Connect with us

Energi

Ini Alasan Freeport Setujui Negosiasi, Kata IAGI

Published

on

Diskusi bertajuk "Lika Liku Akuisisi Saham Freeport" di Jakarta, Senin (6/8/2018).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) menyebutkan ada beberapa alasan yang menyebabkan PT Freeport Indonesia menyetujui negosiasi dengan pemerintah Indonesia.

Menurut Pengurus IAGI Iwan Munajat dalam diskusi bertajuk “Lika Liku Akuisisi Saham Freeport” di Jakarta, Senin (6/8/2018), Freeport dinilainya terpenjara dengan Kontrak Karya yang mengharuskan mereka mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia untuk melanjutkan perpanjangan izin operasi 2×10 tahun.

“Kalau dia tidak mendapatkan izin perpanjangan, sangat sulit bagi dia bilang kepada dunia kalau dia punya tambang hingga 2041 dan mengembangkan bisnisnya,” katanya.

Padahal, untuk bisa mengembangkan bisnis tambangnya, PTFI membutuhkan belanja modal yang tidak sedikit. Freeport membutuhkan pinjaman perbankan sebagai modal tambahan tetapi untuk mendapatkannya harus ada kepastian izin perpanjangan di lahan yang digarapnya.

“Biaya bikin terowongan saja mencapai 10-15 ribu dolar AS per meter. Grasberg sendiri membutuhkan terowongan 1.200 km. Jadi dia perlu uang banyak untuk mengembangkan Grasberg,” katanya.

Karena alasan lemahnya kondisi perusahaan di tengah utang sebesar 14 miliar dolar AS dan harus mengembangkan Grasberg, tidak ada pilihan lain bagi Freeport untuk menyetujui negosiasi dengan pemerintah Indonesia.

Alasan lainnya, menurut Iwan, adalah pilihan bermitra dengan Inalum yang dinilai jauh lebih baik. Iwan menyebut selama Freeport berkongsi dengan Rio Tinto, perusahaan tambang itu dinilai banyak mangkir.

“Harusnya capex (belanja modal) dibagi dua, tapi bertahun-tahun Rio Tinto mangkir bayar dan membuat kesal Freeport. Makanya Inalum diharapkan jadi mitra yang lebih baik,” tuturnya.

Selanjutnya, alasan lain adalah saham Freeport yang tidak berubah besarannya karena pemerintah Indonesia membeli hak partisipasi (Participation Interest/PI) Rio Tinto.

“Terakhir, karena ada kompensasi penjualan saham Rio Tinto, makanya Freeport menganggap itu sebagai business to business yang bagus,” katanya. (aij)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Energi

Hiswana Migas : Digitalisasi Nozzle Antispasi Lonjakan Konsumsi BBM

Published

on

Digitalisasi nozzle (selang BBM) yang akan dipasang di SPBU seluruh Indonesia, salah satunya berfungsi untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM secara aktual.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) menyatakan, digitalisasi nozzle (selang BBM) yang akan dipasang di SPBU seluruh Indonesia, salah satunya berfungsi untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM secara aktual.

Ketua DPC DKI Jakarta Hiswana Migas Syarif Hidayat saat dihubungi Antara News di Jakarta, Rabu (15/8/2018), mengatakan, rencana pemasangan nozzle digital di 5.518 SPBU seluruh Indonesia ini merupakan program dari Kementerian ESDM melalui Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina (Persero) dengan menggandeng PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.

“Untuk perusahaan sebesar Pertamina pasti akan dengan mudah langsung dapat mengantisipasi apabila terjadi lonjakan di satu daerah karena konsumsi BBM dapat diketahui secara `real time`,” katanya.

Syarif menjelaskan dengan sistem digitalisasi, perilaku pelanggan membeli jenis BBM tertentu dapat diketahui secara terkini. Dalam implementasinya, jumlah liter yang disalurkan dari nozzle akan dikonversi menjadi format elektronik.

Format elektronik ini dikirim dan terkumpul ke satu pusat data dari seluruh 5.518 SPBU tersebut. Setelah itu, data akan dibuat laporan dan analisis yang membantu BPH Migas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian.

Dengan digitalisasi nozzle, Pertamina juga bisa mengetahui kebutuhan jenis BBM mana yang paling banyak dikonsumsi di daerah tertentu, sehingga pasokan dapat diatur.

“Peralihan konsumen dari Premium ke Pertalite misalnya bisa terbaca. Selama ini kan data manual via sms misalnya. Kalau real time, bisa terbaca berarti stok di daerag tertentu perlu ditambah atau tidak,” kata Syarif.

Namun demikian, Pertamina juga perlu mengantisipasi jika koneksi data terputus, penyaluran dan penjualan BBM masih bisa dilakukan secara manual.

Sebanyak 10 SPBU uji coba yang dimaksud berada di Jakarta, Bekasi, jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali) Jawa Barat, Yogyakarta, Sidoarjo, jalan tol Purbaleunyi, dan Tangerang Selatan.

Rencananya, digitalisasi nozzle di 5.518 dari 7.415 SPBU milik Pertamina akan terpasang pada akhir tahun 2018. Optimisme tersebut berdasarkan komitmen yang ditunjukkan oleh Pertamina. (mdg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Ini Lima Langkah Strategis Sektor Energi Tingkat Devisa Negara

Published

on

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas terkait strategi kebijakan memperkuat cadangan devisa di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah menyiapkan setidaknya lima langkah di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) untuk meningkatkan devisa negara sekaligus memperkuat nilai tukar rupiah.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam rilis di Jakarta, Rabu (15/8/2018) mengatakan langkah-langkah tersebut merupakan arahan Presiden Joko Widodo terkait program peningkatan devisa di sektor ESDM dalam rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Menteri ESDM Ignasius Jonan turut menghadiri ratas tersebut.

Menurut Agung, kelima langkah tersebut adalah pertama, dari sektor minyak dan gas bumi, hasil ratas meminta PT Pertamina (Persero) membeli seluruh lifting minyak bumi produksi kontraktor kontrak kerrja sama (KKKS).

Kementerian ESDM, lanjutnya, akan segera memfasilitasi regulasinya.

“Hasil ratas minta supaya lifting minyak KKKS dibeli seluruhnya oleh Pertamina, sehingga akan mengurangi impor. Ini akan difasilitasi regulasinya dan berlaku secepatnya,” ujarnya.

Langkah kedua, Agung mengatakan Presiden akan menandatangani peraturan presiden (perpres) terkait kewajiban pencampuran 20 persen bahan nabati ke dalam BBM atau Biodiesel 20 persen (B20) dan berlaku mulai 1 September 2018.

Perpres itu akan berlaku baik untuk BBM subsidi maupun nonsubsidi.

“Pak Presiden akan tanda tangan Perpres B20 yang berlaku mulai 1 September, baik PSO maupun non-PSO. Negara bisa menghemat dua miliar dolar untuk tahun ini. Tahun depan akan menghemat empat miliar dolar,” tambah Agung.

Ketiga, pemerintah membuka tambahan ekspor batubara sebesar 100 juta ton. Saat ini, dari 100 juta ton tersebut, Menteri ESDM telah menandatangani persetujuan tambahan awal 25 juta ton. Dengan penambahan tersebut, diharapkan akan menambah devisa negara hingga 1,5 miliar dolar AS.

“Dari 100 juta ton rencana tambahan produksi batubara itu, saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang mengajukan penambahan produksi 25 juta ton dan telah disetujui. Dengan ini, diharapkan negara bisa mendapatkan tambahan devisa 1,5 miliar dolar dan uangnya segera bisa masuk ke negara. Persetujuan sudah ditandatangan Menteri ESDM. Harga batubara saat ini sedang baik untuk meningkatkan devisa,” katanya.

Keempat, menurut Agung, adalah mendorong penggunakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk industri hulu migas dan proyek kelistrikan, sepanjang tersedia di dalam negeri dengan tidak menerbitkan master list untuk bebas bea masuk.

Langkah terakhir atau kelima, dalam ratas juga dibahas rencana digitalisasi keran (nozzle) untuk Solar dan Premium.

“Untuk nozzle akan segera dibuatkan nozzle real time. Hal itu untuk mengurangi penyalahgunaan BBM dan mengawasi konsumsi Premium dan Solar hingga ke masyarakat,” ujar Agung.

Sebelumnya, Kementerian ESDM melalui Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina (Persero) menggandeng PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk akan mendigitalisasi nozzle di 5.518 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Dengan kelima langkah tersebut, Kementerian ESDM diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan devisa negara serta memperkuat nilai tukar rupiah,” kata Agung. (kel)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Darmin : Presiden Siap Teken, B20 Bakal Berlaku 1 September

Published

on

Menko Perekonomian, Darmin Nasution.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah siap meneken peraturan presiden mengenai perluasan penggunaan biodiesel atau B20 untuk keperluan non-PSO dan diperkirakan bakal berlaku ketentuan tersebut pada 1 September 2018.

“Tadi Presiden sudah tahu betul, sudah siap teken. Mudah mudahan sore ini atau paling lambat besok, bisa ditandatangani sehingga Menteri ESDM bisa menindaklanjutinya dengan Permen ESDM mengenai teknis pelaksanaannya,” katanya di Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Pada jumpa pers bersama Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, ia menyebut pelaksanaan kewajiban menggunakan biodiesel itu akan efektif berlaku per 1 September 2018.

Lebih jauh Darmin menjelaskan ketentuan penggunaan biodiesel B20 hingga akhir tahun 2018 dapat menghemat devisa negara hingga mencapai 2,3 miliar dolar AS dari impor BBM.

“Kami sudah membuat skenario, perhitungan, bahwa dengan mewajibkan B20 untuk keperluan PSO maupun non-PSO dalam sisa waktu yang ada sampai akhir tahun ini, akan ada tambahan penggunaan B20 sekitar empat juta kiloliter,” ujarnya.

Menurut Darmin, pelaksanaan ketentuan penggunaan biodiesel merupakan salah satu upaya memperkuat cadangan devisa untuk mencapai ketahanan perekonomian nasional.

“Tadi pembicaraannya bukan konsep lagi, tapi bicara kongkret. Ada beberapa hal yang dibicarakan dalam rangka mengurangi defisit transaksi berjalan,” kata Darmin.

Ia menyebutkan di samping isu dampak kondisi perekonomian Turki, isu transaksi berjalan juga merupakan faktor yang mempengaruhi nilai tukar dan indeks harga saham gabungan.

“Tadi Presiden merunut satu persatu langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penguatan cadangan devisa,” kata Darmin.

Ia menyebutkan tahun 2019 ada dua faktor yang diperkirakan akan memperkuat cadangan devisa yaitu adanya penghematan penggunaan solar dan kenaikan harga CPO.

Darmin menyebutkan upaya lain adalah meningkatkan ekspor dan memperlambat atau mengurangi impor.

“Dalam beberapa bulan ke depan, ya? mungkin enam bulan dari sekarang, mudah-mudahan sudah memberi hasil karena dapat bekerja efektif,” kata Darmin. (gus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending