Connect with us

NEWS

KPK Kembali Periksa Setnov Terkait Kasus PLTU Riau-1

Published

on

Mantan Ketua DPR, Setya Novanto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – KPK kembali memeriksa mantan Ketua DPR Setya Novanto sebagai saksi kasus dugaan suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

“Ini soal Pak Idrus,” kata Setya Novanto di gedung KPK Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Pada Senin (27/8/2018), KPK juga sudah memeriksa Setnov dalam perkara yang sama. Pada pemeriksaan tersebut Setnov mengatakan bahwa Golkar tidak terkait dengan kasus tersebut.

Namun saat tiba di gedung KPK hari ini, Setnov mengubah pernyataannya.

“Katanya benar,” jawab Setnov saat ditanya mengenai aliran dana ke musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar.

Hari ini KPK juga memanggil anak Setya Novanto yaitu Rheza Herwindo yang juga menjabat sebagai komisaris PT Skydweller Indonesia Mandiri, seorang ibu rumah tangga bernama Nur Faizah Ernawati.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan bahwa Setnov diduga mengetahui sejumlah pertemuan pembahasan suap tersebut.

“Rheza (dipanggil karena) dicurigai ada beberapa hal yang berhubungan dengan Pak SN (Setya Novanto) dalam kapasitas apa saya belum tahu detailnya tetapi berdasarkan gelar perkara yang saya ikuti Pak SN mengetahui adanya proyek ini,” kata Laode.

KPK menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji kepada anggota DPR terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 (PLTU Mulut Tambang Riau 1) berkekuatan 2 x 300 mega watt di Provinsi Riau pada 21 Agustus 2018.

Idrus diduga mendapat bagian yang sama besar dari Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebesar 1,5 juta dolar AS yang dijanjikan pemegang saham Blakgold Natural Resources Limited Johanes Budisutrisno Kotjo bila purchase power agreement proyek PLTU Riau 1 berhasil dilaksanakan Johannes Kotjo dan kawan-kawan.

Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil terkait penerimaan uang dari Eni dari Johanes yaitu pada November-Desember 2017 Eni menerima Rp4 miliar sedangkan pada Maret dan Juni 2018 Eni menerima Rp2,25 miliar.

KPK sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yaitu Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/7), KPK sudah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus itu yaitu uang Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan dokumen atau tanda terima uang sebesar Rp500 juta tersebut.

Diduga, penerimaan uang sebesar Rp500 juta merupakan bagian dari “commitment fee” sebesar 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Sebelumnya Eni sudah menerima dari Johannes sebesar Rp4,8 miliar yaitu pada Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 sebanyak Rp2 miliar dan 8 Juni 2018 sebesar Rp300 juta yang diberikan melalui staf dan keluarga. Tujuan pemberian uang adalah agar Eni memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1.

Proyek PLTU Riau-1 merupakan bagian dari proyek pembakit listrik 35.000 MW secara keseluruhan. PLTU Riau-1 masih pada tahap “letter of intent” (LOI) atau nota kesepakatan. Kemajuan program tersebut telah mencapai 32.000 MW dalam bentuk kontrak jual beli tenaga listrik (power purchase agreement/PPA).

PLTU tersebut dijadwalkan beroperasi pada 2020 dengan kapasitas 2 x 300 MW dengan nilai proyek 900 juta dolar AS atau setara Rp12,8 triliun.

Pemegang saham mayoritas adalah PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) Indonesia, anak usaha PLN. Sebanyak 51 persen sahamnya dikuasai PT PJB, sisanya 49 persen konsorsium yang terdiri dari Huadian dan Samantaka.

Idrus disangkakan pasal 12 ayat (1) huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar. (dln)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

NEWS

Pendiri Probiz Media, Tri Sugeng Nugroho Telah Tiada

Published

on

Pendiri dan Pimpinan Probiz Media Group, Tri Sugeng Nugroho.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pendiri dan Pimpinan Probiz Media Group Tri Sugeng Nugroho (47), meninggal dunia di kediamannya, Pamulang, Tangsel, Sabtu (21/10/2018).

Sesuai rencana, jenazah akan dikebumikan di Klaten, Yogyakarta pada Minggu (22/10/2018).

Tri Sugeng Nugroho dilahirkan di Klaten pada 17 November 1970. Almarhum meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak.

“Kami, dan segenap karyawan Probiz Media sangat kehilangan mas Sugeng, dan menyampaikan duka cita yang sangat mendalam,” kata mitra bisnisnya, Budi Purnomo Karjodihardjo di Klaten, Minggu (22/10/2018).

Budi juga mendoakan, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan, sepeninggal Tri Sugeng Nugroho.

“Semoga amal ibadah almarhum diterima disisi Allah, dan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi-NYA,” kata Budi.

Probiz Media adalah media siber digital, yang terdiri dari media siber Probiz.id dan E-Magz yang memiliki fokus pemberitaannya seputar berita ekonomi dan bisnis.

Selain Probiz Media, Tri Sugeng Nugroho bermitra dengan Budi Purnomo merintis berbagai media siber, dengan konsentrasi media nasional, media politik, media bisnis, maupun media entertainment. Demikian, seperti dikutip Pusatsiaranpers.com (tim)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Politik

DPR : Perlu Inovasi Atasi Ketimpangan Antarwilayah Banten

Published

on

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Marwan Cik Asan.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan menginginkan pemerintah melakukan langkah-langkah inovatif untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah, seperti antara wilayah Utara dan Selatan dari Provinsi Banten.

“Perlu adanya pemerataan ekonomi di wilayah Utara dan Selatan Provinsi Banten,” kata Marwan Cik Asan dalam rilis, Senin (8/10/2018).

Politisi Partai Demokrat itu menyatakan hal tersebut saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan Pemprov Banten, Perwakilan BI Banten, dan BPS Banten di Kota Tangerang, Banten, Jumat (5/10).

Menurut dia, dalam hal pertumbuhan ekonomi Banten wilayah selatan yang didominasi pertanian lebih tertinggal jika dibandingkan dengan Banten wilayah utara yang mayoritas digerakkan industri jasa dan perdagangan.

“Lain halnya dengan Banten Selatan, seperti Lebak dan Pandeglang yang terkenal sebagai kota pertanian, dimana terdapat kawasan yang dilindungi. Sehingga masyarakat di situ tidak mungkin mengupayakan adanya aktifitas pertambangan atau perindustrian,” jelasnya.

Untuk itu, ujar dia, perlu ada solusi kreatif untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di Banten Selatan misalnya dengan menjual daya tarik pariwisata atau mendorong keunggulan lainnya yang ada di wilayah tersebut tanpa harus meninggalkan aspek lingkungan dan budayanya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Anarulita Muchtar yang berasal dari Fraksi Nasdem imengatakan, pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendorong pemerataan ekonomi. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Politik

DPR Imbau Jaga Situasi Kondusif Jelang Pertemuan IMF

Published

on

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achmad Hafisz Tohir.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hafisz Tohir menginginkan berbagai pihak untuk dapat menjaga situasi kondusif terkait pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang bakal digelar di Bali.

“Saya harap semua stakeholder baik yang pro maupun yang kontra dengan kedatangan IMF dan WB tetap harus menjaga kondusifitas terhadap pertemuan IMF dan Bank Dunia di Bali,” katanya melalui keterangan pers yang diterima Antaranews, Kamis (4/10/2018).

Ia mengingatkan bahwa IMF dan Bank Dunia (WB) menguasai hampir dua pertiga ekonomi global sehingga kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sudah pasti juga akan terdeteksi oleh mereka.

Namun, ujar dia, Indonesia juga tidak boleh bergantung kepada kedua lembaga multilateral tersebut dan pemerintah harus benar-benar menjaga wibawa dan kedaulatan negara.

“Kita harus jaga wibawa negara. Jangan sampai pertemuan IMF ini sudah kita biayai cukup besar, tidak cukup berhasil,” katanya.

Achmad Hafisz menegaskan bahwa selama Indonesia mampu mengelola sumber daya alam secara mandiri untuk kemakmuran Indonesia, maka pihak asing juga tidak bisa mengatur urusan di dalam negeri.

Manfaatkan

Sedangkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong berencana memanfaatkan pertemuan IMF-World Bank 2018 untuk membahas pembangunan infrastruktur tahan bencana alam.

Dalam konferensi pers di Kantor BKPM Jakarta, Rabu, Thomas menjelaskan bahwa BKPM bekerja sama PT Bank HSBC Indonesia akan menyelenggarakan Forum Infrastruktur di Ayana Hotel, Jimbaran, Bali, pada 11 Oktober 2018, sebagai rangkaian kegiatan pertemuan tahunan tersebut. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending