Connect with us

Energi

Memberikan Kepastian Hukum yang Menunjang Iklim Usaha, Langkah BPK Sesuai Peraturan

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang memberikan  rekomendasi pencabutan sanksi hitam terhadap PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL), dinilai dapat memberikan kepastian hukum yang menunjang iklim usaha di Indonesia.

“Ini langkah yang tepat dan baik, di saat situasi ekonomi yang dinilai kurang baik. Lagi pula BPK tentunya sudah memperhitungkan banyak aspek ketika memgambil keputusan yang memberi kepastian hukum ini,” kata pengamat ekonomi Ahmad Haniefi, di Jakarta, Rabu (4/7/2018).

BPK merekomendasikan untuk mencabut sanksi hitam sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Pertamina Nomor A-001/K20300/2015-S9 Revisi Ketiga Poin c yang menyatakan bahwa “Apabila ditemukan bukti-bukti / data-data baru yang menyatakan bahwa jenis penghargaan / sanksi yang telah diberikan tidak benar, maka dapat dilakukan koreksi poin maupun status.” 

Menurut Haniefi, yang dilakukan BPK adalah updating terhadap dampak suatu peristiwa kebijakan, yang bisa dikoreksi sepanjang ada upaya-upaya perbaikan dan bukti-bukti dan data-data baru.

“Saya kira hal yang wajar saja. Sepanjang BULL kemudian bisa memperbaiki kinerjanya dan memberikan dokumen-dokumen baru yang mendukung. Inilah mengapa saya bilang BPK turut memberikan kontribusi yang baik dalam kepastian hukum bisnis dan investasi,” katanya.

“Dilihat dari alur kejadian jelas BPK dan Pertamina sudah memenuhi semua prosedur mereka dengan baik. BPK memberi rekomendasi sanksi hitam, Pertamina melaksanakan rekomendasi tersebut. Dengan adanya bukti-bukti baru, tentunya Pertamina meminta arahan BPK, yang sekarang telah diterbitkan.”

Sebagai diketahui, arahan BPK kepada PT Pertamina (persero) adalah pemulihan pengenaan sanksi hitam kepada BULL dan melepasnya dari daftar hitam sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Soal Sanksi Hitam untuk BULL

Sebelumnya,  BPK merekomendasikan Pertamina untuk memberi sanksi hitam kepada BULL melalui suratnya Nomor 32/S/IX-XX.1/02/2018 tertanggal Feb 14, 2018. 

Pertamina pun  pada  12 Maret 2018, menindaklanjuti rekomendasi BPK dan menerapkan sanksi hitam kepada BULL dengan surat Nomor 046/i20300/2018-SO dimana BULL dinyatakan telah melakukan tindakan fraud lantaran belum memenuhi kewajiban kepabeanan atas tiga kapal miliknya: MT Bull Sulawesi, MT Flores, dan MT Bull Papua di tahun 2016.

Berkenaan sanksi ini, BULL kemudian menyampaikan tanggapan dan bukti-bukti dan data-data baru yang terakhir sesuai surat direksi PT Buana Lintas Lautan Tbk pada 9 Mei 2018 perihal Tanggapan II atas Pemberian Sanksi Kategori Hitam dan Bukti Pendukung.

PT Buana Lintas Lautan juga memberikan bukti baru bahwa perusahaan telah mengajukan permohonan-permohonan yang diperlukan kepada instansi-instansi terkait untuk menyelesaikan kewajiban importasi kapal MT Bull Papua, MT Bull Sulawesi dan MT Bull Flores, jauh sebelum kapal-kapal tersebut disewakan kepada PT Pertamina (Persero).

Namun karena perubahan peraturan-peraturan yang terkait dan perlunya rangkaian proses administrasi pada masing-masing instansi pemerintah yang saling berkaitan dan berurutan, maka penyelesaian tersebut terlambat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Bukti-bukti pendukung baru termasuk telah diterbitkannya dokumen penyelesaian impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas semua kapal tersebut di tahun 2016, maka dengan demikian kewajiban importasi atas ketiga kapal tersebut juga telah selesai. 

Ditambah lagi kapal-kapal milik PT Buana Lintas Lautan Tbk yang disewakan kepada PT Pertamina (Persero) sebelum dan setelah ketiga kapal tersebut, selalu memperoleh dokumen penyelesaian kewajiban importasi secara tepat waktu.

Dengan adanya bukti dan data baru tersebut, Pertamina meminta arahan kepada BPK karena instansi tersebut yang memberi rekomendasi awal mengenai sanksi hitam. Setelah menimbang semua bukti dan data pendukung baru tersebut akhirnya BPK memberi arahan kepada Pertamina untuk memulihkan status BULL. 

BPK juga menimbang posisi PT Buana Lintas Lautan Tbk yang merupakan mitra kerja PT Pertamina (persero) yang saat ini memiliki beberapa kapal yang sedang disewa Pertamina. Pengenaan sanksi hitam secara berkelanjutan dapat berdampak pada operasi distribusi migas nasional. (bny)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Energi

Dirjen Migas Jelaskan Strategi Atasi Defisit Migas

Published

on

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Djoko Siswanto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto membeberkan sejumlah strategi pemerintah dalam mengatasi defisit migas pada neraca perdagangan.

“Strateginya setidaknya ada empat yang tengah dipersiapkan,” kata Djoko di Gedung Kementerian ESDM Jakarta, Rabu malam (19/9/2018).

Pertama adalah mengenai kebijakan penggunaan campuran biodiesel B20 di setiap SPBU Pertamina. Kedua, membeli crude bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

“Jadi kalau B20 sukses kita tidak akan mengeluarkan dolar untuk membeli impor kan, begitu pula bagian KKKS,” jelasnya.

Selanjutnya, yang ketiga adalah memaksimalkan penggunaan produk dan jasa dalam negeri (TKDN) dalam setiap pengembangan proyek Migas.

Keempat adalah L/C (Letter of Credit), semua perusahaan yang akan membeli produk di bidang energi baik itu batubara emas, dan yang lainnya itu harus bayar pakai LC di negeri ini, maka Indonesia akan dapat dolar.

“Yang buka LC di luar negeri, kita pindahkan ke dalam negeri. Artinya apa, kita akan banyak masuk uang dolar,” katanya.

Sebelumya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan defisit neraca sektor minyak dan gas bumi pada 2018 lebih baik dibandingkan 2017.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan hingga triwulan kedua 2018, penerimaan negara dari lifting minyak dan gas mencapai 6,57 miliar dolar AS.

Sementara, nilai ekspor migas sampai dengan triwulan kedua 2018 mencapai 5,89 miliar dolar AS dan impor migas 12,73 miliar dolar AS.

“Dengan menjumlahkan penerimaan negara dan ekspor, lalu dikurangi impor, maka neraca sektor migas terdapat defisit hanya sebesar 0,27 miliar dolar AS,” kata Arcandra.

Sedangkan, untuk perhitungan sepanjang 2017, angka defisit neraca sektor migas tercatat 1,55 miliar dolar AS dengan rincian penerimaan negara 9,92 miliar dolar AS, ekspor 10,8 miliar dolar AS, dan impor 22,27 miliar dolar AS.

“Dengan demikian, secara keseluruhan, angka defisit neraca sektor migas kita pada 2018 lebih baik sedikit dari 2017,” tambahnya.

Arcandra juga mengatakan hingga saat ini minyak bumi masih menjadi salah satu penyumbang utama pendapatan negara.

Kemenkeu mencatat pada semester satu 2018, minyak bumi telah menyumbang 34 persen dari realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). (asn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Konferensi Hari Listrik Bahas Aplikasi Penyimpanan Energi

Published

on

Konferensi dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional ke-73 tahun 2018, membahas mengenai pengembangan aplikasi penyimpanan energi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Konferensi dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional ke-73 tahun 2018, membahas mengenai pengembangan aplikasi penyimpanan energi.

Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), Supangkat Iwan Santoso dalam siaran pers yang diterima Rabu (919/9/2018), di Jakarta menyebutkan konferensi ini dihadiri lebih dari 7,500 pengunjung yang datang dari berbagai kalangan, baik professional maupun akademisi.

Salah satu kegiatan menarik adalah Energy Storage Investment Analysis 101 Workshop, sebuah lokakarya setengah hari mengenai aplikasi penyimpanan energi atau energy storage di wilayah Asia Tenggara.

Latar belakang tema tersebut mengingat industri penyimpanan energi atau baterai saat ini dilihat sebagai salah satu faktor penting dalam pengembangan energi terbarukan dan diharapkan dapat menjadi salah satu industri pendukung utama dalam sektor ketenagalistrikan modern.

“Inovasi merupakan hal yang penting dalam keberlanjutan industri energi di Indonesia mengingat dinamisnya berbagai perubahan dan tantangan sesuai perkembangan zaman yang dihadapi saat ini, yang bahkan berbagai perusahaan multinasional besar pun harus terus berinovasi untuk dapat bertahan,” ujar Supangkat.

Dalam lokakarya ini juga didiskusikan berbagai topik menantang, seperti resiko yang terkait dalam bisnis penyimpanan energi termasuk cara mengukur dan menghitung resikonya sehingga diharapkan nantinya pelatihan ini dapat memberikan hasil yang beguna bagi para pengembang, pemilik usaha, investor, pemerintah, pemasok, analis kebijakan, analis bisnis, ekonom dan lain sebagainya.

Kegiatan lain yang tak kalah menarik dalam rangkaian acara konferensi adalah Energy Innovation Challenge (EIC), yang merupakan ajang untuk memberikan kesempatan bagi para inovator dalam menyalurkan berbagai ide dan memperlihatkan inovasi unggulan di bidang pemberdayaan energi.

Sementara itu, Sementara itu, Heather Johnstone selaku Direktur Acara POWER-GEN Asia, menyatakan dengan berpartisipasi dalam acara Energy Innovation Challenge, semua peserta akan dapat memberikan ide cemerlang mereka dan mendapatkan pengalaman memberikan persentasi di depan para juri dan audiens Power-GEN Asia, yang mana para kontestan yang terpilih pun akan dapat memperluas koneksi mereka dengan para pelaku industri energi.

Energy Innovation Challenge ini merupakan bagian yang penting dalam acara Hari Listrik Nasional ke-73/POWER-GEN Asia 2018.

Dalam rangka memperingati hari Listrik Nasional tahun ini, PennWell, perusahaan penyelenggara pameran internasional, bekerja sama dengan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), untuk pertama kalinya menyelenggarakan acara kolaborasi yang dinamakan “Hari Listrik Nasional (HLN) Ke-73/POWER-GEN Asia 2018”, bertempat di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD – Tangerang Selatan. (asn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Kementerian ESDM Lelang Blok Migas West Kampar

Published

on

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Djoko Siswanto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan lelang wilayah kerja produksi blok migas West Kampar, Sumatera Utara.

“Blok ini sudah lama dilelang, dokumennya semua sudah siap. Blok ini sudah produksi hanya saja untuk operator lama kurang maksimal maka dilelang saja,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto di Kementerian ESDM Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Operator sebelumnya dari West Kampar sebelumnya adalah PT Sumatera Persada Energi (SPE), namun kurang memberikan kontribusi maksimal dalam mengelola blok West Kampar.

Terakhir kali produksi pada 27 Maret 2017, dengan jumlah produksi 112 BOPD. Luas areanya adalah 894,8 km persegi. Estimasi sumber daya adalah 8,3 MMSTB yang terdiri dari minyak dan kondensat.

Syarat dan ketentuannya adalah minimum bonus tanda tangan sebesar 5 juta dolar AS. Indikatif komitmen kerja pasti selama lima tahun dengan estimasi biaya sebesar 59,038 juta dolar AS.

Jadwal lelang adalah akses dokumen lelang dibuka pada 19 September – 22 Oktober 2018. Kemudian pemasukan dokumen kualifikasi pada 23 Oktober – 30 Oktober 2018.

Sedangkan, pemasukan dokumen partisipasi pada 12 November 2018. (asn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending