Connect with us

Trade

Menteri Susi : Kepemimpinan ICRI Bentuk Diplomasi Maritim

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Zonaekonomi.com, Jakarta  – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan kepemimpinan Indonesia dalam International Coral Reef Initiative (ICRI) bersama Australia dan Monako merupakan bentuk diplomasi kemaritiman RI di mata global.

“Ini merupakan bentuk diplomasi Indonesia dalam kemaritiman dan kelautan dan sesuai dengan Nawacita Pak Presiden untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam dunia bahari. Kita dapat memanfaatkan banyak peluang di ICRI untuk kepentingan negara,” kata Menteri Susi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Menteri Susi dijadwalkan menghadiri acara serah terima kepemimpinan Sekretariat ICRI dari Prancis yang bakal berlangsung di Paris, Prancis, 4 Juli 2018.

Kehadiran Menteri Susi dinilai KKP merupakan bentuk konfirmasi Pemerintah Indonesia atas hasil Sidang Umum ICRI ke 32 di Nairobi, Kenya pada tanggal 7-9 Desember 2017 lalu.

Sidang umum ke 32 ICRI menyepakati Monako dan Australia sebagai Ketua Bersama Sekretariat ICRI berikutnya dan penambahan negara lainnya sebagai aliansi Ketua Bersama Sekretariat ICRI.

Monako dan Australia telah melakukan pendekatan dan mengharapkan Indonesia untuk bergabung dalam menjalankan Sekretariat ICRI.

Menteri Susi menyebutkan kehadirannya dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen Indonesia sebagai ketua bersama ICRI.

Menurut dia, persoalan terumbu karang memang telah menjadi salah satu perhatian pemerintah RI sebab Indonesia memiliki luasan dan ragam jenis terumbu karang yang sangat berpengaruh secara regional maupun global.

Selain itu, peluang kepemimpinan Indonesia di skala regional melalui Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) bersama lima negara lainnya yaitu Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste dapat dikembangkan ke skala global melalui keikutsertaan Indonesia dalam sekretariat ICRI.

“Dengan demikian, kita berharap Indonesia dapat memasukkan program-program dalam konteks implementasi UNEA Resolution on Coral Reef Management dengan lebih mudah karena Indonesia menjadi inisiatornya,” jelas Menteri Susi.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI menilai, kesempatan ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong adanya konvensi khusus terumbu karang.

Indonesia akan terlibat dalam Keketuaan Bersama ICRI pada periode 2018-2020 mendatang. Dengan demikian, besarnya potensi terumbu karang Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi yang bernilai tinggi. Oleh karena itu, kondisi ekosistem terumbu karang kita harus benar-benar dijaga.

Sebagai informasi, ICRI merupakan kemitraan global informal negara-negara dan organisasi-organisasi yang peduli dan bergerak untuk melestarikan terumbu karang dan ekosistem terkait di seluruh dunia.

ICRI didirikan oleh delapan negara yaitu Australia, Perancis, Jepang, Jamaika, Filipina, Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Saat ini, ICRI memiliki anggota yang terdiri dari 38 negara termasuk Indonesia, 7 organisasi internasional dan multilateral, 6 organisasi regional, dan 21 entitas keilmiahan dan lembaga swadaya masyarakat. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trade

Payakumbuh Ekspor Rendang ke Arab Saudi

Published

on

Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz.

Zonaekonomi.com, Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh Sumatera Barat memastikan ekspor rendang ke luar negeri secara massal pada Mei 2019 setelah sukses menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pengusaha Arab Saudi.

“Insha Allah Mei kita akan melakukan pengiriman perdana kuliner rendang dalam bentuk kalio atau 2/3 jadi ke Arab Saudi,” kata Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz di Payakumbuh, Senin (18/2/2019).

Erwin Yunaz mengatakan pengiriman untuk tahap pertama ini sebanyak satu kontainer atau sekitar 20 ton bumbu.

“Penyediaan daging dari Arab Saudi karena perizinan untuk suplai daging langsung dari luar Saudi butuh birokrasi yang panjang disana,” ujarnya.

Pemerintah Payakumbuh saat ini dalam proses menyiapkan semua perizinan di Arab Saudi untuk pemasaran rendang.

Untuk menyuplai rendang secara massal ke luar negeri, Pemkot Payakumbuh telah menyiapkan koperasi khusus pelaku usaha rendang di Payakumbuh.

“Tinggal kita mengawal agar pengusaha mengakomodir semua rendang yang ada di koperasi,” kata Wakil Wali Kota.

Selain itu untuk peningkatan jumlah pengusaha rendang Pemkot telah mempermudah urusan perizinan di Balai POM.

“Balai POM sudah ada di Payakumbuh sehingga tidak perlu ke Padang,” ujarnya.

Sementara itu Payakumbuh juga tengah menunggu serah terima mesih retouch mesin pengawet rendang untuk ketahanan dan kebersihan rendang.

Dengan ekspor rendang tersebut Erwin mengatakan akan sangat besar berdampak terhadap ekonomi masyarakat.

“Empat butir kelapa per kilo berarti dibutuhkan 80 ribu butir kelapa untuk pengiriman perdana ini begitu juga kebutuhan cabai dan bawang,” ujarnya.

Menurutnya sektor pertanian akan hidup dan peningkatan perekonomian akan signifikan serta membuka lapangan kerja baru. (sya)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Tunggakan BPJS Kesehatan di Sulsel Rp400 Miliar

Published

on

Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid.

Zonaekonomi.com, Makassar – DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan atas klaim 20 rumah sakit se-Sulsel telah mencapai Rp400 miliar lebih.

“Pertemuan tadi meminta BPJS Kesehatan segera membayar tunggakan tersebut. Bila tidak dilunasi maka akan berdampak pada penurunan pelayanan, termasuk obat,” ujar Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid di Makassar, Senin (18/2/2019)

Menurut dia, BPJS Kesehatan bisa segera menyelesaikan masalah tersebut agar masyarakat bisa mendapatkan layanan terbaik di rumah sakit. Meski demikian, pihak pengelola rumah sakit diminta tidak kendur dan harus tetap melayani pasien dengan baik.

Selain itu, laporan yang dia terima dari sejumlah direktur rumah sakit atas belum terbayarnya klaim dari BPJS Kesehatan hingga mencapai ratusan miliar tentu menjadi perhatian khusus dewan dalam menyikapi persoalan tersebut.

“Awalnya dilaporkan pengelola rumah sakit yang terdaftar sebagai klien BJPS Kesehatan terdapat tunggakan klaim pembayaran sebesar Rp150 miliar. Tetapi ternyata data disampaikan Dinas Kesehatan lebih dari itu, yakni sebesar Rp400 miliar lebih,” ucapnya.

Pihaknya mendesak BPJS Kesehatan menjelaskan secara rinci serta alasan apa sampai terjadi tunggakan sebesar itu. Padahal, masyarakat rajin membayarkan iuran mereka, bahkan ada pula yang sudah dikenakan denda.

Kepala Deputi Direksi BPJS Kesehatan Sulselbartrmal I Made Puja Yasa dalam pertemuan itu tidak menampik adanya tunggakan yang belum dibayarkan.

Pihaknya beralasan bahwa saat ini BPJS Kesehatan tengah dirundung defisit anggaran dengan dalih ada ketidaksesuaian dengan iuran pembayaran kepesertaan per orang. ?

Dengan kondisi seperti ini, lanjut dia, pihaknya mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenan Saksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

“Ada tiga hal yang harus diambil pemerintah, pertama mesti menyesuaikan besaran iuran, namun sampai saat ini belum diambil langkah itu karena melihat kondisi ekonomi masyarakat. Kedua, menyesuaikan manfaat dan ketiga ada dana subsidi dari pemerintah,” ujarnya.

Pertemuan tersebut menghadirkan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Sulselbartrmal I Made Puja Yasa beserta stafnya, Pemprov Sulsel dan direkrut rumah sakit kabupaten dan kota Se-Sulsel serta anggota Komisi E di gedung DPRD setempat. Rencanaya pertemuan akan kembali digelar dalam waktu dekat. (mdf)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Super Mall Tower Dibangun di Bekas Pendopo Bupati Pekalongan

Published

on

Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi.

Zonaekonomi.com, Pekalongan – Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah segera membangun Super Mall Tower seluas sekitar 2,6 hektare di bekas kantor Pendopo Bupati Pekalongan di Jalan Nusantara Nomor 1 Kota Pekalongan.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi di Pekalongan, Kamis (14/2/2019), mengatakan bahwa pemkab akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan terkait dengan rencana pembangunan plaza itu karena lokasinya berada di wilayah Kota Pekalongan.

“Rencananya, plaza `Super Mall Tower` ini, kita bangun pada tahun ini. Pemerintah kabupaten dan DPRD sudah menyetujui perencanaan pembangunan plaza ini, tinggal perlu berkoordinasi dengan Pemkot Pekalongan,” kata dia.

Upaya itu, kata dia, antara lain dengan memanfaatkan aset yang selama ini tidak terpakai untuk kegiatan kepegawaian seiring dengan berpindahnya kantor Pemerintah Kabupaten Pekalongan ke Kajen.

Pemanfaatan aset bangunan yang dimiliki tersebut, kata dia, dengan satu tujuan utamanya, yakni mendongkrak pendapatan asli daerah, ujarnya.

“Banyak aset yang dimiliki Pemkab Pekalongan, antara lain pendopo bupati di Jalan Nusantara Kota Pekalongan. Oleh karena, aset tanah ini akan kami bangun `Super Mall Pekalongan Tower`,” kata dia.

Ia mengatakan dalam upaya mendongkrak perekonomian, pemkab akan membuka berbagai bidang, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, pertambangan, sumber energi, properti perdagangan, pariwisata, dan investasi.

“Oleh karena itu, kami berharap pembangunan `Super Mall Tower` ini akan mampu meningkatkan PAD, selain dari sektor pertambangan, peternakan, maupun kelautan,” kata dia. (kut)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending