Connect with us

NEWS

KPK Kembali Periksa Setnov Terkait Kasus PLTU Riau-1

Published

on

Mantan Ketua DPR, Setya Novanto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – KPK kembali memeriksa mantan Ketua DPR Setya Novanto sebagai saksi kasus dugaan suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

“Ini soal Pak Idrus,” kata Setya Novanto di gedung KPK Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Pada Senin (27/8/2018), KPK juga sudah memeriksa Setnov dalam perkara yang sama. Pada pemeriksaan tersebut Setnov mengatakan bahwa Golkar tidak terkait dengan kasus tersebut.

Namun saat tiba di gedung KPK hari ini, Setnov mengubah pernyataannya.

“Katanya benar,” jawab Setnov saat ditanya mengenai aliran dana ke musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar.

Hari ini KPK juga memanggil anak Setya Novanto yaitu Rheza Herwindo yang juga menjabat sebagai komisaris PT Skydweller Indonesia Mandiri, seorang ibu rumah tangga bernama Nur Faizah Ernawati.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan bahwa Setnov diduga mengetahui sejumlah pertemuan pembahasan suap tersebut.

“Rheza (dipanggil karena) dicurigai ada beberapa hal yang berhubungan dengan Pak SN (Setya Novanto) dalam kapasitas apa saya belum tahu detailnya tetapi berdasarkan gelar perkara yang saya ikuti Pak SN mengetahui adanya proyek ini,” kata Laode.

KPK menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji kepada anggota DPR terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 (PLTU Mulut Tambang Riau 1) berkekuatan 2 x 300 mega watt di Provinsi Riau pada 21 Agustus 2018.

Idrus diduga mendapat bagian yang sama besar dari Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebesar 1,5 juta dolar AS yang dijanjikan pemegang saham Blakgold Natural Resources Limited Johanes Budisutrisno Kotjo bila purchase power agreement proyek PLTU Riau 1 berhasil dilaksanakan Johannes Kotjo dan kawan-kawan.

Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil terkait penerimaan uang dari Eni dari Johanes yaitu pada November-Desember 2017 Eni menerima Rp4 miliar sedangkan pada Maret dan Juni 2018 Eni menerima Rp2,25 miliar.

KPK sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yaitu Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/7), KPK sudah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus itu yaitu uang Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan dokumen atau tanda terima uang sebesar Rp500 juta tersebut.

Diduga, penerimaan uang sebesar Rp500 juta merupakan bagian dari “commitment fee” sebesar 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Sebelumnya Eni sudah menerima dari Johannes sebesar Rp4,8 miliar yaitu pada Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 sebanyak Rp2 miliar dan 8 Juni 2018 sebesar Rp300 juta yang diberikan melalui staf dan keluarga. Tujuan pemberian uang adalah agar Eni memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1.

Proyek PLTU Riau-1 merupakan bagian dari proyek pembakit listrik 35.000 MW secara keseluruhan. PLTU Riau-1 masih pada tahap “letter of intent” (LOI) atau nota kesepakatan. Kemajuan program tersebut telah mencapai 32.000 MW dalam bentuk kontrak jual beli tenaga listrik (power purchase agreement/PPA).

PLTU tersebut dijadwalkan beroperasi pada 2020 dengan kapasitas 2 x 300 MW dengan nilai proyek 900 juta dolar AS atau setara Rp12,8 triliun.

Pemegang saham mayoritas adalah PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) Indonesia, anak usaha PLN. Sebanyak 51 persen sahamnya dikuasai PT PJB, sisanya 49 persen konsorsium yang terdiri dari Huadian dan Samantaka.

Idrus disangkakan pasal 12 ayat (1) huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar. (dln)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

NEWS

Penyidikan Kasus Gunawan Jusuf Tetap Berjalan

Published

on

Pengusaha gula, Gunawan Jusuf.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kepolisian menyatakan pengusutan kasus dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan pengusaha asal Singapura Toh Keng Siong terhadap pengusaha gula, Gunawan Jusuf, masih berjalan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Polisi Dedi Prasetyo memastikan penyidikan kasus tak terhenti karena polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti tambahan melibatkan pihak lain, termasuk otoritas pemerintah negara lain.

“Melalui Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Dirjen AHU Kemenkumhan dan jalur Egmont Group,” kata Dedi di Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Ia mengatakan berbagai data ini harus diminta dulu sebagai bukti untuk konstruksi hukum tentang perbuatan tindakan penggelapan. “Penyidik masih terus mengejar itu dalam rangka untuk mempercepat proses pembuktiannya,” tuturnya.

Dedi mengatakan, dalam kasus ini penyidik sudah memeriksa delapan orang saksi. Namun ia menegaskan hal yang terpenting adalah koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM khususnya untuk meminta data ke Pemerintah Singapura dan Hongkong.

“Penyidikan sudah berjalan dari Juni 2018, namun ada beberapa alat bukti yang perlu diminta dari Singapura dan Hongkong karena langkah penyidik harus betul-betul penguatan alat bukti,” katanya.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan pihaknya sudah mengirim Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus ini ke Kejaksaan Agung. Namun SPDP yang dikirimnya ditolak oleh Kejaksaan Agung.

Dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ini bermula ketika Toh Keng Siong menginvenstasikan dananya ke PT Makindo yang direktur utamanya saat itu, Gunawan Jusuf.

Sejak 1999 hingga 2002, total dana yang diinvestasikan mencapai ratusan juta dolar AS dalam bentuk time deposit. Namun dana itu diduga digunakan untuk membeli pabrik gula melalui lelang BPPN dan tidak juga dikembalikan hingga kini.

Sementara itu, pengacara Toh Keng Siong, Denny Kailimang mengatakan akan menunggu apapun keputusan polisi atas laporan kliennya itu. “Kami tunggu konfirmasi resmi dari penyidiknya,” Denny. (apd)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NEWS

Bank Jateng Dibobol, Miliaran Rupiah Raib untuk Main Judi

Published

on

Bank Jateng Cabang Pekalongan, Jawa Tengah, dibobol oleh pegawainya sendiri dengan total nilai kerugian mencapai Rp4,4 miliar.

Zonaekonomi.com, Semarang – Bank Jateng Cabang Pekalongan, Jawa Tengah, dibobol oleh pegawainya sendiri dengan total nilai kerugian mencapai Rp4,4 miliar.

Mantan pegawai Bank Jateng Cabang Pekalongan, M.Fredian Husni, diadili dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (4/12/2018), yang mengagendakan pemeriksaan saksi.

Saksi yang dihadirkan dalam kesempatan itu, yakni Pimpinan Bank Jateng Cabang Pekalongan Aris Joko Priyanto.

Dalam kesaksiannya, Aris menjelaskan tentang awal mula terungkapnya dugaan pencurian uang Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah itu yang mencapai miliaran rupiah.

Saksi menjelaskan terdakwa merupakan petugas teller kantor kas keliling yang bertugas pada pengisian mesin ATM. “Bank Jateng Pekalongan memiliki 9 mesin ATM, 6 di antaranya menjadi tanggung jawab terdakwa dalam pengelolaannya,” katanya.

Dalam pengelolaannya, terdakwa juga bertugas dalam proses pengisian uang ke dalam mesin ATM. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa sendiri, menurut dia, berlangsung selama kurun waktu Mei 2017 hingga Mei 2018.

Dugaan pencurian itu sendiri terungkap setelah adanya audit internal yang menemukan kesalahan prosedur dalam proses pengisian mesin ATM. Selain itu, ditemukan pula transaksi tidak wajar dalam pengelolaan ATM yang dilakukan terdakwa.

Dalam pemeriksaan internal, terdakwa mengakui telah mengambil uang yang menjadi bagian dalam pengelolaan mesin ATM itu dengan nilai total mencapai Rp4,4 miliar.

“Terdakwa mengaku uang itu untuk bermain judi `online`. Hingga saat ini belum ada yang dikembalikan oleh terdakwa,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Aloysius Priharnoto Bayu Aji itu. (ics)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Internasional

Kata Menkeu Beda G20 saat Ini dan 10 Tahun Lalu

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan suasana pertemuan tingkat tinggi G20 di Buenos Aires, Argentina berbeda dengan sepuluh tahun silam, ketika pertemuan tingkat tinggi G20 pertama kali diadakan pada 2008.

“Kekompakan, kebersamaan dan kesepakatan bersama sepuluh tahun yang lalu seperti menguap,” kata Sri Mulyani dalam laman media sosial resmi yang dipantau di Jakarta, Minggu (2/12/2018).

Sri Mulyani menceritakan kondisi perekonomian global saat ini ditandai oleh pemulihan ekonomi yang masih belum merata serta kebijakan ekonomi antara negara yang makin tidak sinkron dan tidak searah. Ketegangan tersebut diperparah oleh kebijakan konfrontasi perdagangan, normalisasi kebijakan moneter dan kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) yang tidak disukai oleh Presiden AS Donald Trump.

Kondisi ini menimbulkan arus modal keluar dan gejolak nilai tukar di negara berkembang, harga komoditas terutama minyak bumi yang naik turun dan persaingan kebijakan pajak yang berlomba saling menurunkan.

Padahal ketika pertemuan tingkat tinggi G20 pertama kali dilakukan pada 2008 di Washington DC, AS, semua pemimpin dunia sepakat untuk menyelamatkan ekonomi global dari krisis dan kehancuran.

Upaya penyelamatan tersebut melalui kolaborasi kebijakan moneter maupun fiskal dan mendorong sektor riil untuk mengembalikan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Fokus lain yang juga sangat penting waktu itu adalah melakukan reformasi regulasi serta kebijakan sektor perbankan dan keuangan untuk menghindarkan krisis keuangan kembali terjadi.

“Semua pemimpin negara G20 kompak sepakat menyelamatkan ekonomi dunia dengan kebijakan ekonomi satu arah dan saling mendukung, karena mereka percaya bahwa ekonomi global harus dijaga bersama,” ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, Indonesia ikut terlibat melakukan berbagai langkah strategis di bidang perbankan dan kebijakan fiskal yang suportif untuk menyelamatkan ekonomi agar tidak terkena imbas negatif keguncangan ekonomi global pada 2008.

“Indonesia dapat melalui dengan selamat dan termasuk dalam kategori sebagian kecil dari negara ’emerging’ yang masih memiliki pertumbuhan relatif tinggi dan stabilitas sektor keuangan tetap terjaga,” tambah Sri Mulyani.

Kemajuan penting lainnya adalah kerja sama perpajakan antara negara untuk memerangi penghindaran pajak melalui Base Erosion Profit Shifting (BEPS) dan Automatic Exchange of Information (AEOI), serta perpajakan ekonomi digital.

Indonesia memanfaatkan kerja sama itu untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan basis pajak terutama pada kelompok sangat kaya yang selama ini mudah memanfaatkan “tax haven” dan kelonggaran regulasi antar negara.

Meski demikian, tantangan maupun risiko lainnya yang masih melingkupi adalah lonjakan utang di berbagai negara maju dan negara berkembang, juga kenaikan utang korporasi swasta yang menimbulkan beban dan risiko ekonomi yang nyata.

“Indonesia memiliki tingkat dan rasio utang yang rendah dan terjaga. Kita harus terus menjaga kehati-hatian dalam kebijakan fiskal dan memperdalam sektor keuangan untuk menjaga stabilitas dan menghindari gejolak global,” kata Sri Mulyani. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending