Connect with us

Energi

Memberikan Kepastian Hukum yang Menunjang Iklim Usaha, Langkah BPK Sesuai Peraturan

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang memberikan  rekomendasi pencabutan sanksi hitam terhadap PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL), dinilai dapat memberikan kepastian hukum yang menunjang iklim usaha di Indonesia.

“Ini langkah yang tepat dan baik, di saat situasi ekonomi yang dinilai kurang baik. Lagi pula BPK tentunya sudah memperhitungkan banyak aspek ketika memgambil keputusan yang memberi kepastian hukum ini,” kata pengamat ekonomi Ahmad Haniefi, di Jakarta, Rabu (4/7/2018).

BPK merekomendasikan untuk mencabut sanksi hitam sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Pertamina Nomor A-001/K20300/2015-S9 Revisi Ketiga Poin c yang menyatakan bahwa “Apabila ditemukan bukti-bukti / data-data baru yang menyatakan bahwa jenis penghargaan / sanksi yang telah diberikan tidak benar, maka dapat dilakukan koreksi poin maupun status.” 

Menurut Haniefi, yang dilakukan BPK adalah updating terhadap dampak suatu peristiwa kebijakan, yang bisa dikoreksi sepanjang ada upaya-upaya perbaikan dan bukti-bukti dan data-data baru.

“Saya kira hal yang wajar saja. Sepanjang BULL kemudian bisa memperbaiki kinerjanya dan memberikan dokumen-dokumen baru yang mendukung. Inilah mengapa saya bilang BPK turut memberikan kontribusi yang baik dalam kepastian hukum bisnis dan investasi,” katanya.

“Dilihat dari alur kejadian jelas BPK dan Pertamina sudah memenuhi semua prosedur mereka dengan baik. BPK memberi rekomendasi sanksi hitam, Pertamina melaksanakan rekomendasi tersebut. Dengan adanya bukti-bukti baru, tentunya Pertamina meminta arahan BPK, yang sekarang telah diterbitkan.”

Sebagai diketahui, arahan BPK kepada PT Pertamina (persero) adalah pemulihan pengenaan sanksi hitam kepada BULL dan melepasnya dari daftar hitam sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Soal Sanksi Hitam untuk BULL

Sebelumnya,  BPK merekomendasikan Pertamina untuk memberi sanksi hitam kepada BULL melalui suratnya Nomor 32/S/IX-XX.1/02/2018 tertanggal Feb 14, 2018. 

Pertamina pun  pada  12 Maret 2018, menindaklanjuti rekomendasi BPK dan menerapkan sanksi hitam kepada BULL dengan surat Nomor 046/i20300/2018-SO dimana BULL dinyatakan telah melakukan tindakan fraud lantaran belum memenuhi kewajiban kepabeanan atas tiga kapal miliknya: MT Bull Sulawesi, MT Flores, dan MT Bull Papua di tahun 2016.

Berkenaan sanksi ini, BULL kemudian menyampaikan tanggapan dan bukti-bukti dan data-data baru yang terakhir sesuai surat direksi PT Buana Lintas Lautan Tbk pada 9 Mei 2018 perihal Tanggapan II atas Pemberian Sanksi Kategori Hitam dan Bukti Pendukung.

PT Buana Lintas Lautan juga memberikan bukti baru bahwa perusahaan telah mengajukan permohonan-permohonan yang diperlukan kepada instansi-instansi terkait untuk menyelesaikan kewajiban importasi kapal MT Bull Papua, MT Bull Sulawesi dan MT Bull Flores, jauh sebelum kapal-kapal tersebut disewakan kepada PT Pertamina (Persero).

Namun karena perubahan peraturan-peraturan yang terkait dan perlunya rangkaian proses administrasi pada masing-masing instansi pemerintah yang saling berkaitan dan berurutan, maka penyelesaian tersebut terlambat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Bukti-bukti pendukung baru termasuk telah diterbitkannya dokumen penyelesaian impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas semua kapal tersebut di tahun 2016, maka dengan demikian kewajiban importasi atas ketiga kapal tersebut juga telah selesai. 

Ditambah lagi kapal-kapal milik PT Buana Lintas Lautan Tbk yang disewakan kepada PT Pertamina (Persero) sebelum dan setelah ketiga kapal tersebut, selalu memperoleh dokumen penyelesaian kewajiban importasi secara tepat waktu.

Dengan adanya bukti dan data baru tersebut, Pertamina meminta arahan kepada BPK karena instansi tersebut yang memberi rekomendasi awal mengenai sanksi hitam. Setelah menimbang semua bukti dan data pendukung baru tersebut akhirnya BPK memberi arahan kepada Pertamina untuk memulihkan status BULL. 

BPK juga menimbang posisi PT Buana Lintas Lautan Tbk yang merupakan mitra kerja PT Pertamina (persero) yang saat ini memiliki beberapa kapal yang sedang disewa Pertamina. Pengenaan sanksi hitam secara berkelanjutan dapat berdampak pada operasi distribusi migas nasional. (bny)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Energi

PGN Pastikan Jaringan Das Sman Pasca-Ledakan di Mall Taman Anggrek

Published

on

Terjadi ledakan di salah satu bagian Food Court yang berada di dalam Mall Taman Anggrek.

Zonaekonomi.com, Jakarta – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memastikan jaringan pipa dan fasilitas gas bumi PGN yang berada di sekitar Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat, aman dan tidak terdampak ledakan.

Berdasarkan data GIS dan synergi, jarak lokasi ledakan terhadap aset PGN adalah 61 meter.

“Setelah mendapatkan laporan mengenai terjadinya ledakan di Taman Anggrek, Tim Gas Management Centre GDMR 1 PGN (Tim PGN) meluncur ke lokasi untuk memastikan pipa dan fasilitas gas PGN tidak terkena risiko kebakaran dari ledakan,” kata Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama melalui keterangan resmi perusahaan, Rabu (20/2/2019).

Seperti diinformasikan, telah terjadi ledakan di salah satu bagian Food Court yang berada di dalam Mall Taman Anggrek. Pemberitaan menyebutkan, ledakan berasal dari pipa gas yang disebabkan oleh tenant food court yang sedang melakukan proses pekerjaan renovasi.

Rachmat mengatakan berdasarkan pengecekan awal data pelanggan, Mall Taman Anggrek bukan merupakan pelanggan gas PGN. Untuk di wilayah tersebut, pusat perbelanjaan yang sudah menjadi pelanggan PGN adalah Mall Central Park dan Ciputra (Citraland), Jakarta Barat.

“Tapi untuk memastikan semua kondusif, Tim PGN tetap melakukan pengecekan langsung di lokasi,” kata Rachmat.

Hasilnya, menurut Rachmat, pipa dan fasilitas gas PGN dalam kondisi aman dan tidak terdampak. Selain itu, Tim PGN telah melakukan koordinasi dengan warga sekitar terkait pengamanan aset pipa dan fasilitas PGN.

“Kami pastikan pipa dan fasilitas gas PGN saat ini dalam kondisi aman dan tidak terdampak,” kata Rachmat. (asn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Pertamina Targetkan 5.850 SPBU Digitalisasi

Published

on

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati.

Zonaekonomi.com, Palembang – PT Pertamina (Persero) menargetkan seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berjumlah 5.850 outlet sudah menerapkan digitalisasi paling lambat pada Juni 2019.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di Palembang, Minggu (17/2/2019), mengatakan, digitalisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepastian stok BBM di setiap SPBU dan mendukung program pengurangan transaksi nontunai (cashless).

“Sementara ini baru 350 SPBU yang sudah digitalisasi, nanti di akhir Maret ditargetkankan 3.000 outlet sehingga semua harus selesai di akhir semester ini,” kata Nicke seusai mendampingi Menteri BUMN Rini Soemarno meninjau penerapan digitalisasi SPBU di kawasan Lapangan Golf Palembang.

Ia mengatakan melalui digitalisasi ini maka semua arus data masuk-keluar BBM di outlet-otlet SPBU seluruh Indonesia akan tercatat secara real time. Proses dilakukan dengan cara memasang perangkat digital pada kran penyaluran BBM ke kendaraan (nozzle) sehingga jumlah BBM yang terjual dapat tercatat secara akurat.

Data ini akan terhubung ke pusat data Pertamina sehingga SPBU yang sudah minim stoknya akan terpantau secara otomatis. Sehingga, bagi Pertamina ini akan menjadi `warning` untuk segera dilakukan pengiriman.

Dengan begitu, pelayanan ke masyarakat akan semakin meningkat karena potensi terjadinya kelangkaan BBM hingga menyebabkan atrean akan berkurang.

“Selain itu masalah keamanan, karena selama ini banyak pembayaran cash di SPBU. Dengan adanya digitalisasi ini maka akan lebih aman,” kata dia.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno dalam kunjungannya itu mengatakan adanya data real time penjualan BBM dan tangki penyimpanan akan memudahkan pemerintah dalam mengambil keputusan berapa banyak harus mengimpor minyak.

“Saat stok di kilang kita menipis, tentunya harus impor. Dengan adanya data ini, kita tidak impornya kelebihan atau kekurangan sehingga masyarakat akan selalu tersedia BBM-nya di mana pun berada,” kata dia. (dol)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

SKK Migas Tawarkan 74 Cekungan Migas kepada Investor

Published

on

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto.

Zonaekonomi.com, Palembang – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menawarkan kepada investor untuk menggarap 74 cekungan minyak dan gas bumi yang belum dimanfaatkan.

“Saat ini ada 74 cekungan yang belum diapa-apakan dari 128 cekungan yang ada di wilayah Indonesia,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam seminar nasional dan dialog Tantangan dan Peluang Baru dalam Pengelolaan SDA di Indonesia Pascarevolusi Industri 4.0, di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (12/2/2019).

Untuk memanfaatkan potensi minyak dan gas bumi (migas) yang hingga kini belum dikelola dengan baik, memerlukan investor yang memiliki kemampuan dana yang cukup besar dan menguasai teknologi terkini.

Dengan memanfaatan cekungan yang belum dikelola, diharapkan bisa diperoleh cadangan migas baru yang dapat menambah produksi nasional, katanya.

Dia menjelaskan, untuk meningkatkan cadangan migas, pihaknya pada tahun ini memfokuskan mengelola 10 cekungan migas.

Jika pemanfaatan cekungan migas tersebut berhasil dengan baik, diharapkan dapat meningkatkan produksi minyak hingga di atas satu juta barel per hari seperti yang pernah dicapai beberapa tahun lalu.

Dalam kondisi sekarang ini, jumlah produksi minyak yang dihasilkan oleh perusahaan migas nasional dan asing mencapai 770 ribu barel per hari.

Peningkatan produski migas akan terus dilakukan karena pendapatan negara dari sektor tersebut cukup besar mencapai Rp215 triliun, kata Kepaal SKK Migas. (yud)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending