Connect with us

Industri

Presiden Jokowi Minta Kandungan Biodiesel Jadi 30 Persen

Published

on

Presiden RI, Joko Widodo.

Zonaekonomi.com, Bogor – Presiden Joko Widodo meminta kandungan biodiesel di bahan bakar minyak (BBM) ditingkatkan menjadi 30 persen sebagai satu langkah menghadapi tekanan ekonomi global.

“Bapak Presiden juga sampaikan adalah terkait dengan biodiesel, dimana penggunaan biodiesel 20 persen, dan sekaligus juga dikaji penggunaan biodiesel ke 30 persen,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas yang membahas tekanan ekonomi global terhadap kurs rupiah dan ekonomi nasional yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (10/7/2018).

Airlangga mengatakan pemerintah akan meningkatkan konsumsi daripada biodiesel sebesar 500.000 ton per tahun.

“Nah, ini yang Bapak Presiden minta untuk segera dibuatkan kajiannya,” kata Menperin yang didampingi Kepala BKPM Thomas Lembong untuk menyampaikan hasil rapat terbatas yang menyikapi kondisi perekonomian, baik makro maupun mikro di dunia dan dalam negeri.

Selain itu, kata Menperin, dalam rapat juga diminta mengkaji industri-industri nasional yang bisameningkatkan utilisasinya, melakukan ketersediaan bahan baku di dalam negeri, contohnya korporasi-korporasi seperti di Tuban yang bisa menyediakan bahan baku Petrokimia maupun BBM.

Airlangga mengungkapkan bahwa rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini membahas upaya untuk memperkuat perekonomian nasional, juga memberi ketentraman kepada industri nasional, atau para pengusaha serta iklim investasi.

“Beberapa catatan dari rapat tadi adalah bagaimana kita meningkatkan ekspor dan juga melakukan optimalisasi terhadap impor, dan juga mengembangkan substitusi impor agar perekonomian semakin kuat,” kata Airlangga.

Menperin mengatakan bahwa Presiden sudah menyampaikan untuk melakukan optimalisasi “tool fiscal”, baik berbentuk bea keluar, bea masuk, maupun harmonisasi bea masuk itu sendiri, agar industri mempunyai daya saing dan mampu melakukan export.

Menperin juga mengatakan bahwa upaya pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi global ini adalah dengan melakukan jaminan terhadap ketersediaan bahan baku dan memberikan insentif-insentif agar expor bisa ditingkatkan.

Terkait investasi, lanjut Menperin, akan memberikan insentif untuk melakukan relokasi pabrik, misalnya dari Jawa, industri yang sudah padat karya dari wilayah Jawa Barat ke wilayah lain, termasuk misalnya Jawa Tengah.

“Pemerintah juga akan memberikan insentif untuk usaha-usaha kecil menengah, terutama di bidang furniture, misalnya nanti SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) itu akan dibiayai atau disubsidi oleh pemerintah,” jelasnya.

Selain mendorong pengembangan industri substitusi impor, langkah-langkah lain yang ditempuh untuk menghadapi tekanan ekonomi global ini adalah pemberian insentif untuk menggenjot ekspor dan UMKM, penyederhanaan perizinan investasi, hingga memaksimalkan sektor pariwisata untuk mendulang devisa.

Juga memaksimalkan untuk pariwisata, diantaranya perkembangan airport dan pengembangan “low cost carrier (LCC)”, sehingga pariwisata ini adalah salah satu sektor yang cepat yang bisa digenjot, kata Airlangga. (jks)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Industri

Menko Perekonomian Bilang Industri Penerima “Tax Holiday” Diperluas

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan cakupan sektor industri yang menerima fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan atau “tax holiday” akan diperluas.

“Sektor yang menerima diperluas karena ternyata itu sektor yang penting tetapi yang mau `invest` tidak terlalu banyak, karena itu merupakan andalan dari masing-masing negara,” ujar Darmin yang ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu malam (19/9/2018).

Mantan gubernur Bank Indonesia itu mengungkapkan pemerintah memutuskan untuk mengkaji ulang dan menambah cakupan sektor karena belum banyak pihak yang menanamkan modalnya dengan memanfaatkan fasilitas “tax holiday”.

Darmin menilai ada beberapa sektor industri yang potensial untuk diberikan fasilitas “tax holiday”, namun ia masih belum bersedia mengungkapkan sektor industri yang dimaksud.

Pemerintah sendiri sebelumnya telah menetapkan 17 industri pionir yang mendapatkan fasilitas “tax holiday” sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

“Intinya ada beberapa yang belum masuk waktu itu karena terburu-buru jadi fokus pada besi baja dan turunannya kemudian petrokimia dan farmasi. Di luar itu sepertinya ada beberapa yang potensial untuk dimasukkan,” ujar Darmin.

Darmin mengatakan penajaman dan peninjauan kembali fasilitas “tax holiday” tersebut masih belum selesai dibahas oleh pemangku kepentingan terkait.

Ia menilai skema fasilitas pemberian pengurangan PPh Badan masih perlu dicocokkan dengan beberapa data lain.

“Memang kami meninjau kembali. Idenya adalah perlu kami cocokkan dengan beberapa data yang lain,” kata Darmin. (cal)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Kemenperin-BSN Sepakat Tingkatkan Kompetensi SDM Hadapi Era Industri 4.0

Published

on

Sekjen Kemenperin, Haris Munandar.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi Nasional sepakat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang terampil sesuai kebutuhan dan perkembangan era revolusi industri 4.0.

“Di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, yang telah diluncurkan Bapak Presiden Joko Widodo pada April lalu, salah satu program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah peningkatan kualitas SDM,” kata Sekjen Kemenperin Haris Munandar melalui keterangannya diterima di Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Kedua pihak membuat nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani ditandatangani Sekjen Kemenperin Haris Munandar dengan Kepala BSN Bambang Prasetya.

MoU ini ditujukan untuk Pengembangan SDM Industri melalui Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK).

Adapun ruang lingkup kerja sama yang bakal dilakukan Kemenperin dan BSN, antara lain menyiapkan infrastruktur dalam memacu kompetensi SDM di bidang SPK yang meliputi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), asesor, dan sertifikasi kompetensi.

“Kami juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, paling sedikit satu kali dalam setahun sesuai peraturan perundang-undangan,” papar Haris.

MoU ini berlaku selama lima tahun dan dimulai sejak tanggal ditandatangani, serta dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak secara tertulis.

Haris meyakini, apabila nota kesepahaman ini dijalankan secara baik dan tepat, diyakini mampu mendukung tercapainya target di dalam Making Indonesia 4.0.

Misalnya, sasaran untuk lima sektor manufaktur nasional yang akan menjadi pionir memasuki era digital, yakni industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri kimia, serta industri elektronika.

“Berdasarkan roadmap tersebut, pada tahun 2030 nanti, industri makanan dan minuman kita termasuk lima eksportir global. Kemudian, industri tekstil menjadi top 5 dunia khusus di functional clothing, dan industri otomotif kita akan mulai ekspor mobil listrik ke negara berkembang,” ujarnya.

Sedangkan, dalam 12 tahun ke depan, industri kimia di Indonesia bisa menjadi produsen biofuel dan bioplastik yang berada di jajaran top 5 dunia.

Sementara itu, industri elektronika nasional akan dapat mengurangi ketergantungan komponen impor yang signifikan dan mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri sehingga menjadi produsen berdaya saing tinggi di jajaran tiga besar Asean.

“Selama ini, kelima sektor industri manufaktur itu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, di mana secara keseluruhan memberikan kontribusi mencapai 60 persen terhadap PDB. Selain itu, 65 persen ekspor dan 60 persen tenaga kerja manufaktur dari lima industri tersebut,” ungkap Haris.

Pada kesempatan yang sama, Bambang menyampaikan, pihaknya menyambut baik langkah sinergi yang dilakukan Kemenperin dan BSN untuk meningkatkan keterampilan SDM industri di Indonesia.

Pasalnya, sangat penting program ini karena industri merupakan penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” tuturnya.

Bambang menambahkan, untuk membangun industri nasional yang berdaya saing, investasi yang juga dibutuhkan adalah pendidikan.

“Peranan pengetahuan mengenai standardisasi di sektor riil perlu untuk mendukung value chain,” imbuhnya.

SDM industri bidang SPK ini, antara lain akan berpartisipasi dalam pengembangan Standar Nasional Indonesi (SNI) melalui hilirisasi riset. (S038). (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Industri Minuman Berenergi Hadapi Stigma Salah

Published

on

PT Asia Health Energi Bevereges menghadapi stigma salah dari masyarakat sehingga tidak bisa berkembang optimal.

Zonaekonomi.com, Sukabumi – Industri minuman berenergi di Indonesia menghadapi stigma salah dari masyarakat sehingga tidak bisa berkembang optimal dan kalah bersaing dengan negara lain di ASEAN.

“Kebanyakan masyarakat masih menilai minuman berenergi tidak baik untuk kesehatan dan anggapan itu salah dan merugikan industri minuman berenergi,” kata Chief Operating Officer PT Asia Health Energi Bevereges Trisno Winata di Sukabumi, Rabu (19/9/2018).

Dia mengatakan akibat stigma tersebut persentase masyarakat Indonesia yang minum minuman berenergi sangat kecil dan jauh di bawah Vietnam dan Thailand.

Padahal, kata dia, yang perusahaan memproduksi Kratingdaeng, sudah mendapat izin edar dari BPOM dan dinyatakan aman dikonsumsi serta tidak membahayakan konsumen.

Selain itu, produknya juga sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI yang di dalamnya halal dalam proses produksi, persiapan produksi sampai pada penyiapan pascaproduksi.

Dia menilai, sebenarnya jika pengetahuan masyarakat mengenai minuman berenergi aman dikonsumsi, maka peluang di Indonesia sangat terbuka luas dan bisa berkembang.

“Kita akan terus memberikan informasi yang benar soal manfaat produk ini sehingga industrinya juga bisa berkembang. Kami tetap optimistis,” katanya.

Di Indonesia, pangsa Kratingdaeng merebut pasar sekitar 65 persen dibanding dengan perusahaan sejenis.

Perusahaan itu di Indonesia sebesar 51 persen merupakan penanam modal asing dan 49 persen merupakan penanam modal dalam negeri.

Sampai saat ini Kratingdaeng yang berasal dari Thailand sudah dijual di hampir di seluruh negara Asia Tenggara dan 165 negara lain di dunia dengan nama lain RedBull. (ahm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending