Connect with us

Finansial

OJK : Penggadaian Swasta di Cirebon Belum Terdaftar

Published

on

OJK mencatat belum ada perusahaan penggadaian swasta di wilayah Cirebon, Jawa Barat, yang terdaftar.

Zonaekonomi.com, Cirebon – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat belum ada perusahaan penggadaian swasta di wilayah Cirebon, Jawa Barat, yang terdaftar.

“Belum ada penggadaian swasta terdaftar atau berizin yang berasal dari wilayah Cirebon,” kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon Muhamad Lutfi di Cirebon, Jabar, Selasa (3/7/2018).

Untuk itu, ia berharap sebelum 29 Juli 2018, semua perusahaan penggadaian harus segera mendaftar.

Lutfi mengimbau penggadaian swasta segera berkoordinasi dengan kantor OJK Cirebon dan memanfaatkan momentum relaksasi peraturan melalui mekanisme pendaftaran sebelum dinyatakan berizin.

Menurut dia, mekanisme pendaftaran memberikan kemudahan bagi pelaku usaha penggadaian mengingat persyaratan bentuk badan hukum, permodalan dan lingkup wilayah usaha dikecualikan.

Serta persyaratan administratif yang disampaikan relatif lebih mudah dan sederhana.

Selanjutnya setelah memperoleh pendaftaran dari OJK, lanjut Lutfi, pelaku usaha gadai wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai perusahaan penggadaian swasta dalam jangka waktu paling lama tiga tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

“Pada proses perizinan, mulai berlaku ketentuan bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi dan ketentuan permodalan Rp500 juta untuk lingkup kota/kabupaten dan Rp2,5 miliar untuk lingkup provinsi,” ujarnya.

Bagi pelaku usaha gadai, pemenuhan peraturan ini diharapkan akan dapat menghindarkan pelaku usaha dari permasalahan perizinan atau legalitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memudahkan menjalin kerja sama dengan pihak lain.

Lutfi menambahkan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Penggadaian yang diundangkan pada 29 Juli 2016, OJK kembali mengingatkan bahwa penggadaian swasta yang telah beroperasi sebelum adanya POJK tersebut harus mengajukan pendaftaran kepada OJK sebelum 29 Juli 2018.

“Penetapan POJK tersebut bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” katanya.

“Peraturan ini juga memberikan landasan hukum bagi OJK dalam rangka pengawasan, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian, kehadiran usaha pegadaian yang sehat dan perlindungan bagi konsumen pengguna jasa pergadaian,” kata Lutfi. (rul)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Finansial

BI : Cadangan Devisa Sangat Cukup, Tahan Modal Keluar

Published

on

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo .

Zonaekonomi.com, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan cadangan devisa Indonesia saat ini masih sangat mencukupi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sehingga mampu meyakinkan investor global untuk tidak melarikan modalnya dari pasar keuangan domestik (capital reverseal).

Usai menaikkan suku bunga acuan “7-Day Reverse Repo Rate” menjadi 5,5 persen di Jakarta, Rabu (15/8/2018), Perry juga mengatakan bank sentral belum melirik opsi untuk memanfaatkan fasilitas bilateral maupun multilateral, seperti perjanjian pertukaran mata uang, guna mengendalikan tekanan yang menerpa nilai tukar rupiah.

Opsi fasilitas bilateral maupun multilateral seperti perjanjian pertukaran mata uang merupakan garis kedua pertahanan ekonomi sebuah negara (second line of defense) untuk menghadapi gejolak perekonomian.

“Cadangan devisa cukup dalam arti bukan hanya membiayai impor dan utang. Tapi mitigasi kemungkinan capital reversal,” kata Perry.

Cadangan devisa, menurut data BI, memang terus menunjukkan penurunan sejak awal Januari 2018. Di akhir Januari 2018, cadangan devisa sebesar 131,9 miliar dolar AS dan menurun menjadi 118,3 miliar dolar AS di akhir Juli 2018.

Sebagian cadangan devisa tersebut digunakan untuk intervensi pasar saat nilai tukar rupiah tertekan. Sejak awal tahun hingga Agustus 2018 ini rupiah sudah terdepresiasi 7,04 persen.

Di pertengahan Agustus 2018 ini, otoritas moneter menaikkan suku bunga acuannya menjadi 5,5 persen, sebuah langkah yang di luar ekspetasi mayoritas analis.

Baca juga: Perbaiki transaksi berjalan, BI naikkan bunga acuan
Baca juga: Kurangi tekanan rupiah, BI minta korporasi tidak borong valas

Kenaikan suku bunga yang melengkapi pengetatan kebijakan moneter sebanyak 125 basis poin sepanjang tahun ini di tengah kekhawatiran efek krisis keuangan di Turki, ekspetasi kenaikan bunga Bank Sentral AS Federal Reserve di September 2018, dan membesarnya defisit transaksi berjalan.

Suku bunga acuan yang meningkat diharapkan dapat mengendalikan permintaan impor sehingga defisit transaksi berjalan dapat mengecil dan menghemat devisa yang digunakan untuk membayar impor. (iap)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Perkuat Rupiah, Kadin Fasilitasi Pertemuan Pemerintah-Pengusaha

Published

on

Ketua Kadin Indonesia, Rosan Roeslani.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Sebagai upaya untuk memperkuat serta menstabilkan nilai tukar rupiah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan memfasilitasi pertemuan lanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha.

Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu malam (15/8/2018), mengatakan pertemuan tersebut akan dimulai minggu depan dan dilakukan secara satu per satu.

Rosan menjelaskan bahwa pelaku usaha yang diutamakan dalam pertemuan lanjutan tersebut adalah pengusaha dari sektor pertambangan, minyak dan gas, serta komoditas.

Ia mengatakan bahwa pelaku usaha dari sektor pertambangan akan menjadi pertimbangan utama.

“Sektor batubara untuk menaikkan produksi sampai 40-50 juta ton itu bisa dilakukan segera karena infrastrukturnya sudah ada. Perusahaan batubara juga sudah menyanggupi,” ujar Rosan.

Pertemuan antara pelaku usaha dan pemerintah dilakukan secara one-on-one karena setiap pengusaha mempunyai karakteristik yang berbeda- beda, sehingga penyelesaian masalahnya juga memiliki perbedaan.

“Ini sejalan dengan arahan Presiden bahwa ada pertemuan reguler, sehingga semua isu bisa ditanggapi dengan cepat dan implementasinya bisa dijalankan,” kata Rosan. (vin)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Perbaiki Transaksi Berjalan, BI Naikkan Bunga Acuan

Published

on

Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan “7-Day Reverse Repo Rate” 0,25 persen menjadi 5,5 persen untuk mengurangi defisit neraca transaksi berjalan dan menarik modal asing dengan harapan meningkatkan daya tarik aset rupiah.

“Kami ingin turunkan defisit neraca transaksi berjalan ke tingkat lebih rendah lagi. Jelas di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir tahun,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Defisit neraca transaksi berjalan Indonesia pada kuartal II/2018 naik menjadi 8,0 miliar dolar AS atau menyentuh tiga persen dari PDB. Defisit itu melebar dibandingkan defisit kuartal I 2018 sebesar 5,7 miliar dolar AS atau 2,2 persen PDB.

Transaksi berjalan merekam arus dana atau pembayaran dari dalam ke luar negeri, maupun sebaliknya. Sebagai gambaran, jika neraca transaksi berjalan defisit, maka devisa dari dalam negeri lebih banyak yang mengalir ke luar. Hal itu menimbulkan persepsi kepada investor bahwa aset-aset rupiah kurang begitu aman, karena devisa yang keluar lebih banyak dibanding yang masuk.

Namun, Perry mengatakan, defisit transaksi berjalan yang meningkat di kuartal II karena aktivitas ekonomi yang menggeliat, yang akhirnya meningkatkan impor. Perry sejauh ini masih menganggap defisit neraca transaksi berjalan dalam level yang aman. Bank Sentral juga mengapresiasi pemerintah yang akan membatasi laju impor barang modal dan bahan baku untuk mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan dan mejaga rupiah.

“Sebenarnya defisit transaksi berjalan itu masih aman. Tapi dalam kondisi pasar keuangan yang seperti sekarang, BI dan pemerintah sepakat untuk menurunkan defisit ke tingkat lebih rendah lagi,” ujar dia.

Bank Sentral juga melihat bunga acuan harus naik di Agustus 2018 ini untuk mendorong imbal hasil instrumen keuangan domestik. Hal itu untuk membuat investor asing tetap tertarik menanamkan modal valasnya di pasar keuangan domestik.

Saat ini premi risiko instrumen keuangan domestik meningkat karena tekanan ekonomi global. Kenaikan suku bunga acuan diharapkan dapat mengkompensasi dari membesarnya biaya risiko bagi investor.

Bank Sentral sepanjang tahun ini sudah menaikkan bunga acuan sebesar 125 basis poin. Perry masih mempertimbangkan ruang kenaikan suku bunga acuan di sisa tahun, dengan melihat perkembangan tekanan ekonomi global dan domestik. (iap)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending