Connect with us

Trade

Profesional, Penyelesaian Kasus BULL untuk Menjaga Persaingan Sehat dan Kompetitif

Published

on

BULL merupakan mitra kerja Pertamina yang saat ini memiliki beberapa kapal yang sedang disewa Pertamina.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Di saat kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu dan cenderung melemah, tentunya seluruh instansi-instansi pemerintah harus mengedepankan efektifitas dan efisiensi dengan tetap menjaga transparansi dan persaingan yang sehat.

Apalagi perusahaan raksasa sekelas Pertamina sangat memerlukan jaringan penyedia barang maupun jasa yang luas dan bersaing dengan sehat untuk memastikan posisi Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas yang tangguh serta kompetitif.

Tentunya mata rantai distribusi minyak dan gas dalam negeri merupakan tanggung jawab yang sangat berat guna memastikan tidak pernah ada kelangkaan BBM di seluruh pelosok Indonesia dan memerlukan dukungan banyak penyedia jasa perkapalan yang kompetitif.

Sangat disayangkan beberapa waktu yang lalu salah satu penyedia jasa perkapalan yang besar, PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL), terperosok karena 3 kapal mereka belum menyelesaikan proses kepabean sebelum disewakan kepada Pertamina.

Dalam audit BPK ditemukan kondisi tersebut yang mengakibatkan BPK mengeluarkan rekomendasi kepada Pertamina untuk memberi sanksi hitam kepada BULL yang telah ditindaklanjuti dan berujung dengan BULL tidak dapat mengikuti pengadaan baru kapal-kapal dengan Pertamina.

Ini tentu sangat memprihatinkan karena sangat mengurangi tingkat persaingan penyediaan jasa perkapalan kepada Pertamina dan rawan tindakan monopolistik yang merugikan Pertamina.

Usaha Perkapalan Harus Memiliki Kemampuan Finansial yang Optimal

Seperti diketahui, memang usaha perkapalan adalah segmen usaha yang sangat padat modal dan memerlukan ketrampilan tersendiri, yang tentunya tidak banyak perusahaan dalam negeri yang dapat menggeluti usaha tersebut.

“Menurut pengamatan kami, dalam penyediaan jasa perkapalan kepada Pertamina pada saat ini, paling hanya ada 4-5 perusahaan besar yang mendominasi segmen ini,” kata Anton DH Nugrahanto, Pengamat Kebijakan Pemerintah di Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Apalagi untuk unit kapal-kapal besar yang tentunya memerlukan kemampuan finansial dan operasional yang lebih tinggi, maka akan lebih sedikit lagi persaingan karena tidak banyak perusahaan yang mampu ikut serta.

“Bayangkan kalau sekarang persaingan tersebut dikurangi lagi dengan tetap di daftar hitamkan PT Buana Lintas Luatan Tbk yang notabene bukan hanya salah satu penyedia jasa perkapalan yang besar tetapi juga memiliki tingkat kemampuan yang tidak dapat dijangkau banyak perusahaan lain,” kata Anton.

Menurut Anton, selain dapat memenuhi standar quality dan keamanan yang ditentukan Pertamina, BULL juga dapat memenuhi tuntutan perusahaan minyak dan gas luar negeri dan malah bersaing di luar negeri dan bukan hanya jago kandang.

“Berdasarkan informasi yang dapat kami kumpulkan, BULL cenderung selalu memberikan tarif sewa yang paling kompetitif yang tentunya sangat membantu Pertamina mengikis beban biaya transportasi miyak dan gas karena tentunya perusahaan perkapalan lainnya harus juga mengikuti tariff kompetitif tersebut,” katanya.

Anton bertanya, apakah inilah yang mengakibatkan adanya suara-suara dengan nada negatif yang hendak menghalangi kembalinya BULL sebagai penyedia jasa yang akan membantu Pertamina senantiasa menekan beban distribusi migas dalam negeri?

“Padahal secara keseluruhan armada kapal BULL yang disewa oleh Pertamina merupakan yang terbaru dan terpelihara. Bayangkan, walaupun Pertamina belum menetapkan standar Pertamina Safety Approval rating tertinggi karena penyedia jasa perkapalan besar lainnya tidak mampu, armada BULL selalu mendapatkan angka rating yang terbaik sesuai tingkat quality dan keamanan kapal-kapal mereka,” tambahnya.

Belum lagi, menurut Anton, biasanya BULL merupakan salah satu penyedia jasa perkapalan paling kompetitif di Pertamina dengan tariff sewa bisa sampai 10-15% dibawah penyedia jasa lainnya.

“Tentu sangat disayangkan bila pesaing sekompetitif seperti BULL ditiadakan dari kancah persaingan dalam penyediaan jasa perkapalan Pertamina. Dengan BULL telah memberi bukti dan data baru yang mendukung pemulihan, justru alangkah baiknya bila itu terjadi karena akan mencegah terbentuknya monopoli ataupun oligopoli dan menguntungkan Pertamina,” katanya.

Biaya Distribusi Migas Jangan Membebani Rakyat Sebagai Konsumen Migas

Anton mengharapkan, jangan sampai biaya distribusi migas dalam negeri melonjak dan akhirnya membebani negara dan rakyat, yang jelas ini kondisi yang tak sehat.

“Padahal seperti yang telah dibeberkan dengan sangat transparan, semua tindakan Pertamina dan BPK selalu menerapkan semua peraturan dan prinsip yang berlaku dengan benar dan wajar,” tambah Anton setelah mempelajari data data yang sudah diterima dan selayaknya diangkat ke publik.

Setelah menyelesaikan audit Pertamina, BPK memberi rekomendasi kepada Pertamina untuk mendaftar hitamkan BULL berdasarkan data yang menyebutkan 3 kapal BULL masih belum menyelesaikan proses kepabean saat disewa oleh Pertamina di tahun 2016.

Atas dasar rekomendasi BPK, Pertamina menindaklanjuti dengan memberi sanksi hitam kepada BULL sesuai SK 43/C00000/2015-S0 Bab IX Huruf B Angka 4. Tetapi Pertamina tetap memberi kesempatan bagi semua penyedia jasa untuk memberi bukti dan data baru yang dapat mencabut atau merubah suatu sanksi.

Hal ini sesuai Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Pertamina Nomor A-001/K20300/2015-S9 Revisi Ketiga yang berbunyi “Apabila ditemukan bukti-bukti / data-data baru yang menyatakan bahwa jenis penghargaan / sanksi yang telah diberikan tidak benar, maka dapat dilakukan koreksi poin maupun status.”

Dengan itu BULL telah memberi bukti-bukti baru dan yang terakhir melalui suratnya tertanggal 9 Mei 2018 yang juga melampirkan bukti-bukti tambahan.

Ini Pertimbangan BPK Memutihkan Status BULL

Kembali sesuai proses yang telah bergulir, Pertamina meneruskan tanggapan dan bukti-bukti baru tersebut kepada BPK untuk mendapatkan arahan sesuai peran BPK.

Setelah menimbang semua fakta dan bukti tambahan, BPK telah memberi rekomendasi untuk memulihkan status BULL dan dicabut dari daftar hitam.

Beberapa pertimbangan BPK adalah sebagai berikut :

Pertama, BULL telah mengajukan permohonan-permohonan yang diperlukan kepada instansi-instansi terkait untuk menyelesaikan kewajiban importasi 3 kapal tersebut jauh sebelum kapal-kapal tersebut disewakan kepada Pertamina.

Namun karena perubahan peraturan-peraturan yang terkait dan perlunya rangkaian proses administrasi pada masing-masing instansi pemerintah yang saling berkaitan dan berurutan, maka penyelesaian tersebut terlambat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Kedua, BULL telah menyerahkan semua dokumen penyelesaian impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas semua kapal tersebut di tahun 2016, maka dengan demikian kewajiban importasi atas ketiga kapal tersebut juga telah selesai.

Ketiga BULL memberi bukti bahwa semua kapal-kapal milik BULL yang disewakan kepada Pertamina sebelum dan setelah ketiga kapal tersebut, selalu memperoleh dokumen penyelesaian kewajiban importasi secara tepat waktu.

Keempat, BULL merupakan mitra kerja Pertamina yang saat ini memiliki beberapa kapal yang sedang disewa Pertamina. Pengenaan sanksi hitam secara berkelanjutan dapat berdampak pada operasi distribusi migas nasional.

Langkah BPK dan Pertamina Harus Didukung

Anton juga menilai, langkah-langkah yang telah ditempuh Pertamina maupun BPK sangat tepat dimana dengan tetap mengutamakan semua peraturan yang berlaku dan transparansi yang penuh integritas.

“Mereka dapat tetap melaksanakan tugas mereka dengan tegas dan berprinsip profesionalisme yang tinggi untuk mengambil tindakan yang tepat dan wajar tanpa mengindahkan suara-suara seglintir yang mencoba mengarahkan opini-opini miring tanpa ada sedikitpun bukti,” katanya.

Anton mengatakan, bila suara-suara parau tersebut dihiraukan, ini pasti akan mengurangi daya kompetitif Pertamina karena akan mengurangi persaingan sehat diantara penyedia jasa kepada Pertamina yang tentunya hanya akan menguntungkan sedikit penyedia jasa yang tersisa dan sangat merugikan Pertamina, baik dari segi biaya yang akan membumbung tinggi dan juga rendahnya tingkat kualitas dan keamanan.

Bila oknum-oknum tak bertanggung jawab dapat mengarahkan dan mengalihkan jalur prosedur yang telah ditekuni dengan baik dan transparen antara BPK dan Pertamina untuk mengurangi tingkat persaingan dalam penyediaan jasa perkapalan kepada Pertamina, tentunya mereka akan lebih bersemangat lagi untuk mencoba mengulangi ulah mereka di segmen-segmen lain.

Tujuannya, tentu untuk memupuskan semangat pejabat-pejabat kita untuk menjalankan peraturan-peraturan selayaknya dan sewajarnya guna menguntungkan segelintir oknum tertentu.

“Maka kita semua harus memberi dukungan penuh kepada Pertamina dan BPK untuk mengemban tugas berat mereka untuk menegakkan keadilan dan kebenaran sesuai rambu-rambu dan peraturan-peraturan yang berlaku tanpa harus takut dengan deraan perlakuan bergaya preman yang dilontarkan pihak-pihak tertentu” kata Anton DH Nugrahanto.

Dia juga menegaskan sikapnya, “Kita harus mendukung industri angkutan laut maju berkembang dan menjadi industri yang bersaing dengan sehat dan kompetitif”. (pan)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trade

Sri Mulyani Katakan Kualitas SDM Jadi Pusat Perhatian

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi hal yang akan secara serius diperhatikan oleh pemerintah melalui pengalokasian anggaran pendidikan dan kesehatan.

“Di dalam konteks bagaimana mengelola APBN, sesuai dengan prioritas yang disampaikan Presiden Joko Widodo, maka SDM merupakan prioritas utama pengalokasian,” kata Sri Mulyani dalam acara Penganugerahan Habibie Award Periode XX Tahun 2018 di Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut mengatakan bahwa Indonesia sesudah Reformasi memiliki komitmen 20 persen anggaran negara adalah untuk pendidikan.

Pada tahun 2018 terdapat sekitar Rp440 triliun untuk pendidikan. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar Rp500 triliun tahun berikutnya.

Anggaran pendidikan tersebut sebagian dialokasikan untuk dana abadi pendidikan (sovereign wealth fund) yang membiayai beasiswa pendidikan mahasiswa, seperti melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Sri Mulyani menyebutkan jumlah penerima beasiswa sudah mencapai lebih dari 18 ribu orang, terdiri dari tujuh ribu mahasiswa telah menyelesaikan studi dan sembilan ribu mahasiswa sedang dalam proses.

“Termasuk untuk tahun depan Rp55 triliun akan dilakukan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang memang perlu mendapatkan perhatian lebih tinggi,” ujar Menkeu.

Ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta supaya memperkuat pengelola pendidikan, peneliti, dan berbagai segmen lain seperti pesantren yang berada di bawah Kementerian Agama.

“Mereka membutuhkan pemihakan yang cukup baik. Kami juga memperhatikan institusi penting baik itu birokrasi di pusat dan daerah, serta TNI-Polri juga menjadi target beasiswa,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu juga mengharapkan adanya kolaborasi dari semua pemangku kepentingan mengingat investasi di bidang SDM bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, institut, dan dunia akademik akan terus berjalan sehingga perbaikan kualitas SDM akan terwujud secara lebih efektif dan cepat. (vin)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Asosiasi Hutan Optimistis Investasi Kehutanan Meningkat

Published

on

Ketua Umum APHI, Indroyono Soesilo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) optimistis investasi di bidang kehutanan akan meningkat, ditunjukkan dengan semakin membaiknya harga kayu log, tren positif produksi kayu nasional dan meningkatnya perolehan sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari.

“Kami optimistis investasi di bidang kehutanan akan meningkat. Luas kebakaran hutan dan lahan yang semakin menurun dan penanganan pengelolaan gambut telah menjadi titik awal bagi sektor usaha kehutanan untuk berbenah meningkatkan kinerjanya pada 2019,” ujar Ketua Umum APHI, Indroyono Soesilo, di Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Salah satu indikator bakal meningkatnya investasi bidang kehutanan, adalah fondasi kinerja sektor hulu pada 2018 yang cukup kuat.

Data realisasi produksi kayu bulat menunjukkan sampai dengan September 2018, produksi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) mencapai 5,6 juta meter kubik atau melebihi realisasi 5,4 juta meter kubik pada 2017.

Untuk IUPHHK Hutan Tanaman Industri (HTI) produksi sampai dengan September mencapai 29,6 juta meter kubik atau 78 persen dibandingkan realisasi pada 2017

“Diperkirakan produksi HTI bisa melebihi tahun sebelumnya,” kata dia lagi.

Kinerja IUPHHK juga mengalami kenaikan yang diukur dari perolehan sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), baik yang bersifat wajib atau sukarela.

“Jumlah perolehan sertifikat PHPL/VLK yang bersifat wajib oleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) naik dari 121 unit menjadi 131 unit, sertifikat PHPL sukarela naik dari 24 menjadi 26 unit. ”

Dia menambahkan pihaknya juga bekerja sama dengan PNORS Technology dalam mengembangkan sistem pemasaran dan perdagangan hasil hutan secara daring berbasis SVLK, dalam bentuk bursa produk hasil hutan Indonesia Timber Exchange System.

“Sistem telah disempurnakan dan siap memfasilitasi anggota APHI dan industri kehutanan atau eksportir yang memasarkan kayu dan produk olahan yang terhubung dengan jaringan pasar domestik dan dunia,” papar dia.

Produk olahan kayu juga berpotensi besar meningkatkan kinerja ekspor dan menambah pundi devisa karena hampir seluruh bahan baku menggunakan bahan baku lokal. (ind)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

KPK Panggil Dua Anggota DPRD Kalteng

Published

on

Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil dua anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah terkait penyidikan kasus korupsi di lingkungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil dua anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah terkait penyidikan kasus korupsi di lingkungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terkait perizinan perkebunan kelapa sawit di wilayah Danau Sembuluh.

Dua anggota DPRD Kalteng itu masing-masing Anggoro Dwi Purnomo dan Lodewik Cristopel Iban dijadwalkan diperiksa untuk tersangka CEO PT BAP Wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara Willy Agung Adipradhana (WAA).

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa dua anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai saksi untuk tersangka WAA,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Dalam penyidikan kasus itu, KPK masih mendalami soal penyerahan uang kepada anggota DPRD Kalteng dan latar belakang pemberian tersebut.

Pada Sabtu (27/10) KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi di lingkungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan perizinan perkebunan kelapa sawit di sekitar wilayah Danau Sembuluh, Kalteng.

Adapun tersangka yang diduga sebagai pihak penerima berjumlah empat orang, yaitu Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Borak Milton (BM), Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Punding LH Bangkan (PUN), anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Arisavanah (A), dan anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Edy Rosada (ER).

Sedangkan pihak swasta yang diduga sebagai pemberi adalah Direktur PT BAP atau Wakil Direktur Utama PT SMART. Tbk (PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology) Edy Saputra Suradjat (ESS), CEO PT BAP Wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara Willy Agung Adipradhana (WAA), dan Manajer Legal PT BAP Teguh Dudy Syamsury Zaldy (TDS). (ben)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending