Connect with us

Infrastruktur

Jasa Marga Nyatakan Tak Ada Toleransi “Odol”

Published

on

PT Jasa Marga Tbk menegaskan, tidak ada toleransi terkait penegakan hukum dan perberlakuan aturan untuk angkutan berat berkelebihan muatan dan dimensi Odol di jalan tol milik BUMN.

Zonaekonomi.com. Jakarta – PT Jasa Marga Tbk menegaskan, tidak ada toleransi terkait penegakan hukum dan perberlakuan aturan untuk angkutan berat berkelebihan muatan dan dimensi (overdimension overload/Odol) di jalan tol milik BUMN itu.

“Tak ada toleransi, kami tetap tegas sesuai aturan MST (muatan sumbu terberat) 10 ton. Jika berlebih, harus tambah sumbunya,” kata Dirut PT Jasa Marga Tbk Desi Arryani saat dihubungi di Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan angkutan barang sembako, air, dan semen di jalan nasional mendapatkan toleransi, yaitu masih diperbolehkan kelebihan muatan 50 persen dan tidak ditilang.

Sementara itu, angkutan lain apabila kelebihan muatan lebih dari 100 persen akan ditilang dan diturunkan barangnya.

Menurut Desi, angkutan berat yang berlebih di jalan tol saat ini sekitar 70 persen dan hal itu berdampak pada tiga hal yakni, pertama, merusak lebih cepat infrastruktur jalan tol, kedua, lajunya yang lambat membuat kemacetan di jalan tol dan ketiga, sekitar 60-70 persen merupakan penyebab kecelakaan angkutan berat.

Oleh karena itu, kini, katanya, pihaknya akan meningkatkan frekuensi penegakan hukum di jalan tol terkait ODOL itu dari tiga bulan sekali menjadi sebulan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Selain itu, tegasnya, perseroan juga akan melakukan uji coba untuk melakukan pencegahan dengan dibantu teknologi “Weigh in Motion” (WIM) di dua tempat pada tahap awal yakni di lokasi Tol Jabodetabek, di sekitar tol Jakarta-Tangerang dan tol Semarang.

“Metodenya, truk yang kedapatan kelebihan muatan akan ditindak dengan tiga opsi, selain tilang juga akan diturunkan barangnya dan atau diminta keluar dari jalan tol ke jalan arteri terdekat,” kata Desi.

Hingga Juli 2018, BUMN tol ini telah memiliki 1.527 kilometer konsesi jalan tol dengan 776,7 kilometer tol sudah beroperasi atau pangsa pasar sekitar 65 persen dan 80 persen dari total transaksi jalan tol di Indonesia saat ini.

Waktu pemberlakuan

Senada dengan Desi, sebelumnya, Pengamat Transportasi Universitas Katholik Soegijapranata Djoko Setijowarno menilai angkutan barang harus diberlakukan sama terkait pemberlakuan aturan untuk angkutan kelebihan muatan dan dimensi (overdimension overload/Odol) dan tidak ada toleransi.

“Tetap harus diberlakukan sama dengan komoditas lain. Apalagi semen itu milik BUMN, harusnya memberi contoh,” kata Djoko.

Menurut dia, toleransi bisa diberlakukan, tetapi bentuknya bukan pembedaan komoditas barang, tetapi waktu pemberlakuan larangan odol itu.

“Toleransi boleh diberikan, bukan toleransi berat, tapi toleransi waktu, ada waktu penyesuaian, misalkan enam bulan ke depan baru dilakukan tilang,” katanya.

Dia menambahkan, para pelaku usaha membutuhkan waktu untuk penyesuaian, terutama armadanya yang selama ini hanya bisa mengangkut sedikit dengan menggantinya dengan angkutan berkapasitas lebih besar.

Karena itu, lanjut Djoko, setelah enam bulan, pemberlakuan larangan odol tidak pandang komoditas lagi, jadi harus keseluruhan.

“Jadi, harus ada batas waktu toleransi, bukan toleransi untuk lebih muat,” katanya. (edy)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Infrastruktur

Tol Semarang-Demak Segera Dilelang

Published

on

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.

Zonaekonomi.com, Semarang – Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menyebutkan proyek jalur tol yang menghubungkan Semarang-Demak segera dilelang pada tahun ini.

“Untuk prosesnya sendiri, Tol Semarang-Demak pada bulan-bulan ini segera dilelangkan,” kata politikus PDI Perjuangan yang akrab disapa Hendi tersebut di Semarang, Senin (22/10/2018).

Ia mengungkapkannya saat mengisi International Conference on Indonesian Social & Political Enquiries (ICISPE) yang diselenggarakan oleh FISIP Universitas Diponegoro Semarang.

“Saya menyaksikan sendiri dari Kementerian PUPR sudah menyerahkan sebuah draft kepada pemrakarsa pembangunan jalan tol untuk dilakukan tahun ini,” tambahnya.

Menurutnya jalur tol tersebut dibangun di atas laut sehingga sekaligus berfungsi sebagai tanggul laut untuk penanggulangan banjir dan rob di kawasan pesisir Pantura.

Pembangunan jalur tol Semarang-Demak, lanjutnya merupakan bagian dari upaya pembangunan infrastruktur yang mendesak dan berkelanjutan, khususnya bagi Semarang.

“Bagi Semarang, keberadaan jalur tol ini juga berfungsi sebagai tanggul laut yang menjadi bagian upaya penanganan banjir di wilayah timur Semarang,” ujarnya.

Menurut dia, potensi, tantangan, dan kekuatan harus dipahami dalam mewujudkan Semarang sebagai kota berkelanjutan yang ramah dan mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh warganya.

Dari 17 standar indikator terkait SDGs (Sustainable Development Goals), diakuinya, ada satu kendala yang dihadapi sebagaimana kota besar lain, yakni polusi udara.

“Meski (di Semarang) belum separah kota-kota lainnya, persoalan polusi perlu direm agar tidak semakin parah,” kata orang nomor satu di Kota Semarang itu.

Berbagai upaya terus dilakukan, tambah dia, di antaranya memaksimalkan fasilitas transportasi umum dengan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang yang sudah ada.

“Kemudian, rencana pembangunan moda transportasi LRT (lintas rel terpadu) yang tahap awal menghubungkan Bandara Ahmad Yani dengan Pasar Bulu Semarang,” lanjutnya.

Selain itu, Hendi mengatakan pihaknya sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Toyama, Jepang, untuk penggantian bahan bakar BRT Trans Semarang dari solar ke gas. (zuh)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

BPK Bantah Berita Bocornya Dana Proyek Infrastruktur

Published

on

Anggota IV BPK, Rizal Djalil.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membantah berita di salah satu media online yang menyebutkan adanya kebocoran dana sebesar Rp44 triliun dalam proyek-proyek infrastruktur pemerintah.

“BPK tidak pernah membuat pernyataan seperti yang disampaikan dalam judul maupun isi pemberitaan di salah satu pemberitaan media online,” kata Anggota IV BPK Rizal Djalil saat jumpa pers di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merealisasikan belanja infrastruktur selama tahun 2015, 2016, dan 2017, seluruhnya sebesar Rp289,93 triliun dan tidak ditemukan adanya infrastruktur yang mangkrak.

BPK juga mengapresiasi semua program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR termasuk pembangunan fasilitas Asian Games yang dapat diselesaikan dalam waktu yang terbatas dan dapat dimanfaatkan.

Untuk anggaran belanja infrastruktur 2018, BPK belum melakukan pemeriksaan karena saat ini kegiatan masih berlangsung dan pemeriksaan dimaksud akan dilakukan pada 2019.

“Saat ini Kementerian PUPR di samping mengerjakan program APBN tahun 2018 juga sedang fokus menyelesaikan program rehabilitasi atas dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah,” ujar Rizal. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

IPC Raih 4 Penghargaan Terbaik di Ajang DataGovAI 2018

Published

on

IPC Diwakili Oleh Raden Mulyadi, DVP Perencanaan dan Manajemen Informasi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC meraih 4 penghargaan di ajang DataGov AI 2018, untuk kategori ‘Best IT & Data Technology Governance’ (Teknologi Informasi & Tata Kelola Data Terbaik). IPC menyabet gelar CEO Terbaik yang dianugrahkan kepada Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya; Teknologi Informasi Terbaik terkait Tata Kelola Data; Teknologi Informasi Terbaik untuk Data Security (Kemanan Data); serta Teknologi Informasi Terbaik untuk Data Infrastruktur.

Keempat penghargaan tersebut diterima oleh perwakilan IPC, Raden Mulyadi (DVP Perencanaan dan manajemen Informasi IPC), di acara puncak DataGovAI Award 2018, di Balai Kartini, Jakarta, semalam Selasa, (17/10/2018).

DataGovAI Award 2018 merupakan penghargaan yang diberikan kepada dunia usaha serta institusi yang sukses menerapkan Tata Kelola Teknologi Informasi, termasuk transformasi teknologi data menghadapi disrupsi digital dan era ledakan data.

Event ini sendiri diadakan oleh Asosiasi Big data & AI (ABDI), majalah/portal Komite.ID dan SingEX (PT Omni eComm Expo) Singapore Event Manager, dengan dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan advisor berbagai asosiasi & enterprise dalam dan luar negeri.

“Melalui penganugerahan ini, kami mendorong dunia usaha serta semua institusi untuk lebih peduli terhadap tata kelola data, termasuk memberikan perlindungan kepada data masing –masing institusi, serta data pelanggan secara khusus, dari ancaman hacker, penyusup, ataupun insider threat,” kata Ketua Penyelenggara DataGovAI Award 2018, Rudi Rusdiah.

Terkait dengan penghargaan yang diraihnya, IPC menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola Teknologi Informasi di lingkungan korporasi.

“Hal ini sejalan dengan visi IPC untuk menjadi operator pelabuhan kelas dunia, yang unggul dalam operasional dan pelayanan. IPC sangat berkepentingan meningkatkan kualitas tata kelola sistem IT-nya, yang menjadi tulang punggung dalam menerapkan digitalisasi di semua lini pelayanan,” kata Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya.

Menurutnya, di era baru pelabuhan ini, IPC terus berupaya agar operasional dan pelayanannya menjadi lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah. (bpi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending