Connect with us

Digital

Pemerintah Resmi Luncurkan Sistem OSS

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah scara resmi meluncurkan “Online Single Submission” (OSS) sistem pelayanan yang terintegrasi secara elektronik untuk mempermudah pemohon perizinan investasi di Indonesia.

“Ini merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara peresmian sistem OSS yang dihadiri oleh pimpinan Kementerian Lembaga terkait di Jakarta, Senin (9/7/2018).

Darmin menjelaskan sistem OSS ini dapat diakses secara daring dan terintegrasi, di semua Kementerian Lembaga maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia, untuk mendukung pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Dengan sistem OSS, izin berusaha akan didapat oleh pelaku usaha dalam waktu kurang dari satu jam,” jelas Darmin.

Sistem OSS mulai dibangun sejak Oktober 2017 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden (PP) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dan telah dilakukan uji coba konsep di tiga lokasi, yaitu Purwakarta, Batam dan Palu.
       
Pelaksanaan sistem pelayanan terpadu ini diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 dan bersinergi dengan  satuan tugas yang sudah terbentuk di Kementerian Lembaga terkait maupun pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul dari pelayanan sistem ini.
       
Sistem berbasis teknologi informasi ini terhubung serta terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan di BKPM/PTSP Pusat (SPIPISE) serta PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika.
       
Sistem ini juga didukung oleh sistem dari berbagai Kementerian dan Lembaga penerbit perizinan, termasuk sistem Indonesia National Single Window (INSW), Sistem Adminisrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
      
Untuk sementara, operasional sistem OSS ini diselenggarakan oleh Kemenko Perekonomian yang didukung oleh INSW dan Kementerian Lembaga terkait lainnya. Setelah itu, apabila persiapan pelaksanaan telah usai sepenuhnya, maka operasional diserahkan kepada BKPM.
      
“Kita lakukan di Kemenko, hanya untuk menunggu persiapan lebih baik oleh BKPM. Semoga tidak lebih dari enam bulan. Setelah itu, kita menyerahkan ini ke BKPM, sehingga akan permanen betul dan ada pengembangan yang berlanjut,” kata Darmin.
      
Darmin mengakui sistem baru yang bertujuan untuk memperbaiki peringkat daya saing Indonesia ini belum sempurna sepenuhnya, sehingga membutuhkan saran atau masukan untuk perbaikan dari para pemangku kepentingan.

“Waktu peresmian sistem ini, kami tidak berpretensi semuanya sudah sempurna, ada pekerjaan yang tetap harus dilakukan dan bisa saja ada kekurangan teknis sana-sini,” katanya.        

Saat ini, bagi investasi atau kegiatan usaha yang sudah berjalan, selanjutnya dapat menyesuaikan proses perizinan berusaha melalui sistem OSS, untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun perpanjangan atau perubahan izin usaha dan atau izin komersial.         

Kemenko Perekonomian juga telah membuat OSS Lounge yang diharapkan dapat menjadi standar dalam semua PTSP. Dalam OSS Lounge ini terdapat pelayanan mandiri, pelayanan bantuan, pelayanan prioritas, konsultasi umum investasi dan klinik berusaha.         Ikut hadir dalam peresmian sistem OSS ini antara lain Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Kemudian Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Selain itu, ikut hadir Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, Kepala Staf Presiden Moeldoko serta perwakilan menteri dan kepala lembaga lainnya. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Digital

Praktisi PR Jangan Jadi Spin Doctor Pembuat Hoax

Published

on

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan PR Indonesia (APPRI) Suharjo Nugroho.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kabar bohong atau hoax, sangat berisiko memecah belah persatuan, dan tidak jarang bahkan hingga memicu perselisihan, terlebih lagi di tahun politik saat ini. Hoax ini mengingatkan kita dengan istilah Spin Doctors atau propaganda. Spin Doctors adalah individu yang memiliki kemampuan menguasai publik, menggerakkan massa dan menguasai media sekaligus sebagai konseptor politik yang bertujuan mempengaruhi massa.

“Tak jarang spin doctors digunakan oleh praktisi PR tidak hanya untuk sebuah brand, korporasi, bahkan sudah meluas ke entitas politik dalam upaya menaikan citra,” jelas Ketua Umum Asosiasi Perusahaan PR Indonesia (APPRI) Suharjo Nugroho.

Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran para praktisi Public Relations (PR) untuk bersama-sama memerangi hoax atau tidak melakukan spin doctors meski PR bertugas untuk membangun kredibilitas (pencitraan) dan kepercayaan publik kepada sebuah perusahaan atau orang tertentu.

“Bila PR tidak berkomitmen untuk memerangi hoax, maka sama saja membiarkan terjadinya perpecahan bangsa. Mulai tahun ini setelah pilkada berlalu, situasi bakal makin memanas jelang Pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif 2019, karena semua berlomba-lomba melakukan pencitraan. Praktisi atau konsultan humas ada yang bela satu pihak, yang lain bela pihak lawan, ini perlu berpedoman pada etika PR yang membatasi, jika tidak kita akan saling perang hoax dengan segala jurus tanpa ada batasan,” tegasnya.

Menurutnya, Spin Doctors yang sering kali digunakan dalam dunia PR ini beda dengan model pencitraan tradisional yang selalu menghadirkan data dan fakta yang sebenarnya. Spin Doctors, selain menggunakan fakta juga menggunakan data yang dimanipulasi, sehingga selain digunakan untuk menaikan citra seseorang, juga digunakan melemahkan citra seseorang.

“Di era digital saat ini, Hoax atau Spin Doctors adalah sebuah keniscayaan. Seringkali dalam setiap peristiwa politik, selain pencitraan kita disuguhkan oleh isu liar dan black campaign. Demi keutuhan NKRI maka mari kita berkomitmen untuk tidak melakukan spin doctors demi kepentingan pihak-pihak tertentu demi keuntungan semata,” himbaunya.

Sebelumnya dalam forum diskusi yang digagas Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas), dengan Tema Public Relations Dalam Tahun Politik, Karo Multimedia Divhumas Polri, Brigjen Rikwanto para praktisi PR untuk memerangi hoax. Sebab, hoax bisa memecah belah masyarakat.

“Polri meminta PR tidak hanya bisa melempar informasi semata kepada masyarakat. PR juga harus terbuka, apabila dimintai keterangan oleh masyarakat atau pihak tertentu terkait informasi yang sudah dipublikasikan,” katanya.

Brigjen Rikwanto mengungkapkan, Polri mempunyai tim khusus untuk memberantas hoax. Jika dinilai bisa membahayakan, langsung dilakukan penyelidikan dan penindakan terhadap penyebar hoax.

“Apabila di situ sudah ada melanggar unsur pidana undang-undang ITE, pasal 27, 28, pasal 45 dan sebagainya nanti kita bisa telusuri terus, akhirnya dengan kemampuan penyidik kita kebanyakan bisa ditemukan,” katanya. (bvi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

ZTE dan AS Capai Kesepakatan untuk Cabut Larangan

Published

on

ZTE dilarang untuk berdagang dengan produsen komponen AS karena melanggar embargo perdagangan antara AS dan Iran.

Zonaekonomi.com, Jakarta  – Pertempuran antara produsen peralatan telekomunikasi dan pembuat smartphone asal China ZTE dan Departemen Perdagangan Amerika Serikat hampir berakhir.

Setelah melewati banyak penangguhan, denda dan larangan perdagangan, Departemen Perdagangan AS mengumumkan bahwa kesepakatan segera diselesaikan.

Kesepakatan itu akan membuat ZTE membayar 400 juta dolar AS, dan sebagai gantinya ZTE akan menerima pemberitahuan pencabutan larangan.

ZTE dilarang untuk berdagang dengan produsen komponen AS karena melanggar embargo perdagangan antara AS dan Iran. ZTE mengimpor antena frekuensi tinggi dengan chip AS di dalamnya. AS menemukan bahwa ZTE dengan sengaja mengabaikan embargo dan melanjutkan kesepakatan dengan Iran.

Awalnya, ZTE didenda 800 juta dolar AS dengan denda penangguhan 300 juta dolar AS, namun kemudian AS mengharuskan ZTE untuk merombah dewan redaksi. ZTE tidak menindaklanjuti permintaan tersebut, dan kasus ini menemui jalan buntu. ZTE akhirnya menyerah pekan lalu, dengan memenuhi permintaan tersebut.

Ketika ZTE kembali berdagang dengan pabrikan AS, diharapkan smartphone Z18 atau Axon 9 dan Axon 9 Pro yang telah mengantongi merek dagang awal tahun ini dapat segera dirilis, demikian dilansir dari GSM Arena. (ari)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

Facebook Messenger akan Bisa Mengenali Akun Mencurigakan

Published

on

Facebook Messenger ini juga mampu melihat apakah peretas menggunakan nomor berbeda dengan asal negara dan menggunakan akun lama untuk menutupi jejak.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Facebook sedang menguji coba fitur di Messenger yang akan memberikan informasi mengenai pesan langsung, direct messanges, dari akun yang tidak ada di daftar kontak atau pertemanan.

“Kami mengetes cara untuk memberikan pengguna agar tahu orang-orang yang tidak pernah terhubung dengan mereka sebelumnya,” kata salah seorang tim Facebook Messenger, Dalya Browne, dikutip dari laman Motherboard.

BACA JUGA : Facebook Tes Iklan AR di Amerika

Seorang ahli multimedia bernama Erin Gallagher, memberikan gambar pada laman tersebut berupa peringatan dari Messenger, berupa informasi bahwa orang yang mengirim pesan menggunakan nomor dari Rusia, akun baru dibuat dan bahwa pengguna berbeda dengan nama teman Facebook yang memiliki nama serupa.

Fitur baru ini akan membantu pengguna Facebook untuk mengenali akun yang berinteraksi dengan mereka asli atau palsu karena mampu mendeteksi nomor yang digunakan.

Kemampuan baru Facebook Messenger ini juga mampu melihat apakah peretas menggunakan nomor berbeda dengan asal negara dan menggunakan akun lama untuk menutupi jejak mereka. (nat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending