Connect with us

Infrastruktur

Jasa Marga Nyatakan Tak Ada Toleransi “Odol”

Published

on

PT Jasa Marga Tbk menegaskan, tidak ada toleransi terkait penegakan hukum dan perberlakuan aturan untuk angkutan berat berkelebihan muatan dan dimensi Odol di jalan tol milik BUMN.

Zonaekonomi.com. Jakarta – PT Jasa Marga Tbk menegaskan, tidak ada toleransi terkait penegakan hukum dan perberlakuan aturan untuk angkutan berat berkelebihan muatan dan dimensi (overdimension overload/Odol) di jalan tol milik BUMN itu.

“Tak ada toleransi, kami tetap tegas sesuai aturan MST (muatan sumbu terberat) 10 ton. Jika berlebih, harus tambah sumbunya,” kata Dirut PT Jasa Marga Tbk Desi Arryani saat dihubungi di Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan angkutan barang sembako, air, dan semen di jalan nasional mendapatkan toleransi, yaitu masih diperbolehkan kelebihan muatan 50 persen dan tidak ditilang.

Sementara itu, angkutan lain apabila kelebihan muatan lebih dari 100 persen akan ditilang dan diturunkan barangnya.

Menurut Desi, angkutan berat yang berlebih di jalan tol saat ini sekitar 70 persen dan hal itu berdampak pada tiga hal yakni, pertama, merusak lebih cepat infrastruktur jalan tol, kedua, lajunya yang lambat membuat kemacetan di jalan tol dan ketiga, sekitar 60-70 persen merupakan penyebab kecelakaan angkutan berat.

Oleh karena itu, kini, katanya, pihaknya akan meningkatkan frekuensi penegakan hukum di jalan tol terkait ODOL itu dari tiga bulan sekali menjadi sebulan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Selain itu, tegasnya, perseroan juga akan melakukan uji coba untuk melakukan pencegahan dengan dibantu teknologi “Weigh in Motion” (WIM) di dua tempat pada tahap awal yakni di lokasi Tol Jabodetabek, di sekitar tol Jakarta-Tangerang dan tol Semarang.

“Metodenya, truk yang kedapatan kelebihan muatan akan ditindak dengan tiga opsi, selain tilang juga akan diturunkan barangnya dan atau diminta keluar dari jalan tol ke jalan arteri terdekat,” kata Desi.

Hingga Juli 2018, BUMN tol ini telah memiliki 1.527 kilometer konsesi jalan tol dengan 776,7 kilometer tol sudah beroperasi atau pangsa pasar sekitar 65 persen dan 80 persen dari total transaksi jalan tol di Indonesia saat ini.

Waktu pemberlakuan

Senada dengan Desi, sebelumnya, Pengamat Transportasi Universitas Katholik Soegijapranata Djoko Setijowarno menilai angkutan barang harus diberlakukan sama terkait pemberlakuan aturan untuk angkutan kelebihan muatan dan dimensi (overdimension overload/Odol) dan tidak ada toleransi.

“Tetap harus diberlakukan sama dengan komoditas lain. Apalagi semen itu milik BUMN, harusnya memberi contoh,” kata Djoko.

Menurut dia, toleransi bisa diberlakukan, tetapi bentuknya bukan pembedaan komoditas barang, tetapi waktu pemberlakuan larangan odol itu.

“Toleransi boleh diberikan, bukan toleransi berat, tapi toleransi waktu, ada waktu penyesuaian, misalkan enam bulan ke depan baru dilakukan tilang,” katanya.

Dia menambahkan, para pelaku usaha membutuhkan waktu untuk penyesuaian, terutama armadanya yang selama ini hanya bisa mengangkut sedikit dengan menggantinya dengan angkutan berkapasitas lebih besar.

Karena itu, lanjut Djoko, setelah enam bulan, pemberlakuan larangan odol tidak pandang komoditas lagi, jadi harus keseluruhan.

“Jadi, harus ada batas waktu toleransi, bukan toleransi untuk lebih muat,” katanya. (edy)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Infrastruktur

Direksi IPC, Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV Teken SKB Implementasi Sub-Holding Peralatan Pelindo Incorporated

Published

on

Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pembentukan Dewan Transformasi dalam rangka Implementasi Cluster Prioritas Pelindo Incorporated.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC, Elvyn G. Masassya bersama Dirut Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pembentukan Dewan Transformasi dalam rangka Implementasi Cluster Prioritas Pelindo Incorporated. Disaksikan oleh Menteri BUMN, Rini M. Soemarno, penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi IPC, Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV, tentang tindak lanjut pembentukan Pelindo Incorporated.

Dewan Transformasi akan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Transformasi, tim Project Management Office (PMO), Dewan Pengarah Teknis, Kelompok Kerja (Pokja). Semuanya akan bekerja untuk memastikan bahwa rencana pembentukan Pelindo Incorporated berjalan sesuai rencana.

“Ketua Dewan Pengarah akan diisi oleh Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis IPC. Namun karena posisi Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis IPC belum terisi, maka sementara Direktur Operasi IPC, Prasetyadi menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Transformasi,” kata Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya, seusai penandatangan Surat Keputusan Bersama, di Jakarta, Senin (18/2/2019).

Elvyn menegaskan, prinsip pembentukan holding Pelindo Incorporated adalah ‘collective value creation’ dan sinergi dari IPC, Pelindo I, III, dan IV. Penggabungan ini diharapkan bisa membuat lingkup bisnis anak usaha lebih besar lagi.

“Setelah penggabungan usaha, Pelindo Incorporated akan melakukan standarisasi operasional bisnis secara menyeluruh. Khusus di internal IPC, standarisasi operasional sudah dilakukan. Holding juga akan menghitung valuasi secara keseluruhan, untuk menentukan kepemilikan saham dari penggabungan usaha tersebut,” jelas Elvyn.

Dalam kesempatan yang sama dilakukan pula Penandatanganan Perjanjian Induk antara IPC dengan PT Pertamina (Persero) tentang Sinergi Kerjasama Dalam Bidang Kepelabuhanan, Energi dan Pendayagunaan Aset.

Kerjasama ini adalah bentuk konkret sinergi BUMN, yang terimplementasi dalam kegiatan bisnis kedua belah pihak. Sinergi Pertamina dan IPC akan memberikan nilai tambah bagi produk dan layanan kedua belah pihak serta memberikan hasil yang optimal juga. (bvi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

Pakar Sarankan Capres Komitmen Sebar Infrastruktur ke Pedesaan

Published

on

Pakar ekonomi menyarankan calon presiden (capres) berkomitmen menyebar pembangunan infrastruktur khususnya pertanian ke daerah-daerah pedesaan.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pakar ekonomi dari Perbanas Institute, Profesor Hermanto Siregar menyarankan kedua calon presiden (capres) berkomitmen menyebar pembangunan infrastruktur khususnya pertanian ke daerah-daerah pedesaan.

“Komitmen mereka (capres) untuk menyebarkan sarana-sarana infrastruktur yang ada ke daerah-daerah pertanian, itu barangkali tantangan ke depan,” ujar Hermanto saat dihubungi, di Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

Hermanto Siregar yang juga Rektor Perbanas Institute ini, menjelaskan bahwa kalau pembangunan infrastruktur di daerah-daerah perkotaan bisa dilakukan oleh swasta seperti jalan tol, nantinya akan digunakan oleh kalangan menengah ke atas yang tidak ada masalah kalaupun harus membayar untuk menikmati sarana tersebut, karena mereka memiliki kemampuan.

Namun, bagi masyarakat desa dan petani kalau infrastruktur tidak dibangun maka mereka tidak mampu untuk bisa membiayai apalagi memperbaiki pembangunan sarana infrastruktur tersebut.

“Pembangunan yang bisa dinikmati masyarakat kelas bawah, infrastruktur yang memang pembangunannya memiliki dampak ekonomi tetapi lebih pada pro-pedesaan atau pertanian,” katanya.

Sebelumnya Hermanto memperkirakan kemanfaatan pembangunan infrastruktur selama empat tahun akan dibahas secara mendalam dalam debat kedua Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Ia menjelaskan bahwa maksud dari kemanfaatan itu adalah infrastruktur dibangun kalau yang memanfaatkannya hanya sedikit orang dan yang sangat sedikit itu adalah kalangan menengah ke atas, apa juga gunanya infrastruktur tersebut.

Topik infrastruktur diperkirakan akan menjadi salah satu topik yang ramai dibahas dalam debat kedua putaran kedua pilpres 2019. Topik infrastruktur ini kemungkinan akan dikaitkan dengan masalah utang, penyerapan tenaga kerja, dan dampak berantai infrastruktur terhadap ekonomi daerah.

Debat dalam rangka Pilpres 2019 babak kedua dilakukan pada Minggu 17 Februari 2019. Debat babak kedua tersebut akan membahas energi, pangan, infrastruktur, transportasi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. (aji)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

Wakil Presiden Apresiasi Rencana Pengembangan dan Penataan Pelabuhan Bengkulu

Published

on

Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla melakukan kunjungan lapangan ke PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC Cabang Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.

Zonaekonomi.com, Bengkulu – Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla melakukan kunjungan lapangan ke PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC Cabang Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. Direktur Operasi IPC, Prasetyadi turut mendampingi serta memberikan pemaparan terkait pelayanan operasional pelabuhan berbasis digital dan rencana pengembangan Cabang Pelabuhan Bengkulu.

Dalam kesempatan sebelumnya, Jumat (15/2/2019) Presiden Joko Widodo juga menyempatkan diri untuk mengunjungi Kampung Nelayan Sumber Jaya. Dimana IPC mendukung program pemerintah dan bersama sama Pemerintah Daerah serta pemerintah kota Bengkulu melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Program Penataan Pemukiman Kampung Nelayan di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, perjanjian ini ditandatangani oleh Dirops IPC, Gubernur Bengkulu H. Rohidin Mersyah dan Walikota Bengkulu H, Helmi.

“IPC bersama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota Bengkulu melakukan penataan pemukiman kampung nelayan kelurahan kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu. Kami telah mendapatkan persetujuan dari kementerian BUMN untuk menyerahkan lahan seluas 12,18 Ha guna relokasi warga, kami juga akan menyediakan transportasi untuk pemindahan warga yang akan direlokasi,” ujar Prasetyadi.

IPC mengajak masyarakat serta seluruh pihak terkait untuk ikut mendukung dan mengawal proses yang sedang berlangsung sehingga program ini segera terlaksana dengan baik.

Digitalisasi dan Pengembangan Pelabuhan Bengkulu

Menuju visi IPC menjadi World Class Port pada tahun 2020, IPC telah memetakan strategi melalui roadmap perusahaan yang secara gencar mengoptimalkan teknologi informasi dengan penerapan digitalisasi yang terintegrasi di seluruh kegiatan operasional baik di sisi laut maupun darat. Pada tahun 2019 ini IPC mantap melangkah memasuki Era Baru Pelabuhan dengan menargetkan 12 cabang pelabuhan yang dikelola IPC sudah didukung dengan sistem pelayanan digital yang setara.

“Secara keseluruhan, standardisasi pelayanan dengan didukung oleh aplikasi berbasis digital ini tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi waktu proses operasional di lapangan, karena kini pencatatan data dilakukan secara real time, perencanaan penumpukan kargo, hingga tracking dan tracing petikemas dan kapal dapat diakses langsung oleh pengguna jasa. Selain itu kami juga memberikan kemudahan pembayaran melalui sistem cashless. Kedepannya dengan digitalisasi kami harapkan dapat menurunkan biaya logistik dan Dwelling Time,” tambah Prasetyadi.

IPC juga melakukan beberapa pengembangan Cabang Pelabuhan Bengkulu yang telah dimulai pada tahun 2017, antara lain dengan mengoptimalisasi kondisi eksisting seperti Terminal Petikemas, pengembangan Terminal Curah Kering (TCK) dan Terminal Curah Cair (TCC) yang ada di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.

Untuk memacu peningkatan perekonomian daerah, IPC bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu mendukung dalam proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Baai. (bvi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending