lebih bagus, ekonomi yang menyerap lapangan kerja dan menjaga  harga -harga kebutuhan pokok yang stabil dan terjangkau. (sus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

LPDB Sebut Moratorium Pencairan Dana Bergulir Tak Rugikan UMKM

Published

on

Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyebutkan moratorium pencairan dana bergulir tidak merugikan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo di Jakarta, Jumat (19/10/2018), mengatakan moratorium yang dilakukan pihaknya selama beberapa waktu sepanjang tahun ini sama sekali tidak merugikan para pelaku UMKM.

“Moratorium tidak kami lakukan selama setahun ini, kami sudah mencairkan dana bergulir Rp38,5 miliar sampai sejauh ini. Hanya sekitar 4-5 bulan saja moratorium diterapkan,” katanya.

Ia mengatakan sebelum moratorium diberlakukan, ada berbagai persoalan misalnya terkait ketatnya persyaratan untuk bisa mengakses dana bergulir.

Oleh karena itu, pihaknya memutuskan untuk melakukan moratorium sekaligus membenahi sistem secara internal lembaga tersebut.

“Kami sengaja melakukan moratorium penyaluran dana untuk memverifikasi data yang ada dan juga sekalian melakukan perbaikan dan penyempurnaan seluruh regulasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran sekaligus mempermudah akses pendanaan bagi para pelaku koperasi dan UMKM,” katanya.

Selain itu, moratorium penyaluran dana juga untuk membenahi peraturan dan kebijakan sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2018 guna mempermudah akses modal ke LPDB KUMKM.

Meski demikian, LPDB-KUMKM tetap optimistis dapat menyalurkan dana begulir sesuai target yakni sebesar Rp1,2 triliun.

Braman menambahkan, berdasarkan proses yang berjalan untuk potensi penyaluran melalui skim konvensional sebanyak 26 proposal dengan jumlah plafon pengajuan Rp845,7 juta dan melalui skim syariah sebanyak 15 proposal dengan plafon pengajuan Rp342,5 juta sehingga total berjumlah Rp1,188 miliar.

Tercatat, LPDB-KUMKM sejak 2008 hingga saat ini telah menyalurkan dana bergulir mencapai lebih dari Rp8,5 triliun kepada lebih dari satu juta pelaku usaha mikro dan kecil di berbagai pelosok Tanah Air. (han)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

Kemenperin Sempurnakan Peta Jalan Pengembangan IKM Busana Muslim

Published

on

Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian menyempurnakan peta jalan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) busana muslim sebagai upaya mewujudkan Indonesia sebagai kiblat busana muslim dunia pada 2020.

“Kami kumpulkan seluruh pelaku usaha, asosiasi, perancang busana dan pihak terkait untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan ini,” kata Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih usai membuka acara diskusi “Penyusunan Roadmap Pengembangan IKM Fesyen Muslim” di Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Diskusi tersebut, lanjut Gati, bertujuan untuk menyempurnakan peta jalan (roadmap) pengembangan industri fesyen muslim dengan melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian KUKM, dan Badan Ekonomi Kreatif, akademisi, desainer, asosiasi dan para pelaku usaha industri fesyen muslim.

“Kolaborasi ABGC (Academicy, Business, Government dan Community) sangat penting dalam mengembangkan industry fesyen muslim yang beberapa tahun terakhir ini sedang berkembang pesat,” ujar Gati.

Gati menyampaikan penyempurnaan peta jalan ini dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan pelaku industri demi kemajuan industri fesyen dalam negeri.

Peta jalan tersebut, tambahnya, nantinya akan memprioritaskan program-program yang akan dilakukan, termasuk soal bagaimana ketersediaan bahan baku industri ini dapat terjaga keberlanjutannya. Pasalnya, ketersediaan bahan baku produk fesyen saat ini masih perlu diimpor dari beberapa negara. Misalnya, bahan baku kapas dan wool yang masih diimpor dari Amerika, Mesir, Turki dan Australia.

“Ada juga bahan baku rayon impor dari Thailand,” tambah Gati.

Selama ini, pemerintah gencar mendorong industri fesyen di dalam negeri untuk terus meningkatkan pangsa pasar Indonesia di pasar internasional.

Oleh karena itu, agar mampu bersaing di kancah global, pemerintah juga terus berupaya memacu pertumbuhan industri fesyen dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Gati berharap peta jalan tersebut nantinya dapat menjadi acuan untuk para pelaku usaha maupun pemerintah untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis busana muslimnya sehingga mampu menembus pasar dunia.

“Meningkatkan ekspor pasti. Pemerintah akan dukung industri fesyen muslim nanti maunya kemana,” ujar Gati. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending