Connect with us

Finansial

Menkeu : APBN 2018 Tidak akan Diubah

Published

on

Menteri Keuangan Sri, Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Bogor – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas telah menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pengajuan APBN perubahan 2018.

“Dan laporan ini akan saya sampaikan pada dewan (DPR) untuk dibahas pada minggu depan,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers usai Rapat Terbatas yang membahas realisasi dan prognosis pelaksanaan APBN 2018 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (10/7/2018).

Menkeu mengatakan bahwa pembahasan APBN 2018 antara pemerintah dan DPR ini pada 13 Juli 2018 sesuai dengan siklus Anggaran Penerimaan dan belanja Negara.

Mulyani mengungkapkan bahwa Presiden menyatakan tidak adanya APBN Perubahan pada tahun ini karena postur APBN cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara serta defisitnya lebih kecil yang direncanakan.

Menkeu mengungkapkan bahwa pada pelaksanaan semester I APBN 2018, dari sisi penerimaan perpajakan PPN non migas tumbuh 14,9 persen atau lebih tinggi dibandingkan 2017 yang hanya 6 persen dan 2016  hanya 7 persen.

“Kemudian penerimaan perpajakan yang berasal dari PPN, tumbuhnya hampir sama dengan tahun lalu, yaitu 13,6 persen, sedangkan 2016 PPN itu tumbuhnya negatif,” ungkapnya.

Dari sisi bea dan cukai penerimaan tumbuh 16,7 persen yang merupakan pertumbuhan yang tertinggi sejak tiga tahun terakhir.

Untuk PPH Migas, kata Mulyani, meningkat 9 persen dibandingkan tahun lalu yang pertumbuhannya adalah negatif 69 persen dan 2016 negatif 40 persen.

Sementara dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), karena dengan harga minyak yang tinggi dan kurs Rupiah melemah terhadap dolar AS, maka penerimaan sumber daya alam Migas mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dimana grossnya adalah 47,9 persen dibandingkan tahun lalu yang pertumbuhannya juga waktu itu sudah cukup tinggi 115 persen.

“Dari sisi perpajakan hal positif lainnya adalah kepatuhan dari wajib pajak dalam membayar pajak, yaitu SPT orang pribadi naik 14 persen dan SPT badan tumbuh 11,2 persen,” katanya.

Mulyani juga mengungkapkan bahwa meningkatnya penerimaan perpajakan ini adalah suatu dinamika ekonomi yang cukup positif.

Untuk sisi belanja, lanjut Menkeu, semester I 2018 meningkat di seluruh Kementerian/Lembaga penyerapannya telah mendekati 35 persen atau lebih baik dibandingkan tahun lalu yang hanya 33 persen.

“Realisasi belanja non KL, terutama dikaitkan dengan subsidi dan pembayaran bunga utang yang ada, dalam hal ini mencapai keseluruhan belanja non KL kita adalah 43,9 persen, ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang 41 persen,” jelasnya.

Sedangkan dari sisi transfer ke daerah realisasinya 50,3 persen telah dibelanjakan agak sedikit lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang 51 persen.

“Ini disebabkan tahun lalu kita melakukan pembayaran dana bagi hasil. Namun untuk dana desa terjadi kenaikan kita telah membelanjakan mendekati 60 persen dari total anggaran Rp60 triliun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang Rp57 triliun,” ungkapnya.

Terkait defisit anggaran, Mulyani mengungkapkan terjadi penurunan, dimana Rp110 triliun lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang posisinya Rp175 triliun.

“Tadi telah diputuskan oleh Bapak Presiden dengan postur APBN kita yang relatif terjaga nanti pada 2018 ini, maka kita akan menjaga APBN kita dengan defisit lebih rendah dari yang direncanakan,” katanya.

APBN 2018 direncanakan 2,19 persen dari PDB, namun dari sisi outlook sekarang ini, maka diperkirakan  akan menjadi defisitnya 2,12 persen dari PDB.

“Atau dalam hal ini, Rp314 triliun lebih kecil dari tadinya yang diperkirakan Rp325 trilun,” kata Mulyani. (jks)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Finansial

Peraturan Rekening Khusus Devisa Terbit Sebelum Desember

Published

on

Kebijakan Ekonomi XVI di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjanjikan peraturan yang melandasi mekanisme penempatan devisa hasil ekspor (DHE) ke rekening simpanan khusus DHE akan terbit sebelum Desember 2018

“Mekanisme untuk rekening simpanan itu dalam waktu dekat, semoga kami upayakan sebelum Desember,” kata Perry di Kantornya, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Rekening khusus DHE tersebut untuk mempermudah pengawasan dan pencatatan DHE yang masuk dan disimpan di sistem keuangan domestik.

Pemerintah dan BI pada Jumat ini baru saja merilis paket kebijakan ke-16, yang di antara kebijakan itu adalah penegasan kewajiban penempatan DHE. Namun DHE yang wajib ditempatkan di sistem keuangan domestik adalah DHE dari komoditi usaha pengelolaan Sumber Daya Alam. Itupun dikhususkan bagi komoditi SDA yang nilai ekspornya lebih besar dibanding impor.

Perry menyebutkan urgensi dibuatnya Rekening Khusus DHE hasil SDA ini untuk menyeleraskan data ekspor dan DHE bagi para eksportir, Ditjen Bea Cukai, Bank Indonesia dan Ditjen Pajak sehingga pengawasan dapat lebih efektif.

“Kalau bank sudah jelas, eksportir jelas, kantor pajak jelas, dan misalnya itu berhak sesuai ketentuan dapat insentif pajak yang lebih murah, harapannya pengusaha khususnya eksportir menyambut baik kebijakan ini,” ujar dia.

Rekening khusus ini nantinya bisa berupa akun virtual atau rekening tersendiri untuk DHE Komoditi SDA.

Setelah DHE hasil SDA ditempatkan di sistem keuangan domestik, pemerintah menawarkan insentif pajak dari bunga deposito atas DHE jika dikonversikan ke rupiah. Namun, konversi ke rupiah ini tidak bersifat wajib. Jika ditempatkan dalam valas, pemerintah juga memberikan insentif pajak bunga deposito, namun tidak sebesar insentif pajak bunga deposito untuk DHE rupiah.

Rincian insentif pajak bunga deposito itu adalah jika dikonversi ke rupiah, pajak bunga deposito satu bulan hanya 7,5 persen, pajak bunga deposito tiga bulan lima persen, pajak bunga deposito lebih dari enam bulan gratis alias nol persen.

Jika ditempatkan dalam valas, pajak bunga deposito satu bulan 10 persen, deposito tiga bulan 7,5 persen, deposito enam bulan 2,5 persen dan deposito lebih dari enam bulan gratis alias nol persen.

Menurut data BI, jumlah DHE yang masuk ke perbankan dalam negeri mencapai 93 persen dari total ekspor. Dari 93 persen itu, hanya 15 persen yang ditukarkan ke rupiah.

Sebelum ada paket kebijakan ke-16 ini, sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa, pemerintah hanya mewajibkan DHE untuk dilaporkan dan dimasukkan tanpa ada kewajiban ditempatkan di dalam sistem keuangan domestik. (iap)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

OJK : Investor Makin Percaya Terhadap Pasar Keuangan Indonesia

Published

on

Wakil Ketua Komisioner OJK Nurhaida (paling kiri) saat pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi XVI di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan ada indikasi bahwa kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia pada semester II 2018 meningkat dibanding semester I 2018.

“OJK memonitor bagaimana perkembangan confidence investor terhadap market kita, saat ini sudah mulai meningkat,” kata Wakil Ketua Komisioner OJK Nurhaida di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Ia menyebutkan pada semester I 2018, kondisi pasar saham terlihat investasi atau pembelian asing itu masih net sell. Sementara pada semester II sudah mulai terjadi net buy.

“Ini menjadi satu indikasi kepada kita bahwa confidence dari asing atau investor investor itu sudah meningkat,” katanya.

Nurhaida mengharapkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang meliputi perluasan fasilitas tax holiday, relaksasi daftar negatif investasi dan pengendalian devisa, akan lebih meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan masuknya investor ke Indonesia.

Ia menyebutkan masuknya investasi asing ke Indonesia bisa berupa foreign direct investment (investasi asing langsung) atau investasi portofolio.

“Kalau portofolio investment, ini kita bicara mengenai sektor jasa keuangan,” katanya.

Ia menyebutkan beberapa industri yang menerima fasiltas tax holiday maupun DNI merupakan perusahaan yang ada dalam pasar modal Indonesia. Baca juga: Industri pengolahan dan ekonomi digital kini peroleh “tax holiday”

“Seperti industri kimia dasar, kemudian juga ada baja dan steel, ini adalah perusahaan perusahaan yang sebetulnya terbuka jadinya banyak dimasuki pemodal dari luar,” katanya.

Ia menyebutkan OJK akan melihat terus hal hal yang bisa dilakukan untuk semakin menambah kepercayaan investor terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia. (gus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

BI Siapkan Rekening Khusus Permudah Pengelolaan Devisa Ekspor

Published

on

Bank Indonesia menyiapkan rekening simpanan khusus untuk memudahkan pengelolaan devisa hasil ekspor.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Bank Indonesia menyiapkan rekening simpanan khusus untuk memudahkan pengelolaan devisa hasil ekspor menyusul kebijakan memperkuat pengendalian devisa dengan insentif perpajakan.

“Untuk memudahkannya kita akan terbitkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI terkait dengan rekening simpanan khusus,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat memberikan penjelasan tentang Paket Kebijakan Ekonomi XVI di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Menurut dia, rekening simpanan khusus akan menampung devisa hasil ekspor dari sumber daya alam (SDA).

Rekening simpanan khusus itu secara teknis bisa dalam bentuk rekening sendiri atau virtual account sehingga para eksportir maupun Bea Cukai, BI dan juga Ditjen Pakak akan mudah menyelaraskan devisa hasil ekspor SDA yang harus masuk dalam sisten keuangan Indonesia.

Ia menyebutkan selama ini BI sudah menerbitkan dan melaksanakan peraturan tentang devisa hasil ekspor.

“Dijelaskan oleh Pak Menko Perekonomian bahwa devisa hasil ekspor yang masuk ke perbankan dalam negeri kurang lebih sekitar 90 persen, tapi hanya 15 persen yang ditukarkan ke rupiah,” katanya.

BI berharap dengan paket kebijakan ekonomi XVI akan meningkatkan devisa yang masuk ke Indonesia termasuk yaanh dikonversi ke dalam rupiah.

“Rekening simpanan khusus maupun dengan insentif pajak akan memberikan kemudahan, kejelasan dan juga pemberian insentif ini sejalan dengan UU Nomor 24 Tahum 1999 tentang Lalu Lintas Devisa,” katanya.

Perry menyebutkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI merupakan langkah kongkrit yang terkoordinasi antara pemerintah BI, OJK dan otoritas terkait untuk terus meningkatkan ketahanan ekonomi kita, menjaga stabilitas ekonomi makro, sistem keuangan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah koordinasi kebijakan sudah dilakukan selama ini termasuk langkah langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun juga beberapa Program B20 maupun yang lain.

“Dengan kebijakan kebijakan ini kita yakini bahwa kita akan semakin memperkuat ketahanan ekonomi kita, termasuk di dalam neraca pembayaran,” katanya.

Ia menyebutkan paket kebijakan ekonomi itu tidak saja akan meningkatkan PMA ke dalam negeri tapi juga meningkatkan produksi dalam negeri dan menurunkan impor.

“Dari neraca pembayaran ini tidak hanya mengurangi defisit transaksi berjalan tapi juga meningkatkan surplus dari neraca modal,” katanya.

Ia menyebutkan langkah langkah terkoordinasi yang telah dilakukan bisa meningkatkan confidence internasional dan sudah ada arus modal masuk khususnya investasi portofolio yang sampai pertengahan November 2018 mencapai Rp42,6 triliun dalam bentuk surat berharga maupun yang lain.

“Dengan kebijakan ini tidak hanya arus modal dalam bentuk investasi portofolio tapi justru lebih banyak di dalam penanamam modal asing dan akan meningkatkan surplus neraca modal dan pada saat yang sama akan mengurangi impor dan meningkatkan produksi dalam negeri dan karenanya bisa akan menurunkan current account deficit,” katanya.

Pemerintah memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif pajak. Pengendalian itu berupa kewajiban memasukkan devisa hasil ekspor dari ekspor barang hasil sumber daya alam (pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan).

Insentif perpajakan berupa pemberian tarif final PPh atas deposito. Kewajiban memasukkan devisa hasil ekspor itu tidak menghalangi keperluan perusahaan yang berdangkutan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban valasnya. (gus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending