Connect with us

Infrastruktur

Tol Bocimi Siap Digunakan pada September 2018

Published

on

Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) siap digunakan pada September 2018.

Zonaekonomi.com, Bandung – Penjabat Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan memastikan bahwa Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) siap digunakan pada September 2018.

Iriawan di Bandung, Rabu (11/7/2018) mengatakan kepastian tersebut diperolehnya dari pengembang saat melakukan peninjauan ke sejumlah titik tol Bocimi pada Selasa (10/7/2018).

Ia mengatakan konstruksi “main toll road” atau jalur tol utama sepanjang 15,3 kilometer telah rampung dan tinggal penyelesaian pada marka jalan dan penunjang lain.

“Dua bulan lagi siap digunakan ya, jalan utamanya sudah selesai hanya tinggal bagian sisinya,” ujar Iriawan dalam siaran pers.

Dari hasil tinjauannya bersama Bupati Bogor Nurhayanti, Iriawan mencatat sejumlah masalah yang harus segera diatasi, salah satunya adalah pembebasan tanah untuk pembangunan jalan interchange ke arah Caringin.

“Yang menjadi catatan saya pembebasan tanah untuk interchange ke arah Caringin, ini harus segera dituntaskan,” katanya.

Bila Tol Bocimi ini rampung seluruhnya, akan memangkas waktu tempuh lebih cepat dari arah Sukabumi ke Jakarta maupun sebaliknya yang biasanya bisa memakan waktu hingga enam jam.

Selain meninjau proyek tol Bocimi, dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bogor, Penjabat Gubernur Jabar juga memantau proyek pembangunan Bendungan Sukamahi di Mega Mendung dan Bendungan Ciawi di Cipayung.

Setelah pembangunannya diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu, kedua bendungan tersebut terus dikebut penyelesaiannya.

Iriawan mengungkapkan, pembangunan Bendungan Sukamahi dan Ciawi merupakan salah satu solusi mengatasi banjir di Jakarta.

“Dua bendungan ini merupakan salah satu solusi atasi banjir di Jakarta yang kerap terjadi,” ungkapnya.

Iriawan mengatakan, tugas dari pemerintah daerah dalam pembangunan bendungan tersebut adalah pembebasan lahan dan menurutnya masih terdapat kendala pada pembebasan lahan ini.

Namun Iriawan optimis dua bendungan tersebut akan selesai sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat yaitu bulan Desember 2019.

“Kendala di pembebasan lahan ya, dan menjadi bahan diskusi bersama kami.”

Upaya pembebasan lahan akan terus kami komunikasikan bersama Bupati Bogor khususnya terkait data dan anggaran,” katanya.

Bila dua bendungan ini telah rampung, selain berfungsi sebagai pengendali banjir, juga akan menjadi destinasi wisata baru khususnya bagi masyarakat Bogor.

“Pastinya akan muncul tujuan wisata baru di Bogor yaitu dua bendungan ini,” kata Iriawan. (asd)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

Menkeu Sebut Opini WTP Pemda Berkorelasi dengan Kinerja Pembangunan

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan laporan keuangan pemerintah daerah, yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) minimal lima tahun berturut-turut, mempunyai korelasi dengan kinerja pembangunan.

“Keuangan negara, termasuk dana transfer ke daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka menyejahterakan rakyat, memperbaiki kualitas SDM dan mengurangi kesenjangan,” kata Sri Mulyani dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Sri Mulyani menyebutkan terdapat delapan pemerintah provinsi yang mendapatkan opini WTP lima kali berturut-turut selama kurun waktu 2013-2017.

Delapan pemerintah provinsi tersebut yaitu DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Barat.

Rata-rata kinerja pembangunan di delapan provinsi tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia (IPM), dan rasio gini.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di delapan provinsi tersebut adalah 5,96 persen atau lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dalam lima tahun terakhir yang tercatat 5,09 persen.

Sementara rata-rata tingkat pengangguran di delapan provinsi yang memperoleh WTP itu adalah 5,28 persen atau lebih rendah dibandingkan 5,88 persen secara nasional.

Kemudian, rata-rata IPM di delapan provinsi tercatat 69,86 atau lebih tinggi dari 69,55 secara nasional dan rasio gini tercatat 0,402 atau lebih kecil dari 0,418 secara nasional.

“Saya menyambut gembira, bahwa ternyata indikator WTP yang diharapkan merupakan indikator pengelolaan keuangan daerah dan nasional yang baik, memang memiliki korelasi dengan tujuan akhir yang kita ingin capai,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu juga berharap opini WTP menutup potensi terjadinya tata kelola buruk termasuk korupsi.

“Banyak yang mendapatkan opini WTP, tetapi korupsi tetap jalan. Sepanjang Januari hingga Juli ada 19 kepala daerah ditetapkan tersangka oleh KPK,” ujar Sri Mulyani. (cal)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

Bappenas : Manfaatkan Teknologi untuk Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

Published

on

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia harus bisa memanfaatkan teknologi dan informasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

“Peningkatan teknologi adalah peluang yang perlu dieksploitasi karena memiliki manfaat yang dapat dihitung, salah satunya menciptakan peluang ekonomi dan membawa kesejahteraan bagi semua warga negara,” kata Bambang, di Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Selain itu, manfaat lainnya yaitu menawarkan produk dan layanan yang kompetitif di pasar regional dan internasional, serta bisa juga menarik perusahaan inovatif dan orang-orang kreatif untuk datang dan tinggal di Tanah Air.

Pada 2015, sebanyak 93,4 juta orang di Indonesia adalah pengguna internet dan akan terus meningkat di masa depan.

Dengan Indonesia memiliki salah satu demografi termuda, terbesar dan paling digital di dunia, fenomena ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, media sosial saat ini memainkan peran penting dalam membantu memenuhi aspirasi masyarakat Indonesia. Dengan jaringan informasi yang terbuka dan terkini bisa menjadi kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pada 2017, informasi dan komunikasi tumbuh lebih dari sembilan persen. Transportasi dan pergudangan juga tumbuh tinggi, lebih dari delapan persen. Pertumbuhan yang tinggi di sektor ini didukung oleh peningkatan perdagangan elektronik dan perusahaan rintisan (start up) transportasi,” kata Bambang.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta pengguna perangkat telepon pintar di Indonesia. Dengan banyaknya pengguna internet tersebut, nilai bisnis dalam jaringan (daring) atau online di Indonesia sendiri mencapai 12 miliar dolar AS.

Kominfo menilai, dengan besarnya nilai bisnis daring tersebut, Indonesia berpeluang besar menjadi kekuatan ekonomi baru pada 2020 mendatang. Potensi bisnis daring pun, baik toko daring, “marketplace”, atau “e-commerce,” sudah tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

Bappenas : Peta Jalan Ekonomi Syariah Rampung Akhir Tahun

Published

on

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menargetkan peta jalan (roadmap) ekonomi syariah akan rampung pada akhir tahun ini.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, peta jalan ekonomi syariah akan fokus pada pengembangan industri halal domestik secara menyeluruh.

“Kami ingin selesaikan secepatnya mudah-mudahan akhir tahun ini sudah ada, sehingga tahun depan perkembangan pengembangan industri halal itu lebih terkoordinasi dan lebih jelas arahnya,” ujar Bambang di Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Menurut Bambang, pengembangan industri halal di Indonesia masih berjalan sendiri-sendiri. Ia menginginkan Indonesia memiliki strategi dalam mengembangkan potensi industri halal yang besar di Tanah Air, sehingga Indonesia tidak hanya jadi pasar terbesar namun juga produsen yang signifikan.

Selain itu, ia menilai salah satu kekurangan dalam industri halal dalam negeri yaitu kemampuan produksi, terutama manufaktur.

“Karena kita yang kuat di wisata halal, itu kan jasa. Tapi yang industri halal yang product-based belum terlalu kuat,” ujar Bambang.

Peta jalan ekonomi syariah sendiri merupakan perluasan dari peta jalan keuangan syariah oleh Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden. Kepala Bappenas sendiri sebagai Sekretaris KNKS.

Salah satu tujuan penyusunan peta jalan ekonomi syariah tersebut adalah supaya ada pihak yang mengurusi industri halal sehingga tidak bergerak sendiri-sendiri.

Kerja sama antara regulator dan pelaku usaha, serta dikaitkan dengan badan penjaminan halal yang sudah ada, sangat diperlukan.

Peta jalan ekonomi syariah juga dinilai mampu mengembangkan sektor riil produk-produk halal yang kemudian turut memajukan industri keuangan syariah. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending