Connect with us

Digital

LG Patenkan Pulpen Pintar dengan Layar Fleksibel

Published

on

Layar fleksibel ini dapat menjalankan semua aplikasi regualer dan bahkan dapat digunakan untuk menjelajah dan mengirim pesan.

Zonaekonomi.com, Jakarta – LG mematenkan pulpen pintar yang berpotensi menggeser ponsel pintar.

Fitur utama dari pulpen pintar tersebut adalah dua layarnya. Perangkat tersebut menggabungkan layar yang kecil untuk jalan pintas aplikasi, pemberitahuan dan jam, sementara layar yang lebih besar adalah layar fleksibel.

Layar fleksibel ini dapat menjalankan semua aplikasi regualer dan bahkan dapat digunakan untuk menjelajah dan mengirim pesan.

Selain layar, pulpen pintar tersebut membawa sejumlah sensor yang biasanya ditemukan di smartphone modern, seperti gyro, kompas, sensor jarak, sensor tekanan, sensor kamera, bahkan sensor pemindai mata.

Pemindai sidik jari juga tidak ketinggalan, demikian pula dengan mikrofon dan lubang suara yang melengkapi perangkat tersebut.

Tidak hanya itu, paten tersebut juga mengisyaratkan fitur menarik yang memungkinkan pulpen pintar tersebut dipasangkan dengan perangkat pintar apa pun, seperti ponsel atau tablet, untuk menulis di layar perangkat yang dipasangkan, demikian dilansir dari GSM Arena. (ari)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Digital

Humas 4.0 Solusi Hadapi Tantangan Kebangsaan dan Reputasi Indonesia

Published

on

Humas 4.0 solusi hadapi tantangan kebangsaan dan reputasi Indonesia.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) akan menggelar Konvensi Nasional Humas 2018 pada 10-11 Desember 2018 di XXI Ballroom Jakarta.

Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) KOMINFO RI Rosarita Niken Widiastuti mengimbau agar humas tidak hanya menguasai sarana komunikasi konvensional di era 4.0, tetapi juga sarana komunikasi baru, menurut siaran pers yang diterima Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Konvensi tersebut akan mengusung tema Humas 4.0 Tantangan Kebangsaan & Reputasi Indonesia, acara ini akan dihadiri berbagai pihak dengan sejumlah narasumber di antaranya R. Niken Widiastuti (Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik KOMINFO RI), Wianda Pusponegoro (Staff Khusus Kementrian BUMN), Boy Kelana Soebroto (Head of Corporate Communication ASTRA International), Mardi Wu (CEO Nutrifood) dan lainnya.

Melalui ajang ini, diharapkan praktisi humas dapat merumuskan strategi yang bisa dijalankan dengan kemajuan teknologi yang kian pesan. Hal tersebut bukan hanya dianggap ancaman, melainkan juga tantangan serta kesempatan bagi humas sektor perindustrian agar dapat mengendalikan sistem 4.0 yang semakin mendominasi bidang kerja.

Di masa mendatang Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar seperti Cina, Jepang, Australia dan Korea. Saat itulah, peran praktisi humas dituntut mampu membangun kompetensi dan perspektif global untuk menuju Indonesia Global Ekonomi, lanjut Rosarita.

Sementara itu Ketua Umum BPP PERHUMAS Agung Laksamana menambahkan bahwa kompetensi humas membutuhkan kombinasi unik antara intuisi, nalar, empati, emosi serta kreativitas yang tidak terbatas. Hal ini menjadi keterbatasan bagi mesin AI (kecerdasan buatan) karena tidak bisa dilatih.

Agung menekankan bahwa Humas 4.0 harus memiliki software and hardware yang global, digital dan kreatif namun dengan inside chip yang tetap NKRI.

Konvensi Nasional Humas 2018 menjadi sebuah momen tepat bagi segenap praktisi Humas 4.0 untuk lebih waspada dan cermat dalam menghadapi tantangan kemajuan dunia digital di Indonesia.

Harapannya, melalui Konvensi Humas 2018, kami segenap praktisi Public Relations Indonesia, profesional dari berbagai industri, dapat saling berdiskusi dan menemukan strategi untuk membangun reputasi baik Indonesia. (msu)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

Kemenhub Minta Aplikator Patuhi Ketentuan Tarif Taksi Daring

Published

on

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan meminta apliaktor untuk mematuhi ketentuan tarif batas atas dan bawa taksi daring yang tertuang dalam Peraturan Menteri yang baru.

“Saya minta kepada aplikator untuk mengikuti aturan itu,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi di Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Dia menyebutkan tarif batas bawah adalah Rp3.500 dan batas atas Rp6.500.

“Jadi kalau mau bermain atau kemudian saat ‘peak hour’ atau ‘peak season’ jangan keluar dari Rp3.500 atau naik dari Rp6.500, bermain di sini saja,” katanya.

Budi menjelaskan apabila masih melakukan pelanggaran, yang merugi adalah para pengemudi sendiri karena akan menimbulkan persaingan tidak sehat dengan sesama pengemudi taksi daring lainnya.

Dia mengatakan terkait tarif sendiri sudah dibahas dan sudah diserahkan kajiannya ke masing-masing gubernur.

Namun, lanjut dia, kendali tarif tetap di pemerintah pusat dan nantinya akan ditentukan perbedaan tarif untuk zona Barat, yakni Sumatera dan sekitarnya serta Zona Timur untuk di Sulawesi dan sekitarnya.

Sementara itu, Budi menuturkan, untuk kuota dimungkinan dilakukan revisi karena adanya perubahan serta masukan dari gubernur masing-masing provinsi.

“Sudah cukup lama kita lakukan peninjauan, ada kemunginan kuota yang dibuat gubernur kita berikan masukan apakah ditambah atau dikurangi tergantung hasil kajian kita bagaimana ‘supply dan demand’ di masing-masing daerah,” katanya. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

Peraturan Baru Taksi Daring Mulai Berlaku Desember

Published

on

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Peraturan baru taksi daring dalam bentuk peraturan menteri mulai berlaku Desember.

“Saya diberi waktu November, kami harapkan peraturan selesai, Desember sudah running bisa dijadikan pedoman semua pihak yang terkait,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi di Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Namun, ia belum menyebutkan tanggal mulai berlakunya peraturan menteri yang baru pengganti Peraturan Menteri Nomor 108/2018 tersebut.

“Tanggalnya persis belum tahu, yang pasti Desember sudah berlaku,” katanya.

Dia mengatakan ke depannya tidak tertutup kemungkinan peraturan taksi daring ini akan dijadikan Peraturan Presiden karena melibatkan sejumlah kementerian, bukan hanya Kemenhub.

Namun, untuk saat ini, untuk langka percepatan tidak adanya peraturan yang memayungi pengoperasian taksi daring, maka dibuat peraturan menteri yang baru.

“Kemarin sudah saya sampaikan, saya lapor ke Pak Menteri bahwa Perpres butuh waktu dan kerja keras karena melibatkan banyak kementerian., Mungkin sebelum 2019 untuk percepatan peraturan menteri dulu,” katanya.

Peraturan menteri yang baru tersebut akan menggantikan tiga peraturan sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Tiga peraturan menteri tersebut adalah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, dan Permenhub Nomor 108 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Untuk itu, Budi meminta kepada seluruh aplikator serta mitra pengemudi untuk mematuhi Permenhub yang baru yang dinilai sangat adaptif terhadap keinginan mereka, baik itu terkait tarif, kuota, badan usaha, dan syarat lainnya.

Dia menambahkan perumusan Permenhub yang baru tersebut sudah melibatkan sejumlah pihak, baik itu dari aplikator, aliansi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), akademisi serta pemangku kepentingan lainnya.

“Dengan adanya regulasi ini, sangat adaptif mengakomodasi keinginan pengemudi karena kami sudah bahas dengan akademisi, YLKI, praktisi, masyarakat termasuk aliansi, harapan saya Permenhub yang baru ini tidak digugat kembali, kalaupun pun masih ada persoalan yang mengganggu silakan, masih ada waktu menyampaikan aspirasi kepada saya,” katanya. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending