Connect with us

Trans

Ini Pelaku Usaha Keberatan Aturan Kelebihan Muatan

Published

on

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia menyebutkan masih ada tiga pelaku usaha komoditas barang yang masih merasa keberatan tekait pelarangan ODOL.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia menyebutkan masih ada tiga pelaku usaha komoditas barang yang masih merasa keberatan tekait pelarangan kelebihan muatan dan dimensi (overdimension overload/ODOL).

“Ada tiga yang keberatan, yakni pelaku usaha komoditas gula, minyak goreng dan pupuk, komoditas lain tidak ada masalah,” kata Wakil Ketua Aptrindo Kyatmaja Lookman kepada Antara di Jakarta, Senin (13/8/2018)

Kyatmaja mengatakan hal itu dikarenakan muatan ketiga komoditas tersebut kelebihan 200 persen.

“Muatan mereka selama ini kelebihan berat 200 persen,” katanya.

Padahal, lanjut dia, biaya transportasi hanya tiga persen dibandingkan dengan kelebihan 200 persen yang sangat membahayakan keselamatan.

“Harusnya dampak kenaikan transportasi tidak separah itu, maksimal tiga persen saja. Silakan yang lain buka-buka ongkos transportasinya saja dibanding dengan harga barang,” katanya.

Untuk itu, Kyatmaja menyarankan untuk menggunakan moda yang lebih besar karena lebih aman.

“Kita ini sukanya truk yang lebih kecil dimuat berlebih seperti pengusaha beras pakai truk kecil dimuat dua kali lipat, jika pakai satu truk besar `kan lebih aman,” katanya.

Terkait moda alternatif lain, seperti kereta api logistik, ia menilai kelemahannya tidak bisa langsung dari pintu ke pintu (door to door) dan harus menggunakan truk lagi.

Namun, Kyatmaja pun tidak setuju apabila adanya penundaan peraturan pelarangan ODOl mulai 1 Agustus 2018 karena akan mengorbankan aspek keselamatan.

“Nanti ditunda masih minta ditunda lagi, kalau saya lihatnya lebih ke aspek keselamatannya. Ketika truk sudah melebihi spesifikasi teknisnya sudah enggak aman. 31.000 orang meninggal setiap tahunnya,” katanya.

Kebijakan peraturan ODOL ini baru diterapkan di tiga jembatan timbang, yaitu Balonggandu Karawang, Losarang Indramayu dan Widang Tuban mulai 1 Agustus 2018.

Untuk angkutan barang yang melebihi 100 persen akan dikenakan tilang dan akan diizinkan meneruskan perjalanan apabila telah memindahkan kelebihan muatan, khusus untuk angkutan dengan omoditas hajat hidup orang banyak diberikan toleransi hingga 50 persen dan untuk penurunan muatan akan diberlakukan bagi angkutan yang melebihi 75 persen. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trans

Menhub Belum Terima Pengajuan Operasi Kembali Merpati

Published

on

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Zoanekonomi.com, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku belum menerima pengajuan pengoperasian kembali maskapai Merpati.

“Belum ada aplikasi yang langsung ke kita,” kata Menhub di sela rapat koordinasi Kemenhub, di Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Namun demikian, ia mendukung pengoperasian kembali maskapai yang sebelumnya beroperasi paling banyak untuk wilayah timur itu.

Dia menuturkan, manajemen Merpati harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti ketersediaan armada, adanya awak serta pilot dan kondisi keuangan perusahaan yang sehat.

“Ya, memang kami berharap merpati recover, tapi syarat-syarat umum penerbangan harus diikuti, artinya harus punya armada, punya awak, pilot harus dipenuhi,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, aspek keselamatan dan keamanan merupakan aspek yang terpenting sehingga harus dipenuhi.

“Memang dari awal mesti konservatif, karena dunia penerbangan sangat ketat, asumsi tidak boleh longgar, harus ada organisasi ketat, kalau terlalu banyak itu memunggu waktu untuk tidak kompetitif. Orangnya harus kompeten dan armada harus sehat,” katanya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Angkutan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah Murni mengatakan proses pengajuan izin operasi harus melalui proses dari awal.

“Prosesnya dari awal lagi melalui OSS (online single submission),” katanya.

Proses izin usaha angkutan udara melalui permohonan melalui lembaga perizinan berusaha terpadu secara elektronik (OSS).

Pemohon harus memiliki terlebih dahulu nomor induk berusaha (NIB) dan izin usaha yang belum berlaku efektif.

Izin usaha akan berlaku efektif apabila pemohon telah memenuhi komitmen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis berupa rencana usaha (business plan).

Permohonan disetujui setelah memenuhi persyaratan tersebut dan membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Adapun, proses perizinan selama 30 hari kerja setelah berkas diterima lengkap.

Setelah mendapatkan izin usaha, perusahaan dapat beroperasi atau melakukan kegiatan angkutan udara setelah memiliki air operator certificate (AOC) sesuai ketentuan berlaku. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Menhub Optimistis Anggaran Terserap 90 Persen

Published

on

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Zonaekonomi.com Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi optimistis anggaran kementeriannya akan terserap hingga 90 persen sampai akhir 2018.

“Kalau proyeksi kita paling sedikit 90 persen,” kata Budi di sela-sela rapat koordinasi di kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (13/11/2018)

Dia menyebutkan hingga saat ini anggaran terserap baru 70 persen.

“Sekarang ini, kira-kira mendekati 70 persen,” katanya.

Namun, Ia mengaku optimistis akan mencapai target karena di sejumlah daerah sudah terserap.

“Kita tinggal mengumpulkan saja dari daerah-daerah. Penyerapan masih relatif baik dari tahun lalu,” katanya.

Sementara itu, Kemenhub menargetkan penyerapan anggaran tahun ini adalah 92 persen.

Budi menyebutkan selama empat tahun, Kemenhub telah membangun sarana dan prasarana infrastruktur di sektor darat termasuk perkeretaapian, laut, dan udara.

Untuk di sektor perhubungan darat, di antaranya pelabuhan penyeberangan 21 lokasi dan kapal penyeberangan roro 14 unit, pembangunan bus rapid transit (BRT) sebanyak 1.918 unit serta merehabilitasi terminal di 65 lokasi.

Untuk perkeretaapian, pembangunan jalur kereta api termasuk jalur ganda dan reaktivasi rel sepanjang 735,19 kilometer serta melakukan peningkatan dan rehabilitasi jalur kereta api sepanjang 394,6 kilometer.

Sementara itu, untuk sektor laut, jumlah trayek tol laut terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2018 menjadi 15 trayek tol laut. Kemudian, pelabuhan nonkomersial di 104 lokasi.

Untuk sektor udara, Kemenhub membangun bandar udara di daerah terpencil hingga perbatasan untuk membuka akses transportasi dan konektivitas dan 10 bandara yang dibangun sejak 2014. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

Setelah 14 Jam, Menteri Rini dan Tim Ekspedisi Tol Trans Jawa Tiba di Jakarta

Published

on

Menteri BUMN Rini Sumarno (kelima dari kiri) tiba di Gedung Telkom, Jakarta, setelah menuntaskan Ekspedisi Tembus Tol Trans Jawa, Senin, (12/11/2019).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Tim Ekspedisi Tembus Tol Trans Jawa yang dipimpin Menteri BUMN Rini Sumarno tiba di Jakarta setelah melalui perjalanan darat sekitar 14 jam dari Surabaya, Jawa Timur, termasuk melewati beberapa titik ruas tol yang belum sepenuhnya tuntas dibangun.

Pukul 20.30 WIB, Senin (12/11/2018), Rini bersama beberapa sejumlah direktur utama BUMN tiba di Gedung Telkom Jakarta setelah berangkat dari Gerbang Tol Waru Gunung, Surabaya, pukul 06.00 WIB dengan total jarak yang ditempuh sekitar 796 kilometer.

“Tol Trans Jawa sudah dicanangkan sejak 1996. Memang ada beberapa titik yang belum selesai. Tapi komitmen kami, akhir tahun untuk Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 ruas dari Merak (Banten) ke Surabaya (Jawa Timur) sudah bisa digunakan,” kata Rini di sela ekspedisi.

Rencana keseluruhan Tol Trans Jawa adalah dari Merak Banten, hingga Banyuwangi, Jawa Timur, sepanjang 1200 kilometer.

Setelah tersambung dari Merak hingga Surabaya, pengembangan Trans Jawa akan berlanjut ke Probolinggo dan selesai di Banyuwangi. Menurut PT. Jasa Marga Persero Tbk yang mengelola 12 dari 19 ruas tol Trans Jawa, jaringan tol bagian Trans Jawa dari Surabaya ke Probolinggo akan selesai akhir tahun 2019.

Dalam perjalanan ini, setelah memulai dari Gerbang Tol Waru Gunung, Surabaya, Rini dan tim ekspedisi melintasi ruas tol Surabaya-Mojokerto, kemudian dilanjutkan Mojokerto-Kertosono. Setelah itu, perjalanan menyambung ke Ngawi dan Wilangan.

Dalam perjalanan itu, tim ekspedisi juga meninjau Jembatan Kali Kenteng, Salatiga, yang akan diuji kekuatan dan kelayakan pada 17 November 2018. Jembatan Kali Kenteng ditargetkan siap digunakan oleh masyarakat umum pada akhir November 2018.

Selanjutnya dari Wilangan, tim berlanjut ke Solo, kemudian Semarang, Jawa Tengah, untuk meninjau ruas Jembatan Kali Kuto. Setelah itu, tim menuju Tol Kanci, Cikampek dan menuju Jakarta.

Tim sempat dihadang kemacetan cukup parah di ruas tol Cikampek-Jakarta. Di ruas tol itu, tim ekspedisi menghabiskan waktu hingga dua jam untuk menembus kemacetan agar bisa masuk ke wilayah Jakarta.

Ekspedisi ini melintasi jarak sekitar 796 kilometer. Rini dan tim setidaknya melakukan persinggahan tujuh kali untuk meninjau tempat peristirahatan dan juga konstruksi jalan tol yang sedang dibangun. (iap)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending