Connect with us

Digital

Pemerintah Resmi Luncurkan Sistem OSS

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah scara resmi meluncurkan “Online Single Submission” (OSS) sistem pelayanan yang terintegrasi secara elektronik untuk mempermudah pemohon perizinan investasi di Indonesia.

“Ini merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara peresmian sistem OSS yang dihadiri oleh pimpinan Kementerian Lembaga terkait di Jakarta, Senin (9/7/2018).

Darmin menjelaskan sistem OSS ini dapat diakses secara daring dan terintegrasi, di semua Kementerian Lembaga maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia, untuk mendukung pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Dengan sistem OSS, izin berusaha akan didapat oleh pelaku usaha dalam waktu kurang dari satu jam,” jelas Darmin.

Sistem OSS mulai dibangun sejak Oktober 2017 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden (PP) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dan telah dilakukan uji coba konsep di tiga lokasi, yaitu Purwakarta, Batam dan Palu.
       
Pelaksanaan sistem pelayanan terpadu ini diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 dan bersinergi dengan  satuan tugas yang sudah terbentuk di Kementerian Lembaga terkait maupun pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul dari pelayanan sistem ini.
       
Sistem berbasis teknologi informasi ini terhubung serta terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan di BKPM/PTSP Pusat (SPIPISE) serta PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika.
       
Sistem ini juga didukung oleh sistem dari berbagai Kementerian dan Lembaga penerbit perizinan, termasuk sistem Indonesia National Single Window (INSW), Sistem Adminisrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
      
Untuk sementara, operasional sistem OSS ini diselenggarakan oleh Kemenko Perekonomian yang didukung oleh INSW dan Kementerian Lembaga terkait lainnya. Setelah itu, apabila persiapan pelaksanaan telah usai sepenuhnya, maka operasional diserahkan kepada BKPM.
      
“Kita lakukan di Kemenko, hanya untuk menunggu persiapan lebih baik oleh BKPM. Semoga tidak lebih dari enam bulan. Setelah itu, kita menyerahkan ini ke BKPM, sehingga akan permanen betul dan ada pengembangan yang berlanjut,” kata Darmin.
      
Darmin mengakui sistem baru yang bertujuan untuk memperbaiki peringkat daya saing Indonesia ini belum sempurna sepenuhnya, sehingga membutuhkan saran atau masukan untuk perbaikan dari para pemangku kepentingan.

“Waktu peresmian sistem ini, kami tidak berpretensi semuanya sudah sempurna, ada pekerjaan yang tetap harus dilakukan dan bisa saja ada kekurangan teknis sana-sini,” katanya.        

Saat ini, bagi investasi atau kegiatan usaha yang sudah berjalan, selanjutnya dapat menyesuaikan proses perizinan berusaha melalui sistem OSS, untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun perpanjangan atau perubahan izin usaha dan atau izin komersial.         

Kemenko Perekonomian juga telah membuat OSS Lounge yang diharapkan dapat menjadi standar dalam semua PTSP. Dalam OSS Lounge ini terdapat pelayanan mandiri, pelayanan bantuan, pelayanan prioritas, konsultasi umum investasi dan klinik berusaha.         Ikut hadir dalam peresmian sistem OSS ini antara lain Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Kemudian Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Selain itu, ikut hadir Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, Kepala Staf Presiden Moeldoko serta perwakilan menteri dan kepala lembaga lainnya. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Digital

Bekraf Habibie Festival Ingin Akrabkan Masyarakat dengan Teknologi

Published

on

Bekraf Habibie Festival 2018 yang diadakan di JIExpo Kemayoran 20-23 September.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Bekraf Habibie Festival ingin generasi muda Indonesia tidak asing dengan teknologi dan menganggap teknologi sebagai bagian dalam hidup mereka.

“Teknologi masuk ke rumah supaya orang tidak takut, lebih diterima manfaatnya,” kata salah seorang pendiri Bekraf Habibie Festival, Sachin V Gopalan, saat ditemui di acara pembukaan festival di JIExpo Kemayoran, Kamis (20/9/2018).

Festival teknologi ini, selain perayaan atas peran Bacharuddin Jusuf Habibie dalam dunia teknologi, juga ingin mengenalkan dunia teknologi yang penuh dengan kreasi dan inovasi kepada anak-anak muda.

Habibie memang identik dengan pesawat, namun,festival yang dirancang untuk anak-anak sekolah itu tidak melulu berisi pesawat.

Berbagai inovasi dihadirkan dalam festival agar anak-anak dapat memahami teknologi yang diaplikasikan ke berbagai bentuk. Sachin mencontohkan dalam bidang olahraga, diperlukan sepatu atau inovasi di alat olahraga agar menunjang performa saat beraktivitas.

“Ini bukan pameran produk, tapi inovasi yang akan tren dalam lima tahun, untuk aspirasi,” kata Sachin.

Deputi Infrastuktur Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Hari Sungkari saat ditemui pada acara itu berpendapat, festival teknologi dan inovasi seperti ini bertujuan menularkan “virus positif”, kepada generasi muda.

“Ekonomi kreatif selalu memerlukan teknologi terutama jika pelakunya ingin usahanya berkembang,” katanya.

Bekraf Habibie Festival diadakan di JIExpo Kemayoran mulai hari ini hingga Minggu (23/9/2018). (nat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

Khawatir Perlindungan Konsumen, YLKI Kritisi Putusan MA soal Taksi Daring

Published

on

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang taksi daring merupakan sebuah langkah mundur.

“Putusan MA tersebut mereduksi hak-hak konsumen karena 10 pasal yang dibatalkan berkaitan dengan perlindungan konsumen dan pengemudi,” kata Tulus saat dihubungi di Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Tulus mencontohkan aturan tentang stiker sebagai identitas taksi daring. Menurut Tulus, sebagai angkutan umum, taksi daring tetap harus memiliki identitas sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen.

Beberapa kasus yang menjadikan konsumen sebagai korban seharusnya menjadi alasan untuk membuat aturan yang lebih melindungi konsumen.

“Beberapa kasus yang terjadi membuktikan bahwa taksi daring terbukti tidak seaman yang dikatakan orang. Perlu ada aturan, salah satunya dengan pemberian identitas bagi taksi daring,” katanya.

Tulus kemudian membandingkan dengan taksi daring yang ada di beberapa negara lain. Di negara-negara lain, taksi daring bersedia diatur, termasuk pemasangan identitas melalui stiker.

MA membatalkan beberapa pasal yang ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Salah satu aturan yang dibatalkan adalah tentang pemasangan stiker sebagai identitas. Kementerian Perhubungan menyatakan akan mengganti stiker dengan bentuk identitas lain di belakang nomor pelat untuk memudahkan polisi mengenali taksi daring. (dew)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

Agar Tidak Dibatalkan MA Lagi, Peraturan Taksi Daring Diusulkan Bentuk Perpres

Published

on

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Peraturan taksi daring diusulkan dalam bentuk peraturan presiden (Perpres) dan bukan lagi peraturan menteri karena melibatkan sejumlah kementerian dan sudah tiga kali dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

“Jadi ini usulan dari aliansi itu jangan peraturan menteri, apakah di Perpres bisa, karena sekarang tidak lagi dikenal lagi Surat Keputusan Bersama,” kata Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi dalam usai konferensi pers, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Budi mengatakan pihaknya sudah membahas ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Apakah secara legal bisa, kalau peraturan menteri, artinya kementerian lain buat. Kemenkominfo juga ada regulasinya, tenaga kerja juga terkait hubungan tenaga kerja, kepolisian juga ada di situ, atau menjadi satu, pasnya apa peraturannya,” katanya.

Budi juga menyampaikan bahwa Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sudah berpesan agar membuat peraturan yang tidak bisa digugat lagi.

“Penekanan Pak Menteri berpesan ke saya gimana caranya untuk peraturan nanti, kalau bisa tidak digugat lagi. Capai nanti kita enggak kerja-kerja. Kami hati-hati menyusun ini, proses awal melibatkan berbagai pihak,” katanya.

Ia menambahkan tidak akan ada pengulangan poin-poin yang sama dengan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

“Tidak akan memuat sama lagi, yang dulu pernah dibatalkan Peraturan Menteri 26 tidak ada lagi,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, alinasi pengemudi taksi daring sudah membentuk Tim 7 yang akan mewakili aspirasi-aspirasi dari para pengemudi.

“Mereka menjalin juga ke semua pihak, ke Korlantas dan Kemenkominfo,” katanya.

Sebelumnya, MA telah membatalkan sebanyak tiga peraturan taksi daring, yaitu PM 108/2017, PM 26/2017 dan PM 32/2016. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending