Connect with us

Properti

Ini Area Terbagus Sewa Apartemen di Jakarta

Published

on

Pengembang Capital Group, yang membangun apartemen Capitol Suites, menyatakan bahwa area yang terbagus untuk mendapatkan apartemen yang berpotensi laris disewakan adalah di Jakarta Pusat.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pengembang Capital Group, yang membangun apartemen Capitol Suites, menyatakan bahwa area yang terbagus untuk mendapatkan apartemen yang berpotensi laris disewakan adalah di Jakarta Pusat.

“Area yang paling digemari untuk disewakan khususnya baik oleh ekspat maupun pengusaha dari luar kota adalah Jakarta Pusat,” kata Marketing Manager Capitol Suites Fitri Hardigaluh dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Menurut Fitri Hardigaluh, mengapa kawasan Jakarta Pusat menjadi area terbagus untuk mencari apartemen sewa adalah karena keamanannya terjamin, berdekatan dengan sekolah-sekolah internasional, mall-mall ternama juga akses transportasi yang sangat mudah.

Fitri juga memaparkan, Capitol Suites yang terdiri atas satu apartemen dengan 279 unit yang terletak di Jalan Prajurit KKP Usman dan Harun, Jakarta Pusat, merupakan pasokan apartemen kelas menengah atas yang dinilai masih terbatas di sekitar kawasan tersebut.

“Para pembeli apartemen tidak hanya mengejar `capital gain` tapi yang paling menggiurkan adalah `yield` dari hasil sewanya,” ucapnya.

Sebelumnya, Senior Associate Director Colliers International (konsultan properti) Ferry Salanto menyatakan bahwa pasar apartemen Jakarta pada saat ini relatif masih belum berubah dibandingkan dengan kondisi pada akhir 2017 yang diwarnai dengan stagnasi.

Menurut Ferry Salanto, pihaknya meyakini bahwa ke depannya pasar properti Indonesia akan mulai pulih kembali secara perlahan-lahan dan kembali meningkat dengan stabil.

Colliers International juga mencatat bahwa akan terdapat pasokan apartemen dalam jumlah besar di wilayah DKI Jakarta dalam jangka waktu tiga tahun mendatang, dengan total 59.968 unit.

“Fakta bahwa Jakarta adalah propinsi yang paling padat dengan jumlah lahan yang sangat terbatas akan mendorong pengembang baru untuk bergabunng dan mengembangkan aset tanah mereka,” paparnya.

Ia juga menyoroti bahwa pengembang akan mengatur ulang strateginya untuk menargetkan pasar yang merefleksikan daya beli kelas menengah yang sedang berkembang, yaitu untuk unit apartemen dengan harga sekitar Rp500 juta – Rp1,5 miliar. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Properti

Legislator Sebut Pembangunan Rumah Murah Juga Tanggung Jawab Swasta

Published

on

Anggota Komisi V DPR, Yoseph Umarhadi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Anggota Komisi V DPR Yoseph Umarhadi menyatakan pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga swasta sebagai pengembang.

Pembangunan rumah murah, lanjutnya, di Jakarta, Rabu (6/2/2019), tidak hanya berbicara bisnis semata, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial perusahaan.

“Rumah murah bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) jadi tanggung jawab pengembang juga agar kesenjangan backlog perumahan bisa ditekan,” ujarnya melalui keterangan tertulis.

Menurut dia, pembangunan rumah murah merupakan amanat UU Tapera, yang dalam undang-undang tersebut ada semangat gotong royong untuk menghadirkan rumah kelas bawah bagi semua pengembang.

Diakuinya pula, saat ini pembangunan rumah murah bagi MBR oleh pengembang masih minim.

Hal ini dikarenakan penegakan hukum lemah karena pengembang lebih memilih membayar kompensasi dengan membayar uang ketimbang membangun rumah murah karena harga tanah yang mahal tiap tahunnya.

“Namun, yang pasti, saat ini masih banyak pengembang besar yang belum menyasar pembangunan proyek rumah murah,” katanya.

Sementara itu. pengamat properti F Rach Suherman menilai keterlibatan anak usaha Lippo Group melalui PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) dalam pembangunan rumah murah bagi MBR turut membantu dalam program sejuta rumah yang digagas pemerintah.

“Peran Lippo Cikarang dalam pembangunan rumah murah bermanfaat bagi masyarakat, meski margin di bisnis ini kecil, sehingga tidak menarik bagi lebih banyak pengembang,” katanya.

Terkait kemajuan kota-kota besar di Indonesia, Suherman mengatakan, perlu didorong pengembangan kota mandiri, tetapi seyogyanya tidak mengorbankan lahan produktif.

“Pembangunan kota mandiri tidak bisa mundur,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah perlu mendorong perizinan yang berpihak kepada membangun vertikal melalui koefisien luas bangunan (KLB) yang besar (10-17), KDB yang terukur (40-50 persen), dan parameter yang lebih progresif untuk optimalisasi lahan.

Menyinggung pasar properti nasional, menurut dia, pada 2109 hingga 2021 akan ditandai jenis properti yang uptrend yakni lowrise apartment, permintaan 3-4 kamar, logistic park/gudang mini dan co-working space/virtual office di luar CBD dan downtrend berupa townhouse di Jabodetabek, kondotel, dan office grade C.

Selanjutnya, kaum milenial belum akan menikmati insentif pasar sehingga masih akan jadi penonton lagi.

Daya beli yang masih rendah dan prioritas belanja yang belum ingin membeli rumah, tidak akan membuat pengembang menyasar secara spesifik pangsa ini.

Oleh karena itu, ia optimistis pasar tumbuh, tetapi tidak impresif atau pertumbuhan melandai seperti masa 2010-2013. (sub)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Properti

Kementerian PUPR Lakukan Penataan Kawasan Wisata Mandalika

Published

on

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penataan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur yang disusun oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/2/2019).

Salah satunya adalah penataan kawasan wisata di Desa Kuta dan Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Mandalika, Lombok Tengah yang menjadi salah satu tujuan wisatawan.

Desa Kuta menawarkan wisata budaya dan keindahan Pantai Kuta Mandalika dan menjadi lokasi wisatawan untuk berselancar ataupun snorkeling.

Penataan di Desa Kuta yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya diantaranya membangun landmark Desa Kuta dengan desain patung peselancar semakin memperkuat identitasnya sebagai tempat yang baik untuk berselancar. Akses 6 ruas jalan lingkungan, pedestrian dan saluran drainase juga dibenahi sehingga memperlancar konektivitas ke lokasi wisata.

Kementerian PUPR juga membangun Ruang Terbuka Publik (RTP) berupa taman yang dilengkapi sarana bermain anak-anak yang dapat dinikmati warga sekitar dan wisatawan menambah kenyamanan dan kerapihan desa.

Selain di Desa Kuta, Kementerian PUPR juga memperbaiki jalan lingkungan di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol yang juga memiliki pantai indah. Tahun 2019, di Dusun Gerupuk akan dilakukan penataan kawasan berupa pembangunan gerbang, arena skateboard, bangunan nelayan, arena olahraga dan amphiteather.

Pekerjaan Penataan Kawasan Wisata di kedua desa tersebut dilakukan secara bertahap yakni sejak 22 Mei 2017 hingga 13 Oktober 2018 dengan anggaran total Rp 43,30 miliar.

Dengan adanya penataan kawasan dan semakin baiknya fasilitas di Mandalika, akan semakin banyak juga wisatawan yang berkunjung mendukung target 20 juta wisatawan ke Indonesia. Disamping itu lama tinggal wisatawan di kedua desa tersebut juga diharapkan menjadi lebih lama, sehingga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat lokal.

Wilayah Mandalika sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu dari sepuluh KSPN atau “Bali Baru” yang dikembangkan Pemerintah. (aji)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Properti

Kementerian PUPR Tata 11 Kampung Nelayan

Published

on

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan penataan kawasan permukiman nelayan di 11 lokasi yang bertujuan mengembangkan pemukiman pesisir berbasis ekonomi perikanan nasional.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (3/1/2019), mengatakan program pengembangan kawasan permukiman nelayan dan kampung tepi air, tidak hanya memperbaiki fisik infrastruktur, tapi juga mengajak masyarakat meningkatkan kualitas hidup dan lingkungannya.

Hal itu dimungkinkan karena perencanaan dilakukan bersama dengan Pemerintah Kota dan masyarakat.

“Penataan di kampung nelayan akan dikembangkan lagi agar bisa menjadi kawasan wisata,” kata Menteri PUPR.

Ke-11 kawasan tersebut adalah Kampung Beting (Kota Pontianak), Kampung Sumber Jaya (Kota Bengkulu), Kawasan Nelayan Indah (Kota Medan), Kampung Kuin (Kota Banjarmasin), Kampung Karangsong (Kota Indramayu), Kampung Tegalsari (Kota Tegal), Kampung Tambak Lorok (Kota Semarang), Kampung Moro Demak (Kabupaten Demak), Kampung Untia (Kota Makassar), Kampung Oesapa (Kota Kupang), dan Kawasan Hamadi (Kota Jayapura).

Di Kampung Tambak Lorok, yang berada dekat kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, kerap mengalami banjir dan rob setiap tahunnya. Banjir juga disebabkan kondisi drainase yang tidak memadai.

Selain masalah banjir, para nelayan yang tinggal di kawasan tersebut juga kesulitan melaut dan menambatkan perahunya karena terjadinya pendangkalan alur muara Sungai Kanal Banjir Timur Lama.

Pembangunan berbagai infrastruktur yang dilakukan bertujuan untuk mendukung kawasan Tambak Lorok sebagai kampung wisata bahari dengan meningkatkan kualitas kawasan yang sebelumnya kawasan kumuh, mengurangi risiko banjir dan rob di daerah tersebut dan penyediaan fasilitas bagi para nelayan.

Perbaikan yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Ditjen Sumber Daya Air melalui Pekerjaan Pengembangan Drainase Tambak Lorok melalui kontrak tahun jamak dari 2015 hingga 2017 dengan anggaran APBN sebesar Rp151 miliar.

Pengembangan drainase akan melindungi sekitar 2.000 kepala keluarga dari risiko banjir dan rob.

Pekerjaan yang dilakukan di antaranya berupa penggalian alur sungai sepanjang 800 meter, pemasangan pelindung tebing sungai dengan spun pile sepanjang 1,5 kilometer dan pembuatan dinding penahan rob (parapet) sepanjang 1,5 kilometer dan pembuatan dok perahu nelayan.

Selain pengembangan drainase, dilakukan pekerjaan pengembangan kawasan pemukiman nelayan Tambak Lorok oleh Ditjen Cipta Karya.

Pekerjaan dilakukan sejak 2017 dan ditargetkan rampung pada 2019 dengan anggaran sebesar Rp 37,6 miliar dengan progres telah mencapai 85 persen.

Di tempat terpisah, pengamat perikanan Abdul Halim menginginkan agar nelayan di berbagai daerah dapat semakin sejahtera, maka lembaga pembiayaan modal bagi nelayan yang dibuat oleh pemerintah harus selaras dengan tata kelola perikanan berkelanjutan.

“Pembiayaan usaha perikanan yang disalurkan melalui BLU-LPMUKP (Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan) belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya praktek pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab,” kata Abdul Halim. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending