Connect with us

Industri

Aturan Insentif Mobil Listrik Keluar Agustus

Published

on

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Aturan insentif untuk industri otomotif berupa tax holiday dan pemotongan pajak untuk vokasi dan inovasi industri atau super deductable tax dikabarkan keluar pada Agustus 2018.

“Rencananya insentif tersebut keluar pada Agustus ini, bersamaan dengan insentif lainnya, termasuk yang super deductable tax untuk vokasi dan inovasi,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangannya diterima di Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Kemenperin juga sudah mengajukan skema penurunan bea masuk untuk kendaraan listrik dalam bentuk Completely Knock Down (CKD) sekitar 0-5 persen, yang saat ini dikenakan tarif hingga 5-10 persen.

Sementara untuk jenis incompletely knocked down (IKD) dihapuskan menjadi 0 persen, yang semula sebesar 7,5 persen.

“Dari penurunan itu, para produsen bisa melakukan pre-marketing untuk kendaraan listrik, sehingga mendapatkan volume produksi, serta mendorong penjualan dan menambah investasi,” ujar Airlangga.

Menurut Menperin, strategi pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri telah dipersiapkan melalui peta jalan program kendaraan rendah emisi karbon atau low carbon emission vehicle (LCEV).

“Jadi, program ini menggunakan pendekatan emisi CO2 yang dihasilkan kendaraan,” jelasnya.

Adapun yang termasuk dalam jenis kendaraan LCEV, meliputi kategori yang disebut low carbon for internal combustion engine (ICE) technology, yakni kendaraan bermotor hemat bahan bakar dan harga terjangkau (KBH2) atau low cost green car (LCGC).

Kategori selanjutnya, low carbon for hybrid electric technology, antara lain kendaraan jenis hybrid electric vehicle (HEV), plug-in hybrid vehicle (PHEV) dan dual HEV. Sedangkan, untuk kategori low/zero carbon technology seperti kendaraan battery electric vehicle (BEV) dan fuel cell electric vehicle (FCEV).

Kemenperin menargetkan, pada tahun 2020, sebesar 10 persen dari 1,5 juta mobil yang diproduksi di dalam negeri adalah golongan LCEV.

Kemudian, pada 2025, populasi LCEV diperkirakan tembus 20 persen dari 2 juta mobil yang diproduksi di dalam negeri. Target terus meningkat, hingga mencapai 25 persen ketika produksi 3 juta mobil pada 2030, dan dibidik sampai 30 persen saat produksi 4 juta mobil di 2035.

“Dari jumlah produksi tersebut, sebagaian untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan sisanya untuk ekspor,” tuturnya.

Airlangga meyakini, industri otomotif di dalam negeri sudah siap memproduksi kendaraan listrik secara bertahap.

“Dari segi electric motor itu bukan merupakan teknologi baru bagi kita. Sedangkan, untuk baterai, kita punya bahan baku nikel murni yang bisa diproduksi di Morowali, bahkan ada produsen yang sedang ekspansi di Halmahera, dan untuk cobalt bisa diekstraksi dari timah di Bangka,” paparnya.

Di samping itu, dalam upaya mempercepat pengembangan mobil listrik di Indonesia, Kemenperin telah menggandeng pemangku kepentingan dari kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, serta pelaku industri otomotif.

“Kerja sama ini untuk melakukan studi tentang mobil listrik yang akan di-launch pada awal Agustus ini. Kami berharap, ada feedback dari semua pihak,” terangnya.

Bahkan, Kemenperin juga tengah mendorong riset mengenai energi terbarukan yang dapat mendukung program LCEV.

“Jepang dan Jerman sudah melakukan penelitian dari palm oil mill effluent dan ganggang untuk diekstraksi menghasilkan minyak, sehingga ampas sawit juga dapat dimanfaatkan. Pemerintah Jepang membuat investasi di Indonesia sebesar USD60 juta,” paparnya.

Menurut Menperin. produk yang dihasilkan tersebut sudah memenuhi standar euro4 atau B100.

“Saat ini, kita sedang mengarah ke B20 atau basisnya euro2. Ini bisa menghemat devisa dan industri dapat berkelanjutan,” tambahnya. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Industri

Kemenperin Siap Kerjakan Empat Program Prioritas 2019

Published

on

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenperin, Haris Munandar.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian siap mengerjakan empat program kerja prioritas 2019 sebagai langkah strategis untuk membangun industri dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian agar lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenperin, Haris Munandar mengatakan salah satu program kerja yang siap digenjot adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM).

“Kualitas SDM kita memang perlu ditingkatkan. Apalagi, tahun ini pemerintah fokus untuk lebih masif melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi,” ucap Haris lewat keterangannya di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Haris menuturkan kerja nyata yang dilakukan untuk pembangunan SDM industri yang kompeten dilakukan melalui pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi menuju dual sistem, yakni teori dan pratikum dengan persentase berkisar 30:70.

Masih terkait dengan pembangunan SDM, Kemenperin juga mendorong pembangunan politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri dan pengembangan Link & Match Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan industri.

“Kemudian dilakukan pelatihan industri berbasis kompetensi sistem 3in1, pembangunan infrastruktur kompetensi dan sertifikasi kompetensi serta pembangunan SDM industri dalam mempersiapkan industri 4.0,” jelas Haris.

Program kerja prioritas Kemenperin yang kedua pada tahun 2019 adalah peningkatan investasi pada industri kimia, farmasi dan tekstil.

Sektor tekstil contohnya, merupakan salah satu sektor industri padat karya (labor intensive) yang menyerap banyak tenaga kerja.

“Umumnya memang ada juga di labour intensive, tentu ada juga yang capital intensive (padat modal) seperti industri kimia. Sedangkan teksil atau fesyen, bisa di labor intensive maupun capital intensive,” tuturnya.

Kemudian, program kerja prioritas ketiga Kemenperin pada tahun 2019 yakni memperkenalkan peta jalan Making Indonesia 4.0 ke seluruh dunia serta mendorong investasi untuk meningkatkan kemampuan manufaktur dan pengembangan infrastruktur digital.

Berdasarkan hasil survei Bank Indonesia (BI) menyebut nilai Prompt Manufacturing Index (PMI) pada triwulan IV-2018 sebesar 51,92 persen. Indeks PMI di atas 50 menunjukkan sektor tersebut dalam tahap ekspansi.

Pada periode yang sama, hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) sektor industri pengolahan terindikasi meningkat dengan saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 0,32 persen dan 2,71 persen.

Lalu, program kerja prioritas keempat adalah pengembangan wirausaha baru.

“Oleh karena itu, saya mengharapkan kontribusi dan kerja sama saudara sekalian yang dilantik untuk mencapai program prioritas tersebut sehingga tercapainya tujuan dan sasaran Kementerian Perindustrian,” tutur Haris saat pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Kemenperin. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Menperin Dorong Gorontalo Pacu Industri Hortikultura

Published

on

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mendorong Gorontalo untuk memacu industri hortikultura, karena langkah strategis ini sejalan dengan kebijakan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, sekaligus menjadi solusi mendongkrak harga komoditas seperti kopra dalam jangka panjang.

“Kami bertekad untuk fokus mendorong sektor industri pengolahan produk hortikulura di Gorontalo. Selain karena potensi alamnya yang melimpah, produk industri kita harus berbasis bahan baku dalam negeri dengan kualitas yang mampu kompetitif di pasar ekspor,” kata Airlangga lewat keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (13/1/2019).

Airlangga menyampaikan hal tersebut saat kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo.

Ia menegaskan, Kemenperin terus menggenjot diversifikasi produk komoditas hortikultura untuk memenuhi permintaan ekspor. Selain itu, produksi hortikultura akan dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman di dalam negeri.

Sebagai penyerap produk hasil pertanian dan perkebunan, industri makanan dan minuman memiliki konsistensi kinerja yang gemilang dengan mampu mengatrol baik pertumbuhan industri pengolahan nonmigas maupun ekonomi nasional.

Hal ini terlihat dari kontribusi sektor makanan dan minuman sebesar 35,73 persen terhadap PDB industri non-migas pada triwulan III tahun 2018.

“Kita juga harus mengurangi ketergantungan impor bahan baku produk pertanian sehingga bisa meningkatkan efisiensi di semua rantai nilai industri,” jelasnya.

Sepanjang 2018, nilai ekspor produk hortikultura segar dan olahan diproyeksi mencapai Rp2,23 miliar.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Gorontalo, pada tahun 2018, jumlah industri skala besar dan sedang terdapat 20 perusahaan dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 7.693 orang.

Sedangkan, industri mikro dan kecil mencapai 12.360 unit usaha dengan melibatkan 31.910 tenaga kerja.

Sektor perkebunan kelapa menjadi prospek andalan berlangsungnya produksi pabrik tepung kelapa dan nata de coco di Kabupaten Gorontalo.

Sementara itu, di Provinsi Gorontalo, juga terdapat satu kawasan industri yaitu Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) di Kabupaten Bone Bolango.

Didampingi Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Menperin berkesempatan untuk meninjau dan berdialog langsung dengan para pengusaha dan karyawan PT Royal Coconut dan PT Harvest Gorontalo Indonesia (HGI).

“Terbukti dengan investasi Rp500 miliar, PT HGI bisa menghasilkan devisa ekspor sebesar Rp1,5 triliun. Selain itu, kami meninjau pabrik tepung kelapa PT Royal Coconut yang investasi awalnya Rp100 miliar, saat ini ekspornya mencapai Rp300 miliar. Artinya, ada potensi-potensi Gorontalo dengan industri berbasis hortikultura, dan ini yang akan kami dorong,” papar Airlangga.

Oleh karena itu, lanjut Menperin, tugas pemerintah pusat akan menyiapkan skema insentif bagi industri di daerah. Salah satunya dalam hal penelitian dan pengembangan produk agar kualitasnya semakin baik setiap tahun. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Kemenperin Dorong Produk Iindustri Furnitur Diekspor ke AS

Published

on

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mendorong agar produk hasil industri furnitur dapat diekspor ke Amerika Serikat yang diikuti dengan peningkatan produk lebih kompetitif.

“Pemerintah mendorong agar industri berorientasi ekspor seperti furnitur ini, produk sepenuhnya diekspor ke Amerika. Salah satu cara untuk meningkatkan ekspor adalah dengan peningkatan kapasitas,” kata Menteri Airlangga usai meresmikan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu di Kawasan Industri Kendal (KIK) Jawa Tengah, Kamis (10/1/2019).

Airlangga memaparkan pemerintah menargetkan peningkatan ekspor furnitur nasional mencapai 5 miliar dolar AS dalam dua tahun ke depan.

Menurut dia, industri furnitur merupakan salah satu sektor strategis dalam menopang perekonomian nasional karena sifatnya yang padat karya dan berorientasi ekspor.

Terkait kinerja positif dari industri furnitur, Kemenperin mencatat pada periode Januari-Oktober 2018, neraca perdagangan produk furnitur nasional surplus sebesar 99,1 juta dolar AS, dengan nilai ekspor menembus hingga 1,4 miliar dolar AS.

Capaian ini mengalami kenaikan 4,83 persen dari periode yang sama di tahun 2017.

Meskipun tumbuh positif, kinerja ekspor furnitur masih relatif kecil dibandingkan dengan potensi bahan baku yang dimiliki, mengingat Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara yang memiliki hutan terluas di dunia dengan lebih kurang 46,46 persen merupakan kawasan perhutanan.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi industri furnitur nasional melalui beberapa kebijakan, antara lain melalui program bimbingan teknis produksi, fasilitasi SVLK, promosi dan pengembangan akses pasar.

Selain itu, penyiapan SDM industri furnitur yang kompeten dilakukan melalui pembangunan Politeknik Industri Furnitur di Kawasan Industri Kendal.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu basis industri furnitur yang mampu menyumbang hingga 57 persen dari total ekspor furnitur nasional.

Dengan target peningkatan ekspor nasional mencapai 5 miliar dolar AS, Airlangga memperkirakan kebutuhan tenaga kerja furnitur khususnya di Jawa Tengah meningkat sebanyak 101.346 orang dalam dua tahun ke depan. (mdg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending