Connect with us

Trade

Meranti Kabupaten Termiskin di Riau, yang Kaya Minyak

Published

on

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Provinsi Riau dalam hal banyaknya warga miskin di provinsi kaya minyak.

Zonaekonomi.com, Pekanbaru – Kabupaten Kepulauan Meranti menempati posisi tertinggi dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau dalam hal banyaknya warga miskin di provinsi kaya minyak tersebut, dikarenakan minimnya potensi daerah, industri belum berkembang serta mahalnya biaya transportasi laut.

“Sampai saat ini angkanya masih tinggi. Namun kami berharap kedapan agar hal ini dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujar perwakilan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Muhammad Arif Tasrif, di Pekanbaru, Selasa (3/7/2018).

Hal tersebut dibuktikan dengan data yang dirangkum pihak TNP2K dimana hingga 2017, angka kemiskinan di Kepulauan Meranti mencapai 28,99 persen dari total keseluruhan populasi masyarakat miskin di Riau. Sedangkan untuk posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Rokan Hulu sebesar 10,91 persen, dan posisi ke tiga Kabupaten Pelalawan 10,25 persen.

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa tingginya angka kemiskinan tersebut berdampak pada berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Seperti minimnya infrastruktur, permasalahan pada perdagangan lintas batas daerah perbatasan, pengangguran dan masih rendahnya kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap agar Pemerintah Daerah dapat mencari solusi dari permasalahan ini,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Meranti H Said Hasyim mengaku bahwa angka kemiskinan di wilayahnya sangat tinggi namun sejak satu tahun terakhir sudah mengalami penurunan.

Menurut data yang diperoleh pihaknya pada 2016 tercatat angka kemiskinan di Kabupaten tersebut mencapai 30,89% dan persentasi tersebut terus menurun jika dibandingkan dengan di awal pemekaran pada 2010, dimana pada momentum pemekaran tersebut angka kemiskinan mencapai 42,57%.

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin di Kepulauan Meranti paling banyak terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi sebanyak 9.642 jiwa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Merbau sebanyak 3.981 jiwa. Akan tetapi persentase penduduk miskin bila dibandingkan dengan jumlah total penduduk tertinggi di Kecamatan Rangsang Pesisir yaitu sebesar 49,04%, Tebing Tinggi Timur 48,49% dan terendah di Kecamatan Tebing Tinggi sebesar 17,26%.

“Pemerintah daerah terus berupaya untuk menekan jumlah angka kemiskinan tersebut,” tegasnya. (kun)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trade

Payakumbuh Ekspor Rendang ke Arab Saudi

Published

on

Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz.

Zonaekonomi.com, Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh Sumatera Barat memastikan ekspor rendang ke luar negeri secara massal pada Mei 2019 setelah sukses menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pengusaha Arab Saudi.

“Insha Allah Mei kita akan melakukan pengiriman perdana kuliner rendang dalam bentuk kalio atau 2/3 jadi ke Arab Saudi,” kata Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz di Payakumbuh, Senin (18/2/2019).

Erwin Yunaz mengatakan pengiriman untuk tahap pertama ini sebanyak satu kontainer atau sekitar 20 ton bumbu.

“Penyediaan daging dari Arab Saudi karena perizinan untuk suplai daging langsung dari luar Saudi butuh birokrasi yang panjang disana,” ujarnya.

Pemerintah Payakumbuh saat ini dalam proses menyiapkan semua perizinan di Arab Saudi untuk pemasaran rendang.

Untuk menyuplai rendang secara massal ke luar negeri, Pemkot Payakumbuh telah menyiapkan koperasi khusus pelaku usaha rendang di Payakumbuh.

“Tinggal kita mengawal agar pengusaha mengakomodir semua rendang yang ada di koperasi,” kata Wakil Wali Kota.

Selain itu untuk peningkatan jumlah pengusaha rendang Pemkot telah mempermudah urusan perizinan di Balai POM.

“Balai POM sudah ada di Payakumbuh sehingga tidak perlu ke Padang,” ujarnya.

Sementara itu Payakumbuh juga tengah menunggu serah terima mesih retouch mesin pengawet rendang untuk ketahanan dan kebersihan rendang.

Dengan ekspor rendang tersebut Erwin mengatakan akan sangat besar berdampak terhadap ekonomi masyarakat.

“Empat butir kelapa per kilo berarti dibutuhkan 80 ribu butir kelapa untuk pengiriman perdana ini begitu juga kebutuhan cabai dan bawang,” ujarnya.

Menurutnya sektor pertanian akan hidup dan peningkatan perekonomian akan signifikan serta membuka lapangan kerja baru. (sya)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Tunggakan BPJS Kesehatan di Sulsel Rp400 Miliar

Published

on

Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid.

Zonaekonomi.com, Makassar – DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan atas klaim 20 rumah sakit se-Sulsel telah mencapai Rp400 miliar lebih.

“Pertemuan tadi meminta BPJS Kesehatan segera membayar tunggakan tersebut. Bila tidak dilunasi maka akan berdampak pada penurunan pelayanan, termasuk obat,” ujar Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid di Makassar, Senin (18/2/2019)

Menurut dia, BPJS Kesehatan bisa segera menyelesaikan masalah tersebut agar masyarakat bisa mendapatkan layanan terbaik di rumah sakit. Meski demikian, pihak pengelola rumah sakit diminta tidak kendur dan harus tetap melayani pasien dengan baik.

Selain itu, laporan yang dia terima dari sejumlah direktur rumah sakit atas belum terbayarnya klaim dari BPJS Kesehatan hingga mencapai ratusan miliar tentu menjadi perhatian khusus dewan dalam menyikapi persoalan tersebut.

“Awalnya dilaporkan pengelola rumah sakit yang terdaftar sebagai klien BJPS Kesehatan terdapat tunggakan klaim pembayaran sebesar Rp150 miliar. Tetapi ternyata data disampaikan Dinas Kesehatan lebih dari itu, yakni sebesar Rp400 miliar lebih,” ucapnya.

Pihaknya mendesak BPJS Kesehatan menjelaskan secara rinci serta alasan apa sampai terjadi tunggakan sebesar itu. Padahal, masyarakat rajin membayarkan iuran mereka, bahkan ada pula yang sudah dikenakan denda.

Kepala Deputi Direksi BPJS Kesehatan Sulselbartrmal I Made Puja Yasa dalam pertemuan itu tidak menampik adanya tunggakan yang belum dibayarkan.

Pihaknya beralasan bahwa saat ini BPJS Kesehatan tengah dirundung defisit anggaran dengan dalih ada ketidaksesuaian dengan iuran pembayaran kepesertaan per orang. ?

Dengan kondisi seperti ini, lanjut dia, pihaknya mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenan Saksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

“Ada tiga hal yang harus diambil pemerintah, pertama mesti menyesuaikan besaran iuran, namun sampai saat ini belum diambil langkah itu karena melihat kondisi ekonomi masyarakat. Kedua, menyesuaikan manfaat dan ketiga ada dana subsidi dari pemerintah,” ujarnya.

Pertemuan tersebut menghadirkan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Sulselbartrmal I Made Puja Yasa beserta stafnya, Pemprov Sulsel dan direkrut rumah sakit kabupaten dan kota Se-Sulsel serta anggota Komisi E di gedung DPRD setempat. Rencanaya pertemuan akan kembali digelar dalam waktu dekat. (mdf)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Super Mall Tower Dibangun di Bekas Pendopo Bupati Pekalongan

Published

on

Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi.

Zonaekonomi.com, Pekalongan – Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah segera membangun Super Mall Tower seluas sekitar 2,6 hektare di bekas kantor Pendopo Bupati Pekalongan di Jalan Nusantara Nomor 1 Kota Pekalongan.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi di Pekalongan, Kamis (14/2/2019), mengatakan bahwa pemkab akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan terkait dengan rencana pembangunan plaza itu karena lokasinya berada di wilayah Kota Pekalongan.

“Rencananya, plaza `Super Mall Tower` ini, kita bangun pada tahun ini. Pemerintah kabupaten dan DPRD sudah menyetujui perencanaan pembangunan plaza ini, tinggal perlu berkoordinasi dengan Pemkot Pekalongan,” kata dia.

Upaya itu, kata dia, antara lain dengan memanfaatkan aset yang selama ini tidak terpakai untuk kegiatan kepegawaian seiring dengan berpindahnya kantor Pemerintah Kabupaten Pekalongan ke Kajen.

Pemanfaatan aset bangunan yang dimiliki tersebut, kata dia, dengan satu tujuan utamanya, yakni mendongkrak pendapatan asli daerah, ujarnya.

“Banyak aset yang dimiliki Pemkab Pekalongan, antara lain pendopo bupati di Jalan Nusantara Kota Pekalongan. Oleh karena, aset tanah ini akan kami bangun `Super Mall Pekalongan Tower`,” kata dia.

Ia mengatakan dalam upaya mendongkrak perekonomian, pemkab akan membuka berbagai bidang, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, pertambangan, sumber energi, properti perdagangan, pariwisata, dan investasi.

“Oleh karena itu, kami berharap pembangunan `Super Mall Tower` ini akan mampu meningkatkan PAD, selain dari sektor pertambangan, peternakan, maupun kelautan,” kata dia. (kut)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending