Connect with us

Properti

Korban Gempa Lombok Peroleh Moratorium Cicilan KPR

Published

on

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, akan mendapatkan kebijakan moratorium atau penangguhan pembayaran cicilan kredit pemilikan rumah (KPR).

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti di Jakarta, Kamis (23/8/2018), mengatakan atura, yang telah dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu, menyebutkan korban gempa di Lombok diberi keringanan tidak perlu membayar cicilan KPR untuk sementara waktu.

“OJK sudah mengeluarkan aturan bahwa semua KPR di Lombok ada moratorium. Jadi, tidak perlu membayar cicilan. Namun, saya belum tahu untuk berapa lama,” katanya.

Lana menuturkan selama ini asuransi KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau bersubsidi memang belum memberi perlindungan terhadap rumah yang terkena bencana alam.

Asuransi KPR subsidi masih terbatas untuk kebakaran, asuransi jiwa, dan asuransi kredit.

Bencana gempa di Lombok diakui Lana menjadi salah satu pendorong pemerintah untuk lebih serius memperhatikan asuransi rumah subsidi.

“Kami akan mengundang semua pihak untuk membahas khusus mengenai persoalan karena bencana alam dan dampaknya kepada KPR subsidi. Mudah-mudahan setelah pembahasan ini minggu depan akan ada jawabannya,” tuturnya.

Kementerian PUPR menyiapkan bantuan rehabilitasi rumah yang terdampak gempa di Lombok berupa uang tunai per kepala keluarga sebesar Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta untuk rumah rusak sedang dan Rp10 juta untuk rumah rusak ringan.

Sementara, untuk sarana dan prasarana umum seperti sekolah, rumah sakit dan rumah ibadah akan direhabilitasi dan direkonstruksi dengan anggaran sekira Rp1 triliun. (aij)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Properti

Badan Pengelola Tapera Diharapkan Segera Beroperasi

Published

on

Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Khalawi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diharapkan segera beroperasi setelah mengalami penundaan pembahasan karena terkendala oleh sejumlah faktor.

“Mudah-mudahan pembahasannya bulan ini bisa tuntas sehingga bisa segera beroperasi,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi saat membuka diskusi “Tapera sebagai Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan” di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Sebagaimana diketahui, sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera, Badan Pengelola (BP) Tapera bakal dipimpin oleh satu komisioner dan maksimal diperkirakan memiliki empat deputi komisioner.

Empat deputi itu diperkirakan terdiri atas bidang pengerahan, pemungutan, pemupukan, serta administrasi dan hukum. Awalnya ditargetkan bahwa BP Tapera juga akan beroperasi sejak pertengahan tahun 2018.

“Terkait BP Tapera ini progresnya tinggal penetapan komisioner dan deputi komisioner,” paparnya.

Menurut Khalawi, harusnya pada tanggal 19 Oktober kemarin adalah rapat terakhir, tetapi terpaksa tertunda antara lain karena adanya bencana alam yang terjadi seperti di Lombok (NTB) dan Palu (Sulteng).

Sementara itu, pembicara dalam diskusi Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengakui bahwa awalnya diharapkan BP Tapera sudah terbentuk pada tahun 2018. “Ternyata masih berproses, karena itu diharapkan 2019 sudah beroperasi,” kata Adang Sudarta.

Sejak para komisioner ditetapkan oleh Presiden, ia berharap mereka dapat langsung bekerja seperti menentukan mekanisme terkait dengan bank kustodian dan manajer investasi.

Pihaknya juga sudah mempersiapkan semacam unit pendukung komite BP Tapera tersebut.

Harapannya, setelah komisioner dilantik sudah bisa diserahkan ke BP Tapera sehingga mereka tidak harus bekerja dari nol.

Adang juga berharap kerja sama dengan unsur bank kustodian dan manajer investasi dapat menekan biaya, sehingga kredit pemilikan rumah (KPR) bisa hanya harapan lima persen. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Properti

PUPR : Tapera Bakal Wujudkan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap

Published

on

Bentuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diyakini bakal memperlancar pembiayaan perumahan jangka panjang di Nusantara dan mewujudkan mimpi masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi menyatakan bentuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diyakini bakal memperlancar pembiayaan perumahan jangka panjang di Nusantara dan mewujudkan mimpi masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

“Dengan Tapera ini akan membuat pembiayaan perumahan ke depannya akan semakin cepat,” kata Khalawi ketika ditemui seusai acara diskusi tentang Tapera, di Jakarta, Senin. (22/10/2018)

Dalam kata sambutan yang membuka diskusi tersebut, Khalawi mengutarakan harapannya bila telah dioperasionalkan, maka Tapera akan mewujudkan impian terutama bagi masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap, agar mereka dapat memiliki rumah.

Dia mengutarakan bahwa program Tapera tersebut sebenarnya merupakan inovasi, karena bila hanya mengharapkan bantuan alokasi anggaran dari pemerintah tidak akan mencukupi sehingga pihaknya juga selalu mencari terobosan.

Ia mengemukakan ada tiga hal yang akan dilaksanakan melalui Tapera yaitu untuk pemanfaatan, pemupukan, dan pencadangan.

Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara menuturkan Tapera adalah bentuk penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu untuk digunakan dalam pembiayaan perumahan bagi masyarakat luas.

Adang Sutara juga mengungkapkan ada tiga asas yang melandasinya, yaitu asas kegotongroyongan, kemanfaatan, dan keadilan, sedangkan di antara ketiganya yang paling menonjol adalah kegotongroyongan.

“Ini karena bagi peserta yang sudah memiliki rumah, dananya akan digunakan untuk teman-teman peserta lainnya yang belum memiliki rumah,” paparnya.

Dia juga menjelaskan bahwa terkait dengan Tapera, aspek pemupukan diharapkan bisa meningkatkan simpanan para peserta saat berakhir kepesertaannya dan pencadangan adalah suatu manfaat ketika para peserta berhenti atau pensiun dari kepesertaan Tapera.

Dengan Tapera, ia juga menginginkan agar ke depannya tingkat suku bunga KPR-nya juga bisa ditekan hingga tetap lima persen seperti program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekarang. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Properti

Basuki : Nusa Dua Bali Bisa Jadi Contoh Kawasan Wisata Terpadu

Published

on

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengemukakan bahwa kawasan Nusa Dua, Bali bisa menjadi contoh sebagai kawasan wisata terpadu yang juga bisa dikembangkan di destinasi lainnya di Indonesia.

“Nusa Dua, Bali, adalah proyek pembangunan kawasan pariwisata terpadu pertama oleh komunitas internasional di Indonesia pada tahun 1971,” kata Basuki dalam rilis di Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Menurut dia, pihaknya ingin agar ada kawasan seperti Nusa Dua di sejumlah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur dan Danau Toba.

Menteri PUPR mengemukakan hal tersebut saat membuka Forum Tri Hita Karana, yang merupakan bagian dari Pertemuan Tahunan IMF-WB di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10).

Ia menuturkan, Kementerian PUPR turut mendukung pengembangan 10 KSPN atau disebut sebagai 10 “Bali Baru” guna mencapai target kunjungan 20 juta wisatawan asing hingga tahun 2019.

Basuki Hadimuljono menyatakan optimismenya terhadap tercapainya target tersebut karena Indonesia memiliki alam dan kekayaan budaya yang bisa dikembangkan sebagai daya tarik wisata.

“Dari target 20 juta wisatawan ke Indonesia hingga tahun 2019, masih didominasi oleh kunjungan ke Bali. Pemerintah saat ini mengembangkan sepuluh kawasan wisata sebagai Bali baru,” katanya.

Dukungan yang diberikan Kementerian PUPR dalam bentuk pembangunan infrastruktur PUPR berupa jalan akses menuju lokasi wisata, jalan di lokasi wisata, air baku, sanitasi, drainase dan persampahan.

Kementerian PUPR juga membangun ruang-ruang publik (termasuk rest area, parkir, pedestrian, dan penataan kawasan)?untuk mendukung kegiatan produktif sektor pariwisata.

Pengembangan kawasan wisata secara terpadu, menurut Menteri Basuki, amat penting karena ada beragam aspek yang saling berkaitan stu sama lain.

Danau Toba, misalnya kunjungan wisatawan masih terkendala karena kurangnya akses transportasi, meski minat wisatawan asing ke Danau Toba cukup tinggi, sehingga pihaknya membangun jalan tol Trans Sumatra dari Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi yang akan dilanjutkan hingga Parapat, serta dukungan akses bandar udara Silangit dan Sibisa.

“Kami juga mengundang investor untuk membangun hotel, restoran, dan tempat peristirahatan di sekitar wilayah tersebut,” katanya.

Menteri Basuki juga menyoroti perlunya pendekatan budaya dalam membangun infrastruktur di kawasan-kawasan wisata, misalnya dengan menggunakan gaya arsitektur daerah setempat, serta pentingnya melatih sumber daya manusia lokal agar menjadi tamu yang baik dan ramah bagi para pendatang. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending