Connect with us

NEWS

KPK Kembali Periksa Setnov Terkait Kasus PLTU Riau-1

Published

on

Mantan Ketua DPR, Setya Novanto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – KPK kembali memeriksa mantan Ketua DPR Setya Novanto sebagai saksi kasus dugaan suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

“Ini soal Pak Idrus,” kata Setya Novanto di gedung KPK Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Pada Senin (27/8/2018), KPK juga sudah memeriksa Setnov dalam perkara yang sama. Pada pemeriksaan tersebut Setnov mengatakan bahwa Golkar tidak terkait dengan kasus tersebut.

Namun saat tiba di gedung KPK hari ini, Setnov mengubah pernyataannya.

“Katanya benar,” jawab Setnov saat ditanya mengenai aliran dana ke musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar.

Hari ini KPK juga memanggil anak Setya Novanto yaitu Rheza Herwindo yang juga menjabat sebagai komisaris PT Skydweller Indonesia Mandiri, seorang ibu rumah tangga bernama Nur Faizah Ernawati.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan bahwa Setnov diduga mengetahui sejumlah pertemuan pembahasan suap tersebut.

“Rheza (dipanggil karena) dicurigai ada beberapa hal yang berhubungan dengan Pak SN (Setya Novanto) dalam kapasitas apa saya belum tahu detailnya tetapi berdasarkan gelar perkara yang saya ikuti Pak SN mengetahui adanya proyek ini,” kata Laode.

KPK menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji kepada anggota DPR terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 (PLTU Mulut Tambang Riau 1) berkekuatan 2 x 300 mega watt di Provinsi Riau pada 21 Agustus 2018.

Idrus diduga mendapat bagian yang sama besar dari Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebesar 1,5 juta dolar AS yang dijanjikan pemegang saham Blakgold Natural Resources Limited Johanes Budisutrisno Kotjo bila purchase power agreement proyek PLTU Riau 1 berhasil dilaksanakan Johannes Kotjo dan kawan-kawan.

Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil terkait penerimaan uang dari Eni dari Johanes yaitu pada November-Desember 2017 Eni menerima Rp4 miliar sedangkan pada Maret dan Juni 2018 Eni menerima Rp2,25 miliar.

KPK sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yaitu Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/7), KPK sudah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus itu yaitu uang Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan dokumen atau tanda terima uang sebesar Rp500 juta tersebut.

Diduga, penerimaan uang sebesar Rp500 juta merupakan bagian dari “commitment fee” sebesar 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Sebelumnya Eni sudah menerima dari Johannes sebesar Rp4,8 miliar yaitu pada Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 sebanyak Rp2 miliar dan 8 Juni 2018 sebesar Rp300 juta yang diberikan melalui staf dan keluarga. Tujuan pemberian uang adalah agar Eni memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1.

Proyek PLTU Riau-1 merupakan bagian dari proyek pembakit listrik 35.000 MW secara keseluruhan. PLTU Riau-1 masih pada tahap “letter of intent” (LOI) atau nota kesepakatan. Kemajuan program tersebut telah mencapai 32.000 MW dalam bentuk kontrak jual beli tenaga listrik (power purchase agreement/PPA).

PLTU tersebut dijadwalkan beroperasi pada 2020 dengan kapasitas 2 x 300 MW dengan nilai proyek 900 juta dolar AS atau setara Rp12,8 triliun.

Pemegang saham mayoritas adalah PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) Indonesia, anak usaha PLN. Sebanyak 51 persen sahamnya dikuasai PT PJB, sisanya 49 persen konsorsium yang terdiri dari Huadian dan Samantaka.

Idrus disangkakan pasal 12 ayat (1) huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar. (dln)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Industri

Menperin Senang Industri Otomotif Diberi Kemudahan Ekspor

Published

on

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto senang industri otomotif diberi kemudahan ekspor guna turut memperbaiki neraca perdagangan nasional, di mana langkah ini sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Di roadmap tersebut, salah satu sektor yang tengah diprioritaskan pengembangannya, yakni industri otomotif. Sasarannya, Indonesia diharapkan menjadi basis produksi kendaraan bermotor baik internal combustion engine (ICE) maupun electrified vehicle (EV) untuk pasar domestik maupun ekspor,” kata Airlangga lewat keterangannya di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) ekspor mobil utuh (completely built up/CBU) sepanjang 2018 tumbuh 14,44 persen menjadi 264.553 unit dibanding tahun sebelumnya. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Jumlah ekspor kendaraan roda empat CBU diperkirakan terus naik seiring penerapan kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 01 tahun 2019 tentang Tata Laksana Ekspor Kendaraan Bermotor dalam Bentuk Jadi (CBU) yang berlaku mulai 1 Februari 2019.

Dalam regulasi yang baru ditegaskan bahwa Pemberitahuan Eskpor Barang (PEB) dapat diajukan setelah barang ekspor masuk ke Kawasan Pabean. Kemudian, pemasukan ke Kawasan Pabean tidak memerlukan Nota Pelayanan Ekspor (NPE) serta pembetulan jumlah dan jenis barang paling lambat tiga hari sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut.

Penyederhanaan aturan itu, dinilai membawa manfaat, di antaranya akurasi data lebih terjamin karena proses bisnis dilakukan secara otomasi melalui integrasi data antara perusahaan, Tempat Penimbunan Sementara (TPS), serta Ditjen Bea dan Cukai.

Selanjutnya, menurunkan average stock level sebesar 36 persen, sehingga meningkatkan efisiensi penumpukan di Gudang Eksportir. Dapat memaksimalkan jangka waktu penumpukan di Gudang TPS selama tujuh hari karena proses grouping dan finalquality control sebelum pengajuan PEB dapat dilakukan di TPS.

Benefit lainnya, menurunkan biaya trucking karena kebutuhan truk untuk transportasi turun sebesar 19 persen per tahun sehingga logistics partner tidak perlu investasi truk dalam jumlah banyak.

Kemudian, menurunkan biaya logistik terkait storage dan handling menjadi sebesar Rp600 ribu per unit dan biaya trucking menjadi sebesar Rp150ribu per unit.

“Kami menyambut baik regulasi tersebut, karena ekspor otomotif diberikan kemudahan. Ini sangat berarti untuk industri kita yang sedang bersaing dengan negara lain. Selain itu, ini membuktikan bahwa ekspor kita tidak hanya komoditas,” tutur Menperin. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Menteri BUMN Motivasi Nasabah Mekaar Bekasi

Published

on

Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Zonaekonomi.com, Bekasi – Menteri BUMN Rini Soemarno memberikan dorongan dan motivasi kepada para nasabah Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) di Muara Gembong, Bekasi agar bisa menjalankan usaha dengan penuh kejujuran, disiplin dan kerja keras.

“Tujuan utama program ini bagaimana mendorong pemberdayaan ibu-ibu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” ujar Menteri Rini kepada wartawan di Bekasi, Rabu (30/1/2019).

Menteri Rini pun berjanji akan senantiasa mendorong nasabah Mekaar agar bisa naik kelas. Dari semula menerima bantuan modal usaha ultra mikro, ke depan diharapkan bisa naik kelas menjadi penerima bantuan permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Saya terus mendorong dan memastikan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM untuk melakukan pembinaan nasabah sehingga usaha mereka bisa naik kelas. PNM juga bersinergi dengan BUMN lainnya dalam menyalurkan pendanaan usaha dan di saat yang sama nasabah juga dibina untuk terus meningkatkan usahanya,” kata Menteri BUMN.

Nasabah Mekaar yang telah dinyatakan lolos dalam proses pembinaan yang dilakukan PNM dan telah mempunyai kapasitas naik kelas maka akan mendapatkan fasilitas KUR Mikro dari perbankan negara.

Dengan begitu, program ini bisa berjalan secar berkelanjutan dan usaha nasabah pun bisa berkembang menjadi lebih besar lagi.

Sebagai informasi, hingga saat ini jumlah nasabah Mekaar telah mencapai lebih dari 4,1 juta nasabah. Khusus di Kabupaten Bekasi, nasabah Mekaar berjumlah 39.148 orang yang ditunjang dengan 15 kantor cabang. Sedangkan khusus di Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, jumlah nasabah sebanyak 616 orang.

Dalam rangka kunjungan kerjanya ke Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, Menteri BUMN Rini Soemarno bersama Presiden RI Joko Widodo menyempatkan waktu berdialog dengan Ibu-Ibu nasabah program Mekaar besutan PNM.

Turut hadir pula Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan sejumlah petinggi BUMN lainnya dalam acara tersebut. (aji)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NEWS

Kementan : Realisasi Tanam Bawang Putih di Banyuwangi Menggeliat

Published

on

Program tanam bawang putih di kaki Gunung Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur, mulai menggeliat dengan realisasi pada 2018 seluas 410 hektare.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Pertanian menyebutkan program tanam bawang putih di kaki Gunung Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur, mulai menggeliat dengan realisasi pada 2018 seluas 410 hektare.

Dalam kunjungannya di Kecamatan Licin, Banyuwangi, Minggu (27/1/2019), Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Suwandi merinci pada tahun 2018, realisasi tanam bawang putih seluas 410 hektare (ha) terdiri dari 150 ha lewat program APBN dan 260 ha dari program wajib tanam tiga perusahaan, yakni CV Sinar Padang Sejahtera dan CV Anugerah Agro Nusantara Sukses dan PT Lumbung Mineral.

“Potensi areal tanam di Banyuwangi 1.200 hektare baik untuk lahan ketinggian di atas 800 mdpl dan ketinggian medium. Sesuai arahan Mentan Andi Amran Sulaiman untuk menggenjot produksi menuju swasembada 2021, target tanam Bawang putih 2019 Banyuwangi 770 hektare,” kata Suwandi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (27/1/2019).

Ia menjelaskan bawang putih yang ditanam dari 2018 seluruhnya diproses untuj dijadikan benih dan akan ditanam pada tahun ini seluas 770 ha dan sebagian benih dijual ke daerah lain, seperti Solok, Jambi dan NTT.

“Tanam dan hasilnya dijadikan benih lagi. Ini terus berlanjut hingga pada tahun 2021 diharapkan sudah mencapai swasembada bawang putih,” kata dia.

Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura, Dinas Pertanian Banyuwangi Choiri mengatakan petani bawang putih menunjukkan semangat menanam dan menyukseskan program ini. Dinas Pertanian sangat aktif melakukan pendampingan kepada petani untuk berproduksi dan memprosesnya menjadi benih.

“Hasilnya pada tahun 2018 sudah menghasilkan benih 385 ton dan sudah disebar hasilnya, sebagian dijual dengan harga benih Rp40.000 per kilogram di petani,” kata Choiri.

Pengusaha dari CV Sinar Padang Sejahtera, Tono, mengatakan saat membuka lahan bawang putih, biaya budidaya yang dikeluarkan Rp80 juta per hektare, sedangkan tanam kedua dan seterusnya menjadi Rp40 juta per ha.

“Tahun 2018 tanam 145 hektare melibatkan tenaga kerja petani sekitar 600 hingga 700 orang per hari, kalau panen 1.050 petani. Upah harian dibayar sesuai standar sekitar sini,” katanya.

Saat ini jenis benih yang ditanam adalah bawang putih lembu kuning dan lembu hijau benih 500-600 kg per hektare dengan produktivitas 7-8 ton per hektare. Jika diproses untuk dijadikan benih, keuntungan per hektare bisa mencapai Rp15 juta sampai Rp20 juta. (mdg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending